Dokumen tersebut membahas peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dalam membentuk Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan inisiator pembentukan Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta tetap mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno hingga saat ini.

1. PERAN AKTIF BANGSA
INDONESIA PADA MASA
PERANG DINGIN
SEJARAH PEMINATAN KLS XII
SEOLAH MENENGAH ATAS TERPADU KRIDA NUSANTARA
BANDUNG

2. PERANG DINGIN
Perang Dingin adalah salah satu periode dalam sejarah modern, mulai dari
1945 (setelah berakhirnya Perang Dunia 2) sampai 1991 (Runtuhnya Negara Uni
Sovyet).
Perang Dingin akan terpolarisasi dengan terbentuknya dua kekuatan/Blok
sebagai berikut :
1. Blok Barat : di pimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang menganut
Ideologi Liberalisme dan Kapitalisme.
2. Blok Timur : di pimpin oleh Uni Sovyet dan sekutunya, yang menganut
ideologi Sosialisme dan Komunisme.

3. A. INDONESIA DAN PERKEMBANGAN
GERAKAN NON BLOK
Pada masa Perang Dingin, Dunia terpolarisasi alam dua Blok, setiap Blok
berusaha mempengaruhi negara-negara untuk masuk ke Bloknya tidak terkecuali
terhadap negara-negara ke tiga juga terpengaruh oleh persaingan dalam
memperluas pengaruhnya masing-masing.
Dalam kondisi ini, ada kesadaran dari para pemimpin negara Dunia ke tiga
untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan
dengan menggagas terbentuknya Gerakan Non Blok.
Gerakan Non Blok dilatar belakangi oleh keinginan negara Dunia ke tiga
untuk memusatkan perhatiannya keda usaha-usaha pembangunan sosial dan
ekonomi setelah terlepas dari penjajahan.

4. Penggagas pembentukan Gerakan Non Blok :
1. Indonesia (Presiden Ir. Soekarno)
2. Yugoslavia (Presiden Josip Bros Tito)
3. Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser)
4. India (Perdana Mentri Pandit Jawaharlal Nehru)
5. Ghana ( Presiden Kwame Nkrumah)

5. Gerakan Non Blok terbentuk oleh lima negara setelah melalui serangkaian
pertemuan Sebagai Berikut :
1.Pertemuan di Kolombo Sri Langka, 28 April -2 Mei 1954.
Dalam pertemuan tsb, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru
menyampaikan lima Prinsp Dasar :
1. Saling menghormati kedaulatan teritorial.
2. Tidak saling melakukan agresi.
3. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
4. Setara dan saling menguntungkan.
5. Hidup berdampingan secara damai.
Ke lima Prinsip ini dijadikan dasar Gerakan Non Blok.

6. 2. Pertemuan di Bogor Indonesia, 29 Desember 1954.
Pertemuan ini membahas rencana mengundang negara-negara yang akan
hadir dalam Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung berlangsung pada 18-24 April
1955 merupakan momentum lahirnya Gerakan Non Blok.
3. Konferensi Asia Afrika di Bandung Indonesia, 18-24 April1955.
Dalam KAA, negara-negara yang hadir menyepakati Sepuluh Prinsip Dasar
yang menjadi dasar berdirinya Gerakan Non Blok yang di beri nama Dasa Sila
Bandung.

7. 4. Pertemuan di Kairo Mesir, 5-12 Juni 1961.
Pertemuan ini menghasilkan lima Kriteria keanggotaan Gerakan Non Blok :
1. Anggota GNB harus menjungjung tinggi kemerdekaan.
2. Tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan nasional.
3. Tidak boleh menjadi anggota salah satu aliansi militer dua negara
Adikuasa.
4. Kesepakatan bilateral dengan salah satu blok harus di akhiri dengan cara
hati-hati.
5. Pangkalan militer negara lain yang di ijinkan tidak boleh berhubungan
dengan konflik negara-negara Adikuasa.

8. 5. KTT I GNB, 1-6 September 1961, di Beograd Yugoslavia.
KTT ini dideklarasikan secara resmi berdirinya Gerakan Non Blok, yang
ditandatangani 25 Kepala Negara yang hadir dalam KTT tsb.

9. B. INDONESIA DAN PERKEMBANGAN
ASEAN
Ketika Perang Dingin bergulir, kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan
geoekonomi menjadi rebutan kekuatan Nrgara Adikuasa.
Dengan berbagai perkembangan situasi di kawasan Asia Tenggara pada saat itu,
Para pemimpin negara, menyadari perlunya membentuk kerja sama yang dapat
mengakhiri keadaan saling curiga serta mendorong pembangunan di kawasan Asia
Tenggara.
Negara-negara Asia Tenggara, menyadari perlunya di bentuk Organisasi Regional,
yang lebih bercorak kebersamaan dengan mengedepankan persamaan-persamaaan.
Pertemuan mulai di lakukan secara intensif oleh para menlu Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura dan Thailand, yang menghasilkan rancangan Joint declaration,
yang antara lain perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga
secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang
sudah terikat dalam pertalian sejarah dan budaya.

10. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand,Lima wakil Negara Asia
Tenggara, menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya suatu
organisasi regional yang di beri nama ASEAN (Association Of South East
AsianNation) atau Perkumpulam negara-negara Asia Tengggara. Ke Lima wakil
tersebut adalah :
1. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia.
2. Adam Malik, Menlu Indonesia.
3. Narciso Ramos, Menlu Filipina.
4. S. Rajaratman, Menlu Singapura.
5. Thanat Khoman, Menlu Thailand.

11. Tujuan berdirinya ASEAN :
1. Menciptakan pemeliharaan dan meningkatkan perdamaian keamanan,
ketahanan,serta kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah
massal.
2. Menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal,
ketenagakerjaan, pengentesn kemiskinan, dan mengarangi kesenjangan
pembangunan di kawasan Asia Tenggara.
3. Menciptakan pengautan Demokrasi, pemajuan dan perlindungan hak azasi
manusia dan lingkungan hidup serta penciptaan lingkungan yang aman dari
narkoba.

12. Dalam menjalin hubungan antara negara ASEAN, memiliki prinsip yang
termuat dalam piagam ASEAN sebagai berikut :
1. Menghormati Kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah
dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN.
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan
perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan.
3. Menolak agresi, ancaman penggunaan kekuatan, atau tindakan lainya
dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sejak berdirinya, ASEAN telah menyelenggarakan 22 kali Konferensi tingkat tinggi
yang resmi. Awalnya jadwal konferensi tidak menentu, tapi sejak KTT ke 7, 2001,
KTT ASEAN di selenggarakan setahun sekali. Mulai KTT ke 13/2007, KTT dua
tahun sekali.

13. C. INDONESIA DAN KERJASAMA NEGARA-
NEGARA KAWASAN UTARA - SELATAN
Kerjasama Utara-Selatan merujuk kepada hubungan antara negara-negara
Maju/industri (utara) dengan negara-negara berkembang (selatan) dalam bidang
Ekonomi.
Kawasan Utara atau negara Maju tergabung dalan G7, antara lain Amerika
Serikat, Kanada,Prancis, Inggris, Jerman,Italia dan Jepang. Kawasan Utara
memiliki tingkat teknologi yang tinggi tetapi sumber daya alam yang minim.
Kawasan Selatan atau negara-negara berkembang tergabung dalam G77 yang
terdiri dari 77 negara yang bergabung. Kawasan Selatan memiliki sumber daya
alam yang melimpah tetapi pengasaan teknologi yang minim.
Kesenjangan ini menimbulkan saling ketergantungan antar ke dua phak,
sehingga melahirkan kerjasama, setelah Perang Dunia II.

14. Hubungan Kerjasama antara Negara Utara dan Selatan :
1. Pertemuan di Paris, Prancis 7 April 1975.
Pertemuan yang di prakarsai Amerika Serikat dan Prancis yang
mempertemukan negara-negara produsen minyak dengan negara-negara
konsumen.
2. Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional, di Paris Prancis, 16-18
Desember 1975.
Pertemuan ini yang kemudian dikenal sebagai Kerjasama Utara-Selatan.
Kerjasama Utara-Selatan pada awalnya di ikuti 27 Negara, yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya kritis minyak yang dapat berdampak pada sektor industri
yang menggunakan minyak sebagai sumber energinya.

15. Dalam perkembangan selanjutnya kerja sama ini bukan hanya tentang
minyak saja tetapi juga meliputi Persoalan energi,bahan mentah,pembangunan,
keuangan dll, yang kesemuanya di tujukan untuk mendukung perekonomian
Global.
Tujuan di adakan Kerjasama Utara – Selatan adalah :
1. Mengharmoniskan hubungan antara antara negara-negara Indistri
(Kawasan Utara) dengan Negara-negara berkembang (Kawasan Selatan).
2. Mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perundingan
perekonomian dunia.
3. Membagi keuntungan secara adil dari diadakanya Perdagangan
Internasional.

16. Kerjasama Utara-Selatan menekankan pada perekonomian. Kawasan Utara
menanamkan modal ke kawasan Selatan dalam bentuk investasi,transfer
teknologi, bantuan moda dan mendirikan perusahaan dikawasan Selatan.
Sedangkan Kawasan Selatan yang menerima modal akan menerima keuntungan
dalam penarikan pajak dan tenaga kerja.
Kerjasama ini, dalam kenyataanya hanya menguntungkan negara-negara
utara karena negara-negaraUtara lebih mendominasi di bandingkan negara-
negara Selatan.

17. D. INDONESIA DAN MASALAH PALESTINA.
Hubungan Indonesia dengan Palestina telah terjalin sejak sebelum Indonesia
Merdeka antara lain :
1. Congres Al-Islam Indonesia, Surabaya 26 Februari -1 Maret 1938.
Congres ini di ikuti 25 organisasi Islam di Indonesia yang mengeluarkan
keputusan tentang Palestina :
a. Congres mendoakan keselamatan Rakyat Palestina.
b. Menghimbau untuk memberikan bantuan uang ke Rakyat Palestina.
c. Congres meminta kepada mandaten Comissie Volkenbond di Geneva
supaya Inggris tidak membagi Palestina menjadi Yahudi, Arab dan
Inggris.

18. 2. Palestina mendukung perjuangan Indonesia untuk merdeka di masa
pendudukan Jepang oleh ulama dan mufti Palestina Amin Al-Husaini,
beliau mendukung Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada
Indonesia.
3. Pada Presiden Ir. Soekarno, menegaskan komitmenya terhadap persoalan
Palestina, tiap Bangsa memilik hak menentukan nasibnya sendiri tanpa
campur tangan bangsa lain. Ketika Israel memproklamirkan
kemerdekaanya 14 Mei 1948, Indonesia tidak mau membuka hubungan
Diplomatik kareana Israel telah merampas tanah Palestina.
4. Pada Masa Presiden Soeharo, Indonesia menegaskan secara
tegas,konsekuen dan konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina
untuk mengembalikan seluruh wilayah Palestina yang di duduki Israel
sejak 1967.

19. 5. Pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia tetap mendukung
Kemerdekaan Palestina, hal ini sampaikan ke presiden Palestina Yasser
Arafat.
6. Pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia tetap
mendukungKemerdekaan Palestina, hal ini bisa di lihat dari dukungan
Indonesia terhadap terpilihnya Presiden Palestian Mahmud Abbas yang
menggantikan Yasser Arafat.
7. Pada Masa Presiden Ir. Joko Widodo, Indonesia tetap mendukung
Kemerdekaan Palestina.
Permasalahan konflik Palestina dan Israel merpakan permasalahan yang komplik
sehingga sampai sekarang cita-cita pangsa Palestina merdeka belum terwujud.