Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.

1. Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Oleh:
DIREKTUR BINA PROGRAM DAN KEMITRAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KONSULTASI REGIONAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013
Jakarta, 27 Februari 2013
Kementerian
Pekerjaan Umum

2. Kementerian
Pekerjaan Umum
I. PENDAHULUAN
II. KETERPADUAN PROGRAM BERBASIS
PENATAAN RUANG
III. MEKANISME SINKRONISASI
IV. PENUTUP
Bersama Menata Ruang 2
Untuk Semua

3. I. PENDAHULUAN
Kementerian
Pekerjaan Umum
 Esensi dari pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam
pembangunan infrastruktur bidang PU, adalah
pengembangan wilayah, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan pelestarian daya dukung lingkungan.
Pembangunan infrastruktur bidang PU harus
diletakkan pada konteks pengembangan wilayah
berdasarkan rencana tata ruang.
 Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang,
Pemerintah berwenang dalam pelaksanaan
TURBINLAKWAS Bidang Penataan Ruang di Kawasan
Strategis Nasional yang ditetapkan dalam PP No. 26 Tahun
2008 tentang RTRWN (76 KSN)
mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
 Pembangunan infrastruktur bidang PU perlu difokuskan di
KSN (23 KSN prioritas TA 2014)
Bersama Menata Ruang 3
Untuk Semua

4. II. KETERPADUAN PROGRAM BERBASIS PENATAAN
RUANG DI KSN
Kementerian
Pekerjaan Umum
 Alat/acuan keterpaduan program yang digunakan adalah
RTR KSN yang memuat indikasi arahan program jangka
menengah, termasuk arahan program pembangunan
infrastruktur bidang PU
 RTR KSN memuat rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang.
Pembangunan infrastruktur bidang PU mengacu pada
rencana struktur ruang untuk mendukung aktivitas
masyarakat yang tercermin dalam rencana pola ruang
PEMBINAN
Contoh di Kawasan Jabodetabekpunjur......
Bersama Menata Ruang 4
Untuk Semua

5. RENCANA STRUKTUR & RENCANA POLA RUANG KWS. JABODETABEKPUNJUR

6. Arahan Program Pembangunan Infrastruktur PU 2014 Bidang BINA MARGA
di KSN Jabodetabekpunjur
Jenis Infrastruktur Infrastruktur 2014
B. Sistem Jaringan Jalan
B.1 Jalan Arteri (FO dan jembatan) B.1.1 Pembangunan jalan Nasional :
Cimanggis-Naggrak (0,9 km)
B.2 Sistem Jaringan Jalan Jalan Bebas Hambatan Antar Kota
(Bebas Hambatan) B.2.1 Pembangunan: Ciawi-Sukabumi (54 Km)
Pembebasan Lahan:
Ciawi-Sukabumi (54 Km)
Jalan Bebas Hambatan dalam Kota
3. Pembangunan:
B.2.2 JORR II
 Tj.Priok
 (Cilincing)-Cikarang (Cibitung) (34,50 Km)
 Cimanggis – Cibitung (25,39)
 Serpong-Cinere (10,14 Km)
B.2.3 Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (21,04 Km)
B.2.4 Depok-Antasari (Segmen I/Antasari-Sawangan)
(Total 15,22 Km)
B.2.5 Akses Tj. Priok (Tj. Priok-Rorotan) (12,10 Km)
B.2.6 Tol terdalam DKI Jakarta:
B.2.6.1 Kemayoran-Kampung Melayu (9,65 Km Rp)
B.2.6.2 Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper (22,92Km)
B.2.6.3 Ulujami-Tanah Abang (8,27 Km)
B.2.6.4 Sunter-Pulo Gebang-Tambelang (25,73 Km)
B.2.6.5 Duri Pulo-Kp.Melayu (11,38Km)
4. Pembebasan Lahan:
• Bekasi-Cawang-Kp. Melayu (21,04 Km)

7. Arahan Program Pembangunan Infrastruktur PU 2014 Bidang BINA MARGA
di KSN Jabodetabekpunjur
B.2.2/
B.2.5
B.2.6
B.2.3
B.2.4
B.1.1
B.2.1

8. Arahan Program Pembangunan Infrastruktur PU 2014 Bidang CIPTA KARYA
di KSN Jabodetabekpunjur
Jenis Infrastruktur Infrastruktur 2014
C. Sistem Jaringan Perkotaan dan Perdesaan
C.1 Jaringan Air C.1.1 Pembangunan sarana air minum di Kota Bogor (Kelurahan Pamoyanan & Bojongkerta) :
Minum 740 KK
C.1.2 Penyediaan sarana dan prasarana air minum pada KSN (bangunan IPA 100l/dtk, intake,
reservoir & sarana penunjang, ME, & jaringan pipa transmisi dia 300 mm),
Kec.Sukamakmur, Kab.Bogor
C.1.3 Pembangunan system penyediaan air bersih di Kab. Bekasi (Kec. Tambelang)
C.1.4 Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi & pipa retikulasi di Kecamatan Neglasari,
Jatiuwung, Benda, Batuceper, Periuk (Kota Tangerang)
C.1.5 Pengembangan jaringan retikulasi (SPAM di kawasan MBR IKK) di Kec. Mekar Baru,
Gunung Kaler, dan Sepatan Timur (Kab. Tangerang)
C.1.6 Pembangunan SPAM IKK baru kapasitas 20 l/dtk, Kec. Kemiri (Kab. Tangerang)
C.1.7 Pembangunan IPA Bojongsari 100l/dtk (Kali Angke) & pembangunan reservoir serta
ruang pompa di Kec.Sawangan,Kota Depok
C.1.8 Pansimas Kab. Tangerang (30 desa)
C.2 Jaringan Pengelola C.2.1 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang (truk tinja) di Kota Bogor
Limbah C.2.2 DAK sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Bogor (Kel.Sindangbaru,
Margajaya, Cikaret, Pasir Kuda, Kedung Badak, Cibiluh, Tanah Sareal, Rangga Mekar,
Balumbangjaya, Paledang & Panargan) : 603 SR
C.2.3 Pembangunan sanimas di Kab.Bogor (Kec. Rumpin, Kec. Caringin, Kec. Cijeruk, Kec.
Tamansari dan Kec. Ciomas) : 8 desa.
C.2.4 Pembangunan/rehabi litasi instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) kapasitas 70
m3/hari di Kota Tangerang (sanitasi sistem on site)
C.2.5 Pembangunan PS sanitasi sistem offsite skala komunitas berbasis masyarakat di Kota
Tangerang
C.2.6 Pembangunan IPAL dan jaringan pengembangan pipa utama (induk) : 500 m dan
pengadaan truk tinja, Kota Depok
C.2.7 Pembangunan sanimas di Kota Depok

9. Arahan Program Pembangunan Infrastruktur PU 2014 Bidang CIPTA KARYA
di KSN Jabodetabekpunjur
Jenis Infrastruktur Infrastruktur 2014
C.Sistem Jaringan Perkotaan dan Perdesaan
C.3 Jaringan Drainase C.3.1 Pembangunan saluran drainase primer Kp. Bayur ke Kali Cisadane (3 km) dari Kel.
Cibodasari ke Kali Sabi (3 km) di Kota Tangerang
C.4 Jaringan Pengelola C.4.1 Pembangunan konstruksi TPPAS Kayumanis (konstruksi sanitary landfill & jalan
Persampahan operasi), Kota Bogor
C.4.2 Peningkatan pembangunan TPA Rawa Kucing (Kota Tangerang) dan TPA Cianger
(Kab. Tangerang)
C.4.3 Peningkatan pembangunan TPA Cipeucang (Kota Tangerang Selatan)
C.4.4 Pembuatan TPST di Kota Tangerang
C.4.5 Peningkatan pembangunan TPA Cianger
C.4.6 Pembangunan persampahan terpadu 3R (Kota Tangerang Selatan)
C.4.7 Pembangunan/perluasan kolam sampah (15.000 m2), pembangunan IPAL dan
pembangunan jalan lingkar TPA Cipayung, Kota Depok

10. Arahan Program Pembangunan Infrastruktur PU 2014 Bidang CIPTA KARYA
di KSN Jabodetabekpunjur
C.1.6
C.1.5 C.1.3
C.4.2/C.4.5 C.2.4/C.2.5
C.1.4
C.3.1
C.1.8
C.4.2/C.4.3/C.4.6
C.4.7
C.1.7
C.2.6/C.2.7
C.4.1
C.2.1/C.2.2
C.1.1
C.1.2
C.2.3

11. III. MEKANISME SINKRONISASI PROGRAM BERBASIS
PENATAAN RUANG DI KSN
Kementerian
Pekerjaan Umum
 Ditjen. Penataan Ruang telah menyiapkan dokumen
“Arahan Program Pengembangan Infrastruktur Bidang
PU berbasis Penataan Ruang di KSN Tahun 2014”
Disampaikan kepada Direktorat Bina Program DJSDA,
DJBM, dan DJCK untuk didistribusikan kepada Dinas PU
dan Satker Daerah pada saat penajaman program
satminkal
 Ditjen Penataan Ruang akan menghadiri acara penajaman
program yang diselenggarakan Satminkal untuk
mendukung upaya memfokuskan program pembangunan
infrastruktur di 23 KSN prioritas.
• Presentasi arahan program pembangunan infrastruktur
di KSN
• Menyusun daftar kegiatan terkait pengembangan KSN
MOHON DIAGENDAKAN
Bersama Menata Ruang 11
Untuk Semua

12. 23 KSN PRIORITAS TA 2014
Kementerian
Pekerjaan Umum
No. KSN Prioritas Provinsi Terkait
1 KAPET Bandar Aceh Darussalam Aceh
2 Danau Toba Sumatera Utara
3 Metropolitan Mebidangro Sumatera Utara
4 Batam-Bintan-Karimun Kepulauan Riau
5 Jabodetabekpunjur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat
6 Borobudur Jawa Tengah
7 KAPET Khatulistiwa Kalimantan Barat
8 KAPET DAS Kakab Kalimantan Tengah
9 KAPET Batulicin Kalimantan Selatan
10 KAPET Sasamba Kalimantan Timur
11 Metropolitan Sarbagita Bali
12 KAPET Bima Nusa Tenggara Barat
13 KAPET Mbay Nusa Tenggara Timur
14 Kawasan Perbatasan RI di NTT Nusa Tenggara Timur
15 KAPET Manado-Bitung Sulawesi Utara
16 KAPET Palapas Sulawesi Tengah
17 KAPET Pare-Pare Sulawesi Selatan
18 KAPET Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
19 Metropolitan Mamminasata Sulawesi Selatan
20 KAPET Seram Maluku
21 KAPET Biak Papua
22 Kawasan Perbatasan RI di Maluku Utara dan Papua Barat Maluku Utara, Papua Barat
23 Kawasan Perbatasan RI di Papua Papua
Bersama Menata Ruang 12
Untuk Semua

13. IV. PENUTUP
Kementerian
Pekerjaan Umum
 Usulan kegiatan Satminkal terkait pengembangan KSN
akan menjadi bahan dalam penyusunan tugas PMU-KSN
(diharapkan efektif 2014)
Bersama Menata Ruang 13
Untuk Semua

14. STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
Kementerian TIPE A
Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
PROVINSI KEPALA PMU-KSN
ASISTEN ASISTEN
ASISTEN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN
DAN DAN
PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN I PENGENDALIAN II
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
Bersama Menata Ruang 14
Untuk Semua

15. STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
Kementerian TIPE B
Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
PROVINSI KEPALA PMU-KSN
ASISTEN
ASISTEN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN
DAN
PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
Bersama Menata Ruang 15
Untuk Semua

16. 16