Globalisasi meningkatkan keterkaitan antar negara melalui perdagangan, investasi, dan budaya. Dokumen ini membahas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, termasuk alasan dan manfaat perdagangan internasional, serta instrumen kebijakan seperti tarif dan kuota untuk melindungi ekonomi domestik atau mencapai tujuan lain.
1. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sesi 10
FAKULTAS EKONOMI
Universitas Esa Unggul, Jakarta
2019
2. GLOBALISASI
Globalisasi adalah kondisi dimana terjadi peningkatan
keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar
manusia diseluruh dunia (melalui perdagangan ,
investasi , perjalanan, budaya populer dan bentuk-
bentuk interaksi yang lain) sehingga menembus batas-
batas antarnegara (borderless world)
3. Tanda-Tanda GLOBALISASI
Meningkatnya perdagangan GLOBAL
• Meningkatnya aliran modal internasional,
diantaranya investasi langsung luar
negeri.
• Meningkatnya aliran data lintas batas,
seperti penggunaan internet, satelit
komunikasi dan telepon.
• Meningkatnya pertukaran budaya (cultural
exchange) internasional, misalnya melalui
ekspor film-film Hollywood and Bollywood.
.
4. Kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau
kebijakan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun
tidak langsung memengaruhi komposisi, arah serta bentuk
perdagangan dan pembayaran internasional.
Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif , quota, tetapi juga
merupakan kebijakan pemerintah di dalam negeri yang secara
tidak langsung mempengaruhi perdagangan serta pembayaran
internasional, seperti kebijakan moneter dan fiskal
4
KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
8. Manfaat perdagangan internasional
Memperoleh barang yang tidak dapat
diproduksi di negeri sendiri
Memperoleh keuntungan dari
spesialisasi
Memperluas pasar dan menambah
keuntungan
Transfer teknologi modern
9. Komponen yang terlibat
Lebih dari satu negara
Pemerintah
Swasta
Organisasi Perdagangan Internasional
(World Trade Organization, disingkat WTO) adalah sebuah organisasi
internasional (Pusat: di Jenewa, Swiss) yang menaungi upaya untuk
meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan
dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan
konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu
anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui
mekanisme yang mengikat secara hukum.
10. PRINSIP SISTEM PERDAGANGAN MENURUT WTO
1. TIDAK DISKRIMINASI
2. ADA TIMBAL BALIK
3. PERTUKARAN KOMITMEN YANG MENGIKAT
4. TRANSPARAN
10
11. 11
Tujuan Kebijakan Perdagangan
Internasional
Mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah
perdagangan internasional negara tersebut.
Untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional,
industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta
menjaga stabilitas ekonomi nasional.
12. • Instrumen Kebijakan Ekonomi dan
perdagangan Internasional meliputi :
Kebijakan perdagangan internasional >
tindakan pemerintah terhadap rekening yang
sedang berjalan , khususnya tentang ekspor
dan impor
Kebijakan pembayaran internasional>
tindakan kebijakan pemerintah terhadap
rekening modal misalnya pengawasan
terhadap lalu lintas devisa
12
13. Alasan dilakukannya Pembatasan
Perdagangan
1) Dengan mengurangi atau membatasi impor, devisa
dihemat (keeping money at home); barang dan uang
dinikmati di negara sendiri
2) Melindungi pasar sendiri, hanya bagi produsen
domestik; bisa berakibat pemanfaatan sumberdaya
domestik tidak efisien
3) Dengan menyamakan harga domestik dengan
harga impor (scientific tariff), memungkinkan
produsen domestik bersaing dgn luar negeri; tetapi
akan mengeliminasi persaingan internasional
4) Menciptakan kesempatan kerja pd industri
domestik
5) Mengurangi defisit neraca perdagangan (balance of
payment/BOP)
14. Ada beberapa tujuan penting dari proteksi:
a) Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran.
b) Mendorong perkembangan industri baru (infant
industry)
c) Mendiversifikasikan perekonomian
d) Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu
e) Memperbaiki neraca pembayaran
f) Menghindari dumping
g) Menambah pendapatan pemerintah
Salah satu kebijakan yang sering dilaksanakan adalah
pembatasan perdagangan melalui kebijakan
Tarif dan Kebijakan Quota
15. Kebijakan Tarif
Kebijakan Tarif adalah suatu kebijakan perdagangan
internasional dengan sumber dari pendapatan negara dan juga
dapat melindungi industri dalam negeri.
Klasifikasi Tarif
a. Berdasarkan Wilayah
· Bea Impor
· Bea Ekspor
· Bea Transito adalah biaya barang yang ditransit sebelum
diekpor.
15
16. b. Berdasarkan Jenis
· Advalorem adalah biaya yang dikenakan berdasarkan
persentase terhadap nilai barang tertentu baik ekspor/impor.
· Specific adalah biaya yang dikenakan berdasarkan persentase
tertentu terhadap ukuran barang baik ekspor/impor..
16
17. Alasan Penetapan tarif impor:
· Melindungi industri baru
· Memperluasan basis industri
· Meningkatkan kesempatan kerja
· Mencegah larinya uang ke luar negeri
· Mempertahankan tingkat upah
17
18. .Kebijakan Quota
Kebijakan Quota adalah suatu keputusan kebijakan yang
diambil Pemerintah dalam menentukan pembatasan
jumlah pisik barang yang masuk atau keluar suatu negara.
Jenis Quota Inpor
1. Absolute (Unilateral) adalah Kebijakan Quota yang
ditentukan oleh suatu negara tanpa persetujuan negara
lain
2. Negotiated (Bilateral) adalah Kebijakan Quota yang
ditentukan berdasarkan perjanjian dua negara atau lebih.
3. Tarif Quota adalah gabungan antara tarif dan Quota.
18
19. Pembatasan Impor Akan menyebabkan:
· Berkurangnya barang impor dipasar dalam negeri
· Meningkatnya harga barang impor dipasar dalam
negeri
· Harga barang impor di dalam negeri lebih tinggi
dari pasar dunia
Pembatasan Ekspor Ditujukan Untuk:
· mencegah barang yang penting jatuh atau dikuasai
oleh pihak asing
· menjamin tersedianya barang di dalam negeri
dalam proporsi yang cukup
· Pengawasan produksi dan pengendalian harga
guna mencapai stabilitas harga
19