Dokumen tersebut merangkum peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, meliputi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955 yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok, pengiriman misi pemelihara perdamaian PBB Garuda, pendirian ASEAN, Deklarasi Djuanda yang menetapkan luas laut teritorial Indonesia, dan pertemuan informal Jakarta yang membahas persaingan Kamboja.
3. 01 PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) TAHUN 1955
GERAKAN NONBLOK (GNB)/NONALIGN MOVEMENT (NAM)
DAFTAR ISI
02
03 MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN GARUDA
04 ASEAN
06
DEKLARASI JUANDA
JAKARTA INFORMAL MEETING (JIM) 1 DAN 2
05
4. PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)
TAHUN 1955
Berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 di Gedung Asia Afrika, Bandung dengan
dihadiri oleh 24 negara dan 5 negara sponsor.
01
5. TUJUAN PELAKSANAAN KAA
1. Mempererat solidaritas negara-negara
di Asia dan Afrika.
2. Meninjau masalah-masalah hubungan
sosial ekonomi dan kebudayaan dari
negara-negara Asia dan Afrika.
3. Menjalin kerukunan antarumat
beragama di wilayah Asia dan Afrika.
4. Memberikan sumbangan untuk
memajukan perdamaian dan kerja
sama dunia.
5. Mencanangkan gerakan politik untuk
melawan kapitalisme asing.
6. Melawan kolonialisme dan
neokolonialisme Amerika Serikat, Uni
Soviet, dan negara imperialis lainnya.
6. POKOK PEMBICARAAN KAA
Kerja sama ekonomi
Hak asasi manusia
dan hak menentukan
nasib sendiri
Perdamaian dunia dan
kerjasama
internasional
Kerja sama budaya
Masalah bangsa-
bangsa yang belum
merdeka
Deklarasi tentang
memajukan
perdamaian dunia
7. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic
Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace
and Co-operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace
and Co-operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung.
HASIL KAA
9. TUJUAN PELAKSANAAN GNB
1. Memelihara perdamaian dan
keamanan internasional.
2. Mengusahakan tercapainya pelucutan
senjata secara umum dan
menyeluruh di bawah pengawasan
internasional efektif.
3. Mengusahakan agar PBB berfungsi
secara efektif.
4. Mengusahakan terwujudnya tata
ekonomi dunia baru.
5. Mengusahakan kerjasama di segala
bidang dalam rangka mewujudkan
pembangunan ekonomi dan sosial.
11. ■ Sebagai salah satu negara penggagas KAA
yang merupakan cikal bakal digagasnya
Gerakan Non-Blok.
■ Sebagai salah satu negara pengundang pada
KTT GNB yang pertama. Hal ini karena
Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB
dan berperan besar dalam mengundang atau
mengajak negara lain untuk bergabung dalam
KTT.
■ Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB X
yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di
Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi
perintis dibukanya kembali dialog utara-selatan,
yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara
negara berkembang (selatan) dan negara maju
(utara).
PERAN SERTA INDONESIA DALAM GNB
12. IDE TERBENTUKNYA MISI GARUDA BERAWAL
DARI ADANYA KONFLIK DI TIMUR TENGAH
MISI GARUDA
03
13. DALAM SIDANG UMUM PBB, MENTERI LUAR NEGERI
KANADA, LESTER B. PERASON MENGUSULKAN
AGAR DIBENTUK PEMELIHARA PERDAMAIAN DI
TIMUR TENGAH. USUL DISETUJUI DAN DIBENTUKLAH
UNITED NATIONS EMERGENCY FORCES (UNEF).
INDONESIA TELAH MENGIRIMKAN MISI GARUDA I
SAMPAI MISI GARUDA XXVI-C2. INDONESIA MENJADI
KONTRIBUTOR TERBESAR KE-10 PASUKAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DARI 124
NEGARA.
PADA 26 JULI 1956, INDONESIA TERGABUNG
DALAM UNITED NATIONS EMERGENCY FORCES
(UNEF) DENGAN MENYUMBANG 550 MILITER
15. TENTANG ASEAN
■ KELAHIRAN ASEAN DITANDAI DENGAN TANDA TANGAN 5 NEGARA
YANG TERGABUNG MELALUI DEKLARASI BANGKOK PADA 1967.
■ PADA AWAL PEMBENTUKANNYA, ASEAN BERTUJUAN UNTUK
MENINGKATKAN KERJA SAMA EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.
■ ASEAN MENINGKATKAN BENTUK KERJA SAMANYA DI BIDANG
KEAMANAN PADA 27 NOVEMBER 18971 DI KUALA LUMPUR
■ BENTUK KERJA SAMA TERSEBUT DITANDATANGANI MELALUI
DECLARATION OF ZONE OF PEACE, FREDOM AND NEUTRALITY
(ZOPFAN)
16. DEKLARASI DJUANDA DICETUSKAN
OLEH PERDANA MENTERI DJUANDA
KARTAWIDJAJA PADA
13 DESEMBER 1957
13 Desember 1957
Djuanda: “Jangan lupa hari ini
deklarasi yaa”
05
17. MENENTUKAN LUAS LAUT TERITORIAL
INDONESIA
IDE PEMBENTUKAN ADALAH TUNTUTAN PIMPINAN DEPARTEMEN PERTAHAMAN KEAMANAN
RI TAHUN 1956 YANG MERASA HUKUM LAUT INDONESIA YANG SAAT ITU BERDASARKAN
ZEENEN MARITIEME KRINGEN ORDONANTIE (ORDONASI LAUT DAN DAERAH MARITIM)
TAHUN 1939 DARI BELANDA TIDAK MENGUNTUNGKAN INDONESIA
MELALUI DEKLARASI DJUANDA DINYATAKAN BAHWA LAUT TERITORIAL INDONESIA
BERJARAK 12 MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS DASAR YANG MENGHUBUNGKAN TITIK
TERLUAR DARI PULAU TERLUAR
SETELAH DITETAPKAN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT PBB
AKHIRNYA PADA 16 NOVEMBER 1994 HUKUM LAUT INDONESIA
TELAH DIAKUI OLEH DUNIA INTERNASIONAL DENGAN
DISETUJUI OLEH 60 NEGARA
19. PERTEMUAN TERSEBUT
TERSELENGGARA DI
JAKARTA, YANG LEBIH
DIKENAL DENGAN JIM
VIETNAM BERSEDIA UNTUK
MENGADAKAN PERTEMUAN
INFORMAL DENGAN
KELOMPOK YANG
BERSENGKETA DI
KAMBOJA.
DALAM UPAYA MENGATASI
PERSENGKETAAN KAMBOJA
PADA 1984, MENLU ASEAN
BERBICARA DENGAN MENLU RI
UNTUK BERBICARA DENGAN
VIETNAM
20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon and infographics & images by Freepik
TERIMA KASIH
Tidak ada pertanyaan, kan?