PENGADAAN TANAH

PENGADAAN TANAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2018
1

DATA DIRI
Nama : Nana Sudiana Raksadinata
NIP. : 110027962
Jabatan : Widyaiswara
Alamat : Komplek Mampang Indah Dua Blok
O/3 Pancoran Mas – Depok 16435.
HP/E-mail : 08129945059
nsraksadinata@gmail.com
Status : Menikah – anak 2
Pengalaman :
1) WI Luar Biasa - Sekarang
2) International Individual Consultant ADB
3) WI Luar Biasa
4) Eselon III di BBPJN V Surabaya
5) Eselon IV di Setditjen.Bina Marga
6) Staff Ditpeltim
7) Consultan di Pakanbaru (2 thn)
8) CPNS – Pinbagpro di Papua (3 thn)
2

3
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelajaran ini, para peserta
diharapkan mampu memahami proses pengadaan
tanah untuk kepentingan umum pada proyek
infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR

4
Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu mengetahui tentang :
1.Proses Perencanaan Pengadaan Tanah
2.Proses Persiapan Pengadaan Tanah
3.Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah
4.Proses Serah Terima Pengadaan Tanah

5
OUTLINE PENGADAAN TANAH
1. Isu – Isu
2. Masalah
3. Landasan Hukum
4. Tujuan, Pengertian-Pengertian, dan Azas
5. Peruntukan
6. Sumber Dana
7. Pihak-Pihak Yang Berhak
8. Organisasi dan Tugas Fungsi Pelaksanaan
9. Mekanisme Penyelenggaraan
10.Pelaporan, Pengendalian, dan Pengawasan
11.Waktu Pelaksanaan
12.Pembiayaan Operasional

6
ISU – ISU PENGADAAN TANAH
1. Pelaksanaan Pembangunan terhambat karena masalah Pengadaan
Tanah.
2. Dalam masa Pelaksanaan Konstruksi dijumpai adanya gugatan
permintaan ganti rugi;
3. Masyarakat mengklaim belum pernah diberi ganti rugi meskipun secara
fisik sudah berupa jalan;
4. Ketidak sepakatan harga ganti rugi, permintaan pemilik sangat tinggi
dibanding penawaran;
5. Ketidak jelasan Hak atas tanah;
6. Tumpang tindih hak kepemilikan;
7. Keraguan/ketakutan pelaku pengadaan tanah

MASALAH DALAM PENGADAAN TANAH
7
Kurangnya
Peraturan
yang
mendukung
Aparat
ragu/takut
Penentuan
Harga ganti
rugi
Kurangnya
Dana PT Kurangnya
pemahaman
proses PT
Pengalihan
Hak pada
Pihak
Ketiga

TUJUAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap
menjamin kepentingan hukum Pihak Yang Berhak
(PYB).
8

Landasan
Hukum dan Peraturan
Pengadaan Tanah
9

UU NO 2 TAHUN 2012
PERPRES NO 71 TAHUN
2012
PERATURAN KEPALA BPN NO
5 TAHUN 2012
PERATURAN KEPALA BPN
NO 6 TAHUN 2015
PERMENDAGRI NO 72
TAHUN 2012
- PERPRES NO 40 TAHUN 2014
- INPRES NO 1 TAHUN 2016
- KEPPRES NO 3 TAHUN 2016
PER MEN KEUANGAN
NO 13 TAHUN 2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
10/PMK.02/2016
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
10

PENGERTIAN-PENGERTIAN(1)
1
1
1. PENGADAAN TANAH ad. kegiatan menyediakan tanah dg cara
memberi ganti kerugian yg layak dan adil kpd Pihak Yg Berhak
2. KEPENTINGAN UMUM ad. kepentingan bangsa, negara dan
masyarakat yg harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
3. PELEPASAN HAK ad. kegiatan pemutusan hubungan hukum dari PYB
kpd negara melalui Lembaga Pertanahan
PENGERTIAN-PENGERTIAN (1)

PENGERTIAN-PENGERTIAN (2)
1
2
4. KONSULTASI PUBLIK ad. proses komunikasi dialogis atau
musyawarah antar pihak yg berkepentingan guna mencapai
kesepahaman dan kesepakatan dlm perencanaan pengadaan tanah
5. PELEPASAN HAK ad. kegiatan pemutusan hubungan hukum dari
PYB kpd Negara melalui Lembaga Pertanahan
6. Ganti Kerugian ad. penggantian yg layak dan adil kpd PYB dlm
proses pengadaan tanah
7. SATUAN TUGAS disebut SATGAS ad. satuan yg dibentuk oleh BPN
utk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah

1
3
8. PENILAI PERTANAHAN (PENILAI) ad. orang perseorangan yg melakukan penilaian
secara independen dan profesional yg telah mendapat izin praktik penilaian dr
MenKeu dan telah mendapat lisensi dr Lembaga Pertanahan utk menghitung
nilai/harga objek Pengadaan Tanah
9. PENETAPAN LOKASI ad. penetapan atas lokasi pembangunan utk kepentingan
umum yg ditetapkan dg keputusan Gubernur, yg dipergunakan sbg izin utk
Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah
dlm Pengadaan Tanah
10. TIM KAJIAN ad. tim yg dibentuk oleh Gubernur utk mem bantu dlm
melaksanakan inventarisasi masalah yg menjadi alasan keberatan, melakukan
utk klarifikasi dg pihak yg keberatan, melakukan kajian dan rekomendasi
diterima atau ditolaknya keberatan.

1
4
11. RUANG ATAS DAN BAWAH TANAH adalah ruang yg ada di bawah permukaan
bumi dan atau ruang yg ada di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk
kepentingan yg langsung berhubungan dg penggunaan tanah.
12. TIM PERSIAPAN adalah tim yg dibentuk oleh Gubernur utk membantu dlm
melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi
rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan

POKOK-POKOK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN
PENGADAAN TANAH
1
5
Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a Pemerintah Daerah disertai
jaminan tersedianya anggaran
Kewajiban PYB utk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. diselenggarakan oleh Pemerintah
Dilaksanakan sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yg melibatkan
para pengampu dan pemangku kepentingan
Kewajiban PYB dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi ketentuan dalam Undang-
undang
Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian
Ganti Kerugian yg adil dan layak

1
6
AZAS – AZAS PENGADAAN
TANAH
1. Kemanusiaan.
3. Kemanfaatan
5. Keterbukaan
7. Keikutsertaan
2. Keadilan
4. Kepastian
6. Kesepakatan
9. Keberlanjutan
8. Kesejahteraan
10
Azas PT
10. Keselarasan

Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta menghormati terhadap hak asasi
manusia, harkat, dan martabat, setiap warga negara
Asas Keadilan, kpd masyarakat yg terkena dampak diberi ganti kerugian yg dapat memulihkan kondisi
social ekonomisnya, dg memperhitungkan kerugian thd faktor fisik maupun nonfisik
Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pihak yg
memerlukan tanah, masyarakat yg terkena dampak dan masyarakat luas
Asas Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yg terkena dampak berhak memperoleh
informasi ttg proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana
pemukiman kembali dan lokasi pengganti
Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yg diatur dalam peraturan perundang-undangan
sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing
1
2
3
4
5
17
Penjabaran 10 Asas Pengadaan Tanah 1

Asas Kesepakatan yakni seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pemegang hak atas Tanah dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pihak yg memerlukan tanah dg Pemegang Hak atas Tanah
Asas Keikutsertaan / Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan dlm setiap tahap pegadaan
tanah (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat
meminimalkan penolakan penolakan masyarakat thd kegiatan yg bersangkutan
Asas Kesejahteraan, bahwa pengadaan tanah utk pembangunan dpt memberikan nilai tambah bagi
kelangsungan kehidupan PYB dan masyarakat secara luas
Asas Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dpt berlangsung secara terus –menerus,
berkesinambungan, utk mencapai tujuan yg diharapkan
Asas Keselarasan, bahwa Pengadaan Tanah utk pengembangan dpt seimbangdan sejalan dg kepentingan
Masyarakat dan negara
6
7
8
9
10 18
Penjabaran 10 Asas Pengadaan Tanah 2

Peruntukan Siapa
Pengadaan Tanah
?
19

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012
1. Pertahanan dan
Keamanan Nasional
2. Jalan umum, jalan tol,
terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api
3. Waduk, bendungan, bendung,
irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi dan
bangunan pengairan lainnya
4. Pelabuhan, Bandar
Udara dan Terminal
5. Infrastruktur minyak,
gas, dan panas bumi
6. Pembangkit transmisi,
gardu, jaringan dan
distribusi tenaga listrik
7. Jaringan telekomunikasi dan
informatika pemerintah
8. Tempat pembuangan
dan pengoTANAH
sampah
20

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
SESUAI UU. No. 2/2012 DAN PERPRES No. 71/2012
9. Rumah Sakit
Pemerintah/Pemerintah
Daerah
10. Fasilitas Sosial,
fasilitas umum dan ruang
terbka hijau publik
11. Cagar alam dan Cagar
Budaya
12. Kantor Pemerintah/
Pemerintah Daerah/ Desa
13. Penataan Permukimah Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah,
serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Stasus
Sewa
14. Prasana Pendidikan atau
Sekolah
Pemerintahan/Pemerintah
Desa
15. Prasarana Olahraga
Pemerintah/Pemerintah
Daerah
16. Pasar Umum dan
Lapangan Parkir Umum
21

Sumber Dana Pengadaan
Tanah
22

Tentang Sumber Dana
Terdapat 3 hal dalam pengaturan pendanaan Pengadaan
Tanah
Pertama Kedua Ketiga
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana
Sumber pendanaan
dibebankan pada APBN
dan/atau APBD serta
dimungkinkan pendanaan
internal BUMN/BUMD dengan
aturan khusus
Adanya jaminan alokasi pendanaan
meliputi
(a) anggaran perencanaan,
(b) persiapan,
(c) pelaksanaan
(d) penyerahan hasil
(f) administrasi dan pengelolaan
dan
(f) sosialisasi
Adanya jaminan ketersediaan
anggaran yang dialokasi pada
Instansi yang memerlukan
tanah
23

Pihak – Pihak Yang
Berperan dalam
Pengadaan Tanah
25

PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN SERTA DALAM PROSES PENGADAAN TANAH
DENGAN LUAS KEBUTUHAN TANAH > 5.00 Ha
1. Institusi 3. Pihak Yang Terkena
Dampak
2. Pihak Yang Berhak
1. Instansi Yg
Memerlukan Tanah
2. Pemerintah Prov/
Kab/Kota/Kec/Desa.
3. Kanwil Bpn/ Ktr
Pertahanan
4. Perguruan
Tinggi/Akademisi/P
TUN.
5. Pengadilan Negeri
6. MA
Untuk pembangunan
yang memiliki dampak
khusus seperti: Nuklir
dll
Ada 8 PYB dan
semuanya harus
tersurat.
?
26

2
7
PIHAK YANG BERHAK
1. Pemegang Hak Atas Tanah (Perorangan + Badan Hukum)
3. Nazir Untuk Tanah Wakaf
5. Masyarakat Hukum Adat
7. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah
2. Pemegang Hak Pengelolaan
4. Pemilih Tanah Bekas Tanah Adat
6. Pihak Yang Menguasai Tanah Negara Dengan Itikad Baik
8. Pemilik Bangunan dan Tanaman
Semua Pihak yang Berhak itu harus Tersurat

 Terdapat sekelompok orang yg masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sbg warga bersama
suatu persekutuan hukum adat tertentu, yg mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan
tsb dalam kehidupannya sehari-hari
 Terdapat tanah ulayat tertentu yg menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum
adat tsb dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari
 Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat yg berlaku dan dtaati oleh para warga persekutuan hukum adat tsb
5. Ketentuan Masyarakat Hukum Adat
29

 Pihak yg menguasai tanah Negara dg itikad baik berupa perseorangan,
badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah
 Secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara
tanah Negara secara turun temurun dlm waktu tertentu d/a memperoleh
dg cara tidak melanggar ketentuan peraturan per-undang2-an.
6. Ketentuan Pihak Yang Menguasai Tanah Negara Dengan Itikad Baik
30

PENGUASAAN TANAH NEGARA DIBUKTIKAN
Sertipikat hak atas tanah yg telah berakhir jangka waktu
haknya
Surat sewa-menyewa tanah
Surat keputusan penerima obyek tanah landreform
Surat ijin garapan/membuka tanah atau
Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti
31

PEMEGANG DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH, MERUPAKAN
PIHAK YG MEMILIKI ALAT BUKTI YG DITERBITKAN OLEH PEJABAT
YG BERWENANG, DG TANDA BUKTI PENGUASAAN BERUPA:
 Akta jual beli hak atas tanah yg sudah bersertipikat, yg belum dibalik nama Akta jual beli atas hak
milik adat yg belum diterbitkan sertipikatnya
 Surat ijin menghuni
 Risalah lelang atau
 Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf
 Akta jual beli hak atas tanah yg sudah bersertipikat, yg belum dibalik nama
 Akta jual beli atas hak milik adat yg belum diterbitkan sertipikatnya
 Surat ijin menghuni
 Risalah lelang atau
 Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf
32

Pemilik Bangunan, Tanaman Atau Benda Lain Yg Berkaitan Dg Tanah Yg Berupa
Perseorangan, Badan Hukum, Badan Sosial, Badan Keagamaan Atau Instansi Pemerintah
Yg Memiliki Bukti Yg Diterbitkan Oleh Pejabat Yg Berwenang Yg Membuktikan Adanya
Penguasaan Atas Tanah Bangunan, Tanaman Atau Benda Lain Yg Berkaitan Dg Tanah.
Dibuktikan dg alat bukti berupa:
 Ijin mendirikan bangunan dan bukti fisik bangunan
 Surat pernyataan penguasaan fisik
 Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon atau perusahaan air minum dlm satu bulan terakhir
 Dlm hal tidak ada bukti pemilikan atau penguasaan tanah, pembuktian dpt dilakukan dg bukti lain
berupa pernyataan tertulis dr ybs dan keterangan yg dapat dipercaya dr paling sedikit 2 (dua) orang saksi
dr lingkungan masyarakat setempat yg tidak mempunyai hubungan keluarga dg ybs sampai derajat
kedua, baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal yg menyatakan bahwa ybs adalah benar sbg
pemilik atau menguasai sebidang tanah tsb.
8. Ketentuan Pemilik Bangunan dan Tanaman
33

Organisasi, Tugas dan
Fungsi Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
35

TUGAS KASATKER SESUAI PERMEN PU 14/PRT/M/2011 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEMENTERIAN PU YG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN
DILAKSANAKAN SENDIRI
1) Menyusun DIPA;
2) Menetapkan PPK utk melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
3) Menetapkan PPSPM utk melakukan pengujian tagihan dan menertibkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
4) Menetapkan panitia/pejabat yg terlibat dlm pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6) Memberikan supervisi dan konsultansi dlm pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yg berkaitan dg pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
8) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dg peraturan perundang-undangan.
9) Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan :
1) 1 (satu) atau lebih PPK; dan
2) 1 (satu) PPSPM
10) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
11) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net.
12) Menetapkan Pejabat Pengadaan.
13) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
14) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.
36

15. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.
16. Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
17. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dg ULP/ Pejabat Pengadaan, dlm hal terjadi perbedaan
pendapat.
18. Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan
menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dilampiri dokumen laporan dlm bentuk hardcopy
dan softcopy.
19. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dlm bentuk softcopy kpd Sekretaris Jenderal melalui
PUSDATA dan dlm bentuk hardcopy kpd unit pengelola BMN di masing2 unit Kerja Eselon I.
20. Menetapkan Tim Teknis dan Juri Tim/ Tim Ahli utk Pelaksanaaan apabila diperlukan.
21. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yg telah ditetapkan dan
dituangkan dlm DIPA.
22. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yg telah ditetapkan dan dituangkan dlm DIPA.
23. Memberikan pengarahan dan petunjuk2 kpd Pejabat Inti Satker dibawahnya utk kelancaran
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yg telah ditetapkan.
TUGAS KASATKER (2)
37

24. Mengusulkan Pembantu Pejabat Inti Satker yg dipimpinnya sesuai kebutuhan yg selanjutnya
ditetapkan oleh Atasan Langsungnya.
25. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya
menyampaikannya kpd Pejabat yg melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM.
26. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dlm hal Kasatker merangkap
sbg PPK).
27. Dlm hal Kasatker tidak merangkap sbg PPK penandatangan Surat Keputuan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak dilakukan oleh PPK.
28. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yg ditetapkan, tepat pd
waktunya kpd Pengguna Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
29. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yg merupakan bagian dr Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) utk tahun berikutnya.
TUGAS KASATKER (3)
38

1. Dlm melakukan tindakan yg dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK
memiliki tugas dan wewenang :
a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dg Penyedia Barang/Jasa;
d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
e) Memberitahukan kpd Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yg dilakukannya.
f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kpd Negara;
h) Membuat dan menandatangani SPP;
i) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kpd KPA;
j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kpd KPA dg Berita Acara Penyerahan;
k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yg berkaitan dg tindakan yg mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (1)
39

2. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sbgmn dimaksud pd ayat
(1) huruf a, dilakukan dg :
a) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
b) Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sbg dasar pembuatan SPP-UP/TUP;
c) Mengusulkan revisi POK/DIPA kpd KPA.
3. Pengujian sbgmn dimaksud pd ayat (1) huruf g dilakukan dg :
a) Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kpd Negara;
d/a
b) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yg menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
4. Dalam hal surat-surat bukti mengenai hak tagih kpd negara berupa surat jaminan uang muka,
pengujian kebenaran materiil dan keabsahan sbgmn dimaksud pd ayat (3) huruf a dilakukan dg :
a) Menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka;
b) Menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yg dapat dibayarkan sesuai ketentuan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
40

5. Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sbgmn dimaksud pd ayat (1) huruf i berupa
laporan atas :
a) Pelaksanaan Kegiatan;
b) Penyelesaian Kegiatan;
c) Penyelesaian tagihan kepada Negara.
Tugas dan Wewenang lainnya
1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2) Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kpd negara oleh pihak yg mempunyai
hak tagih kpd Negara;
3) Mengajukan permintan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
4) Memastikan ketetapan jangka waktu penyelesaian tagihan kpd Negara;
5) Menetapkan besaran uang muka yg akan dibayarkan kpd penyedia barang/jasa;
6) Uang muka sbgmn dimaksud pd ayat (6) huruf e dapat diberikan kpd penyedia barang/jasa
untuk :
7) Pembayaran uang tanda jadi kpd pemasok barang/material; d/a;
8) Persiapan teknis lain yg diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
41

Mekanisme
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
42

MEKANISME PENGADAAN TANAH
SESUAI UU NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO. 71 TAHUN 2012
DILAKSANAKAN ANTARA :
- KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA
- INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
TERDIRI DARI UNSUR :
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERNTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
- PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI
TERDIRI DARI UNSUR :
- KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA
- PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
- PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
PELAKSANA :
1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
2. TIM KAJIAN KEBERATAN RLP
PELAKSANA :
PELAKSANA PENGADAA TANAH
(P2T)
PELAKSANA :
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
I. TAHAP
PERENCANAAN
II. TAHAP
PERSIAPAN
III. TAHAP
PELAKSANAAN
DOKUMEN PERENCANAAN,
BERDASARKAN STUDI KELAYAKAN
YANG MENCAKUP :
1. SURVEI SOSIAL EKONOMI
2. KELAYAKAN LOKASI
3. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT
PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH
DAN MASYARAKAT
4. PERKIRAAN NILAI TANAH
5. DAMPAK LINGKUNGAN DAN
DAMPAK SOSIAL
6. STUDI LAIN YANG DIPERLUKAN
SURAT PERSETUJUAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN (SP2LP)
(masa berlaku 2+1 tahun)
HASIL PENGADAAN TANAH :
1. TANAH YANG TELAH DILEPASKAN HAKNYA
2. TANAH YANG DIKONSINYASIKAN DI PENGA-
DILAN NEGERI SETEMPAT
SERAH TERIMA HASIL
PENGADAAN TANAH
GUBERNUR
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
KETUA P2T
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
1
2
3
4
KETERANGAN KELENGKAPAN
DOKUMEN :
1 DOKUMEN PERENCANAAN
2 SP2LP
3 - SP2LP
- DOKUMEN PERENCANAAN
4 TANAH BEBAS :
- DILEPASKAN HAKNYA
- DIKONSINYASIKAN
IV. TAHAP
PENYERAHAN
HASIL
Setelah Terbit SP2LP Penyerahan Hasil
Pelaksana P2T
43

Perencanaan
Pengadaan Tanah
44

ACUAN
NORMATIF
(1)
UU RI NO.2 THN 2012 Ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU RI NO.26 THN 2007 Ttg Penataan Ruang
UU RI NO. 2 THN 2015
Ttg Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas UUg Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-undang
PP NO.104 THN 2015
TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN
HUTAN
PP NO.105 THN 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PP NO.108 THN 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian
Alam
PP NO.27 THN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
45

DOKUMEN PERENCANAAN
SESUAI UU. NO. 02/2012 DAN PERPRES N0. 71/2012
DOKUMEN PERENCANAAN PALING SEDIKIT MEMUAT :
a. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan
b. Kesesuaian dengan RTRW Nasional, Propinsi dan atau
Kabupaten dan Prioritas Pembangunan yang tercantum pada :
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- Rencana Strategis
- Rencana Kerja Pemerintah yang bersangkutan
c. Letak Tanah (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi)
d. Perkiraan Luas Tanah yang dibutuhkan
e. Gambaran Umum Status Tanah
f. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah
g. Perkiraan jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan
h. Perkiraan Nilai Tanah
i. Rencana Penganggaran
DIPEROLEH DARI STUDI KELAYAKAN
YANG MENCAKUP :
- SURVEY SOSIAL EKONOMI
- KELAYAKAN LOKASI
- ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT
PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH
DAN MASYARAKAT
- PERKIRAAN NILAI TANAH
- DAMPAK LINGKUNGAN DAN DAMPAK
SOSIAL YANG MUNGKIN TIMBUL DARI
PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN
- STUDI LAIN YANG DIPERLUKAN :
* BUDAYA MASYARAKAT
* POLITIK DAN KEAMANAN
* KEAGAMAAN
DISAMPAIKAN
KEPADA GUBERNUR
UNTUK DILAKSANA-
KAN PERSIAPAN PE-
NGADAAN TANAH
DOKUMEN
PERENCANAAN
DITANDATANGANI/
DISAHKAN OLEH :
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN
TANAH
UNTUK EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS,
GUBERNUR DAPAT
MELIMPAHKAN KEPADA
BUPATI/WALIKOTA
46

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
MAKSUD & TUJUAN
ACUAN NORMATIF
ISTILAH & DEFINISI
KETENTUAN-KETENTUAN
PEMBIAYAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN & SKALA PETA
FEASIBILITY STUDI
DOKUMEN AMDAL
IZIN LINGKUNGAN
PROSEDUR PENYUSUNAN 47

MAKSUD
&
TUJUAN
MAKSUD Menguraikan Gambaran Secara Umum Yang Ingin Dicapai Dari Rencana
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
TUJUAN Menguraikan hal – hal spesifik yang akan dicapai untuk dapat
mewujudkan maksud rencana pembangunan untuk kepentingan umum
MANFAAT Menguraikan kegunaan yang akan diperoleh oleh masyarakat
umum dari rencana pembangunan untuk kepentingan umum
DASAR URAIAN
MAKSUD, TUJUAN
& MANFAAT
BERDASARKAN
ANALISA:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL,
PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA;
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT;
RENCANA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT.
PERSYARATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (1)
48

KESESUAIAN
DGN RTRW &
RPND
LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN
Berdasarkan pada:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NSIONAL, PROVINSI, DAN/ATAU
KABUPATEN KOTA
PRIORITAS PEMBANGUNAN (RPJM, RENCANA KERJA KEMENTERIAN
PUPR, DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR)
KESESUAIAN LOKASI
RENCANA
PEMBANGUNAN DGN
RTRW & PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Diperoleh dari:
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Utk rencana pembangunan yg belum ditetapkan dalam RTRW dan/atau
prioritas pembangunan, maka Kementerian PUPR segera berkoordinasi
lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya
untuk menyelesaikan permasaTANAH tsb.
Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilampiri dengan
peraturan RTRW dan prioritas lokasi rencana pembangunan yang telah
ditetapkan lengkap dengan peta
Persyaratan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (2)
49

LETAK
TANAH
MENGURAIKAN WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN
TANAH BERADA, terdiri dari dari:
PROVINSI;
KABUPATEN/KOTA;
KECAMATAN;
DESA/KELURAHAN
DITUANGKAN DALAM PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN
DENGAN MENGGUNAKAN SKALA 1:50.000
PETA RENCANA LOKASI MERUPAKAN PETA RUPA BUMI YANG
MEMUAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DARI PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, DAN DESA/KELURAHAN
50

LUAS TANAH YG
DIBUTUHKAN
PERKIRAAN LUAS TANAH YG DIBUTUHKAN DALAM
PENGADAAN TANAH
DALAM SATUAN M2
PERKIRAAN LUAS TANAH DIURAIKAN BERDASARKAN
PERKIRAAN LUAS TANAH YG DIBUTUHKAN PER
WILAYAH ADMINISTRASI RENCANA PENGADAAN
TANAH BERADA, terdiri dari:
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
51

GAMBARAN
UMUM
STATUS TANAH
MENGURAIKAN DATA AWAL MENGENAI
PENGUASAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH
DATA PEMILIK YANG BERHAK SEPERTI YANG
DIMAKSUD PALING SEDIKIT MEMUAT :
BIDANG TANAH.
NAMA PEMILIK
STATUS KEPEMILIKAN/PENGUASAAN
PERUNTUKAN TANAH.
OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA.
PENGUMPULAN DATA DILAKSANAKAN MELALUI
SURVEI LAPANGAN & WAWANCARA LANGSUNG DGN
MASYARAKAT YG TERINDIKASI TERKENA PENGADAAN
TANAH
DATA PEMILIK YG BERHAK DITUANGKAN DLM
BENTUK TABEL & PETA DATA AWAL YG MEMUAT
INFORMASI BIDANG TANAH, NAMA PEMILIK &
OBJEK PENGADAAN TANAH LAINNYA
52

PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN PENGADAAN
TANAH
MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JANGKA WAKTU TAHAP PERSIAPAN : SEJAK PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH → PENETAPAN DOKUMEN
PERENCANAAN
JANGKA WAKTU TAHAP PERENCANAAN MENGURAIKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : SEJAK DITERIMANYA DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH OLEH GUBERNUR → PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
JANGKA WAKTU TAHAP PELAKSANAAN MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK DITERIMANYA
PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KEPALA KANWIL BPN → PENYERAHAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH KE
KEMENTERIAN PUPR
JANGKA WAKTU TAHAP PENYERAHAN HASIL MENGURAIKAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN : SEJAK PENGAJUAN
PENSERTIPIKATAN OLEH KEMENTERIAN PUPR → DIKELUARKANNYA SERTIPIKAT
53

PERKIRAAN JANGKA
WAKTU PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
MENGURAIKAN PERKIRAAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN
WAKTU PELAKSANAAN : WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SETIAP
TAHAPAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
54

PERKIRAAN NILAI TANAH
MENGURAIKAN PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN OBYEK PENGADAAN
MELIPUTI : TANAH, RUANG ATAS TANAH DAN BAWAH TANAH, BANGUNAN, TANAMAN,
BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, DAN/ATAU KERUGIAN LAIN YANG DAPAT
DINILAI
DIHITUNG BERDASARKAN STANDAR PENILAIAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (SPI 306) ATAU STANDAR
PENILAIAN TANAH LAINNYA
PENILAIAN DAPAT MELIBATKAN PENILAI PUBLIK, INSTANSI TERKAIT, ATAU LEMBAGA
LAINNYA YANG BERKOMPETEN DALAM PENILAIAN TANAH
55

RENCANA
PENGANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG :
BIAYA YG DIPERLUKAN UTK PENYELENGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UTK KEPENTINGAN UMUM
(PMK No. 13/PMK.02/2013 dan PMK No. 10/PMK.02/2016)
BESARAN SATUAN BIAYA YG DIGUNAKAN UTK BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA
PENDUKUNG DLM RANGKA KEGIATAN PD TAHAPAN PERENCANAAN, PERSIAPAN,
PELAKSANAAN & PENYERAHAN HASIL
MENGURAIKAN BESARAN DANA, SUMBER DANA, DAN RINCIAN ALOKASI DANA UNTUK
PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENYERAHAN HASIL, ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN, SERTA SOSIALISASI
56

Perencanaan Anggaran Pengadaan Tanah
Penyedia
Anggaran
• Biaya Perencanaan
• Biaya Persiapan
• Biaya Pelaksanaan
• Biaya Penyerahan
Hasil Pengadaan
Tanah
• Biaya Administrasi dan
Pengelolaan
• Biaya Sosialisasi
Sumber
Anggaran
Standar Biaya
• Biaya Operasional dan
Biaya Pen dukung utk
Kegiatan pd Tahapan
Pelak sanaan dan
Penyerahan Hasil
• Struktur dan Besaran
Honorarium
• Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak
• Pengelolaan Anggaran
57

Tentang Sumber Dana
Undang-Undang No. 2 Thn 2012
Sumber Dana
A.P.B.N
A.P.B.D
BUMN/BHMN yang mendapat penugasan khusus
Perpres No. 30 2015 tentang dana talangan untuk BUMN dan non
BUMN  BLU/LMAN
KETENTUAN SUMBER DANA UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
SUMBER
DANA
58

Pembiayaan Penyusunan Dokumen
•Swakelola : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Kepala Upt, Membentuk Tim Penyusun dg
Surat Keputusan.
•Kontraktual : Ditunjuk Konsultan sesuai Ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
59

PETA
RENCANA
LOKASI
PEMBANGUNAN
&
SKALA
PETA
PETA LOKASI RENCANA
LOKASI PEMBANGUNAN
PETA :
Suatu Gambaran dr Unsur2 Alam d/a Buatan Manusia, yg
berada Di Atas /Di Bawah Permukaan Bumi yg
digambarkan pd suatu Bidang Datar dg Skala Tertentu
PETA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN :
Dibuat pd Peta Rupa Bumi yg Minimal memuat
Batas Wilayah Administrasi Dari Provinsi, Kab/Kota,
& Desa/Kelurahan
SKALA PETA
Skala Suatu Peta :
Angka Perbandingan Antara Jarak Dua Titik Diatas Peta Dengan Jarak
Tersebut Diatas Permukaan Bumi
Skala Peta Lokasi Rencana Pembangunan Minimal Menggunakan Skala 1
: 50.000
(Sni 6502.3:2010)
60

FEASIBILITY
STUDY
BENDUNGAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
SALURAN IRIGASI Aturan teknis yang mengatur tentang Saluran Irigasi
BANGUNAN AIR Aturan teknis yang mengatur tentang Bangunan Air
JALAN, JEMBATAN DAN
TEROWONGAN
PerMen Pekerjaan Umum ttg Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, yaitu Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
Persyaratan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
61

FEASIBILITY
STUDY
INSTALASI AIR MINUM DAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR
PerMen Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 ttg
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
PerMen Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 ttg
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
RUMAH SUSUN UMUM SEWA
Aturan teknis yang mengatur tentang Rumah Susun Umum
Sewa
PERKANTORAN DAN FASILITAS
UMUM PUPR LAINNYA
Aturan Teknis Yang Mengatur Tentang Perkantoran Dan
Fasilitas Umum PUPR
Persyaratan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
62

DOKUMEN AMDAL
•AMDAL : Kajian Mengenai Dampak Penting Suatu Usaha d/a Kegiatan yg Direncanakan pd Lingkungan
Hidup yg Diperlukan Bagi Proses Pengambilan Keputusan Tentang Penyelenggaraan Usaha d/a Kegiatan
•KETENTUAN DOKUMEN AMDAL : UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Pemerintah No.27 /2012 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
63

IZIN LINGKUNGAN
•IZIN LINGKUNGAN : Izin yg diberikan kpd setiap orang yg melakukan usaha d/a
kegiatan yg wajib Amdal atau UKL-UPL dlm rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sbg prasyarat utk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan
•KETENTUAN IZIN LINGKUNGAN : Peraturan Pemerintah No. 27/2012 Tentang Izin
Lingkungan.
64

RANGKUMAN
 Kegiatan perencanaan merupakan tahap awal dlm penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan. Oleh karena itu perlu
disiapkan dokumen perencanaan yg dilengkapi dg dokumen Pra Studi
Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan dan Studi Tambahan
lainnya yg diperlukan.
 Pd tahap perencanaan terdapat titik kritis yg perlu dicermati yaitu
bagaimana menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yg
dilengkapi data teknis calon lokasi, data administrasi dan rencana
anggaran yg jelas, akurat dan terkini.
65

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK
DAN MASYARAKAT
ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA
LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK
TANPA MENGAJUKAN
GUGATAN KE PENGADILAN
DENGAN MENGAJUKAN
67

TANPA KEBERATAN PIHAK YANG BERHAK DAN MASYARAKAT
MEMBENTUK TIM
PERSIAPAN
MEMBENTUK
SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN
MENYIAPKAN
PEMBERITAHUAN
AWAL
MELAKSANAKAN
PEMBERITAHUAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
MELAKUKAN
PENDATAAN AWAL
LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN
MENYIAPKAN
RENCANA
KONSULTASI PUBLIK
MELAKSANAKAN
KONSULTASI PUBLIK
RENCANA
PEMBANGUNAN
MENANDATANGANI
BERITA ACARA
KESEPAKATAN
LOKASI
MENETAPKAN
LOKASI
PEMBANGUNAN
MENGUMUMKAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
MELAKSANAKAN
TUGAS LAIN YANG
TERKAIT
68

MEMBENTUK TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH
ANGGOTA TUGAS
 Melaksanakan pemberitahuan rencana
pembangunan
 Melakukan pendataan awal lokasi rencana
pembangunan
 Melaksanakan konsultasi publik rencana
pembangunan
 Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan
untuk kepentingan umum
 Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum yang ditugaskan Gubernur.
 BUPATI/WALIKOTA
 SKPD PROVINSI TERKAIT
 INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
 INSTANSI TERKAIT LAINNYA
69

MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN
MENYIAPKAN
PEMBERITAHUAN AWAL
SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN
KEPADA MASYARAKAT PADA LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN
MENYIAPKAN PENANDATANGAN BERITA
ACARA PELAKSANAAN SOSIALISASI.
70

MENYIAPKAN PEMBERITAHUAN AWAL
•Ditandatangani Ketua Tim Persiapan dan diberitahukan kpd Masyarakat
pd Lokasi Rencana Pembangunan paling lama 20 Hari Kerja setelah
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima Gubernur
71

MELAKSANAKAN
PEMBERITAHUAN RENCANA
PEMBANGUNAN
Yang Memuat:
MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA
PEMBANGUNAN
LETAK TANAH DAN LUAS YANG
DIBUTUHKAN
TAHAPAN RENCANA PENGADAAN
TANAH,
PERKIRAAN JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH,
PERKIRAAN JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN, DAN
INFORMASI LAIN YANG DIANGGAP
PERLU
72

MELAKUKAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
•PENGUMPULAN DATA AWAL PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK
PENGADAAN TANAH BERSAMA APARAT KELURAHAN/DESA
•HASIL PENDATAAN BERBENTUK DAFTAR SEMENTARA LOKASI
RENCANA PEMBANGUNAN YG DITANDATANGANI KETUA TIM
PERSIAPAN
•HASIL PENDATAAN DIJADIKAN BAHAN UNTUK PELAKSANAAN
KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN
73

•Pemahaman bersama Tim Persiapan bahwa maksud
konsultasi publik yaitu memperoleh kesepahaman dan
kesepakatan dlm perencanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dr PYB, yg diadakan
di kantor Kelurahan/Desa setempat.
•Menyiapkan pelaksana konsultasi publik yaitu Tim Persiapan
yg dibentuk Gubernur dg melibatkan Camat dan Lurah/Kepala
Desa setempat.
MENYIAPKAN RENCANA KONSULTASI
PUBLIK
74

MELAKSANAKAN KONSULTASI PUBLIK
RENCANA PEMBANGUNAN
(paling lama 60 hari kerja sejak tanggal
ditandatangani daftar sementara lokasi
rencana pembangunan )
MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
TAHAPAN DAN WAKTU PROSES PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH
PERAN PENILAI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
INSENTIF YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA
PEMEGANG HAK
OBYEK YANG DINILAI GANTI KERUGIAN
BENTUK GANTI KERUGIAN DAN
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK.
75

MENANDATANGANI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI
•HASIL KESEPAKATAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN
•DAPAT DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK ULANG DALAM WAKTU PALING LAMA 30
HARI KERJA
76

PENETAPAN LOKASI (PENLOK) PEMBANGUNAN
•Dibuat berdasarkan kesepakatan dlm Berita Acara kesepakatan tim persiapan dg PYB.
•Dgn dilampiri peta lokasi pembangunan.
•Berlaku utk jangka waktu 2 thn dan dpt diajukan perpanjangan 1 kali dlm jangka waktu 1
tahun.
•Pengajuan perpanjangan dilampiri: keputusan penetapan lokasi & alasan pengajuan
perpanjangan dilampiri data sisa tanah yg belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
•Jika jangka waktu proses penetapan lokasi tidak terpenuhi, dilakukan proses ulang
terhadap sisa tanah yg belum selesai pengadaannya, mulai dari tahap perencanaan.
77

• No dan tanggal Penetapan Lokasi,
• peta lokasi pembangunan
• maksud dan tujuan pembangunan,
• letak dan luas tanah yang dibutuhkan,
• perkiraan jangka waktu pelaksanaan
Pengadaan Tanah dan
• perkiraan jangka waktu pembangunan
• Ditempelkan di kantor kelurahan/desa d/a kantor
kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan, berlangsung
paling kurang 14 hari kerja berturut-turut.
• Diumumkan melalui media cetak/surat kabar lokal/nasional
paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja
• Diumumkan melalui media elektronik, pada laman/website
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten
78

MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG TERKAIT
•Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan utk kepentingan umum kpd Bupati/Walikota
berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumberdaya
manusia dan pertimbangan lain
79

ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK
TANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
MENOLAK/KEBERATAN
LOKASI OLEH
MASYARAKAT
MELAKSANAKAN
KONSULTASI PUBLIK
ULANG
MENOLAK/KEBERATAN
HASIL PUBLIKASI
ULANG
INSTANSI MELAPOR -
GUBERNUR
MEMBENTUK TIM
KAJIAN
MEMBENTUK
SEKRETARIAT TIM
KAJIAN
MENGINVENTARIS
DAN MENGKAJI
PENOLAKAN
MASYARAKAT
MELAKUKAN
KLARIFIKASI DENGAN
MASYARAKAT
MENYUSUN
REKOMENDASI KE
GUBERNUR
MENETAPKAN LOKASI
PEMBANGUNAN ATAU
PINDAH LOKASI
80

PERWAKILAN MASYARAKAT
YANG DIBERI KUASA MEMBUAT
SURAT KEBERATAN KEPADA
INSTANSI YG MEMERLUKAN
TANAH
INSTANSI YANG MEMERLUKAN
TANAH MELAPORKAN
KEBERATAN KEPADA GUBERNUR
MELALUI TIM PERSIAPAN
GUBERNUR MEMERINTAHKAN
TIM PERSIAPAN UNTUK
MELAKUKAN KONSULTASI
PUBLIK ULANG
MENOLAK/KEBERATAN PENLOK
OLEH MASYARAKAT
81

KONSULTASI PUBLIK ULANG DLM
JANGKA WAKTU MAKSIMAL 30
HARI KERJA
HASIL KESEPAKATAN ATAS LOKASI
RENCANA PEMBANGUNAN
DITUANGKAN DLM BERITA ACARA
KESEPAKATAN KONSULTASI PUBLIK
ULANG
MELAKSANAKAN KONSULTASI
PUBLIK ULANG
82

PERWAKILAN MASYARAKAT YANG DIBERI
KUASA SEGERA MEMBUAT SURAT
KEBERATAN KEPADA INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
MELAPORKAN KEBERATAN KEPADA
GUBERNUR MELALUI TIM PERSIAPAN.
GUBERNUR SEGERA MEMBENTUK TIM
KAJIAN
MENOLAK/KEBERATAN HASIL
PUBLIKASI ULANG
83

INSTANSI MELAPOR - GUBERNUR MEMBENTUK TIM KAJIAN
& MEMBENTUK SEKRETARIAT TIM KAJIAN
•KETUA MERANGKAP ANGGOTA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI / PEJABAT YANG
DITUNJUK
•SEKRETARIS MERANGKAP
ANGGOTA
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
•ANGGOTA
INSTANSI YANG MENANGANI URUSAN DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
•ANGGOTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
•ANGGOTA
BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DITUNJUK
•ANGGOTA
AKADEMISI
SUSUNAN
TIM
KAJIAN
84

MENGINVENTARIS DAN MENGKAJI
PENOLAKAN MASYARAKAT
INVENTARISASI
MASALAH
85

MELAKUKAN KLARIFIKASI
DENGAN MASYARAKAT
TUJUAN
KLARIFIKASI
86

MENYUSUN REKOMENDASI KE GUBERNUR
•Berdasarkan hasil klarifikasi dg masyarakat
•Didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yg diajukan
oleh pihak yg keberatan thdp: RTRW dan prioritas
pembangunan yg tercantum dlm RPJM, Renstra dan RKP
Instansi yg bersangkutan.
•Dilaksanakan paling lama 14 hari kerja sejak diterima
permohonan oleh Gubernur yg selanjutnya sbg dasar surat
keputusan Gubernur menerima atau menolak keberatan
masyarakat
PENYUSUNAN
REKOMENDASI
87

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ATAU PINDAH LOKASI
•GUBERNUR MENETAPKAN LOKASI
PEMBANGUNAN
JIKA KEBERATAN
MASYARAKAT
DITOLAK
•GUBERNUR MEMBERITAHUKAN KPD INSTANSI
YG MEMERLUKAN TANAH UTK MENGAJUKAN
RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN DI TEMPAT
LAIN
JIKA KEBERATAN
MASYARAKAT
DITERIMA
88

ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK
DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
MASYARAKAT
MENGAJUKAN
GUGATAN KE
PENGADILAN TUN
PROSES DI PERADILAN
TATA USAHA
NEGARA/TUN
GUGATAN DITOLAK
DIAJUKAN KASASI KE
MAHKAMAH AGUNG
PROSES GUGATAN DI
MAHKAMAH AGUNG
PUTUSAN HUKUM
TETAP (INKRACHT),
DITERIMA ATAU
DITOLAK
GUGATAN
DITOLAK,MENETAPKAN
LOKASI
PEMBANGUNAN
MENETAPKAN LOKASI
PEMBANGUNAN ATAU
PINDAH LOKASI
89

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG
JAWAB
•GUBERNUR DAN
BUPATI/WALIKOTA
LETAK TANAH
CALON LOKASI
JALAN
(SELANJUTNYA
DISEBUT KETUA
TIM PERSIAPAN
DIDUKUNG
SEKRETARIAT TIM)
PIHAK YANG
TERLIBAT
•PIHAK YANG
MEMERLUKAN
TANAH, YAITU PPK
PD SATKER DITJEN
BINA MARGA
•PIHAK YANG
BERHAK,
•MASYARAKAT
TERKENA DAMPAK
INSTANSI LAIN
YANG TERKAIT
•KANTOR WILAYAH
BPN PROVINSI
DAN KANTOR
PERTANAHAN,
•CAMAT
•LURAH/KEPALA
DESA
TERKAIT PULA
•PENGADILAN TUN
DAN
•MAHKAMAH
AGUNG
90

JANGKA WAKTU KEGIATAN PERSIAPAN
APABILA TIDAK ADA KEBERATAN • 160 HARI
APABILA ADA KEBERATAN &
DILAKUKAN KONSULTASI PUBLIK
ULANG
•187 HARI
APABILA KEBERATAN PIHAK YG
BERHAK & MASYARAKAT
DIAJUKAN KE PENGADILAN TUN
& KASASI KE MA
•291 HARI
91

A Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat
1 Membentuk Tim Persiapan Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Ρ
3 Menyiapkan pemberitahuan awal Ρ Ρ Pemberitahuan
4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Ρ Ρ 20 BA sosialisasi
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Ρ Ρ 30 Data awal lokasi
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik Ρ Ρ 3 Pemberitahuan
7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan Ρ Ρ 60 Hasil konsultasi
8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi Ρ Ρ BA kesepakatan
9 Menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 3 SP2LP
10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Ρ 14 Pengumuman
11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Ρ Ρ
B-1 Jika ada penolakan/keberatan masyarakat
12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang Ρ Ρ 30 BA KP ulang
14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian Ρ Ρ
16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian Ρ
Tim Kajian dan
Sekretariat
Mahkamah
Agug
Lama
Maksimal
Output Kegiatan/
Hasil Kerja
10 Tim Persiapan dan
Sekretariat
Ketua
Pelaksana
Satgas
A
Satgas
B
Camat
Ka
Desa/
Lurah
Pengadilan
TUN
Gubernur
atau
Bupati/Walkota
Tim
Persiapan
Sekretariat
Tim
Tim
Kajian
Sekretariat
Tim
Kanwil
BPN
Prov
Kantah
Kab/Kota
Kode No Uraian Kegiatan Persiapan
Instansi
yang
perlu
tanah
Pihak
yang
Berhak
Masyarakat
setempat
MEKANISME PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALAN (CONTOH)
92

A Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat
1 Membentuk Tim Persiapan Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Ρ
3 Menyiapkan pemberitahuan awal Ρ Ρ Pemberitahuan
4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Ρ Ρ 20 BA sosialisasi
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Ρ Ρ 30 Data awal lokasi
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik Ρ Ρ 3 Pemberitahuan
17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat Ρ Ρ Hasil kajian
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat Ρ Ρ
19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur Ρ Ρ Rekomendasi
Tim Kajian dan
Sekretariat
14
Mahkamah
Agug
Lama
Maksimal
Output Kegiatan/
Hasil Kerja
10 Tim Persiapan dan
Sekretariat
Ketua
Pelaksana
Satgas
A
Satgas
B
Camat
Ka
Desa/
Lurah
Pengadilan
TUN
Gubernur
atau
Bupati/Walkota
Tim
Persiapan
Sekretariat
Tim
Tim
Kajian
Sekretariat
Tim
Kanwil
BPN
Prov
Kantah
Kab/Kota
Kode No Uraian Kegiatan Persiapan
Instansi
yang
perlu
tanah
Pihak
yang
Berhak
Masyarakat
setempat
17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat Ρ Ρ Hasil kajian
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat Ρ Ρ
19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur Ρ Ρ Rekomendasi
20 Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi Ρ Ρ Putusan lokasi
B-2 Jika ada gugatan ke lembaga peradilan oleh masyarakat
21 Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Ρ Ρ 30
22 Proses di peradilan TUN Ρ Ρ Ρ 30 Putusan PTUN
23 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Ρ Ρ 14
24 Proses gugatan di Mahkamah Agung Ρ Ρ 30 Putusan MA
25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak Ρ Ρ Ρ
26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan Ρ Ρ SP2LP
27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan Ρ Ρ Pengumuman
P Penanggung jawab kegiatan
Tim Kajian dan
Sekretariat
14
93

KEGIATAN PERSIAPAN TANPA KEBERATAN PIHAK YANG
BERHAK DAN MASYARAKAT
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan apabila penyelenggaraannya berlangsung tanpa
ada keberatan dan penolakan Pihak yang Berhak, mencakup 11 kegiatan, yaitu:
Membentuk tim
persiapan
Membentuk sekretariat
tim persiapan
Menyiapkan
pemberitahuan awal
Melaksanakan
pemberitahuan
rencana pembangunan
Melakukan pendataan
awal lokasi rencana
pembangunan
Menyiapkan rencana
konsultasi publik
Melaksanakan
konsultasi public
rencana publik
Menandatangani berita
acara kesepakatan
lokasi
Menetapkan lokasi
pembangunan
Mengumumkan
penetapan lokasi
pembangunan
Melaksanakan tugas
lain yang terkait
94

KEGIATAN PERSIAPAN JIKA ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI
PIHAK YANG BERHAK TANPA MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
Jika ada penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang Berhak, tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan, proses persiapan
mencakup 20 tahapan kegiatan, yaitu dengan penambahan kegiatan:
Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat
Melaksanakan konsultasi publik ulang
Menolak/keberatan hasil publikasi ulang
Instansi melapor-Gubernur membentuk tim kajian
Membentuk secretariat tim kajian
Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat
Melakukan klarifikasi dengan masyarakat
Menyusun rekomendasi ke gubernur
Menetapkan lokasi pembangunan atau pindah lokasi
95

KEGIATAN PERSIAPAN JIKA ADA PENOLAKAN/KEBERATAN RENCANA LOKASI DARI
PIHAK YANG BERHAK DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
Apabila penyelenggaraannya berlangsung ada penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang Berhak, dengan
mengajukan gugatan ke pengadilan TUN dan kasasi ke Mahkamah Agung, maka akan mencakup 27 kegiatan, yaitu dengan
penambahan kegiatan:
Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN
Proses di peradilan Tata Usaha Negara/TUN
• Gugatan ditolak diajukan kasasi ke MA
Proses gugatan di MA
• Putusan hukum tetap, diterima atau ditolak
Gugatan ditolak, menetapkan lokasi pembangunan
Menetapkan lokasi pembangunan atau pindah lokasi
96

Pihak-pihak yang
Bertanggung Jawab
Jangka Waktu Kegiatan
Persiapan
Penanggung jawab kegiatan pada tahap ini adalah Pemerintah Daerah yaitu
Gubernur dan Bupati/Walikota letak tanah calon lokasi jalan yang dalam
pelaksanaannya adalah Ketua Tim Persiapan yang didukung Sekretariat Tim.
Jangka waktu tahapan persiapan dengan output pengumuman penetapan
lokasi, apabila tidak ada keberatan adalah 160 hari kerja setelah Pihak yang
memerlukan tanah menyerahkan dokumen permohonan penetapan lokasi
kepada Gubernur.
Apabila ada keberatan sehingga dilakukan Konsultasi Publik ulang, jangka
waktu maksimal adalah 187 hari kerja. Apabila keberatan Pihak yang Berhak
dan masyarakat diajukan ke pengadilan TUN dan kasasi ke Mahkamah
Agung, jangka waktu persiapan paling lama adalah 291 hari kerja.
Mekanisme Persiapan
Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi
pembangunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi tanah yang
diperlukan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.
97

RANGKUMAN
Pada tahap persiapan terdapat tiga mekanisme yang akan menentukan keberhasilan Konsultasi Publik dalam proses
penetapan lokasi pembangunan dan jangka waktu persiapan.
Pertama, apabila masyarakat menerima Konsultasi Publik tanpa ada keberatan, maka proses kegiatan akan berlangsung
dalam 11 tahap dengan jangka waktu paling lama 160 hari kerja.
Kedua, apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka proses
kegiatan akan berlangsung dalam 20 tahap dengan jangka waktu paling lama 187 hari kerja
.
Ketiga, apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka proses kegiatan
akan berlangsung dalam 27 tahap dengan jangka waktu paling lama 291 hari kerja
Titik kritis yang perlu dicermati yaitu bagaimana Pihak yang Berhak dan masyarakat dapat menerima hasil Konsultasi Publik,
yang menyetujui pembangunan jalan di wilayahnya. Dalam proses pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah harus
mengajukan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
disusun berdasarkan studi kelayakan dan studi lain yang terkait. Ketentuan mengenai Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah, diatur pada Bab II mengenai Dasar Perencanaan, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa setiap
instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diwajibkan menyusun Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah.
98

Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
99

TAHAP III : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
INSTANSI YANG
MEMERLUKAN TANAH
KANWIL BPN SEBAGAI
PELAKSANA PENGADAAN
TANAH (P2T)
MENGAJUKAN PERMINTAAN UNTUK
DILAKSANAKAN PENGADAAN TANAH
DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN :
1. KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI
2. DOKUMEN PERENCANAAN PENGA-
DAAN TANAH
3. DATA AWAL PIHAK YANG BERHAK
DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
KANTOR PERTANAHAN
SEBAGAI PELAKSANA
PENGADAAN TANAH (P2T)
DENGAN PERTIMBANGAN EFISIENSI
DAN EFEKTIFITAS DAPAT MEMEME-
RINTAHKAN KAKAN PERTANAHAN u/
MELAKSANAKAN PENGADAAN TANAH
100

MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI DATA PIHAK
YANG BERHAK DAN OBJEK
PENGADAAN TANAH
PENGADAAN PENILAI
(APRAISAL)
MUSYAWARAH BENTUK
DAN BESARNYA GANTI
RUGI
PEMBAYARAN UANG
GANTI RUGI (UGR)
PENELITIAN DOKUMEN
PEMBAYARAN
(PEMBERKASAN)
101

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
(pasal 49 s/d 51 Perpres No.71 Tahun 2012 danPasal 6 s/d
8 Peraturan Kepala BPN no.5 tahun 2012)
PEMBENTUKAN
SATGAS A & SATGAS B
(u/ Pelaksanaan Tahap Inventarisasi &
Identifikasi)
MENYUSUN RENCANA KERJA/KEGIATAN
103

INSTANSI YANG PERLU TANAH
KANWIL BPN SEBAGAI P2T
KANTOR PERTANAHAN SBG P2T
Pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2t)
104

Pembentukan Satgas A & Satgas B
SATGAS A
UNTUK PELAKSANAAN
PENGUKURAN BIDANG TANAH
DAN PENGUKURAN BATAS
KELILING
SATGAS B
UNTUK PELAKSANAAN
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
OBYEK PENGADAAN TANAH DAN
PIHAK YANG BERHAK
105

Menyusun Rencana Kerja/Kegiatan
AGENDA RAPAT PELAKSANAAN
RENCANA KEGIATAN TEKNIS PELAKSANAAN
KENDALA-KENDALA TEKNIS YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN
MERUMUSKAN STRATEGI DAN SOLUSI TERHADAP HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN
MENYIAPKAN LANGKAH KOORDINASI KE DALAM MAUPUN KE LUAR DI DALAM PELAKSANAAN
MENYIAPKAN SISTEM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
MENYIAPKAN ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN
RENCANA WAKTU DAN PENJADWALAN PELAKSANAAN
RENCANA KEBUTUHAN TENAGA PELAKSANA PENGUKURAN BIDANG TANAH DAN TENAGA IDENTIFIKASI HAK ATAS TANAH
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN, DAFTAR ISIAN, LOGISTIK DAN PERALATAN PELAKSANAAN
MENGAJUKAN KEBUTUHAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 106

Inventarisasi & Identifikasi
INVENTARISASI
&
IDENTIFIKASI
MENYIAPKAN PELAKSANAAN TUGAS
SATGAS A & SATGAS B
SATGAS A DAN SATGAS B
SATGAS A
SATGAS B
MENGUMUMKAN HASIL INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
WARGA MENOLAK HASIL
INVENTIGASI & IDENTIFIKASI
MENGUMUMKAN HASIL VERIFIKASI & PERBAIKAN
107

Menyiapkan Pelaksanaan Tugas
Satgas A & Satgas B
PENYUSUNAN RENCANA JADWAL KEGIATAN, PENYIAPAN BAHAN DAN PERALATAN TEKNIS;
KOORDINASI DENGAN PERANGKAT KECAMATAN DAN LURAH/KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN;
PEMBERITAHUAN RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PIHAK YANG BERHAK
DAN OBJEK PENGADAAN TANAH;
PELAKSANA PENGADAAN TANAH BERSAMA SATGAS MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK YANG
BERHAK MELALUI LURAH/KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN, UNTUK DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG .
SELANJUTNYA SATGAS MELAKUKAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI.
108

SATGAS A
TUGAS
MEMBUAT PETA
BATAS KELILING
DAN BIDANG
TANAH MEMBUAT PETA BIDANG PER BIDANG DAN BATAS
KELILING BIDANG TANAH
MENGHITUNG, MENGGAMBAR BIDANG PER BIDANG
DAN BATAS KELILING
MENGUKUR DAN
MEMETAKAN
BATAS KELILING
DAN BIDANG
TANAH
HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG PER BIDANG
TANAH DITUANGKAN DALAM PETA BIDANG TANAH YANG
DITANDATANGANI OLEH KETUA SATGAS A
PENGUKURAN BIDANG PER BIDANG DILAKUKAN
DENGAN CARA MENGUKUR DAN MEMETAKAN
TANAH PIHAK YANG BERHAK DI DALAM KELILING
BIDANG TANAH ATAU TRASE
PENGUKURAN BATAS KELILING LOKASI
PENGADAAN TANAH
OUTPUT PETA BIDANG TANAH
BERITA ACARA HASIL
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
(PETA BID.TANAH)
SATGAS A
109

SATGAS
B
TUGAS
MENYUSUN DAFTAR
NOMINATIF
BERDASAR PETA
BIDANG TANAH
DASAR PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF
MENGUKUR DAN
MEMETAKAN BATAS
KELILING DAN
BIDANG TANAH
Pengukuran bidang per
bidang dilakukan dengan cara
mengukur dan memetakan
tanah Pihak yang Berhak di
dalam keliling bidang tanah
atau trase
OUTPUT DAFTAR NOMINATIF
BERITA
ACARA
HASIL
INVENTARI
SASI &
IDENTIFIKA
SI (DAFTAR
NOMINATIF
)
Satgas B melaksanakan
pengumpulan data paling kurang
mengenai:
 Nama, pekerjaan, dan alamat
Pihak yg Berhak;
 Nomor Induk Kependudukan
atau identitas diri lainnya Pihak
yang Berhak;
 Bukti penguasaan dan/atau
kepemilikan tanah, bangunan,
tanaman, dan/atau benda yang
berkaitan dengan tanah;
 Letak tanah, luas tanah dan
nomor identifikasi bidang;
 Status tanah dan dokumennya;
 Jenis penggunaan dan
pemanfaatan tanah;
 Penguasaan dan/atau
kepemilikan tanah, bangunan,
dan/atau benda lain yang
berkaitan dengan tanah;
 Pembebanan hak atas tanah;
 Ruang atas dan ruang bawah
tanah.
SATGAS B
110

PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF BERDASAR PADA:
•Penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah
•Jika tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan dibuktikan dengan
surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan
dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik
dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah
•Pengumpulan data lainnya, meliputi data bidang tanah: sedang menjadi objek perkara
di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat
yang berwenang, menjadi jaminan di bank, pihak yang berhak tidak diketahui
keberadaannya; dan lain-lain yang dianggap perlu
•Daftar nominatif paling kurang memuat: identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan
status/jenis hak, luas dan jenis bangunan, jenis penggunaan, tanam tumbuh dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan pembebanan hak atas tanah atau fiducia
111

MENGUMUMKAN HASIL INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DISERAHKAN OLEH KETUA SATGAS
KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DENGAN BERITA ACARA HASIL
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DIUMUMKAN DI KANTOR
KELURAHAN/DESA ATAU NAMA LAIN, KANTOR KECAMATAN ATAU
NAMA LAIN, DAN LOKASI PEMBANGUNAN DALAM WAKTU PALING
KURANG 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA
112

WARGA MENGAJUKAN
KEBERATAN KPD KETUA P2T
DITERIMA VERIFIKASI & PERBAIKAN
DITOLAK
BERITA ACARA PENOLAKAN
KEBERATAN
WARGA MENOLAK HASIL INVENTIGASI & IDENTIFIKASI
113

MENGUMUMKAN HASIL VERIFIKASI & PERBAIKAN
HASIL PERBAIKAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
DIUMUMKAN DI KANTOR KELURAHAN/DESA ATAU NAMA LAIN,
KANTOR KECAMATAN ATAU NAMA LAIN, DAN LOKASI
PEMBANGUNAN
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI YANG TELAH
DIUMUMKAN DAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI PIHAK
YANG BERHAK
ATAU
HASIL VERIFIKASI DAN PERBAIKAN INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI
MENJADI DASAR PENENTUAN PIHAK YANG BERHAK
DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.
114

PENILAIAN GANTI KERUGIAN
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
SELEKSI PENILAI PUBLIK
(DLM 30 HR KERJA)
SELEKSI
SEDERHANA
SELEKSI
UMUM
PENGADAAN
JASA PENILAI TANAH
PELAKSANAAN PENILAIAN
GANTI KERUGIAN
PELAKSANAAN PENILAIAN GANTI KERUGIAN
• Dalam melakukan tugasnya, Penilai atau Penilai Publik meminta: peta bidang
tanah, daftar nominatif, dan data yang diperlukan.
• Penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi:
tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
*Apabila Pengadaan Jasa Penilai Tidak Dapat Dilaksanakan
Dalam Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja, Instansi Yang
Memerlukan Tanah Menunjuk Penilai Publik Yang Merupakan
Penilai Pemerintah Yang Sudah Ditetapkan/Memperoleh Izin
Dari Menteri Keuangan Untuk Memberikan Jasa Penilaian 115

Disaksikan Oleh
Camat/Lurah
Setempat
 Pelaksanaan musyawarah dpt dibagi beberapa kelompok
mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat
pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Jika belum tercapai
kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
 Jika Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah dapat
memberikan kuasa kpd: seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah
atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang
Berhak berstatus perorangan; seorang yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan
hukum; atau Pihak yang Berhak lainnya. Pihak yang Berhak hanya dapat
memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau
beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi pengadaan tanah.
 Dalam pelaksanaan musyawarah dibuat Berita Acara kesepakatan yang
memuat: pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju
beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati; Pihak yang Berhak yang
hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan Pihak yang Berhak yang tidak
hadir dan tidak memberikan kuasa.
 Daftar besaran & bentuk ganti rugi divalidasi oleh Ketua P2T kemudian
diserahkan pd instansi yang memerlukan tanah.
Bentuk Ganti
Kerugian, dapat
berupa:
 Tanah,
 Tanah
Pengganti;
 Pemukiman
Kembali;
 Kepemilikan
Saham; Atau
 Bentuk Lain
Yang Disetujui
Oleh Kedua
Belah Pihak.
MUSYAWARAH BESARAN & BENTUKAN GANTI KERUGIAN
MENGUNDANG PIHAK YANG
BERHAK & INSTANSI YG PERLU
TANAH
(5 HR SBLM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH)
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
GANTI KERUGIAN
(DIPIMPIN OLEH KETUA P2T)
PROSES KESEPAKATAN
118

APABILA PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI DAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG, SELAMA PROSES DI LEMBAGA PERADILAN TERSEBUT, DANA GANTI KERUGIAN DITITIPKAN OLEH INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.
PENITIPAN GANTI KERUGIAN (KONSINYASI)
APABILA PIHAK YANG BERHAK
MENOLAK/KEBERATAN DENGAN
BESARAN DAN BENTUK GANTI
KERUGIAN ??
Dapat mengajukan
gugatan ke
Pengadilan dalam 14
hari
GANTI KERUGIAN
DITITIPKAN KE
PENGADILAN
(KONSINYASI)
119

WARGA MENGAJUKAN
(14 HR)
GUGATAN DITOLAK
PENGADILAN
WARGA SETUJU
WARGA MENOLAK/KEBERATAN
TIDAK MENGAJUKAN
KASASI KE MA
DIANGGAP SETUJU
MENGAJUKAN KASASI KE
MA (14 HR)
KASASI DITOLAK MA
KASASI DITERIMA MA
GUGATAN DITERIMA
PENGADILAN
PENILAIAN ULANG
PUTUSAN TETAP
(INKRACHT)
PENOLAKAN/KEBERATAN BESARAN & BENTUK GANTI KERUGIAN
120

KASASI DITERIMA MA PENILAIAN ULANG
KASASI
DITOLAK MA
WARGA SETUJU
PROSES PENGGANTIAN KERUGIAN
(PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN
YANG DITITIPKAN KE PENGADILAN)
WARGA TETAP KEBERATAN
GANTI KERUGIAN DITITIPKAN KE
PENGADILAN
PENOLAKAN/KEBERATAN BESARAN & BENTUK GANTI KERUGIAN
PUTUSAN TETAP
(INKRACHT)
121

MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN
MENARIK BUKTI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH
JIKA PIHAK YANG BERHAK
SEPAKAT GANTI KERUGIAN
DAN MENYETUJUI
BESARAN DAN BENTUK
GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
DISAKSIKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN SETEMPAT
122

MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK
MENARIK BUKTI PENGUASAAN ATAU KEPEMILIKAN OBJEK PENGADAAN TANAH
DARI PIHAK YANG BERHAK
MEMBERIKAN TANDA TERIMA PELEPASAN
MEMBUBUHI TANGGAL, PARAF DAN CAP PADA SERTIFIKAT DAN BUKU TANAH
BUKTI KEPEMILIKAN YANG SUDAH DILEPASKAN KEPADA NEGARA
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH
123

PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PIHAK YG BERHAK
PEMBERITAHUAN PADA PIHAK
TERKAIT
MENCORET DAN MENGHAPUS BUKTI
KEPEMILIKAN DI BUKU TANAH
BERITA ACARA PELEPASAN HAK
OBJEK PENGADAAN TANAH
MEMBERITAHUKAN KE CAMAT DAN
KADES/LURAH TERHADAP BIDANG TANAH YANG
BELUM BERSERTIPIKAT
MEMBERITAHUKAN KE PENGADILAN NEGERI
APABILA MENJADI OBJEK PERKARA
BERITA ACARA PELEPASAN
OBJEK PENGADAAN TANAH
YANG JADI OBJEK PERKARA
MEMBERITAHUKAN KE PARA PIHAK APABILA
TERDAPAT SENGKETA
BERITA ACARA PELEPASAN OBJEK
PENGADAAN TANAH YANG JADI
SENGKETA
DILETAKKAN SITA JAMINAN
PENGADAAN TANAH YANG
DILETAKKAN SITA JAMINAN
DIJADIKAN JAMINAN DI BANK
PENGADAAN TANAH YANG JADI
JAMINAN BANK
124

PENDOKUMENTASIAN DATA PENGADAAN TANAH
MENGUMPULKAN,
MENGELOMPOKAN,
MENGOLAH, MENYIMPAN
DATA PENGADAAN TANAH
MENYIMPAN,
MENDOKUMENTASI DAN
MENGARSIPKAN DATA
MELIPUTI:
• PETA BIDANG TANAH
• DAFTAR NOMINATIF
• DATA ADMINISTRASI
• Data Pengadaan Tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan setempat dapat disimpan dalam bentuk data
elektronik.
• Data Pengadaan Tanah dimaksud dibuat salinan rangkap 2 (dua). Asli dan 1
(satu) salinan data dimaksud diserahkan kepada Instansi yang memerlukan
tanah, sedangkan 1 (satu) salinan menjadi dokumen di Kantor Wilayah BPN
atau Kantor Pertanahan setempat.
• Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data Pengadaan
Tanah dilaksananakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
125

SETELAH PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
TANAH MENDAFTARKAN
PERMOHONAN KE KANTOR
PERTANAHAN SETEMPAT
KANTOR PERTANAHAN
MENERBITKAN SURAT UKUR
TANAH DAPAT MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN JALAN
126

Perpres
No.148/2015
A Rencana Persiapan 14 7 14 14
1 Penetapan Lokasi 14 7 14 14
B Persiapan Lokasi Pembangunan 143 17 187 291
2 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 10 2
3 Melaksanakan pemberitahuan Rencana Pembangunan 20 3
4 Menyiapkan Undangan Konsultasi Publik 30 3
5 Melaksanakan konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60
6 Mengumunkan Penetapan Lokasi pembangunan 3 2
7 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 30
8 Klarifikasi dan Rekomendasi Tim Kajian 14
9 Penetapan lokasi Pembangunan 3 7
10 Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan 14
11 Masyarakat mengajukan gugatan Gugatan ke Pengadilan PTUN 30
12 Proses di Pengadilan PTUN 30
13 Apabila gugatan ditolak, pengajuan ke Mahkamah Agung 14
14 Proses Gugatan di Mahkamah Agung 30
C Pelaksanaan Pengadaan Tanah 130 12 158 246
1 hasil Inventa Pelaksanaan
2 Pengumuman hasil inventarisasi dan Indentifikasi 14
3 Pengajuan Keberatan hasil Inventarisasi 14
4 Ferifikasi hasil Inventarisasi 14
5 Pengadaan Penilai ( Appraisal) 30
6 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 30 2
7 Musyawarah besaran dan bentuk ganti kerugian 35 7
7a Tidak sepakat , Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri ( PN) 14
7b Proses Gugatan di PN 30
7c Gugatan ditolak, Masykt Kasasi ke Mahkamah Agung 14
7d Proses Gugatan di MA 30
8 Pemberian Ganti Kerugian
8a Ganti Kerugian dalam bentuk Uang 7
8b Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah 180
8c Ganti Kerugian dalam bentuk Pemukiman Kembali 365
9 Penitipan ganti kerugian
X XX XXX
No. Tahap Kegiatan
Hari Kerja
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(BERDASARKAN PERPRES NO.71/2012 DENGAN PERUBAHAN PERPRES NO.148/2015)
128

lanjutan
(BERDASARKAN PERPRES NO.71/2012 DENGAN PERUBAHAN PERPRES NO.148/2015)
9 Penitipan ganti kerugian
10 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 7
11 Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak
12 Pendokumentasian data pengadaan Tanah
13 Penyerahan hasil pengadaan tanah 7 3
14 Pelaksanan Pembangunan
15 Pemantauan dan Evaluasi ( Monev)
X Jika tidak ada keberatan dan penggantian dalam bentuk Uang
XX Jika ada Penolakan /Keberatan lokasi, ganti rugi dalam bentuk uang 359
XXX Jika ada gugatan di Pengadilan, Ganti rugi Uang 551
Jika Ganti Rugi Bentuk Tanah (+173 HK) 532 724
Jika ganti rugi bentuk pemukiman (+185 HK) 717 909
1 bulan = 22 hari Kerja
551 HK=25 Bulan=2 tahun +1 Bulan
724 HK=32 Bulan=2 tahun +8 bulan
496
681
323
Lama pengadaan Tanah Hari Kerja
Perpres
No.148/2015
A Rencana Persiapan 14 7 14 14
1 Penetapan Lokasi 14 7 14 14
B Persiapan Lokasi Pembangunan 143 17 187 291
2 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 10 2
3 Melaksanakan pemberitahuan Rencana Pembangunan 20 3
4 Menyiapkan Undangan Konsultasi Publik 30 3
5 Melaksanakan konsultasi Publik Rencana Pembangunan 60
6 Mengumunkan Penetapan Lokasi pembangunan 3 2
7 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 30
8 Klarifikasi dan Rekomendasi Tim Kajian 14
9 Penetapan lokasi Pembangunan 3 7
10 Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan 14
11 Masyarakat mengajukan gugatan Gugatan ke Pengadilan PTUN 30
12 Proses di Pengadilan PTUN 30
13 Apabila gugatan ditolak, pengajuan ke Mahkamah Agung 14
14 Proses Gugatan di Mahkamah Agung 30
C Pelaksanaan Pengadaan Tanah 130 12 158 246
1 hasil Inventa Pelaksanaan
2 Pengumuman hasil inventarisasi dan Indentifikasi 14
X XX XXX
No. Tahap Kegiatan
Hari Kerja
129

MEKANISME TAHAP PELAKSANAAN OLEH KANWIL BPN PROVINSI / KANTAH KAB/KOTA
Kode No
Instansi
yang
perlu
tanah
Pihak
yang
berhak
Masyarakat
Setempat
Gubernur/Walikota/Bupati
Tim
Persiapan
Sekretariat
Tim
Tim
Kajian
Sekretariat
Tim
Kanwil
PBN
Prov.
Kantah
Kota/Kab
Ketua
Pelaksana
Satgas
A
Satgas
B
Penilai
Tanah
Camat
Pengadilan
TUN
Makhamah
Agung
Lama
Maksimal
Output Kegiatan /Hasil Kerja
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
4 P P P Rencana Satgas
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
9 P P 14 Objek Pengadaan Tanah
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
18 P 5 Surat Undangan
19 P 30 BA Musyawarah
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
23 P P 14 Putusan PN
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
26 P P BA Penetapan GK
6
27 P P
Pengumuman Daftar Nominatif
Putusan hukum tetap dalam kurung (inkracht), diterima atau ditolak
Penolakan/Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian
Gugatan ditolak menetapkan ganti kerugian
Pembayaran Ganti Kerugian
Tidak sepakat -- pengajuan gugatan ke pengadilan
Proses gugatan dipengadilan negeri
Gugatan ditolak diajukan kasasi ke mahkamah agung
Proses gugatan di mahkamah agung
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Musywarah BPN (selambat-lambatnya 30 hari)
Musyawaran besaran dan bentuk ganti kerugian
Mengundang pihak yang berhak
Melaksanakan musyawarah ganti kerugian
Kesepakatan besaran dan bentuk ganti kerugian
Penilaian Ganti Kerugian
Pengadaan penila ganti kerugian
Melaksanaka penilaian ganti kerugian
BA Penilaian Ganti Kerugian
Menyerahkan hasil penilaian ganti kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Mayarakat Menolak atau keberatan hasil dan identifikasi
Pengumuman Hasil Verifikasi
Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi
Inventarisasi dan Identifikasi
Menyiapkan Pelaksanaan Satgas A dan Satgas B
Mengukur dan Memetakan Batas Keliling dan bidang Tanah
Peta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Uraian Kegiatan Persiapan
Penyiapan Pelaksanaan
Pembuatan P2T
Membentuk satgas A dan satgas B
Menyusun Rencana Kerja
Membuat Peta Bidang
130

14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
6
27 P P 6 ba Pemberian GK
30 P P ba Pemberian GK
7
34 ba Penitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
38 P P Surat Pemberitahuan
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
Pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik, patok)
Pembayaran kerugian dalam bentuk saham
Pembayaran kerugian dalam bentuk lainnya
Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/BUMD
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Apabila objek pengadaan barang diletakkan sita jaminan
Apabila objek pengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Meminta informasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan, mengolah, menyimpan data
Menyimpan, mendokumentasi, dan mengarsipkan tanah
Pendokumentasian data pegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menarik tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk tanah
pembayaran ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali
Kode No
Instansi
yang
perlu
tanah
Pihak
yang
berhak
Masyarakat
Setempat
Tim
Persiapan
Sekretariat
Tim
Tim
Kajian
Sekretariat
Tim
Kanwil
PBN
Prov.
Kantah
Kota/Kab
Ketua
Pelaksana
Satgas
A
Satgas
B
Penilai
Tanah
Camat
Pengadilan
TUN
Makhamah
Agung
Lama
Maksimal
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
3
14 P 30 SK Penilai
15 30
16 P
17 P 30
4
5
20 P BA Kesepakatan
21 P P 14
22 P P 30
24 P P 30
25 P P ba Inkracht
6
Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang
Keberatan diterima > verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak > dibuat berita acara hasil inventarisasi
Penilaian Ganti Kerugian
Mengumpulkan data pihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah
Peta Batas Keliling dan Bidang Tanah
Pembuatan P2T
Membuat Peta Bidang
131

7
34 baPenitipan
35 P P
8
36 P P 7
37 P P
9
43 P P P Surat Pemberitahuan
10
44 P Dokumentasi Hasil
45 P Arsip Dokumen
11
46 P 7 BA Penyerahan
47
12
48
49
13
50 BA Monev
Pelaksanaan pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi (Monef)
Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah
Menyiapkan dokumen untukpendaftaran dan sertifikasi tanah
Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah
Kondisi darurat,setelah penetapan lokasi
Pemutusan hubungan hukum pihakyang berhakdengan objekpengadaan tanah
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah desa (girik,patok)
Penitipan Ganti Kerugian
Memohon Penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri
Monef P4t hasil pengadaan tanah
Apabilaobjekpengadaan barang diletakkan sitajaminan
Apabilaobjekpengadaan barang menjadi jaminan bank
Mencoret dan Menghapus bukti kepemilikan di buku tanah kantor BPN (sertifikat)
Memintainformasi ke pengadilan
Ganti Rugi dikonsinyasikan (sengketa)
Mengumpulkan,mengelompokan,mengolah,menyimpan data
Menyimpan,mendokumentasi,dan mengarsipkan tanah
Menyerahkan hasil pengadaan tanah
Pendokumentasian datapegadaan tanah
Pengambilan penitipan ganti kerugian
Pelepasan ObjekPengadaan Tanah
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan objek
Menariktandabukti penguasaan kepemilikan tanah
Kode No
Instansi
yang
perlu
tanah
Pihak
yang
berhak
Masyarakat
Setempat
Tim
Persiapan
Sekretariat
Tim
Tim
Kajian
Sekretariat
Tim
Kanwil
PBN
Prov.
Kantah
Kota/Kab
Ketua
Pelaksana
Satgas
A
Satgas
B
Penilai
Tanah
Camat
Pengadilan
TUN
Makhamah
Agung
Lama
Maksimal
1
1 P P Rencana Kerja
2 P SK Satgas
3 P
2
5 P P P
6 P P P
7 P P P
8 P P P
10 P P P 14
11 P P P P P 14
12 P P P
13 P
Keberatan diterima>verifikasi hasil inventarisasi
Keberatan Ditolak >dibuat beritaacara hasil inventarisasi
Mengumpulkan datapihak yang berhak dan Objek tanah
Menyusun daftar nominatif berdasar petabidang tanah
Mengumumkan daftar nominatif dan petabidang tanah
PetaBatas Keliling dan Bidang Tanah
Pembuatan P2T
Membuat PetaBidang
132

RANGKUMAN
Tahap Pelaksanaan pengadaan Tanah merupakan tahap ketiga dalam penyelenggaraan Pengadaan
tanah Untuk pembangunan Jalan, setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan. Penanggung
jawab tahap pelaksanaan adalah Kepala Kantor BPN Provinsi dengan membentuk Tim Pelaksana
yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga titik kritis,
yaitu:
Pertama, adalah bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil inventarisasi dan
identifikas subjek dan objek pengadaan tanah yang dilaksanakan Satgas A dan Satgas B;
Kedua adalah bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil musyawaran Ganti
Kerugian oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan nilai Objek Pengadaan Tanah yang
ditentukan oleh Penilai;
Ketiga, adalah bagaimana semua Pihak yang Berhak menerima pemberian Ganti Kerugian
bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah tanpa ada yang dititipkan di Pengadilan.
133

Penyerahan Hasil
Pengadaan Tanah
134

PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
•Menyerahkan berkas hasil
pengadaan tanah
•Menyiapkan dokumen untuk
pendaftaran dan sertifikasi tanah
135

Tahap IV : Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah dan Sertipikasi
Tanah yg telah dilepaskan
haknya
Hasil Pengadaan Tanah
oleh P2T
Tanah yg Ganti Ruginya Dititipkan di
Pengadilan Negeri
Menerima
Tetap Keberatan
Penitipan dg Alasan
Lainnya
Diterbitkan Surat
Keputusan Penitipan
Uang Ganti Rugi
Diproses
Pembayarannya
Diterbitkan Surat Keputusan
Penitipan Uang Ganti Rugi
136

Tahap IV : Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah dan Sertipikasi
Tanah yg telah
dilepaskan haknya
Hasil Pengadaan Tanah
oleh P2T
Tanah yg Ganti Ruginya
Dititipkan di Pengadilan
Negeri
Serah Terima Hasi Pengadaan yg
dituangkan dlm Berita Acara
Serah Terima
Kantor Pertanahan
Kab/Kota dan
Kanwil BPN
Instansi Yg Memerlukan
Tanah (IYMT)
Selambat-lambatnya 30 hari
kerja, mengajukan permintaan
Sertipikasi
137

• (paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah
selesai)
•(Berkas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu)
fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah)
KETUA P2T
MENYERAHKAN BERKAS HASIL PENGADAAN TANAH
•(Instansi yang memerlukan tanah paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak menerima penyerahan hasil
Pengadaan Tanah, mengajukan permohonan sertifikat hak
atas tanah kepada kantor pertanahan setempat)
MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK PENDAFTARAN DAN
SERTIPIKASI TANAH
138

• Jangka waktu tahapan pelaksanaan dengan output penyerahan fisik dan
dokumen alas hak atas tanah, apabila tidak ada keberatan dan gugatan dari
Pihak yang Berhak adalah 158 hari kerja setelah Pihak yang memerlukan
tanah mengajukan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah
kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi c/q Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk satu lokasi wilayah kabupaten/kota.
Jangka Waktu
Tahap Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
• Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan Menteri, Kuasa
pengguna Barang pada satuan kerja wajib menyampaikan laporan
menyeluruh tentang keberadaan aset tanah yang dikuasai oleh satuan kerja
bersangkutan kepada Unor (Unit Organisasi) yang menjadi atasannya.
Pelaporan
• Kuasa Pengguna barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan
Pengguna Barang wajib melakukan pengendalian atas data base pertanahan
yang ada di lingkungan masing-masing agar sesuai kondisi yang mutakhir.
Pengendalian dan
Pengawasan
142

RANGKUMAN
Dalam mekanisme penyerahan hasil pengadaan TANAH, ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen
dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.
Selanjutnya 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah,
sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertipikat hak atas tanah.
Penyerahkan dokumen Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang
memerlukan tanah dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.
Penanggung jawab kegiatan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah adalah Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak tanah calon lokasi
pembangunan jalan, yang dalam pelaksanaannya adalah Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah didukung
Sekretariat Tim. Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Tim Pelaksana
Pengadaan Tanah ditetapkan melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Jangka waktu tahapan pelaksanaan dengan output penyerahan fisik dan dokumen alas hak atas tanah, apabila
tidak ada keberatan dan gugatan dari Pihak yang Berhak adalah 158 hari kerja setelah Pihak yang memerlukan
tanah mengajukan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala kantor Wilayah BPN
Provinsi c/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk satu lokasi wilayah kabupaten/kota. Apabila ada
gugatan Pihak yang Berhak yang diajukan ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung, jangka waktu
pelaksanaan pengadaan tanah paling lama adalah 246 hari kerja. 143

• Jangka waktu tahapan pelaksanaan dengan output penyerahan fisik dan
dokumen alas hak atas tanah, apabila tidak ada keberatan dan gugatan dari
Pihak yang Berhak adalah 158 hari kerja setelah Pihak yang memerlukan
tanah mengajukan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah
kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi c/q Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk satu lokasi wilayah kabupaten/kota.
Jangka Waktu
Tahap Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
• Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan Menteri, Kuasa
pengguna Barang pada satuan kerja wajib menyampaikan laporan
menyeluruh tentang keberadaan aset tanah yang dikuasai oleh satuan kerja
bersangkutan kepada Unor (Unit Organisasi) yang menjadi atasannya.
Pelaporan
• Kuasa Pengguna barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan
Pengguna Barang wajib melakukan pengendalian atas data base pertanahan
yang ada di lingkungan masing-masing agar sesuai kondisi yang mutakhir.
Pengendalian dan
Pengawasan
144

PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA TANAH SESUAI
DENGAN LAPORAN
YANG TERBARU.
PEMELIHARAAN BERKAS LAPORAN DAN ARSIP
DATA KOMPUTER (ADK) PERTANAHAN
PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG. PENGGUNA BARANG
MENGAWASI PELAKSANAAN
KUASA PENGGUNA BARANG,
PEMBANTU PENGGUNA BARANG
ESELON I DAN PENGGUNA BARANG
WAJIB MELAKUKAN PENGENDALIAN
ATAS DATA BASE PERTANAHAN YANG
ADA DI LINGKUNGAN MASING-
MASING.
DGN CARA
145

PELAPORAN
Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan
Menteri, Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja wajib
menyampaikan laporan menyeluruh tentang keberadaan aset
tanah yang dikuasai oleh Satuan Kerja bersangkutan kepada
Unor (Unit Organisasi) yang menjadi atasannya. Berdasarkan
laporan tersebut, pimpinan Unor (Unit Organisasi) membuat
peta informasi penguasaan tanah di lingkungan unit
organisasinya dan melaporkannya kepada pengguna barang.
Selanjutnya pengguna barang membuat peta informasi
penguasaan tanah di lingkungan Departemen/Kementerian.
146

Waktu Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
147

PERENCANAAN
A = 21 HK
B = 14 HK
C = 14 HK
PERSIAPAN
A = 160 HK
B = 187 HK
C = 291 HK
PELAKSANAAN
A = 142 HK
B = 158 HK
C = 246 HK
PENYERAHAN HASIL
A = 323 HK
B = 359 HK
C = 551 HK
KETERANGAN:
A (Sepakat tanpa gugatan)
B (Ada keberatan tanpa gugatan ke Pengadilan/MA)
C (Ada Keberatan dilanjutkan gugatan ke Pengadilan/MA)
148

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
SESUAI UU.No. 12/2012 DAN PERPRES No. 71/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
OLEH TIM PERSIAPAN
UNDANGAN SOSIALISASI DAN TATAP MUKA
PENDATAAN AWAL PENGADAAN TANAH
UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK
KONSULTASI PUBLIK
KONSULTASI PUBLIK ULANG
KAJIAN TIM KEBERATAN KONSULTASI PUBLIK
PELAKSANAAN PENGUMUMAN PENETAPAN
LOKASI PEMBANGUNAN
PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
PENGAJUAN KEBERATAN SP2LP KE PTUN
KEPUTUSAN PTUN ATAS SP2LP
PENGAJUAN KASASI KE MA ATAS KEBERATAN
TERHADAP SP2LP
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
KEPUTUSAN MA ATAS KEBERATAN SP2LP
PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI
PENGAJUAN KEBERATAN ATAS HASIL
INVENTARISASI
VERIFIKASI/PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI
PELAKSANAAN PENILAI HARGA TANAH
PENYAMPAIAN UNDANGAN MUSYAWARAH HARGA
MUSYAWARAH HARGA
PENGAJUAN KEBERATAN ATAS HASIL
MUSYAWARAH KE PENGADILAN NEGERI
KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PENGAJUAN KASASI ATAS KEBERATAN HASIL
MUSYAWARAH KE MA
KEPUTUSAN KASASI OLEH MA ATAS
KEBERATAN HASIL MUSYAWARAH
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PELAKSANAAN PENGADAAN PENILAI (APPRAISAL)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 HK
20 HK
3 HK
30 HK
3HK
60 HK
30 HK
14 HK
3 HK
14 HK
30 HK
30 HK
14 HK
10 HK
20 HK
30 HK
30 HK
14 HK
3 HK
14 HK
30 HK
30 HK
14 HK
30 HK
14 HK
14 HK
14 HK
30 HK
30 HK
5 HK
30 HK
14 HK
30 HK
14 HK
7 HK
30 HK
14 HK
14 HK
14 HK
30 HK
30 HK
5 HK
30 HK
14 HK
30 HK
14 HK
30 HK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TOTAL KEBUTUHAN HARI PENGADAAN TANAH 523 HK
HK =
1 BULAN = 22 HARI KERJA
523 HK = 23,8 BULAN = 2 TAHUN
HARI KERJA
149

Pembiayaan Operasional
dan Pendukung
Pengadaan Tanah
150

1
5
1
BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG SESUAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO.
10/PMK.02/2016
≤ Rp 10 miliar = (4% x Rp 10 miliar)
› Rp 10 miliar s.d Rp 15 miliar = (Rp.400.000.000) + (3% x Rp 5 miliar)
› Rp 15 miliar s.d Rp 30 miliar = (Rp 550.000.000) + (2% x Rp 15 miliar)
› Rp 30 miliar s.d Rp 50 miliar = (850.000.000) + (1% X Rp 20 miliar)
› Rp 50 miliar s.d Rp 100 miliar = (1.050.000.000) + (0,50% X Rp 50 miliar)
› Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar = (1.300.000.000) + (0,25% X Rp 150 miliar)
› Rp 500 miliar = (Rp. 2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti
kerugian tanah – Rp 500 miliar)

1
5
2
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM
KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS
No URAIAN SATUAN BESARAN
I TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH
A.Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar
1. Ketua merangkap anggota OB per Paket Rp. 1.600.000
1. Sekertaris merangkap anggota OB per Paket Rp. 1.300.000
1. Anggota OB per Paket Rp. 1.100.000
1. Sekretariat OB per Paket Rp. 800.000
B.Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 50 Miliar
2. Sekretariat OB per Paket Rp. 900.000
C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar
2. Sekretariat OB per Paket Rp. 1.000.000
II TIM KAJIAN KEBERATAN LOKASI PEMBANGUNAN
1. Ketua merangkap anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 1.100.000
2. Sekertaris merangkap anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 800.000
2. Anggota PER HASIL KAJIAN Rp. 750.000

153
Semoga Bermanfaat
Sukses Selalu
Sampai Ketemu Lagi

PENGADAAN TANAH

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PENGADAAN TANAH

Similar to PENGADAAN TANAH (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PENGADAAN TANAH