SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
BADAN BANK TANAH
Dewi Kemala Sari, SH, M.Kn
Bank Tanah
BANK
TANAH
01
Pengertian
 Badan Bank Tanah dan
 Dasar Hukum
02
Tujuan, Fungsi dan Tugas
 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021
 UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja
03
Asal Bank Tanah
 Perolehan Tanah, Peruntukkan, dan Kewenangan
04
Aset dan Struktur
 Sumber Kekayaan
 Fasilitas
04
Hak Atas Tanah Bank Tanah
 Hak Pengelolaan
Portfolio Designed
You can simply impress your audience and add
a unique zing and appeal to your Presentations.
I hope and I believe that this Template will your
Time, Money and Reputation.
Get a modern PowerPoint Presentation that is
beautifully designed.
Apakakah
Bank Tanah
akan
menjawab
permasalahan
pertanahan.???
Pengertian Bank
Tanah
Badan Bank Tanah selanjutnya disebut Bank Tanah
adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan
badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh
pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus
untuk mengelola tanah
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan
Bank Tanah
Tujuan, Tugas
dan Fungsi
• untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka
ekonomi
berkeadilan, untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. Kepentingan pembangunan
nasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.
(Pasal 126 UU Cipta Kerja dan Pasal 2 ayat (2)
PP 64 Tahun 2021)
TUJUAN BANK TANAH :
FUNGSI BANK TANAH
Bank Tanah mempunyai fungsi:
a. perencanaan;
b. perolehan tanah;
c. pengadaan tanah;
d. pengelolaan tanah;
e. pemanfaatan tanah; dan
f. pendistribusian tanah. (Pasal 3)
TUGAS FUNGSI BANK TANAH :
a. melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
b. melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah
dan pihak lain;
c. melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau
pengaciaan tanah secara langsung;
d. melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan,
dan pengendalian tanah;
e. melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan
f. melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan
Pembagian tanah.
(Pasal 3 ayat (2))
Asal Bank
Tanah
Perolehan Tanah
Tanah Negara
Tanah Bekas Hak
Kawasan dan Tanah Terlantar
Tanah Pulau-pulau Kecil
Tanah yg terkena kebijakan perubahan
tata ruang
Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Tanah tidak ada penguasan diatasnya
Masyarakat
Tanah Timbul
Tanah Hasil Reklamasi
Tanah Bekas Tambang
Tanah yg berasal dari Pemerintah Pusat
Tanah yang berasal dari Pemerintah
Daerah
BUMN/BUMD/Badan Usaha/Badan Hukum
Perolehan Tanah
Pembelian
Penerimaan
Hibah/
Sumbangan
Perolehan
Bentuk lain
yang sah
Pelepasan Hak
Tukar
Menukar
Sambungan..
Perolehan Tanah yang
berasal dari Pihak lain :
(Pasal 8)
Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
a. pengembangan tanah;
b. pemeliharaan dan
pengamanan tanah; dan
c. pengendalian tanah.
PENGELOLAAN
TANAH
PENGELOLAAN TANAH
1. Pemanfaatan tanah
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan
melalui kerja sama pemanfaatan
dengan pihak lain.
2. Kerja sama pemanfaatan dengan
pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. jual beli;
b. sewa;
c. kerja sama usaha;
d. hibah;
e. tukar menukar; dan
f. bentuk lain yang disepakati dengan
pihak lain.
3. Dalam melaksanakan
pemanfaatan tanah, Bank Tanah
tetap memperhatikan asas
kemanfaatan dan asas prioritas.
(Pasal 14)
Pemanfaatan
Tanah
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, benduflB, irigasi, saluran air
clan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau
distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah
serta pengelolaan limbah;
i. pembangunan produksi dan jaringan air bersih;
j. rumah sakit;
k. fasilitas keselamatan umum;
l. pemakaman umum;
m. fasilitas sosial, lasilitas umum, dan rllang terbuka
hijau publik;
n. cagar alam dan cagar budaya;
Jaminan Ketersediaan tanah sesuai
Pasal 3, salah satunya tentang
Pengadaan Tanah, Jenis-jenis
Pengadaan Tanah :
o. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
atau: Desa;
p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah;
q. prasarana pendidikan atau sekolah;
r. prasarana olahraga;
s. pasar umum dan lapangan parkir umum;
t. kawasan industri hulu dan hilir minyak
u. kawasan ekonomi khusus;
v. kawasan industri;
w. kawasan pariwisata;
y. kawasan ketahanan pangan; dan
x. Kawasan pengembangan teknologi.
Sambungan…
Jenis-jenis Pengadaan
Tanah
Kewenangan Bank Tanah
menentukan tarif pelayanan.
melakukan penyusunan rencana induk
membantu memberikan kemudahan
berusaha/ persetujuan ;
melakukan pengadaan tanah; dan
Sumber Kekayaan,
Aset dan Struktur
Sumber Kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. pendapatan sendiri;
c. penyertaan modal negara; dan/atau
d. sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUMBER
KEKAYAAN
Bank Tanah mengelola aset tanah
yang berasal dari perolehan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 sampai dengan Pasal 9.
Aset Tanah
Sumber dana
(Penghasilan Sendiri)
a. hasil pemanfaatan aset;
b. hasil sewa, sewa beli dan jasa lainnya;
c. hasil dari penjualan aset;
d. hasil kerja sama pengembangan usaha dengan
pihak lain;
e. hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar;
f. hasil dari pengelolaan;
g. hasil pelepasan aset;
h. hasil dari imbal hasil surat berharga yang diterbitkan
Negara Republik Indonesia;
i. hasil bunga dan/atau imbalan bank;
j. hasil usaha; dan/atau
k. hasil lainnya yang sah yang ditetap
Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari
kerja sama usaha, kerja sama pemanfaatan tanah, dan
pendapatan lainnya yang sah, berupa :
FASILITAS
Bank Tanah dapat diberikan fasilitas
perpajakan daerah dalam
melaksanakan perolehan, pengadaan,
kepemilikan, penguasaan, dan / atau
pemanfaatan atas tanah sebagaimana
diberikan kepada lembaga
pemerintah. (Pasal 29)
STRUKTUR BANK TANAH
Komite
Badan
Pelaksana
Dewan
Pengawas
Tugas
Tugas
Menetapkan kebijakan strategis bank tanah
Tugas
melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam
menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah
bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bank
Tanah untuk kepentingan dan tujuan Bank Tanah,
serta mewakili Bank Tanah baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
HAK ATAS TANAH BANK TANAH
Pemberian Hak Atas Tanah Penyerahan, Perpanjangan
HAK ATAS
TANAH
BANK TANAH
Tanah yang dikelola Bank Tanah
diberikan Hak Pengelolaan.
Hak atas tanah di atas Hak
Pengelolaan dapat diberi:
a. Hak Guna Usaha;
b. Hak Guna Bangunan; dan
c. Hak Pakai. (Pasal 40)
Dalam hal di atas tanah Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) telah
dimanfaatkan dengan baik untuk
perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, pertanian
dan/atau perkebunan paling singkat 10
(sepuluh) tahun, dapat dilepaskan
kepada masyarakat untuk diberikan
hak milik.
a. Bank Tanah dapat melakukan penyerahan dan/atau
penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak
Pengelolaan kepada pihak lain dengan perjanjian.
b. Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diberikan perpanjangan jangka waktu
hak dan pembaruan hak apabila sudah digunakan
dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya.
c. Bank Tanah memberikan jaminan perpanjangan
dan pembaruan hak atas tanah di atas Hak
Pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang
termuat dalam perjanjian.
d. Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di
atas Hak Pengelolaan dapat diberikan sekaligus
setelah dimanfaatkan dan diperjanjikan.
e. Dapat dibebni Hak Tanggungan
f. Dapat diberikan HGB dan Hak Pakai diatas Tanah
HPL utk menudkung kegiatan operasional.
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agrariayoko14
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agraria
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 

Similar to BANK TANAH.pptx

Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...infosanitasi
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...Penataan Ruang
 
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumUu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumDeki Zulkarnain
 
Undang undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
Undang   undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umumUndang   undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
Undang undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umumYudhi Aldriand
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012gatothp
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Penataan Ruang
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012Government Institution
 
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaKebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaOswar Mungkasa
 
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptxDimasNugraha53
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Government Institution
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1
 
Hukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesiaHukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesiaTaufik Rahman
 
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...infosanitasi
 

Similar to BANK TANAH.pptx (20)

Pp 36 2005 pengadaan tanah
Pp 36 2005 pengadaan tanahPp 36 2005 pengadaan tanah
Pp 36 2005 pengadaan tanah
 
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
Peraturan Presiden No. 36 Tahumn 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaa...
 
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...
 
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumUu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Uu nomor 2 tahun 2012 tt pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 
Undang undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
Undang   undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umumUndang   undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
Undang undang ri no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
 
Uu no 2_2012
Uu no 2_2012Uu no 2_2012
Uu no 2_2012
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
 
Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012
 
Uu 2012 2
Uu 2012 2Uu 2012 2
Uu 2012 2
 
Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012Uu no 2 tahun 2012
Uu no 2 tahun 2012
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
 
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di IndonesiaKebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
Kebijakan Umum Pengadaan Tanah di Indonesia
 
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx
5a37e_PENGADAAN_TANAH_MK_-_Nana_Sudiana_Balai_Jogja.pptx
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018
 
Hukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesiaHukum pertanahan indonesia
Hukum pertanahan indonesia
 
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan TanahPerpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
 
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Preside...
 

Recently uploaded

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 

Recently uploaded (6)

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 

BANK TANAH.pptx

  • 1. BADAN BANK TANAH Dewi Kemala Sari, SH, M.Kn
  • 3. BANK TANAH 01 Pengertian  Badan Bank Tanah dan  Dasar Hukum 02 Tujuan, Fungsi dan Tugas  Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021  UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja 03 Asal Bank Tanah  Perolehan Tanah, Peruntukkan, dan Kewenangan 04 Aset dan Struktur  Sumber Kekayaan  Fasilitas 04 Hak Atas Tanah Bank Tanah  Hak Pengelolaan
  • 4. Portfolio Designed You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Apakakah Bank Tanah akan menjawab permasalahan pertanahan.???
  • 5. Pengertian Bank Tanah Badan Bank Tanah selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah
  • 6. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah
  • 8.
  • 9. • untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. Kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria. (Pasal 126 UU Cipta Kerja dan Pasal 2 ayat (2) PP 64 Tahun 2021) TUJUAN BANK TANAH :
  • 10. FUNGSI BANK TANAH Bank Tanah mempunyai fungsi: a. perencanaan; b. perolehan tanah; c. pengadaan tanah; d. pengelolaan tanah; e. pemanfaatan tanah; dan f. pendistribusian tanah. (Pasal 3)
  • 11. TUGAS FUNGSI BANK TANAH : a. melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; b. melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain; c. melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengaciaan tanah secara langsung; d. melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, dan pengendalian tanah; e. melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan f. melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan Pembagian tanah. (Pasal 3 ayat (2))
  • 13. Perolehan Tanah Tanah Negara Tanah Bekas Hak Kawasan dan Tanah Terlantar Tanah Pulau-pulau Kecil Tanah yg terkena kebijakan perubahan tata ruang Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Tanah tidak ada penguasan diatasnya Masyarakat Tanah Timbul Tanah Hasil Reklamasi Tanah Bekas Tambang Tanah yg berasal dari Pemerintah Pusat Tanah yang berasal dari Pemerintah Daerah BUMN/BUMD/Badan Usaha/Badan Hukum
  • 14. Perolehan Tanah Pembelian Penerimaan Hibah/ Sumbangan Perolehan Bentuk lain yang sah Pelepasan Hak Tukar Menukar Sambungan.. Perolehan Tanah yang berasal dari Pihak lain : (Pasal 8)
  • 15. Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: a. pengembangan tanah; b. pemeliharaan dan pengamanan tanah; dan c. pengendalian tanah. PENGELOLAAN TANAH PENGELOLAAN TANAH
  • 16. 1. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain. 2. Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. jual beli; b. sewa; c. kerja sama usaha; d. hibah; e. tukar menukar; dan f. bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain. 3. Dalam melaksanakan pemanfaatan tanah, Bank Tanah tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas. (Pasal 14) Pemanfaatan Tanah
  • 17. a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, benduflB, irigasi, saluran air clan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah serta pengelolaan limbah; i. pembangunan produksi dan jaringan air bersih; j. rumah sakit; k. fasilitas keselamatan umum; l. pemakaman umum; m. fasilitas sosial, lasilitas umum, dan rllang terbuka hijau publik; n. cagar alam dan cagar budaya; Jaminan Ketersediaan tanah sesuai Pasal 3, salah satunya tentang Pengadaan Tanah, Jenis-jenis Pengadaan Tanah :
  • 18. o. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau: Desa; p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah; q. prasarana pendidikan atau sekolah; r. prasarana olahraga; s. pasar umum dan lapangan parkir umum; t. kawasan industri hulu dan hilir minyak u. kawasan ekonomi khusus; v. kawasan industri; w. kawasan pariwisata; y. kawasan ketahanan pangan; dan x. Kawasan pengembangan teknologi. Sambungan… Jenis-jenis Pengadaan Tanah
  • 19. Kewenangan Bank Tanah menentukan tarif pelayanan. melakukan penyusunan rencana induk membantu memberikan kemudahan berusaha/ persetujuan ; melakukan pengadaan tanah; dan
  • 21. Sumber Kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pendapatan sendiri; c. penyertaan modal negara; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SUMBER KEKAYAAN
  • 22. Bank Tanah mengelola aset tanah yang berasal dari perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Aset Tanah
  • 23. Sumber dana (Penghasilan Sendiri) a. hasil pemanfaatan aset; b. hasil sewa, sewa beli dan jasa lainnya; c. hasil dari penjualan aset; d. hasil kerja sama pengembangan usaha dengan pihak lain; e. hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar; f. hasil dari pengelolaan; g. hasil pelepasan aset; h. hasil dari imbal hasil surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia; i. hasil bunga dan/atau imbalan bank; j. hasil usaha; dan/atau k. hasil lainnya yang sah yang ditetap Pendapatan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerja sama usaha, kerja sama pemanfaatan tanah, dan pendapatan lainnya yang sah, berupa :
  • 24. FASILITAS Bank Tanah dapat diberikan fasilitas perpajakan daerah dalam melaksanakan perolehan, pengadaan, kepemilikan, penguasaan, dan / atau pemanfaatan atas tanah sebagaimana diberikan kepada lembaga pemerintah. (Pasal 29)
  • 25. STRUKTUR BANK TANAH Komite Badan Pelaksana Dewan Pengawas Tugas Tugas Menetapkan kebijakan strategis bank tanah Tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bank Tanah untuk kepentingan dan tujuan Bank Tanah, serta mewakili Bank Tanah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  • 26. HAK ATAS TANAH BANK TANAH
  • 27. Pemberian Hak Atas Tanah Penyerahan, Perpanjangan HAK ATAS TANAH BANK TANAH Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan. Hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan dapat diberi: a. Hak Guna Usaha; b. Hak Guna Bangunan; dan c. Hak Pakai. (Pasal 40) Dalam hal di atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) telah dimanfaatkan dengan baik untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau perkebunan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dapat dilepaskan kepada masyarakat untuk diberikan hak milik. a. Bank Tanah dapat melakukan penyerahan dan/atau penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain dengan perjanjian. b. Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan perpanjangan jangka waktu hak dan pembaruan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. c. Bank Tanah memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. d. Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan sekaligus setelah dimanfaatkan dan diperjanjikan. e. Dapat dibebni Hak Tanggungan f. Dapat diberikan HGB dan Hak Pakai diatas Tanah HPL utk menudkung kegiatan operasional.