Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, manfaat, serta metode pengumpulan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Juga dibahas tinjauan umum instansi terkait struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bagian.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan Praktek melakukan kerja
yang dilaksanakan dan wajib diikuti oleh penulis pada dunia kerja terkait dan
untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma Tiga (D3) Manajemen
Informatika pada Perguruan Tinggi DCC Lampung dan sebagai salah satu syarat
kelulusan, maka penulis harus melaksanakan Praktek Kerja Lapangan serta
membuat laporan tentang Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan pada
instansi-instansi pemerintah atau swasta.
Alasan penulis mengambil Praktek Kerja Lapangan di Direktorat Jendral Pajak
(DJP) Bengkulu dan Lampung yaitu untuk menambah wawasan terkait dengan
dunia kerja dan ingin mengetahui secara langsung kegiatan di Direktorat Jendral
Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

2. 2
1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan
Adapun tujuan Praktek Kerja Lapangan pada kantor Direktorat Jendral Pajak
(DJP) Bengkulu dan Lampung antara lain :
1. Membekali penulis dengan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia
kerja sebagai persiapan guna menyesuaikan diri dengan dunia kerja nyata
dan masyarakat.
2. Mendidik penulis untuk bekerja sama secara tim pada sebuah instansi.
3. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab penulis dalam menjalankan
tugas.
1.3 Waktu Dan Tempat PKL
Penulis melaksanakan PKL pada tanggal 12 Maret – 11 Mei 2018 dikantor
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung yang beralamatkan di Jl.
Pangeran Emir M Noer No.5A, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar
Lampung .
1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan
Adapun manfaat Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Direktorat Jendral Pajak
(DJP) Bengkulu dan Lampung antara lain :
1. Dengan Praktek Kerja Lapangan penulis dapat mengenal langsung
lingkungan kerja di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung.

3. 3
2. Menambah pengetahuan kerja secara praktek bagi penulis yang
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
3. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
perpajakan khususnya di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung.
1.5 Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan penulisan laporan ini
penulisan menggunakan metode pengumpulan data :
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan
wawancara secara langsung kepada nara sumber.
2. Observasi
Penulis memperoleh data dengan mengamati kegiatan yang ada pada
kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
3. Studi Kepustakaan
Data yang diperoleh penulis dengan membaca buku atau catatan yang ada
hubungannya dengan penyusunan laporan ini.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN

4. 4
Dalam bab ini dibahas secara umum tentang tentang latar belakang PKL, tujuan,
waktu dan tempat PKL, manfaat, metode pengumpulan data serta sistematika
penulisan laporan.
BAB II TINJAUAN UMUM INSTANSI
Berisi umum Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung yang
berisi sejarah, tugas, fungsi fasilitas yang ada pada Kantor Direktorat Jendral
Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
BAB III PEMBAHSAN
Bab ini berisi kegiatan penulisan, alur sistem, kendala yang dihadapi serta solusi
Untuk menyelesaikan kendala saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada
Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis berikan setelah setelah
melakukan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Bengkulu dan Lampung.
DAFTAR FUSTAKA
LAMPIRAN

5. 5
BAB II
TINJUAN UMUM INSTANSI
2.1 Sejarah Singkat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJB) Bengkulu dan
Lampung
Kanwil direktorat jenderal pajak Bengkulu dan Lampung adalah salah satu
vertical direktorat jenderal pajak departemen keuangan RI, wilayah kerja Kanwil
DJB Bengkulu dan Lampung merupakan hasil reorganisasi pada tahun 2005.
awalnya wilayah Bengkulu, dan Lampung masih merupakan bagian dari kanwil
III Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumbagsel. Dengan adanya keputusan menteri
keuangan RI No. 437/KMK.01/2001 tanggal 13 oktober 2004 tentang perubahan
lampiran I, II, III, IV dan keputusan V, keputusan Menkeu RI No.
433/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kanwil direktorat jenderal
pajak, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor
pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan kantor penyuluhan dan pengamatan
potensi perpajakan.
Sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan RI No. 519/
KMK. 01/UP.11/2003 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005. pada saat itu
kantornya masih berkedudukan di palembang. Tanggal 5 September 2005 keluar

6. 6
keputusan menteri keuangan RI No. 426/KMK.01/UP.11/2005 tentang mutasi
para pejabat eselon II di lingkungan departemen keuangan. Pelantikan
dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005. berdasarkan hal tersebut maka
sejak tanggal 26 September 2005 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak bengkulu dan
lampung hingga sekarang ini.
2.2 Lokasi Instansi
Wilayah Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung meliputi
2 Provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung yang membawahi 9
KPP dan 11 KP2KP.
a. Di Wilayah Bengkulu yaitu :
1. KPP Pratama Bengkulu
Membawahi KP2KP Manna dan KP2KP Bintuhan
2. KPP Pratama Curup
Membawahi KP2KP Kepahiang dan KP2KP Muko – Muko
3. KPP Pratama Argamakmur
b. Di Wilayah Lampung yaitu :
1. KPP Pratama Tanjung Karang
2. KPP Pratama Kedaton
3. KPP Pratama Teluk Betung
4. KPP Pratama Natar
Membawahi KP2KP Kalianda dan KP2KP Pringsewu
5. KPP Pratama Metro

7. 7
Membawahi KP2KP Sukadana dan KP2KP Bandar Jaya
6. KP2KP Pratama Kota Bumi
Menbawahi KP2KP Menggala, KP2KP Liwa dan KP2KP Baradatu
Sistem manajemen pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung terdiri dari :
a. Kepala Kantor Wilayah
Kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan tekhnis,
pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran, kebijakan serta pelaksanaan
tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.
Kepala kantor wilayah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala bagian umum
2. Kepala bidang dukungan tekhnis dan konsultasi
3. Kepala bidang kerja sama ekstensifikasi dan penilaian
4. Kepala bidang pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak
5. Kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubngan masyarakat
6. Kepala bidang pengurangan keberatan dan banding
b. Kepala Bagian Umum
Kepala bagian umum mempunyai tugas menjamin pelaksanaan urusan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha serta bantuan hokum
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor wilayah
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. 8
Kepala bagian umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kepala sub bagian kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasi
penyelenggara urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan
kepegawaian yang berlaku agar pelayanan administrasi kepegawaian di
lingkungan kanwil berjalan lancer, berdaya guna dan berhasil guna
membawahi :
• Koordinator pelaksana mutasi kepegawaian, mempunyai tugas
menyiapkan urusan mutasi kepegawaian di lingkungan kanwil
Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Koordinator pelaksana tata usaha kepegawaian, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tata usaha kepegawaian kanwil sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas mengkoordinasi
pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran kanwil Direktorat Jendral
Pajak (DJP) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
Kepala sub bagian keuangan membawahi
• Koordinator pelaksana keuangan I, mempunyai tugas menyusun
rencana anggaran, akuntansi dan verifikasi sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku

9. 9
• Koordinator pelaksana keuangan II, mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan urusan pembayaran gaji dan pembendaharaan
Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga
Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas
mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pembangunan dengan cara
menyiapkan dan mengajukan surat permintaan pembayaran, penerima,
menyiapkan mengeluarkan uang dan mengajukan SPP/UYHD serta
membuat KLPP berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga membawahi
• Koordinator pelaksanaan urusan dalam, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana,
kesejahteraan serta kebutuhan rumah tangga kantor wilayah
• Koordinator pelaksanaan perlengkapan, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pengadaan, pendistribusian, dan
penghapusan perlengkapan kantor.
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
Kepala sub bagian bantuan hukum dan pelaporan mempunyai tugas
mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan laporan,
penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan laporan

10. 10
akuntabilitas serta pemberian bantuan hukum di lingkungan kantor
wilayah.
Kepala sub bagian bantuan hukum dan pelaporan membawahi
• Koordinator pelaksana tata usaha dan laporan, mempunyai tugas
melaksanakan urusan kegiatan tata usaha dan penyusunan laporan
kanwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Koordinator pelaksana tata usaha dan bantuan hukum, mempunyai
tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan
laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan laporan
akuntabilitas serta pemberian bantuan hukum di lingkungan kantor
wilayah.
c. Kepala Bidang Dukungan Tekhnis dan Konsultasi
Kepala bidang dukungan tekhnis dan konsultasi mempunyai tugas,
mengarahkan pelaksanaan pemberian dukungan teknis computer,
bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan,
pengumpulan, pencairan dan pengolahan data serta penyajian informasi
perpajakan
Kepala bidang dukungan tekhnis dan konsultasi dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala seksi dukungan teknis computer
2. kepala seksi bimbingan dan konsultasi
3. Kepala seksi dan potensi

11. 11
d. Kepala Bidang Kerja Sama, Ekstensifikasi dan Penilaian
Kepala bidang kerja sama, ekstensifikasi dan penilaian mempunyai tugas,
mengarahkan penyiapan dan urusan kerja sama perpajakan, dan penilaian
serta bimbingan dan pemantauan pengenaan berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
Kepala bidang kerja sama, ekstensifikasi dan penilaian dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala seksi bimbingan kerja sama perpajakan
2. Kepala seksi bimbingan pendataan dan penilaian
3. Kepala seksi bimbingan ekstensifikasi
4. Kepala seksi bimbingan pengenaan
e. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
Kepala bidang pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak mempunyai
tugas mengelola bimbingan tekhnis pemeriksaan dan penagihan pajak,
pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil
pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer
review, bantuan penagihan serta pelaksanaan administrasi penyidikan
termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.
Kepala bidang pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. kepala seksi bimbingan pemeriksaan, mempunyai tugas
mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan tekhnis administrasi dan

12. 12
pemantauan pelaksanaan kebijakan tekhnis pemeriksaan dan penyidikan
pajak
2. kepala seksi administrasi penyidikan, mempunyai tugas
mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi dan pemantauan
hasil pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak sesuai peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
3. kepala seksi bimbingan, mempuyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan
bimbingan tekhnis administrasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan
tekhnis penagihan pajak serta pelaksanaan administrasi penagihan pajak
sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
f. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat
mempunyai tugas, mengarahkan pelaksanaan bimbingan dan pemantauan
penyuluhan dan pelayanan perpajakan, pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat, serta pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang
menjadi tanggung jawab kantor wilayah.
Kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala seksi bimbingan pelayanan
2. Kepala seksi bimbingan penyuluhan
3. Kepala seksi bimbingan masyarakat

13. 13
g. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding
Kepala bidang pengurangan, keberatan dan banding mempunyai tugas
mengarahkan pelaksanaan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan,
pembetulan ketetapan pajak, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar, pengurangan pajak bumi dan bangunan dan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengurangan sanksi administrasi,
proses banding, proses gugatan, dan peninjauan kembali.
Kepala bidang pengurangan, keberatan dan banding dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh :
1. Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding I
2. Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding II
3. Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding III
4. Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding IV
2.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung dapat dilihat pada lembar atau daftar lampiran.
2.5 Kegiatan (Selama Melaksanakan PKL)
a. Bagian Keuangan
• Mencatat buku pembantu kas tunai
• Mengarsipkan berkas 2018

14. 14
• Mengarsipkan realisasi anggaran belanja modal 2018
• Mendisposisikan surat
• Mengefax surat
• Mengarsipkan surat masuk intern 2018
• Mengarsipkan SKPP TKPKN 2018
• Mengirim data melalui fax
• Mengfoto copy file
• Mengantarkan surat
• Mengeset Surat Perjalanan Dinas (SPD)
b. Bagian Kepegawaian
• Menyimpan berkas pegawai
• Mengantar surat kesemua KPP
• Mengirim / mengeposkan surat
• Mencatat buku agenda surat masuk / keluar
• Mengefax surat kesemua KPP
• Mengfoto copy file
c. Bagian Rumah Tangga
• Mengantar surat
• Mengfoto copy file
• Mengarsipkan data

15. 15
• Mencari data – data jasa 2018
• Memeriksa laptop yang rusak
• Membereskan otner – otner 2018
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Kegiatan PKL
Kegiatan penulisan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan pada kantor
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung adalah sebagai berikut :
1. Menginput data Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Membuat surat
3.2 Alur sistem wajib pajak
Subjek Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus
mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Kemudian Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pajak, dan
membayar pajak tersebut ke BANK dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP). SSP lembar ke-3 beserta Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian dilaporkan
ke KPP. Kemudian atas uang pajak tersebut masuk ke Rekening pemerintah.

16. 16
Dengan persetujuan DPR, uang pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan
pembangunan dan membiayai kegiatan pemerintah.
3.3 Kendala selama PKL
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini penulis menghadapi
permasalahan pada Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung. Antara lain permasalahan yang dihadapi penulis adalah sebagai
berikut :
1. Penulis merasa ragu-ragu saat menginput data SPT Pajak karena harus
membuka from yang ada pada komputer yang berisi file-file penting.
2. Dalam membuat surat penulis merasa ragu-ragu dan takut apabila melakukan
kesalahan.
3.4 Solusi Permasalahan Dikantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu
dan Lampung
Solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh penulis adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menghadapi kesulitan pengurusan wajib pajak penulis banyak belajar
pada pembimbing yang ada pada kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Bengkulu dan Lampung.
2. Untuk mengatasi rasa ragu-ragu saat membuka komputer, maka penulis
membiasakan mengambil pekerjaan yang harus dilakukan dengan komputer.

17. 17
Sehingga terbiasa dengan komputer yang ada pada Direktorat Jendral Pajak
(DJP) Bengkulu dan Lampung.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Dari uraian – uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan
yang dapat diambil oleh penulisis dalam laporan ahir ini adalah sebagai berikut :
Penyuluhan pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam penyebarluasan
informasi perpajakan. Sehingga wajip pajak benar – benar dapat memahami
makna pajak dan fungsinya bagi kesehjahteraan bangsa, merasa tertarik sehinga
wajip pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Adapun prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan pajak di kanwil
DPJ Bengkulu dan Lampung antara lain :
1. fungsi yang terkait
a. kepala seksi bimbingan penyuluhan

18. 18
• Menyusun konsep rencana bimbingan dan bantuan penyuluhan
kepada wajib pajak sebagai dasar penyusunan rencana kerja kantor
wilayah.
• Menyelenggarakan bimbingan dan bantuan penyuluhan kepada
kantor pelayanan pajak dalam rangka sosialisasi peraturan
perpajakan kepada wajib pajak.
• Menyusun konsep rencana kegiatan pemeliharaan dan
pemutakhiran website dan pemutakhiran informasi perpajakan
sebagai dasar penyusunan rencana kerja kantor wilayah
• Melaksanakan kegiatan pemutakhiran website dan informasi
perpajakan
• Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LPH)
dari instansi pengawasan fungsional
• Menyusun konsep rencana strategis, rencana kerja tahunan,
penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP) bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan
masyarakat sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana
strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja dan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kantor wilayah.
• Mengusulkan konsep pengembangan atau penyempurnaan standard
operating prosedur (SOP) di seksi bimbingan penyuluhan yang
berorientasi pada system penjaminan mutu

19. 19
• Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas
dan profesionalisme di seksi bimbingan penyuluhan
• Menyusun laporan kegiatan seksi bimbingan penyuluhan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
b. Bahan yang digunakan
• Surat – surat masuk yang telah didisposisi oleh kepala bidang
penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat
• Rencana kerja bimbingan dan bantuan penyuluhan kepada wajib
pajak
• Materi penyuluhan pajak
• Media informasi
c. Alat yang digunakan
• Undang – undang tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan
• Undang – undang tentang pajak penghasilan
• Undang – undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah
• Undang – undang tentang pajak bumi dan bangunan
• Undang – undang tentang bea materai

20. 20
• Undang – undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa
• Peraturan pemerintah dan keputusan presiden tentang pelaksanaan
peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan
• Keputusan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja
departemen keuangan
• Surat keputusan dan surat edaran direktur jenderal pajak dan kepala
kantor wilayah mengenai petunjuk pelaksanaan dibidang
perpajakan
• Surat edaran / intruksi / nota dinas kepala kantor wilayah
• System Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)
• Pedoman kerja seksi bimbingan penyuluhan
• Jaringan internet
• Program pembuatan website
d. Pelaksanaan penyuluhan pajak pada wajib pajak di kanwil DJP
bengkulu dan lampung
4.2 Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang akan penulis berikan adalah :
1. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi bimbingan penyuluhan dan
fungsi – fungsi serta peraturan perundang – udangan terkait dan
perkembangan tekhnologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

21. 21
2. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi bimbingan penyuluhan dan
fungsi – fungsi terkait lainya diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada wajib pajak akan pentingnya penyuluhan yang diberikan, dan dapat
menarik minat wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuanya tentang
perpajakan.
DAFTAR PUSTAKA
Team penyusun 2018. Buku Panduan Praktek Kerja Lapang, DCC Lampung
Bandar Lampung, 29 halaman
Team penyusun, 2006. Buku Analisa Perancang System Informasi, DCC
Lampung, Bandar Lampung. 16 halaman
Team penyusun, Arsip Sejarah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan
Lampung,