Wajah Korupsi Sektor             Kehutanan di Provinsi Riau                                                 Oleh: Raflis  ...
Bagaimana KitaMelihat Korupsi ?????
KONDISI UMUM KAWASAN HUTAN PROVINSILuas                       RIAU      Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Tata Guna ...
Rantai Korupsi Kehutanan
Dampak Korupsi Terhadap  Perekonomian NegaraSungai Siak meluap dan merendam1630 rumah di Kelurahan Sri          Pemandanga...
Korupsi Aturan PerundanganContoh: Perubahan Fungsi Kawasan HutanFakta :   – 10 Tahun Proses Penyusunan Rencana tata Ruang ...
Aturan Pengelolaan Hutan Produksi                                                    Budidaya Hutan Alam                  ...
Penyimpangan        (Perencanaan Kehutanan)   Inventarisasi Kawasan Hutan          Belum dilaksanakanTingkat Wilayah dan D...
(Penyusunan Rencana Tata Ruang)                         1. Data Pendukung Tidak Lengkap                         2. Tidak a...
Situasi Penyusunan Draft RTRWPLampiran VII PP                Riau                          Gap26 Tahun 2008               ...
Korupsi Perizinan• Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/ Tanaman di  luar peruntukan...
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi                           IUPHHK-    Tidak SesuaiSKOR      Hutan               HA        ...
• Izin yang diterbitkan pada kawasan lindungPelanggaran   • Izin yang diterbitkan pada kawasan konservasi   Berat         ...
Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT                                  Regulasi          Aktor                               Ren...
Beberapa Temuan BPK1.  Kebijakan pemberian IUPHHBK-Tanaman untuk kegiatan perkebunan di kawasan   hutan tidak sesuai denga...
•  Pembangunan perkebunan sawit oleh PT Padasa Enam   Utama di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar tidak   sesuai ketentuan me...
•   Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman    (IUPHHK-HT) tidak sesuai ketentuan yang mengak...
•   PT Diamond Raya Timber (DRT) dan PT The Best One Unitimber (TBOU) tidak melaporkan kayu hasil    tebangan diameter 30 ...
•   Kekurangan pembayaran DR di Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan yang    mengakibatkan penerimaan negara dari DR sebesa...
APA YANG DAPAT TI SUMBANGKAN DI TATA      KELOLA SEKTOR KEHUTANAN  SUSTAIN-  ABLE                                         ...
Terima kasihAsia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme           www.ti.or.id/www.transparency.org
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wajah korupsi hutan riau

1,560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wajah korupsi hutan riau

  1. 1. Wajah Korupsi Sektor Kehutanan di Provinsi Riau Oleh: Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparency International Indonesia (TI-I)Disampaikan pada Seminar Nasional Training of Trainer Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru 14 Februari2011
  2. 2. Bagaimana KitaMelihat Korupsi ?????
  3. 3. KONDISI UMUM KAWASAN HUTAN PROVINSILuas RIAU Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan SK. Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986) No PERUNTUKAN LUAS (Ha) (%) 1. Hutan Lindung 228.793,82 2,66 2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 6,19 3. Hutan Produksi Tetap 1.605.762,78 18,67 Terbatas 1.815.949,74 21,12 4. Kawasan Penggunaan Lainnya 4.277.964,39 49,75 5. Hutan Mangrove/Bakau 138.433,62 1,61 Jumlah 8.598.757,00 100Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan RTRWP, PerdaRiau No. 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994) LUAS No. PERUNTUKAN (ha) (%) 1. Arahan Pengembangan Kawasan 2.872.491 33,41 Kehutanan 2. Hutan Lindung 161.823 1,88 3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66 4. Cagar Alam / SA/SM 570.412 6,63 5. Kaw. Sekitar Waduk / Danau 20.024 0,23 6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, 4.143.772 48,19 Transmigrasi, Pemungkiman dan Penggunaan Lain (Non Kehutanan) Jumlah 8.598.757 100
  4. 4. Rantai Korupsi Kehutanan
  5. 5. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian NegaraSungai Siak meluap dan merendam1630 rumah di Kelurahan Sri Pemandangan di salah satu sudutMeranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru ketika terjadi banjirPekanbaru karena penggundulan hutan
  6. 6. Korupsi Aturan PerundanganContoh: Perubahan Fungsi Kawasan HutanFakta : – 10 Tahun Proses Penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi tidak selesai – Kawasan hutan provinsi riau belum dikukuhkan tetapi telah ada perubahan fungsi kawasan hutan – Melegalkan perizinan yang melanggar fungsi kawasan hutan dengan perubahan RTRWP maupun Kepmenhut – Kepmen 137 tahun 1986 maupun Perda No 10 tahun 1994 tidak dilaksanakan.Dampak: – Kegagalan pembuatan Kebun K2I/ Kebun dibangun dengan melanggar ketentuan (lahan tidak tersedia) – Dua bencana datang silih berganti setiap tahun (Banjir dan Asap)
  7. 7. Aturan Pengelolaan Hutan Produksi Budidaya Hutan Alam Hutan (IUPHHK-HA / HPH) SKOR 124-175 Produksi Terbatas Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda HutanProduks Budidaya Hutan alam dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT / i PHTI/ HTI) Produksi Tetap Fungsi dapat saling SKOR dipertukarkan karena skornya < 124 sama Budidaya Non Hutan Kehutanan Produksi (Perkebunan, Pertanian, Konversi Pertambangan)
  8. 8. Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan) Inventarisasi Kawasan Hutan Belum dilaksanakanTingkat Wilayah dan DAS •Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 Penunjukan Fungsi sebagai dasar hukum •Bisa berubah setiap saat sesuai Kawasan Hutan kepentingan (TGHK update) Penetapan Fungsi Belum dilaksanakan Kawasan Hutan Perubahan Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK Fungsi Kawasan
  9. 9. (Penyusunan Rencana Tata Ruang) 1. Data Pendukung Tidak Lengkap 2. Tidak ada buku data dan analisis 3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting Penyusunan Draft 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun 1997 oleh Konsultan 5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi Muncul Skenario Hijau 2050 Pembahasa 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan n dihijaukan kembali pada tahun 2050 di BKPRD Pembahasan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta di DPRD Tim Tepadu Departemen Kehutanan Intervensi Departemen KehutananPersetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
  10. 10. Situasi Penyusunan Draft RTRWPLampiran VII PP Riau Gap26 Tahun 2008 Peta TGHK/ Penunjukan/Peneta pan Fungsi Kawasan Hutan Gap Intervensi ?Perda No 10 Draft RTRWPTahun 1994 Riau Gap
  11. 11. Korupsi Perizinan• Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/ Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010)• Mantan Bupati pelalawan dan mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau divonis bersalah dalam memberikan perizinan tidak sesuai ketentuan• Beberapa bupati dan gubernur masih berstatus saksi dan tersangka.
  12. 12. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK- Tidak SesuaiSKOR Hutan HA dengan IUPHHK- Ketentuan 124- Produksi dan HT Perkebu 175 Terbatas Berdampak Ada SK Mentri Perubahan Fungsi nan Hidrologi Kawasan Hutan IUPHHK- Tidak Sesuai Hutan HA IUPHHK- dengan Produksi Ketentuan HT Perkebu dan Tidak Tetap BerdampakSKOR Ada SK Mentri nan secara Perubahan Fungsi Hidrologi< 124 Kawasan Hutan IUPHHK- Hutan HA Sesuai IUPHHK- Produksi dengan HT Perkebu Ketentuan Konversi nan
  13. 13. • Izin yang diterbitkan pada kawasan lindungPelanggaran • Izin yang diterbitkan pada kawasan konservasi Berat • IUPHHK-HT pada kawasan HPTPelanggaran • Perkebunan pada kawasan HPT Sedang • Perizinan yang tidak sesuai pada kawasan HP • Perizinan yang tidak sesuai pada kawasan HPKPelanggaran Rendah • Perizinan yang Tidak sesuai pada kawasan APL
  14. 14. Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT Regulasi Aktor Rencana Tata Ruang Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kabuupaten Rencana Tata Bupati Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Dinas Kehutanan Provinsi Ruang Wilayah Gubernur Nasional PencadanganDirjen Planologi Kehutanan Lahan Untuk HTI Tata Guna Komisi Amdal Pusat Hutan Kesepakatan Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/
  15. 15. Beberapa Temuan BPK1. Kebijakan pemberian IUPHHBK-Tanaman untuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan yang lebih lama.2. Pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh PT Riau Multi Investama, PT Budiindah Mulia Coal, dan PT Arara Abadi di kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi kerusakan hutan dan khusus untuk PT AA terdapat potensi tidak dibayarnya IHH (PSDH) senilai Rp924.146.900,00 dan DR senilai Rp1 .940.315.000,00.3. PT Sawit Rokan Semesta membuka kawasan hutan untuk jalan perkebunan melanggar ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp139.059.360,00 dan USD4 .213,92.4. Pembangunan perkebunan sawit oleh PT Sinar Inti Sawit di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan penggunaan kawasan HP dan HPT menjadi areal perkebunan sawit PT SIS tidak sah dan menimbulkan potensi hilangnya kawasan hutanyang merugikan negara dari nilai tegakan kayu sebesar Rpl4.673.356.100,00 dan iuran kehutanan yang tidak terpungut yaitu PSDH sebesar RpI.467.335.610,00 dan DR sebesar usD5 86.934,24.
  16. 16. • Pembangunan perkebunan sawit oleh PT Padasa Enam Utama di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kawasan HPT Batu Gajah seluas +4.184,59 Ha digunakan tanpaizin yang sah.• Pembangunan perkebunan sawit pada PT Meskom Agro Sarimas di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan penggunaan kawasan HPK dan HPT seluas +6.659,05 Ha tidak sah dan merugikan negara berupa nilai tegakan kayu sebesar Rp32.403.5 I 5.013,48 dan USD477.014,33.Sumber: LHP BPK Nomor : 49/LHP/XVII/09/2009
  17. 17. • Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan tujuan pembangunan HTI dalam meningkatkan produktivitaslahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar tidak tercapai dan memberikan peluang pemegang IUPHHK-HT/HTI melakukan penebangan tanpa melakukan penanaman kembali. Hal tersebut terjadi karena Menteri Kehutanan dalam memberikan IUPHHK-HT tidak berdasarkan hasil penelitian yang memadai dan tidak menaati ketentuan yang ada dan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiaumemberikanRKTlandclearing yangtidaksesuaiketentuan.• Perusahaan tambang batubara PT Citra Tambang Riau (PT CTR) belum memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, namun sudah melaksanakan eksploitasi yang mengakibatkan potensi terjadinya kerusakan hutan diareal eksplorasi dan eksploitasi serta kerugian negara darinilai potensi tegakankayu SebesarRp97.467.000,00 sertaiurankehutanan berupa PSDHdan DRmasing-masing Rp9.746.700,00 dan USD1.743,00, terjadi karena Gubernur Riau menerbitkan izin kuasa pertambangan kepada PT CTR sebelum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, PT CTR lalai dalam memenuhi kewajiban atas pemakaian kawasan hutan untuk pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak optimal dalam melakukan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan. Sumber LHP BPK Nomor : 33/LHP/XVII/02/2009
  18. 18. • PT Diamond Raya Timber (DRT) dan PT The Best One Unitimber (TBOU) tidak melaporkan kayu hasil tebangan diameter 30 cm up pada jalan angkutan kayu mengakibatkan potensi PNBP dari PSDH sebesarRp115.702.600,00 dan DR sebesar USD33.846,24 serta denda administratif sebesar Rp1.735.539.000,00 tidak dapat diterima Negara. Hal tersebut disebabkan PT DRT dan PT TBOU lalai tidak melaporkan kayu tebangan dengan diameter 30 cm up yang berasal dari pembukaan wilayah hutan• Penyelesaian tunggakan PSDH sebesar Rp26.647.811.226,18 serta DR sebesar USD7.543.139,81 dan Rp4.171.576.397,00 berlarut-larut yang mengakibatkan tunggakan PSDH tersebut berpotensi menjadi kerugian negara, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di kabupaten/kota di Provinsi Riau (kecuali Kabupaten Kuantan Singingi) lalai dalam menangani piutangmacet dan kurang optimal dalam melaksanakan penagihan serta terhadap tunggakan yang berpotensi macet tidak segera mengalihkan penagihannya kepada KPKNL.• Penyelesaian sanksi DPEH dan TUK berupa PSDH sebesar Rp29.065.155.528,80 dan DR sebesar USD414.231,59 berlarut-larut yang mengakibatkan penerimaan negara dari denda pelanggaran eksploitasihutandantatausahakayuberupaPSDHdanDRtidakdapatsegeraditerimaolehnegara, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan,Rokan Hulu, Kuansing, Indragiri Hulu,Indragiri Hilirdan RokanHilir serta KotaPekanbaru kurang tegas menangani masalah denda pelanggaran eksploitasi hutan pada perusahaan di bidang kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten kurang optimal melakukan koordinasi dengan instasi terkait seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral untukmeningkatkanrealisasipembayaranatassanksi-sanksitersebut.
  19. 19. • Kekurangan pembayaran DR di Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan yang mengakibatkan penerimaan negara dari DR sebesar Rp177.652.591,22 kurang diterima di Kas Negara. Hal tersebut terjadikarenaperusahaanwajibbayartidakmenaatiketentuanpembayaranDRdengankur sjualBI.• Kekurangan pembayaran PSDH di Kabupaten Bengkalis yang mengakibatkan penerimaan negara dari PSDH sebesar Rp41.158.100,00, kurang diterima di Kas Negara. Hal tersebut terjadi karena penentuan tarif PSDH oleh Pejabat Penerbit SPP-PSDH memakai ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi serta kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BengkalisdalampenerbitanSPP-PSDH.• PT SPA kurang setor PSDH dan DR sebesar Rp1.585.529.772,00 dan USD243.482,00, serta dikenakandenda administratifsebesarRp601.462.800,00yangmengakibatkanhilangnyaPNBPyang diterima kas negara sebesar tersebut, terjadi karena PT SPA lalai dalam melaporkan kayu tebangan yang berasal dari land clearingserta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis tidakmelakukanpengawasandenganoptimal.
  20. 20. APA YANG DAPAT TI SUMBANGKAN DI TATA KELOLA SEKTOR KEHUTANAN SUSTAIN- ABLE RULE QUALITY DEVELOP- OF OF MENT LAW LIFE INTERNATIONAL ACTORS NAT I O NAL I N T E G R I AUDITOR GENERAL PRIVATE SECTOR PUBLIC SERVICE AUDITOR GENERAL TY OMBUDSMAN PUBLIC SERVICE OMBUDSMAN PUBLIC AWARENESS MEDIA PS O C I C T Y’ SA V A L U E S UBLIE AW RENES S O C I E T Y’ S V A L U E S S
  21. 21. Terima kasihAsia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme www.ti.or.id/www.transparency.org

×