Laporan Praktik Kerja Lapangan

41,802 views

Published on

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Published in: Education
  • Be the first to comment

Laporan Praktik Kerja Lapangan

  1. 1. LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARATDiajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MenyelesaikanPraktik Kerja Lapangan Pada Program Studi DIV AkuntansiJurusan AkuntansiPoliteknik Negeri PontianakDisusun Oleh:YUDI PRATAMANIM. 4200914034PROGRAM STUDI DIV AKUNTANSIPOLITEKNIK NEGERI PONTIANAK2013
  2. 2. LEMBAR PERSETUJUANLAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGANPADABADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARATDisusun Oleh:YUDI PRATAMANIM. 4200914034Program Studi DIV AkuntansiTelah Diselesaikan Pada Tanggal 06 Mei 2013dan Telah Mendapat Persetujuan Sebagaimana Berikut :Menyetujui, Menyetujui,Pembimbing PKL Pembimbing LapanganArianto, SE, MM Winata Tarden, SENIP. 19711011200112001 NIP. 198412232010012010Mengetahui,Ketua Jurusan AkuntansiArianto, SE, MMNIP. 197110112001121001
  3. 3. PRAKATAPuji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yangtelah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapatmenyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menyusun laporan PKL initepat pada waktunya. Laporan PKL ini adalah hasil dari praktik kerja lapangan diBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dimulai dari tanggal06 Maret 2013 s/d 06 Mei 2013.Pada dasarnya, tujuan dibuatnya laporan PKL ini adalah sebagai salah satusyarat kelulusan yang harus dipenuhi penulis serta sebagai pertanggungjawabankegiatan PKL yang penulis jalani selama 2 (dua) bulan belakangan ini.Laporan PKL ini berguna bagi penulis dalam mendeskripsikan proseskerja selama melaksanakan PKL dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yangdidapat penulis selama perkuliahan. Laporan PKL ini juga berguna bagi DosenPembimbing PKL untuk mengetahui kegiatan mahasiswanya selama pelaksanaanPKL, serta sebagai salah satu pertimbangan pembimbing dalam memberikan nilai.Dalam pelaksanaan PKL, penulis banyak mendapatkan pelajaran,pengalaman, bimbingan, dan pengarahan dari semua pihak yang membantu dalamsetiap kesulitan yang penulis hadapi ketika melakukan tugas PKL, sehinggapenulis memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya.Pontianak, Mei 2013Penulis
  4. 4. SANWACANADalam penyusunan laporan PKL ini, penulis menyadari masih banyakkesulitan dan hambatan yang penulis temui. Namun dengan usaha yang optimalserta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka laporan PKL ini dapatterselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkankepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sebelum, pada saat, dan sesudahkegiatan PKL ini antara lain:1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepadapenulis sehingga laporan PKL ini dapat terselesaikan.2. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Mahyus S.Pd., SE., MM.3. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dan juga selakuPembimbing Praktik Kerja Lapangan, Arianto, SE., MM.4. Ketua Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik NegeriPontianak, Tashadi Tarmizi, SE., M.Si., Ak.5. Pembimbing Lapangan dan Tim Penilai, Winata Tarden, SE.6. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Kalimantan Barat.7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsungdalam penyusunan laporan PKL ini.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini, masih banyakkekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hatipenulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semuapihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini, serta pembuatan laporan-laporan lain selanjutnya.Akhir kata, semoga laporan PKL ini dapat bermafaat, bagi penulis, pihaklain yang membacanya, dan bagi kalangan akademisi sebagai bahan referensi.AminPontianak, Mei 2013Penulis
  5. 5. DAFTAR ISILembar Persetujuan ................................................................................................................. iPrakata ..................................................................................................................................... iiSanwacana................................................................................................................................ iiiDaftar Isi .................................................................................................................................. ivDaftar Lampiran....................................................................................................................... vDaftar Tabel ............................................................................................................................. viBAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 11.1 Dasar Praktik Kerja Lapangan........................................................ 11.2 Latar Belakang Pemilihan Tempat PKL......................................... 21.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan...................................................... 21.4 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan ................................................. 31.5 Tujuan Penulisan Laporan PKL...................................................... 4BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT..................................................... 52.1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat........................................... 52.2 Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar......................... 62.3 Visi dan Misi................................................................................... 62.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi............................... 7BAB III AKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN....................................... 363.1 Tempat Penugasan.......................................................................... 363.2 Aktivitas Peserta ............................................................................. 363.3 Uraian Tugas Berdasarkan Proses Pengerjaan................................ 363.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Cara Penyelesaiannya .............. 39BAB IV PENUTUP................................................................................................. 404.1 Kesimpulan..................................................................................... 404.2 Saran ............................................................................................... 40
  6. 6. DAFTAR LAMPIRANNo. Uraian1. Surat Permohonan PKL2. Surat Penerimaan PKL dari BKD Prov. Kalbar3. Foto Peserta saat PKL dan bersama Staf BKD Prov. Kalbar4. Daftar Penilaian PKL5. Laporan Harian PKL6. Daftar Hadir Peserta PKL7. Surat Perintah Pembayaran (SPP)8. Surat Perintah Membayar (SPM)9. Kartu Kendali Kegiatan10. Realisasi Penggunaan Anggaran11. Buku Kas Umum Daerah (Maret)12. Buku Kas Umum Daerah (April)13. Buku Bank14. Buku Panjar15. Buku Pajak16. SPJ Fungsional17. Rekapitulasi Surat Masuk Bidang B18. Surat Setoran Pajak (SSP)
  7. 7. DAFTAR TABELNo. Uraian Hal1. Tabel 2.1Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat BerdasarkanTingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin................................................ 272. Tabel 2.2Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat BerdasarkanPangkat/Golongan dan Jenis Kelamin ................................................. 283. Tabel 2.3Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat BerdasarkanJabatan Fungsional............................................................................... 294. Struktur Organinasi BKD Provinsi Kalimantan Barat ......................... 305. Data Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Barat................................... 31
  8. 8. BAB IPENDAHULUAN1.1 Dasar Pelaksanaan Pratik Kerja LapanganDalam memasuki dunia kerja, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulusberbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar.Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (knowledge),keterampilan (skill) dan sikap (attitude). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut,tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu,mahasiswa perlu melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).Praktik Kerja Lapangan adalah suatu proses belajar mengajar pada unitkerja nyata, sehingga mahasiswa mendapat gambaran dan pengalaman kerjasecara langsung dan menyeluruh sekaligus memberikan kesempatan kepadamahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selamakegiatan perkuliahan. PKL wajib dilakukan mahasiswa Progtam Studi DiplomaIII & IV Politeknik Negeri Pontianak sebelum penulisan Tugas Akhir.Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pembimbing wajibmembimbing dan memantau aktivitas praktik kerja lapangan mahasiswa sepertimelakukan kunjungan ke tempat PKL mahasiswa bimbingannya, dan memberisaran atau masukan jika mahasiswa berhadapan dengan masalah ditempat PKL.Mahasiswa wajib memenuhi segala ketentuan yang diberlakukan JurusanAkuntansi dan tempat praktik yang digunakan sebagai praktik kerja lapangan.Diantaranya adalah, mahasiswa diharuskan mengisi laporan harian dan daftarhadir selama pelaksanaan PKL. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan menyusunlaporan praktik kerja lapangan sebagai dasar penilaian bagi pembimbing PKL.Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebihmengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerjayang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerjatersebut. Mahasiswa juga dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan olehinstansi di bidang yang mahasiswa pilih.
  9. 9. 1.2 Latar Belakang Pemilihan Tempat Praktik Kerja LapanganPoliteknik Negeri Pontianak khususnya Jurusan Akuntansi mewajibkankepada seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan PKL di akhir semester.Pelaksanaa PKL tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikanpendidikan Diploma IV Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi SektorPublikdi Politeknik Negeri Pontianak.Kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri agar dapatmempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yangprofesional dalam melaksanakan pekerjaannya, serta mahasiswa juga dapatmenjadikan kegiatan PKL ini sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa banyakpengetahuan yang dimiliki selama masa perkuliahan dan untuk kemudianmenerapkan dalam aktifitas PKL.Adapun tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa ataupun berdasarkanrekomendasi yang diberikan jurusan melalui pelamaran ke tempat praktekdan/atau ditetapkan oleh jurusan.Penulis memilih tempat PKL pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat karena penulis ingin mengetahui apa tugas pokok dan fungsi, ,cara kerja dan fungsi pelayanan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan padaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana informasiinformasi yang diketahui penulis dapat menjadi pelajaran yang berharga dan dapatmenambah pengalaman penulis.1.3 Tujuan Praktik Kerja LapanganAdapun tujuan dari PKL ini adalah:1. Memberikan masukan dan umpan balik guna perbaikan danpengembangan pendidikan.2. Untuk membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus denganpraktik kerja lapangan.3. Untuk menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama mengikutiperkuliahan.4. Mengembangkan sikap professional yang diperlukan untuk memasukidunia kerja sesuai dengan bidang masing-masing.
  10. 10. 5. Mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salahsatu penerapan disiplin.6. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang tidakdidapat secara langsung dalam perkuliahan.7. Untuk mengetahui sistem kerja yang ada didalam instansi pemerintah.1.4 Kegunaan Praktik Kerja LapanganAdapun kegunaan PKL yang dilaksanakan mahasiswa/i diantaranyaadalah:1. Bagi Mahasiswaa. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi DIVAkuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Pontianak.b. Menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang didapat selamaperkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ditemui dilapanganc. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diribaik secara teoritis maupun praktis.d. Untuk membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaanyang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas-tugasyang diberikan oleh instansi maupun kesiapan dalam membinahubungan kerja di lingkungan instansi.e. Mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki sikap terutama caraberkomunikasi, penampilan, etika, maupun sopan santunsebagaimana yang terdapat dalam suasana kerja yang sebenarnya.2. Bagi Jurusana. Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikankhususnya akademik dengan instansi.b. Mendapat umpan balik dari pelaksanaan PKL untuk kedepannyamenyempurnakan kurikulum yang ada sesuai kebutuhanstakeholders dan tuntutan pengembangan IPTEK.c. Dapat mempromosikan keberadaan Program Studi DIV AkuntansiSektor Publik Politeknik Negeri Pontianak di tengah-tengah duniakerja khususnya di instansi pemerintah sehingga dapat
  11. 11. mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja akuntansiyang profesional dan kompeten di bidang keuangan daerah.3. Bagi Instansia. Dapat menigkatkan kerjasama antara Akademik denganInstansi/Lembaga.b. Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hariselama PKL.1.5 Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja LapanganLaporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah hasil penulisanmahasiswa setelah menyelesaikan PKL selama 2 (dua) bulan berdasarkan datayang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.Adapun tujuan penulisan laporan PKL ini antara lain:1. Sebagai pertanggungjawaban peserta PKL yang telah melaksanakankegiatan PKL berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan.2. Sebagai bukti bahwa peserta PKL telah melakukan PKL dengan baik.3. Mendorong mahasiswa agar mampu mengemukakan dan menuangkanpikiran serta pendapat dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dandengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.4. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam penulisan yang bersifatobjektif dan ilmiah.
  12. 12. BAB IIGAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT2.1 Pemerintah Provinsi Kalimantan BaratProvinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah Kalimantan Barat sebagai daerahotonom Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukotanya di Pontianak. ProvinsiKalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan di antara garis 2°08LU dan 3°05 LS dan diantara 108°0 BT dan 114°10 BT. Provinsi KalimantanBarat membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 Km dansekitar 850 Km dari barat ke timur, dengan mencakup daerah seluas 146.807,00km2dan menjadi provinsi terluas keempat setelah Irian, Kalimantan Timur, danKalimantan Tengah. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka daerahKalimantan Barat tepat dilalui oleh Garis Khatulistiwa (garis lintang) tepatnya diatas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula maka Kalimantan Baratmerupakan salah satu daerah tropik dengan suhu udara dan tingkat kelembabanyang tinggi.Paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari polasentralisasi menjadi pola desentralisasi membawa implikasi yang mendasarterhadap keberadaan, tugas, fungsi, dan tanggungjawab lembaga serta aparaturpemerintah di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yangdidasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai konsekuensinya adalahdiperlukan aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, memilikikompetensi, bersih, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan.Dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Perangkat Daerah provinsi terdiri atassekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barattelah membentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:1. Sekretariat Daerah terdiri dari:2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
  13. 13. 3. Dinas-Dinas Daerah4. Lembaga-Lembaga Teknis Daerah2.2 Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan BaratBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembagateknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernuruntuk merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, ditetapkanpembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan BaratNomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah ProvinsiKalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Kalimantan Barat.2.3 Visi dan MisiVisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah“Menjadi Pengelola Kepegawaian Yang Handal Untuk MewujudkanPegawai Negeri Sipil Profesional Dan Bermoral”Dengan mengacu pada visi diatas, Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat juga mempunyai misi sebagai berikut:1. Menghasilkan rumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yangberkualitas dan implementatif.2. Memantapkan pengelolaan bidang kepegawaian secara terpadu dabsinergis.Penjabaran visi dan misi dari Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat diantaranya adalah:1. Pengelola kepegawaian yang handal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang dapat dipercaya, memahami, menguasai, dan mengimplementasikanserta memiliki konsistensi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsiBadan Kepegawaian Daerah dalam memberikan pelayanan prima.2. PNS yang professional merupakan PNS yang memiliki keahlian,keterampilan dan pengetahuan di bidang tugasnya serta mampumengaktualisasikan diri.
  14. 14. 3. PNS yang bermoral yakni PNS yang menjunjung dan menempatkan nilai-nilai, norma dan etika dalam perilaku sehari-hari.4. Kebijakan teknis kepegawaian merupakan pedoman yang dijadikan acuanuntuk mengelola kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undanganbidang kepegawaian.5. Kebijakan teknis kepegawaian yang berkualitas dan implementatif adalahkebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan dapat di implementasikan serta mengakomodir seluruhkepentingan terkait bidang kepegawaian.Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Kalimantan Barat menggunakan 7 (tujuh) tujuan yang terdiri dari:1. Memenuhi ketersediaan PNS sesuai dengan komposisi PNS berdasarkanformasi dan kompetensi yang dibutuhkan.2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan PNS dengan mangacupada pola karier yang terarah dan transparan.3. Memantapkan komitmen dan semangat kebersamaan dalam pengelolaanbidang kepegawaian.4. Meningkatkan motivasi kerja PNS.5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasikepegawaian.6. Mengefektifkan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.7. Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan guna mendukung kinerjainstansi BKD.2.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur OrganisasiBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifatspesifik di bidang kepegawaian daerah, melaksanakan manajemen kepegawaiansecara terpadu dan sinergis dalam rangka pelayanan administrasi serta tugaslainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorangKepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.
  15. 15. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi pegawai,pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, sertainformasi kepegawaian;b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplindan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dankesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;d. Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai,pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai sertainformasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasdi bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai,disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;f. Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidangpengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dankesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian padaKabupaten/Kota;g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah;h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian daerah yangdiserahkan oleh Gubernur.Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka setelah dilakukanrestrukturisasi perangkat daerah provinsi diperoleh struktur Badan KepegawaianDaerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
  16. 16. 1. Kepala Badan Kepegawaian DaerahTugasnya memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan BadanKepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsisebagai berikut :a. Penetapan program kerja di bidang kepegawaian daerah sebagaibahan pelaksanaan tugas;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang kepegawaiandaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;d. Pengendalian kegiatan di bidang kepegawaian daerah berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku;e. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian daerah padaKabupaten/Kota;f. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang kepegawaiandaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaandengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah;h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadappelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian daerahberdasarkan program kerja yang ditetapkan;i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidangkepegawaian daerah yang diserahkan oleh Gubernur.2. SekretariatDipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan. Tugasnya menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja,monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, sertapengelolaan keuangan dan asset. Untuk melaksanakan tugasnyaSekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  17. 17. a. Perumusan program kerja di lingkungan sekretariat;b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangpenyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umumdan aparatur;d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangpengelolaan keuangan dan asset;e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan sekretariat;f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan sekretariat;g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dan monev dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidangsekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;i. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum,organisasi dan tatalaksana di lngkungan Badan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaandengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaspokok dan fungsi di lingkungan Badan;l. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkanoleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a), terdiri dari :a. Sub Bagian Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan EvaluasiDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpul,
  18. 18. mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencanakerja, rencana strategis serta monitoring dan evaluasi. Untukmelaksanakan tugasnya Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring danEvaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja,Monitoring dan Evaluasi;2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;3) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagianrencana kerja, monitoring dan evaluasi;4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;5) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring danevaluasi;7) Pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasipada badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretarisberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencanakerja, monitoring dan evaluasi;9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja,monitoring dan evaluasi;10) Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring danevaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.b. Sub Bagian Umum dan AparaturDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpul,
  19. 19. mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasikepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untukmelaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Aparaturmempunyai fungsi sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang aparatur di lingkungan Badan;3) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagiansubbagian umum dan aparatur;4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umumlainnya, hukum dan kehumasan dan kepegawaian sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretarisberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum danaparatur;8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;9) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yangdiserahkan oleh sekretaris.c. Sub Bagian Keuangan dan AssetDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpul,mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangandan asset. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan danAsset mempunyai fungsi sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
  20. 20. 2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;3) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagiankeuangan dan asset;4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang keuangan dan asset sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;6) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;7) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretarisberkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidangkeuangan dan asset;8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset;9) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yangdiserahkan oleh sekretaris.3. Kepala BidangKepala Bidang terdiri dari:a. Bidang Pengadaan dan Mutasi PegawaiDipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian sertakepangkatan sedangkan fungsinya sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja di bidang pengadaan dan mutasipegawai;2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangpengadaan, pemindahan dan pemberhentian;3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangkepangkatan;
  21. 21. 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpengadaan dan mutasi pegawai;5) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugaspokok dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi pegawai;6) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasipegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang pengadaan dan mutasi pegawai sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengadaan dan mutasipegawai pada Kabupaten/Kota;9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badanberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaandan mutasi pegawai;10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan danmutasipegawai;11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan dan mutasipegawai yang diserahkan oleh Kepala Badan.Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahi Kepala SubBidang (Eselon IV.a), terdiri dari :a) Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan PemberhentianDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan danMutasi Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah danmerumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan,pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah,sedangkan fungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengadaan,Pemindahan dan Pemberhentian;
  22. 22. (2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang pengadaan, pemindahan danpemberhentian pegawai negeri sipil daerah;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentianpegawai negeri sipil daerah;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan danpemberhentian pegawai negeri sipil daerah;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentianpegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah di bidang pengadaan, pemindahan danpemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengadaan,pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerahpada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan,pemindahan dan pemberhentian;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan, pemindahandan pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.b) Sub Bidang KepangkatanDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan danMutasi Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan
  23. 23. merumuskan bahan kebijakan teknis kepangkatan pegawai negerisipil daerah, sedangkan fungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kepangkatan;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang kepangkatan pegawai negeri sipil daerah;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang kepangkatan;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang kepangkatan;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepangkatan sesuai pegawai negeri sipil daerahdengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang kepangkatan pegawai negeri sipil daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang kepangkatanpegawai negeri sipil daerah pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kepangkatan;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepangkatan;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepangkatan yangdiserahkan oleh Kepala Bidang.b. Bidang Pengembangan PegawaiDipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang jabatan struktural, jabatan fungsional, dan widyaiswara sertapengembangan potensi pegawai, sedangkan fungsinya sebagaiberikut :1) Penyusunan program kerja di bidang pengembangan pegawai;
  24. 24. 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangjabatan struktural, jabatan fungsional, dan widyaiswara;3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangpengembangan potensi pegawai;4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpengembangan pegawai;5) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan pegawai;6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan pegawai sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang pengembangan pegawai sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan pegawaipada Kabupaten/Kota;9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badanberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidangpengembangan pegawai;10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembanganpegawai;11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan pegawai yangdiserahkan oleh Kepala Badan.Bidang pengembangan Pegawai membawahi Kepala Sub Bidang(Eselon IV.a), terdiri dari :a) Sub Bidang JabatanDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PengembanganPegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskanbahan kebijakan teknis jabatan struktural, jabatan fungsional dankewidyaiswaraan, sedangkan fungsinya sebagai berikut :
  25. 25. (1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Jabatan;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis jabatan struktural, jabatan fungsional danwidyaiswara;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang jabatan;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang Jabatan;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang jabatan struktural, jabatan fungsional danwidyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah di bidang jabatan struktural, jabatan fungsional danwidyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang jabatan struktural,jabatan fungsional dan widyaiswara pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsidibidang jabatan struktural, jabatan fungsional danwidyaiswara;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Jabatan;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang jabatan struktural, jabatanfungsional dan widyaiswara yang diserahkan oleh KepalaBidang.b) Sub Bidang Pengembangan PotensiDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PengembanganPegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan
  26. 26. bahan kebijakan teknis pengembangan potensi pegawai negerisipil sedangkan fungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang PengembanganPotensi;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis pengembangan potensi pegawai negeri sipil;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang pengembangan potensi;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang pengembangan potensi;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan potensi pegawai negeri sipil sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang pengembangan potensi pegawai negerisipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengembanganpotensi pegawai negeri sipil pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan potensi pegawai negeri sipil;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembanganpotensi pegawai negeri sipil;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan potensipegawai negeri sipil yang diserahkan oleh Kepala Bidang.c. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan PegawaiDipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
  27. 27. bidang disiplin dan kedudukan hukum, serta kesejahteraan pegawai,sedangkan fungsinya sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja di bidang Disiplin danKesejahteraan Pegawai;2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangdisiplin dan kedudukan hukum;3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangkesejahteraan pegawai;4) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplindan kesejahteraan pegawai;5) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugaspokok dan fungsi di bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai;6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;8) Pembinaan dan pengawasan di bidang disiplin dankesejahteraan pegawai pada Kabupaten/Kota;9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badanberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang disiplindan kesejahteraan pegawai;10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dankesejahteraan pegawai;11) Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin dan kesejahteraanpegawai yang diserahkan oleh Kepala Badan.Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai membawahi Kepala SubBidang (Eselon IV.a), terdiri dari :a) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum
  28. 28. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Disiplin danKesejahteraan Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah danmerumuskan bahan kebijakan teknis di bidang disiplin dankedudukan hukum pegawai sedangkan fungsinya sebagai berikut:(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang Disiplin danKedudukan Hukum;(2) Pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakanteknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum pegawai;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang disiplin dan kedudukan hukum;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang disiplin dan kedudukan hukum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang disiplin dan kedudukan hukum sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang disiplin dankedudukan hukum pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok danfungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dankedudukan hukum;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin dan kedudukanhukum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.b) Sub Bidang Kesejahteraan PegawaiDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Disiplin dan
  29. 29. Kesejahteraan Pegawai. Tugasnya mengumpul, mengolah danmerumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraanpegawai sedangkan fungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang KesejahteraanPegawai;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang kesejahteraan pegawai;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang kesejahteraan Pegawai;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang kesejahteraan pegawai;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang kesejahteraan pegawai sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang kesejahteraanpegawai pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kesejahteraan pegawai;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraanpegawai;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesejahteraan pegawaiyang diserahkan oleh Kepala Bidang.d. Bidang Informasi KepegawaianDipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.Tugasnya penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis,
  30. 30. fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang InformasiKepegawaian, sedangkan fungsinya sebagai berikut :1) Penyusunan program kerja di bidang informasi kepegawaian;2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangpengelolaan data;3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidangpengelolaandokumen;4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangInformasi Kepegawaian;5) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugaspokok dan fungsi di bidang Informasi Kepegawaian;6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang informasi kepegawaian sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerahdi bidang informasi kepegawaian sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;8) Pembinaan dan pengawasan di bidang informasi kepegawaianpada Kabupaten/Kota;9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badanberkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang informasikepegawaian;10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi kepegawaian;11) Pelaksanaan tugas lain di bidang informasi kepegawaian yangdiserahkan oleh Kepala Badan.Bidang informasi kepegawaian membawahi Kepala Sub Bidang(Eselon IV.a), terdiri dari :a) Sub Bidang Pengelolaan DataDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi
  31. 31. Kepegawaian. Tugasnya mengumpul, mengolah danmerumuskan bahan kebijakan Pengelolaan Data sedangkanfungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang PengelolaanData;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknisdi pengelolaan data pegawai negeri sipil;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang pengelolaan data;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang pengelolaan data;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan data sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;(6) Pelaksanaan penyajian data kepegawaian, penetapanaplikasi sistem data, pendistribusian dan penyebarluasaninformasi kepegawaian;(7) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahdaerah di bidang pengelolaan data sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;(8) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan datapegawai pada Kabupaten/Kota;(9) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan data;(10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data;(11) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan data yangdiserahkan oleh Kepala Bidang.b) Sub Bidang Pengelolaan DokumenDipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi
  32. 32. Kepegawaian. Tugasnya mengumpul, mengolah danmerumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan dokumenpegawai negeri sipil sedangkan fungsinya sebagai berikut :(1) Penyusunan program kerja di Sub Bidang PengelolaanDokumen;(2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakanteknis di bidang pengelolaan dokumen pegawai negeri sipil;(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf dibidang pengelolaan dokumen;(4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsi di bidang pengelolaan dokumen;(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan dokumen pegawai negeri sipil sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidangpengelolaan dokumen pegawai negeri sipil sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;(7) Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaandokumen pegawai negeri sipil pada Kabupaten/Kota;(8) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan dokumen;(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaandokumen;(10) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dokumenpegawai negeri sipil yang diserahkan oleh Kepala Bidang.4. Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipildalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahliandan keterampilan tertentu. Jenis jabatan fungsional dan jumlah
  33. 33. pemegang jabatan fungsional akan lebih lanjut ditetapkan denganPeraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat,sampai dengan saat ini baru ada 2 (dua) jenis jabatan fungsional, yaitujabatan fungsional analis kepegawaian dan jabatan fungsional pranatakomputer.Tabel 2.1.JUMLAH PEGAWAI BKD PROVINSI KALIMANTAN BARATBERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN dan JENIS KELAMINNO TINGKAT PENDIDIKANJENIS KELAMINTOTALPRIA WANITA1 2 3 4 5=(3+4)1. Pasca Sarjana 9 5 142. Sarjana 12 10 223. Diploma IV 1 1 24. Diploma III 6 3 95. Diploma II - - -6. Diploma I - - -7. SMU 11 16 278. SLTP 1 - 19. SD - - -J U M L A H 42 37 75Sumber: LAKIP BKD Prov. Kalbar 2012Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber dayamanusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Baratdapat terlihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :
  34. 34. Tabel 2.2.Pegawai BKD Provinsi Kalimantan BaratBerdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis KelaminNOPANGKAT /GOLONGAN RUANGJENIS KELAMINTOTALPRIA WANITA1 2 3 4 5=(3+4)1. Pembina Utama Muda / IV c 1 - 12. Pembina Tingkat I / IV b - 1 13. Pembina / IV a 4 - 44. Penata Tingkat I / III d 4 6 105. Penata / III c 5 3 86. Penata Muda Tingkat I / III b 8 14 227. Penata Muda / III a 5 4 98. Pengatur Tingkat I / II d 2 2 49. Pengatur / II c 7 2 910. Pengatur Muda Tingkat I / II b 3 - 311. Pengatur Muda / II a 2 1 312. Juru / I d 1 - 113. Juru Tingkat I / I c - - 1J U M L A H 43 36 75Sumber: LAKIP BKD Prov. Kalbar 2012Keterangan :- Jumlah PNS = 75 Orang - Diperkerjakan di KPU = 6 Orang- Tugas Belajar = 6 Orang - Diperkerjakan di B N N= 5 Orang- CPNS = - OrangSelanjutnya dari jumlah 75 orang PNS Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Kalimantan Barat sebanyak 6 pegawai memangku jabatanFungsional, dengan rincian sebagai berikut :
  35. 35. Tabel 2.3.Pegawai BKD Provinsi Kalimantan BaratBeradasarkan Jabatan FungsionalNO JABATAN / NAMAPENDIDIKANPANGKATGOL/RUANGSK.PENGANGKATAN1 2 3 4 5A Analis Kepegawaian1. Ratnawati SMU III/d 821.29/59/BKD-BTAHUN 20032. Utin Jamiah SMU III/d 821.29/59/BKD-BTAHUN 20033. Pungut Wijaya, S.Sos, MM S 2 III/c 821.29/112/BKD-DTAHUN 20104. Siti Harjah SMU III/c 821.29/59/BKD-BTAHUN 20035. Feronica Imiel SMU III/a 821.29/59/BKD-BTAHUN 2003B Pranata Komputer1. Aji Rio Sutrisno, A.Md. DiplomaIIIII/d 821.29/112/BKD-BTAHUN 2008Sumber: LAKIP BKD Prov. Kalbar 2012
  36. 36. UPTBLampiran : Peraturan Gubernur Kalimantan BaratNomor : 70 Tahun 2008Tanggal : 11 November 2008STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARATKEPALA BADANDrs. ROBERTUS ISDIUS, M.SiPembina Utama Muda ( IV/c)NIP. 19580928 198411 1 002 / TMT Jab : 20-01-2011SEKRETARIATKORNELIUS, S.IP, MTPembina ( IIV/a )NIP. 19720706 199202 1 001 / TMT Jab : 05-04-2011SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASSETINDRY WIDYANIKA, S.STP,M.Ec.DevPenata Muda Tk. I ( III/b )NIP. 19820203 200112 2 004 /TMT Jab : 1-02-2013SUBBAGIANUMUM DAN APARATURERNI MUCHSIN, S.STP, M.SiPenata ( III/c )NIP. 19810709 199912 2 001 /TMT Jab : 11-08-2009SUBBAGIANRENCANA KERJA MONITORING DANEVALUASIABDUL CHOLIL, Bc. HkPenata Tk. I ( III/d )NIP. 19570630 198603 1 012 /TMT Jab : 11-08-2009KELOMPOKJAFUNGBIDANGINFORMASI KEPEGAWAIANKURNIASARI, S.SosPembina Tk. I ( IV/b )NIP. 19630129 198403 2 011 / TMT Jab : 13-03-2009BIDANGDISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAIMUHYAR, SHPembina ( IV/a)NIP. 19660716 199403 1 009/ TMT Jab : 9-09-2011BIDANGPENGEMBANGAN PEGAWAIYOHANES BUDIMAN, S.IP, M.SiPembina ( IV/a)NIP. 19691215 198903 1 004 / TMT Jab : 13-03-2009BIDANGPENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAIZURAIDAH, S.SosPembina ( III/d)NIP. 19590928 198411 2 001 / TMT Jab : 09-09-2011SUBBIDPENGADAAN, PEMINDAHANDAN PEMBERHENTIANELVIRA MARIAPenata Tk. I( III/d )NIP. 19620627 198401 2 001 / TMT Jab : 11-08-2009SUBBIDKEPANGKATANR. DIMAS RAHMAWAN, SHPenata ( III/c )NIP. 19720719 200604 1 013 / TMT Jab : 15-04-2011SUBBIDJ A B A T A NEDWIN RAZUARDI, S.STPPenata ( III/c )NIP. 19820430 200012 1 002 / TMT Jab : 15-04-2011)SUBBIDPENGEMBANGAN POTENSISY. FAISAL I. ALKADRI, S.STP, MMPenata ( III/c )NIP. 19820130 200012 1 002/ TMT Jab : 15-04-2011SUBBIDDISIPLIN DAN KEDUDUKAN HUKUMTRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.SiPenata Tk. I ( III/d )NIP. 19780520 199612 1 001 / TMT Jab : 15-04-2011................................................ )SUBBIDKESEJAHTERAAN PEGAWAIADRIANAH, SHPenata ( III/c )NIP. 19680630 198903 2 005 / TMT Jab : 11-08-2009SUBBIDPENGELOLAAN DOKUMENDra. NURUL FATMIPenata Tk.I ( III/d )TMT Jab : 19-07-2012SUBBIDPENGELOLAAN DATAFATHA BUDI ANUGRAH, S.STP, MIMSPenata ( III/c )NIP. 19820912 200012 1 002 / TMT Jab : 19-07-12
  37. 37. TABEL 2.4DATA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARATBIDANG SEKRETARIATNO NAMA NIP GOL. JABATAN1 2 31 Drs. ROBERTUS ISDIUS, M.Si19580928198411 1 002 IV/c Kepala Badan2 KORNELIUS, S.IP, MT19720706199202 1 001 IV/a Sekretaris3 ABDUL CHOLIL, Bc. Hk19570630198603 1 012 III/dKasubbag Renja danMonev4INDRI WIDYANIKA, S.STP,M.Ec.Dev19820203200112 2 004 III/bKasubbag Keuangandan Asset5 ERNI MUCHSIN, S.STP, M.Si19810709199912 2 001 III/cKasubbag Umum danAparatur6 SUTINI19621121198510 2 001 III/b Penyimpan Barang7 ERNADIATI MANIAHI19651005198903 2 013 III/b Verifikator8 SUSANTI LINA19651010198603 2 029 III/b Agendaris9 NORYAHANA19630605198603 2 024 III/b Agendaris10 NUR SRI IDA AKIDAH19650407198603 2 027 III/bPembantu PenyimpanBarang11 MAHANANI NURININGSIH, S.Psi19800425200502 2 005 III/b12 LIA OKTAVIANA A., S.IP19881029200701 2 001 III/aPengadm. Umum danKepeg.13 WINATA TARDEN, SE19841223201001 1 010 III/a Pembuat SPP-SPM14 WIDYA MEILANI, A.Md19810501200502 2 006 III/a Bendahara Pengeluaran15 LILI SRI SUSANTI, A.Md19850822200803 2 001 II/dPenatausahaan Lap.Keu.16 HADIANSYAH19731206199303 1 001 II/c Agendaris17 EUSEBIUS HAPSIRE, A.Md19760811201001 1 008 II/cPembantu PengurusBarang18 ASO, A.Md19800525201101 1 004 II/c Pulahta Renja Monev19 DEDE ALBERTUS19821114200312 1 003 II/b Pengemudi
  38. 38. BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI1 YOHANES BUDIMAN, S.IP. M.Si19691215198903 1 004 IV/a Kepala Bidang2 SY. FAISAL A.I.M, S.STP19820130200012 1 002 III/cKasubbid Pengemb.Potensi3 EDWIN RAZUARDI, S.STP, M.Si19820430200012 1 002 III/c Kasubbid Jabatan4 PUNGUT WIJAYA, S.Sos, MM19690323199303 1 006 III/c Analis Kepeg. MudaPemroses Diklat PNSPulahta Pengemb.Potensi5 ELISE YUNIARTI19770626199803 2 002 II/d Pemroses Ijin Belajar6 EVY NOPRIANTI, S.Kom, MM19751124200604 2 007 III/bPulahta Pengemb.Potensi7 ARIES HADIAWATI, S.STP19840411200212 2 001 III/b Pemroses Jafung8 MEIDY ARDIYANTO, S.STP19860516200412 1 001 III/b Pemroses Tubel APBD9 SURYO ANDI P., S.IP19881014200701 1 002 III/a Pulahta Jab. Struktural10 SUWANTO19650710198902 1 001 II/dPengadm. Jab.Struktural11 SELESTINA, A.Md19790510201101 2 003 II/c Pemroses Jafung12 ANDRI YUNIARDI19810615200502 1 002 II/b Pemroses JafungBIDANG PENGADAAN DAN MUTASI1 ZURAIDAH, S.Sos19590928198411 2 002 IV/a Kepala Bidang2 ELVIRA MARIA19620627198401 2 001 III/dKasubbid. Pengadaan,Pemindahandan Pemberhentian3 R. DIMAS RAHMAWAN, SH19720719200604 1 013 III/c Kasubbid Kepangkatan4 RATNAWATI19630710198703 2 015 III/d Analis Kepeg. Penyelia5 JANITA19620317198503 2 005 III/b Pemroses KP dan KGB
  39. 39. 6 HERAWATI, SE19810104200604 2 011 III/bPemroses Pensiundan Pemberhentian7 MUHTASAR19671015198603 1 002 III/b Pemroses KP dan KGB8 DHANA ARYANA, S.STP19860118200412 1 001 III/b Pemroses MutasiPengadministrasiUmum9 AMBROSIUS SUDIRMAN, A.Md19821004200604 1 009 II/d Pemroses KP dan KGB10 M. FERRI SUTRIANA, A.Md19881203201101 1 002 II/c Pemroses KP dan KGB11 FAHRUR HAMZAH19810909200502 1 003 II/bPemroses Alih StatusCPNS12 MARDIYANSYAH19850303201001 1 005 II/a Pemroses MutasiBIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAANPEGAWAI1 MUHYAR, SH19660716199403 1 009 IV/a Kepala Bidang2 TRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.Si19780520199612 1 001 III/dKasubbid Disiplin danKedudukan Hukum3 ADRIANAH, SH19680630198903 2 005 III/cKasubbid KesejahteraanPeg.4 UTIN JAMIAH19651217198603 2 011 III/d Analis Kepeg. Penyelia5 ANITA NAPITUPULU, BAC19581029198903 2 001 III/c Pulahta Disiplin6 MARTATI19670722198811 2 001 III/b Pemroses Kespeg.7 LINA PURNAMA19671116198702 2 003 III/b Pemroses Kespeg.8 EVA ROSLINDA, SEPelaksana Adm.Disiplindan Kedudukan HukumAnalis Hukum9 H. IRIANDRI AMARULLAH19630530198601 1 001 III/b Pulahta Kespeg.10 DULI MARTEN, SH19811126201001 1 005 III/a Analis Hukum11 SYAHENIM19741002200012 1 004 II/c Operator Komputer
  40. 40. BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN1 KURNIASARI, S.Sos19630129198403 2 011 IV/b Kepala Bidang2 Dra. NURUL FATMI19650329198603 2 006 III/dKasubbid PengelolaanDokumen3 FATHA BUDI A., S.STP, MIMS19820912200012 1 002 III/cKasubbid PengelolaanData4 SITI HARJAH19630402198902 2 001 III/d Analis Kepeg. Penyelia5 M. SAIDI19600714198503 1 019 III/b PulahtaPengolah Arsip6 RIKY AHMADI, S.IP19880531200701 1 005 III/aPengadministrasiUmum7 FERONICA IMIEL19760505199803 2 007 III/bAnalis Kepeg.Pelaksana Lanjutan8 AJI RIO SUTRISNO, A.Md19801220200604 1 010 II/d Pranata Komputer9 IRWANSYAH, A.Md19790214201101 1 003 II/c Pengolah Arsip10 PUTRI KUSUMAWATI, A.Md19890324201101 2 002 II/c PulahtaDIPEKERJAKAN PADA KOMISI PEMILIHANUMUM1 DENI TRISNA DYAH, SH19720607199803 2 006 III/d Staf (kasubbag KPU)2 ENNY LIZIA, S.Pd19630513198303 2 009 III/d Staf (kasubbag KPU)3 INDRAWATI19651123198603 2 009 II/b Staf4 SELAMAT SYAMSU19610531198901 1 001 III/b Staf5 SOEDARMINI19631220199001 2 001 III/a Staf6 RASWAN HERMANTO19570416198011 1 001 I/d StafDIPEKERJAKAN PADA BADAN NARKOTIKANASIONAL1 Drs. UTI SYAHRIAL, MM19561115198103 1 010 IV/a Staf2 Ir. RD. AHLUL19580717198703 1 010 III/d Staf
  41. 41. Sumber: Sub Bagian Umum dan Aparatur BKD Prov. Kalbar3 TINA19641223198510 2 001 III/a Staf4 IVI MARLINA19780526200801 2 025 II/a Staf5 ALIP PRAMANA SUSENA19630627200901 1 001 II/a Staf
  42. 42. BAB IIIAKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN3.1 Tempat PenugasanPelaksanaan PKL di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Baratdimulai pada tanggal 06 Maret 2013 dan berakhir pada tanggal 06 Mei 2013. Pesertaditempatkan di Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat BKD yang membawahiBagian Umum dan Apartur, Bagian Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi, danBagian Keuangan dan Aset. Bidang Keuangan dan Aset sendiri dipimpin oleh IbuIndri Widyanika, S.STP, M.Ec.Dev sebagai Kasubbag Keuangan dan Aset dengan 5(lima) orang staf yang terdiri dari; Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, Verifikator, Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang. Di mejapeserta terdapat mesin tik, dan berkas-berkas tahun 2012, dan filling kabinet.3.2 Aktivitas PesertaPeserta mulai melaksanakan PKL setiap hari sesuai dengan jam kerja yangberlaku di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.. Untuk hari Seninsampai dengan Kamis, Kegiatan PKL dimulai dari jam 07.30 WIB, jam istirahatpukul 11.45 – 13.00 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan hari Jumatdimulai pada pukul 07.30, jam istirahat pukul 11.30 – 13.00 dan berakhir pada pukul16.30 WIB. Setiap hari terdapat kegiatan apel yang dilakukan pada jam masuk danjam pulang, dan hari jumat juga ada kegiatan olahraga (senam), hanya saja tidakdiwajibkan bagi peserta magang.3.3 Uraian Tugas Berdasarkan Proses PengerjaanTugas-tugas yang dikerjakan selama kegiatan PKL diantaranya:1. Koreksi Buku Kas Umum (BKU) Bulan FebruariKoreksi kembali BKU Bulan Februari dengan SP2D Bulan Februari danditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan selakuPenggunan Anggaran.2. Merekap Penerimaan Barang Tahun 2012Mencatat penerimaan barang tahun 2012, ditandatangani oleh PenyimpanBarang.3. Membuat Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)
  43. 43. Input data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA-SKPD) ke Form SPP. Form SPP dibuat sebagai dasarpenerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).4. Mengisi SPP Bidang Pengadaan dan Mutasi PegawaiMengisi SPP berdasarkan nota dinas yang diterbitkan Bidang Pengadaan danMutasi Pegawai, ditandatangani oleh Kepala Bidang, dan Bendahara.5. Menyusun Kartu Kendali Kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi PegawaiInput pengeluaran SP2D kegiatan untuk mengontrol dana yang sudahdigunakan. Ditandatangani oleh Kepala Bidang dan Bendahara Pengeluaran.6. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan MaretMengecek kelengkapan SPJ dari kegiatan yang telah dilaksanakan bidang-bidang, kemudian di serahkan ke Bendahara Pengeluaran.7. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Bulan MaretMengisi SPP menggunakan mesin tik atas kegiatan yang telah dilaksanakan.Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembatu.8. Mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ Fungsional)Bulan Maret dan AprilMengisi penerimaan SP2D dan mencatat SPJ dari bidang-bidang di SPJFungsional, ditandatangani Kepala Badan dan Bendahara PengeluaranPembantu.9. Mengerjakan BKU Bulan MaretMencatat penerimaan dan pengeluaran SP2D UP/GU/TU/LS, BKUditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan.10. Mengisi Buku Bank Bulan MaretMencatat penerimaan SP2D di Buku Bank Bulan Maret. Ditandatangani olehBendahara Pengeluaran.11. Mengisi Buku Panjar Bulan MaretMencatat uang panjar untuk bidang-bidang Bulan Maret. Ditandatangani olehBendahara Pengeluaran.12. Mengisi Buku Pajak Bulan MaretMencatat penerimaan dan penyetoran pajak atas kegiatan yang telahdilaksanakan. Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.13. Verifikasi SPJ Bulan April
  44. 44. Memverifikasi kelengkapan SPJ dari Bidang Disiplin dan KesejahteraanPegawai, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.14. Mengerjakan BKU Bulan AprilMencatat SPJ dari Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Disiplin danKesejahteraan Pegawai. Ditandatangani oleh Kepala Badan dan BendaharaPengeluaran.15. Mengisi Buku Bank Bulan AprilMencatat penerimaan SP2D dan pengeluaran. Ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran.16. Mengisi Buku Panjar Bulan AprilMencatat panjar yang telah diberikan kepada bidang-bidang. Ditandatanganioleh Bendahara Pengeluaran.17. Mengisi SSP Bulan AprilMengisi SSP atas kegiatan yang telah dilaksanaka menggunakan mesin tik.Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.18. Daftar Realisasi Penggunaan AnggaranMembuat rekapitulasi penggunaan anggaran Bidang Pengadaan dan MutasiPegawai ditandatangani oleh Kepala Bidang.19. Rekap Surat Masuk Bidang Mutasi dan Pengadaan PegawaiMerekap Surat Masuk Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.3.4 Permasalahan Yang Dihadapi dan Cara PenyelesaiannyaPermasahalan yang dihadapai sewaktu magang:1. Ketika di minta untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Fungsional(SPJ Fungsional)2. Mengoreksi Buku Kas Umum Daerah3. Membuat Jurnal Koreksi Buku Kas Umum DaerahCara Penyelesaiannya:1. Minta petunjuk pengerjaan dengan pegawai disana.2. Membaca literatur/buku panduan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakan.
  45. 45. BAB IVPENUTUP4.1 KesimpulanSelama kurang lebih 9 (Sembilan) minggu praktikan melakukan PKL diBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, praktikan dapatmenyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna, dimana:1. Kegiatan PKL ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi praktikan.Dengan adanya PKL ini, praktikan dapat menerapkan pengetahuan yangdimiliki karena sesuai antara kemampuan yang praktikan miliki di bidangakuntansi sektor publik, serta mendapatkan ilmu tambahan yang tidak didapatselama kegiatan perkuliahan.2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung mengenai apa saja yang harusdilakukan ketika akan melakukan pembukuan atas kegiatan yang telahdilakukan instansi.3. Selama kegiatan PKL ini, praktikan mendapatkan pengetahuan tentang sistemkerja dan dituntut untuk dapat bersosialisasi dengan pegawai di lingkunganinstansi pemerintah khususnya di Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Barat.4. Praktikan menyadari kekurangan yang dimiliki selama pelaksanaan PKL.Praktikan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ketikakelak praktikan bekerja di intansi pemerintah.4.2 SaranDari keseluruhan semua aktivitas yang praktikan lakukan selama melakukankegiatan PKL, menurut praktikan sudah cukup mencerminkan cara kerja instansidalam setiap bidang.1. Jurusan AkuntansiPraktikan berharap untuk lebih sering melakukan pemantauan terhadapperkembangan mahasiswa PKL selama melaksanakan kegiatan PKL. Selainitu, jurusan akuntansi harus tetap membina hubungan kerjasama yang baiksetelah praktik kerja selesai, sehingga dalam kesempatan lain, instansi
  46. 46. tersebut mau bekerja sama kembali dengan Jurusan Akuntansi PoliteknikNegeri Pontianak.2. Bagi Instansia. Untuk dapat membimbing mahasiswa yang melaksanakan PKL secarabaik, sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi tersebut.b. Kesempatan yang praktik kerja yang diberikan oleh Badan KepegawianDaerah Provinsi Kalimantan Barat, merupakan hal yang berguna untukpengembangan kompetensi mahasiswa. Semoga dengan terjalinnyahubungan kerjasama antara Jurusan Akuntansi dan BKD Prov. Kalbardapat memberikan peluang kemudian hari bagi praktikan ataupunmahasiswa lainnya untuk magang, bekerja, atau bentuk kerjasamalainnya.

×