Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan implementasi dana alokasi khusus (DAK) bidang keselamatan transportasi darat tahun 2012, mencakup tujuan peningkatan keselamatan pengguna transportasi, rencana program melalui DAK, prioritas dan kriteria lokasi, pelaporan, alokasi dan jumlah daerah penerima, penjelasan kenaikan dan penurunan alokasi, visualisasi rencana implementasi, draft petunjuk teknis penggunaan DAK, dan

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
ARAH KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2012
Jakarta, 23 November 2011

2. PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi
jalan kab/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan
dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident”
Tujuan
Dalam rangka untuk mendukung kebijakan nasional di bidang keselamatan
transportasi dan implementasi “road map to zero accident”
Rencana Program Melalui DAK :
1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan;
2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);
3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.
4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light.
5. Pengadaan dan Pemasangan Delineator.
6. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan.

3. PRIORITAS DAN KRITERIA LOKASI
Lokus : Jalan Kabupaten/Kota
Prioritas dan Kriteria Lokasi :
1. Jalan yang memiliki potensi kecelakaan;
2. Jalan yang rawan bencana seperti tanah longsor;
3. Jalan yang memiliki potensi kemacetan;
4. Jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau
5. Jalan yang menuju lokasi pariwisata.

4. PELAPORAN
Sebelum SEB Setelah SEB
K/L Teknis
(Kemenhub) Kemenkeu Bappenas Kemendagri
K/L teknis Kemendagri
Bappenas Kemenkeu SEKBER DAK (Ditjen Bina Bangda)
Provinsi
Provinsi
Kab/ Kab/ Kab/
Kota Kota Kota Kab/ Kab/ Kab/
Kota Kota Kota

5. IMPLEMENTASI PENDANAAN MELALUI DAK
BIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
SELURUH INDONESIA TAHUN 2012
Alokasi Rp. Juta Jumlah Daerah Penerima
NO PROVINSI
DAK 2011 DAK 2012 Kab/Kota 2011 Kab/Kota 2012
1 NAD 4,352 5,440 22 22
2 SUMUT 7,376 9,633 31 33
3 SUMBAR 4,279 5,293 19 19
4 RIAU 476 382 2 2
5 KEPRI 609 764 3 3
6 JAMBI 1,818 2,137 9 9
7 SUMSEL 2,257 2,668 11 12
8 BANGKA BELITUNG 1,326 1,671 7 7
9 BENGKULU 1,914 2,325 10 10
10 LAMPUNG 2,937 4,121 13 14
11 JAWA BARAT 7,391 11,541 18 25
12 BANTEN 2,566 3,615 7 8
13 JAWA TENGAH 9,645 14,209 31 35
14 YOGYAKARTA 1,964 2,412 5 5
15 JAWA TIMUR 8,094 13,254 30 34

6. IMPLEMENTASI PENDANAAN MELALUI DAK
BIDANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
SELURUH INDONESIA TAHUN 2012
Alokasi Rp. Juta Jumlah Daerah Penerima
NO PROVINSI
DAK 2011 DAK 2012 Kab/Kota 2011 Kab/Kota 2012
16 KALIMANTAN BARAT 2,608 3,124 14 14
17 KALIMANTAN TENGAH 1,433 1,669 9 9
18 KALIMANTAN SELATAN 1,904 2,546 9 9
19 KALIMANTAN TIMUR 309 361 2 2
20 SULAWESI UTARA 3,347 4,118 15 15
21 GORONTALO 1,223 1,551 6 6
22 SULAWESI TENGAH 1,919 2,317 11 11
23 SULAWESI SELATAN 5,262 6,807 24 24
24 SULAWESI BARAT 872 1,102 5 5
25 SULAWESI TENGGARA 1,966 2,674 11 12
26 BALI 2,419 3,355 9 9
27 NTB 2,331 2,966 10 10
28 NTT 5,275 5,650 21 21
29 MALUKU 2,036 2,366 11 11
30 MALUKU UTARA 1,716 2,108 9 9
31 PAPUA 5,562 6,958 29 29
32 PAPUA BARAT 1,878 2,291 11 11
TOTAL DAK 99,063 131,430
TOTAL DAERAH PENERIMA DAK 424 445

7. PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK DAERAH DAK 2012
PENJELASAN ALOKASI PER
Secara umum kenaikan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut:
 adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh kenaikan
indeks teknis masing-masing bidang terutama indeks teknis DAK
bidang pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK
pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara nasional);
 terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan
alokasi DAK bidang tertentu, namun dalam perhitungan alokasi DAK
tahun 2012 mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

8. PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK
PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI PER DAERAH DAK 2012
Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut:
 adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama kenaikan
DAU dan DBH th 2010 untuk perhitungan DAK 2012 dibandingkan
DAU dan DBH th 2009 untuk perhitungan DAK 2011 terutama untuk
daerah pemekaran;
 adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh penurunan
indeks teknis setiap bidang terutama bidang pendidikan (sebagaimana
diketahui bahwa alokasi DAK pendidikan mencapai 38,4% dari total
alokasi DAK secara nasional);
 terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya mendapatkan
alokasi DAK bidang tertentu, namun pada DAK tahun 2012 tidak
mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

9. VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI
DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (1)
9

10. VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI
DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (2)
10

11. VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI
DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (3)
11

12. VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI
DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (4)
12

13. DRAFT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN
TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2012
13

14. DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012
MAKSUD
sebagai pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi
teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan
Transportasi Darat
TUJUAN
1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang
Keselamatan Transportasi Darat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
atau Pemerintah Kota;
2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Perhubungan,
Kementerian terkait dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan,
pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang
Keselamatan Transportasi Darat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Keselamatan
Transportasi Darat, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK
Bidang Keselamatan Transportasi Darat dengan kegiatan prioritas Kementerian;

15. PENGGUNAAN DAK :
DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat hanya digunakan untuk :
1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan;
2. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);
3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.
4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (APILL).
5. Pengadaan dan Pemasangan Delineator, dan/atau
6. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan.

16. ASPEK LEGALITAS PENGGUNAAN DAK
DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012 :
1. Keputusan Menhub No. KM 60 Tahun 1993 ttg Marka Jalan
2. Keputusan Menhub No. KM 61 Tahun 1993 ttg Rambu Lalu Lintas di
Jalan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No KM. 60
tahun 2006
3. Keputusan Menhub No. KM 3 Tahun 1994 ttg Alat Pengendali dan
Pemakai Jalan.
4. Keputusan Menhub No. KM 62 Tahun 1993 ttg Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas

17. DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012
Prioritas & Kriteria Lokasi : :
1. Jalan yang memiliki potensi kecelakaan;
2. Jalan yang rawan bencana seperti tanah longsor;
3. Jalan yang memiliki potensi kemacetan;
4. Jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau
5. Jalan yang menuju lokasi pariwisata.

18. DRAFT JUKNIS DAK BIDANG TEKNIS LAINNYA :2012
KETENTUAN KESELAMATAN TRANSDAR
Persiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
DAK : :
1. Pemda terlebih dahulu melakukan kajiandan peninjauan lapangan
dalam rangka pengumpulan data dukung;
2. Rencana kegiatan paling sedikit memuat :
a. Peta dan Gambar lokasi pemasangan;
b. Jumlah dan jenis kebutuhan;
c. Anggaran yang diperlukan.

19. DRAFT JUKNIS DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR 2012 :
KETENTUAN PELAPORAN & PEMANTAUAN
Pelaporan pelaksanaan DAK : :
1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat
laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang
Keselamatan Transportasi Darat kepada Menteri
Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.
2. Penyampaian laporan triwulan dilaksanakan selambat-lambatnya
14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
3. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan
pemantauan & evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Keselamatan
Transportasi Darat.

20. HARAPAN KE DEPAN
MELALUI FORUM KOORDINASI SEMACAM INI DAPAT MEMPERKUAT
SINERGI KELEMBAGAAN TINGKAT PUSAT TERHADAP PENGELOLAAN
DAK DI DAERAH
KEPATUHAN EFEKTIFNYA
TERHADAP MEMBAIKNYA DAK MASUK PEMANTAUAN DAK
PELAPORAN & TANGGUNG JWB KINERJA DALAM DLM MEMBERIKAN
MEKANISMENYA YG DIWAJIBKAN LAPORAN DARI MEKANISME MASUKAN
PERENCANAAN KEBIJAKAN DAK KE
DALAM DAERAH
DEPAN
PELAPORAN

21. HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
PELAKSANAAN DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSDAR
1. Pelaksanaan DAK Bidang Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
harus sesuai arahan Petunjuk teknis.
2. SKPD yang bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan
DAK (dalam hal ini DINAS PERHUBUNGAN Kab/Kota ).
3. Dijaga konsistensi dalam perumusan tujuan dan sasaran penggunaan
DAK sesuai kebijakan yang ditetapkan antara pemerintah dengan
Panitia Anggaran DPR-RI.
4. Arahan kegiatan dalam bentuk menu yang terbuka, tidak terlalu rigid
dan detail serta seyogyanya daerah dapat melaksanakan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (dapat memilih menu
sesuai kebutuhan).

22. Lanjutan……………………
5. Program/kegiatan yang dianggarkan tetap mempedomani
standar biaya dan/atau standar harga satuan yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai harga yang berlaku di
daerah setempat dengan mengacu pada harga satuan yang
ditetapkan oleh instansi terkait atau dengan membuat Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJTM) .
6. Program/kegiatan tetap dilaksanakan sesuai mekanisme
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah (Perpres 54/2010).
7. Dana Pendamping agar disiapkan minimal 10% dari pagu DAK
untuk kegiatan serupa.

23. SEKIAN & TERIMA KASIH
www. hubdat.web.id
23