Uts Hukum Bumi da Bangunan (Agraria Fenti Anita Sari)
1. Nama Anggota Kelompok :
1.Rosa Zhal Z. (17.02.51.0038)
2.Fenti Anita S. (17.02.51.0039)
3.Rahma Eka M. (17.02.51.0040)
4.Febry Nur A. (17.02.51.0045)
5.Septian Dirgo P. (18.02.61.0001)
2. TUJUAN DAN LATAR BELAKANG
PENGEMBANGAN BANDARA AHMAD YANI
SEMARANG
• Bandara Ahmad Yani Semarang (lama) yang dikelola
oleh PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki luas
terminal 6.708 m2
dengan kapasitas 800.000
penumpang per tahun. Kapasitas apron (parkir
pesawat) Bandara Ahmad Yani hanya bisa
menampung 5 pesawat tipe narrow body dan 2
pesawat tipe propeller.
• Pada tahun 2016 sendiri, Bandara Ahmad Yani
Semarang telah melayani 4,2 juta pergerakan
penumpang dan 62,1 ribu pergerakan
pesawat. Dengan kata lain, Bandara Ahmad Yani
Semarang telah mengalami kelebihan kapasitas
atau lack of capacity.
4. • Demi memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa bandara, serta
menunjang perekonomian dan sektor pariwisata kota Semarang sebagai
Ibukota Provinsi Jawa Tengah, PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan
pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang yang berkonsep Floating Eco
Airport.
• Proyek ini telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 17 Juni
2014 oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur
Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo, KSAD Budiman, dan
Pangdam IV Diponegoro Sunindyo.
• Dengan dilaksanakannya proyek pengembangan, Bandara Ahmad Yani
Semarang akan memiliki terminal baru dengan luasan 58.652 m2
yang
dapat menampung 6 juta penumpang per tahun. Apron juga akan diperluas
sehingga mencapai 79.087 m2
dan dapat menampung 2 pesawat tipe wide
body dan 10 pesawat tipe narrow body.
6. 1) Daerah yang menjadi tempat dibangunnya Bandara Baru Ahmad Yani
Semarang dulunya merupakan lahan rawa. Hal ini menjadi kontroversi
karena kondisi tanah yang tidak stabil, tetapi pada akhirnya
pengembang bisa melakukan rekayasa yang dapat membuat tanah
menjadi padat.
2) Hak atas tanah dipunyai oleh TNI AD
3) Lalu warga memanfaatkannya untuk membuat tambak dengan melalui
izin Kodam TNI AD.
4) Suatu hari ada isu-isu tentang adanya pengembangan Bandara baru
Ahmad Yani Semarang yang akan dibangun dilahan tambak tersebut.
5) Adanya pembangunan Bandara Baru Ahmad Yani Semarang dilatar
belakangi karena bandara lama sudah tidak dapat menampung
penumpang yang semakin bertambah dari tahun ke tahun dan tidak
dapat menjadi tempat parkir untuk pesawat besar.
6) Dalam proses pembangunan tentunya terdapat kendala, salah satunya
adalah tentang pengadaan tanah dan pembebasan lahan.
7. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
• Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya
disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.
• Pengertian Pengadaan Tanah dalam UU Pengadaan Tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak, yakni kepada pihak yang menguasai atau memiliki
Objek pengadaan tanah, dengan penggantian yang layak dan adil dalam proses
pengadaan tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Objek
pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
• Dalam proses pengadaan tanah tersebut, Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. • Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat
sesuai Pasal 2 huruf (c) UU Pengadaan Tanah, yakni pengadaan tersebut harus
memberikan manfaat secara luas secara seimbang serta sejalan dengan kepentingan
masyarakat itu sendiri sesuai dengan asas manfaat dan asas keselarasan.
• Tujuan Pembangunan Pengadaan Tanah
a) Pertahanan dan keamanan nasional
b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api
c) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air
dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
d) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal
e) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
f) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik
g) dll
9. • Penilaian terhadap besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang
tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,
tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang
dapat dinilai.
• Adapun Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk Uang, Tanah
Pengganti, Permukiman Kembali, Kepemilikan Saham atau bentuk lain yang
disetujui oleh kedua belah pihak.
• Selanjutnya Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang
Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian
disampaikan oleh Penilai.
• Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti
Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan dimuat dalam berita acara
kesepakatan.
• Yang berhak antara lain:
a. pemegang hak atas tanah;
b. pemegang hak pengelolaan;
c. nadzir, untuk tanah wakaf;
d. pemilik tanah bekas milik adat;
e. masyarakat hukum adat;
11. NARASUMBER 1
• Lahan milik TNI AD, boleh digarap oleh warga tetapi tidak boleh dijual
• Ada 73 Tambak yang terkena dampak pengembangan Bandara Ahmad Yani
Semarang
• Tali asih sebesar 40jt/h
• Pengambilan uang tali asih di pengadilan
• Pernah ada sosialisasi dikampung laut komdan lanumad, AP, dll
• Sudah ada keputusan yang ditetapkan bahwa jika waktunya sudah dipakai
harus dilepaskan
• Banyak pro dan kontra
Nama : Sarno
Pekerjaan : Penjaga Mangrove Edupark
12. Narasumber 2
• Nama : Mochlas
• Umur : 61 Tahun
• Alamat : Tawang
Rajekwesi, dekat STIKES
Tlogorejo
13. • Menurut Bapak Mochlas :
1. Sejarah kepemilikan lahan.
a) Pada jaman dahulu kepemilikan lahan ini adalah milik pemerintah Belanda
b) Setelah Belanda kalah kemudian Jepang menguasai Indonesia, secara otomatis
lahan tersebut menjadi hak milik Jepang .
c) Lalu setelah Indonesia menyatakan diri merdeka, lahan tersebut menjadi milik
Indonesia.
d) Lalu kepemilikan ada dibawah naungan Kodam TNI AD
e) Lalu dimanfaatkan oleh warga untuk mendirikan tambak.
f) Pendirian tambak oleh warga dilakukan dengan cara membagi-bagi lahan
dengan cara dipatok-patok,setiap orang mendapatkan bagiannya masing-
masing.
g) Tambak itu didapat dari turun temurun yang artinya keluarga bapak Mochlas
telah memiliki tambak selama berpuluh puluh tahun.
h) Bentuk perjanjian antara peternak tambak dengan pangkalan berupa :
Pak Mochlas hak penggarapan➡
Berlaku 3-5th dapat diperpanjang➡
*Jika tidak diperpanjang maka tambak akan diserahkan kepada orang lain
Pangkalan hak milik➡
Pak Mochlas selalu membayar sewa 100.000/tahun kepada pangkalan
14. i) Setelah adanya sosialisasi dari Pemkot Semarang soal pembangunan bandara
baru Ahmad Yani Semarang yang akan berdampak pada tambak tersebut
munculnya pro kontra antar pemilik tambak yang setuju dan tidak setuju
dengan tali asih yang diberikan.
j) Pasalnya Pemkot menghargai tanah sebesar 4.000/m dinilai tidaklah sesuai
harapan mereka karena tambak yang akan terkena proyek perluasan
bandara tersebut merupakan sandaran hidup utama bagi para petambak.
k) Menurut pak Mochlas karena dia merasa tidak memiliki hak milik terhadap
lahan tambak tersebut, jadi dia menyetujui tali asih yang diberikan . Mau dia
menyewa pengacara yang mahal sekalipun, jika itu milik negara dia bisa apa,
cuma pasrah saja.
l) Soal warga yang keberatan dengan nilai tali asih yang diberikan oleh Pemkot
mereka tetap masih melanjutkan banding ke pengadilan untuk menuntut
harga yang sesuai dengan keinginannya .
m) Menurut pak Mochlas kondisi tambak yang pemiliknya masih keberatan
dengan tali asih pada faktanya tambak itu tetap di urug dan mereka tidak
bisa berbuat apa-apa.
15. Penjelasan dari hasil wawancara
1. Pada dasarnya lahan itu milik negara Indonesia dari
saat Indonesia dijajah lalu setelah merdeka juga.
Yang berganti hanya hak penguasaanya saja.
Setelah Indonesia merdeka dibuatlah UUPA yang
akan menjadi dasar pokok agraria di Indonesia.
2. Yang memegang hak milik atas lahan itu ialah TNI
AD.
3. Kedudukan Pak Mochlas terhadap lahan adalah
sebagai pemegang hak penggarapan, hak
penggarapan akan dijelaskan berikut ini :
16. Hak Penggarapan
• Hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan maupun hak
garapan. UUPA sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan
maupun hak menggarap, karena tanah garapan bukan merupakan
tanah hak.
• Pengertian tentang tanah garapan bisa dilihat dalam Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh
Pemerintah Kabupaten/ Kota tertanggal 28 Agustus 2003.
• Dalam keputusan BPN tersebut disebutkan bahwa tanah garapan
adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan
sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain
baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak
dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
17. • jangka waktu berlakunya surat izin menggarap adalah dua tahun dihitung dari
tanggal dikeluarkannya surat izin tersebut. Apabila setelah jangka waktu itu
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku kepadanya dapat
diberikan hak atas tanah, apabila syarat-syarat untuk itu telah dipenuhinya. Hal
ini mengurangi terjadinya sengketa atas tanah.
• Jadi kedudukan Pak Mochlas terhadap lahan itu ialah Pak Mochlas berhak
mengerjakan dan memanfaatkan lahan dengan persetujuan pihak pangkalan
dan dalam jangka waktu tertentu.
4. Pada saat adanya sosialisasi mengenai uang tali asih yang diberikan oleh pemkot
menimbulkan pro dan kontra diantara pemilik tambak, Pasalnya Pemkot
menghargai tanah sebesar 4.000/m dinilai tidaklah sesuai harapan mereka
karena tambak yang akan terkena proyek perluasan bandara tersebut
merupakan sandaran hidup utama bagi para petambak.
Hal ini tentu saja menyeleweng dari bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang
berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yan terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Hal ini justru dinilai merugikan rakyat karena uang tali asih itu sendiri
bahkan tidak sepadan dengan proses pembuatan tambak.
18. Narasumber 3
• Nama : Kandhik
• Jabatan : Ketua
Paguyuban Petani Tambak
Tawangmas/Tambakharjo
• Mengakui bahwa masalah
pembebasan lahan untuk
pengembangan Bandara
Ahmad Yani Semarang
belum selesai sampai
sekarang. Bahkan rapat-
rapat masih berlanngsung
sampai sekarang.
19. • Yang menjadi dasar beliau masih keberatan atas
terusiknya lahan tambak ialah bahwa seharusnya
Eigendom milik TNI AD ada diwilayah Kalibanteng
Kulon tetapi mengapa hak pakai ada di Tambakharjo.
• Beliau terus meminta keterangan atas keluarnya surat
izin yang dirilis oleh BPN. Atas dasar apa pembangunan
yang harusnya ada diwilayah Kalibanteng Kulon malah
jadinya ditambakharjo
• Beliau meyakinkan bahwa lahan tambak yang terdapat
di Kelurahan Tambakharjo merupakan milik para orang
tua mereka, kendati tidak ada sertifikat kepemilikan
