Pengadaan tanah oleh negara diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Pengadaan tanah untuk negara sangat penting karena mendukung rencana pembangunan nasional dan kepentingan bangsa. Pemerintah harus memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah.

1. Yth. Bapak Mohamad Rizki, SH., MH dan rekan-rekan.
Izin Saya Indra Sofian, NIM 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampakan pendapat terkait:
1. Jelaskan mengapa perlu adanya pengadaan tanah oleh Negara?
Jawaban:
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Pengadaan Tanah perlu dilakukan oleh Negara karena:
1) Demi tercapainya kepentingan umum, dimana tanah tersebut dijadikan sebagai objek
pembangunan untuk kepentingan umum.
2) Berkaitan erat dengan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah
3) Pelaksanaan Pembangunan yang dijalan tersebut untuk Kepentingan Umum
4) Kebutuhan atas tanah semakin meningkat
5) Persediaan tanah sudah sangat terbatas
6) Pengadaan tanah oleh Negara dapat dilaksanakan dengan cara yangs eimbang untuk
tingkat pertama ditempuh dengan musyawarah mufakat
7) Agar dapat diberikan ganti rugi yang layak pada masyrakat kepada yang melepaskan
tanah
Latar belakang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah perlu melakukan pembangunan
b. Bahwa untuk memnjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum,
diperlukan pengadaan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepakankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil;
2. Jelaskan seberapa penting pengadaan tanah antara untuk kepentingan Negara atau
pengadaan tanah untuk masyarakat?
Jawaban:
Sangat penting pengadaan tanah untuk kepentingan negara atau pengadaan tanah untuk
masyarakat, karena dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bersifat kepentingan
umum karena menyangkut:
1) Kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
2) Kepentingan masyarakat luas; dan/atau
3) Kepentingan rakat banyak/Bersama; dan/atau
4) Kepentingan pembangunan.
Pengadaan tanah untuk kepentingan Negara atau pengadaan tanah untuk masyarakat
sangat penting karena:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan
umum dan pendanaannya.
2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
a. rencana tata ruang wilayah:

2. b. rencana pembangunan nasional/daerah:
c. rencana strategis:
d. rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
3) Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan dan pengampu kepentingan
4) Penyelenggaraaan Penagdaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan masyrakat
5) Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian ganti
kerugian yang layak dan adil
Menurut Parlindungan, Pengadaan tanah oleh Negara ditujukan untuk menunjang
pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Kepentingan Umum itu boleh
bersifat sosial, umum, biasa atau kolektif, dan kepentingan umum itu bisa berwujud
keperluan, kepentingan, interest, fungsi dan kegunaaanya.
Bentuk ganti rugi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berbentuk:
1. Uang;
2. Tanah Pengganti;
3. Pemukiman kembali;
4. Gabungan dan dua atau lebih ganti kerugian di atas;
5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah
daerah meliputi hal sebagai berikut :
1) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di
ruang bawah tanah), saluran air minum air bersih, serta saluran pembuangan dan
sanitasi;
2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
3) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan
lain-lain bencana;
5) Tempat pembuangan sampah;
6) Cagar alam dan cagar budaya;
7) Pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
SUMBER REFERENSI:
1. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, Cetakan Pertama, Modul 6. 2019.
2. Mohamad Rizki, S.H., M.H. Administrasi Pengadaan Tanah, Bahan Materi Tuweb Sesi 5, 7
November 2020