-

1. SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
• KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KAMI PASTI !
Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif
Evaluasi Pelaksanaan
restrukturisasi Program dan
Kegiatan dan Kebijakan
Strategis Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2016

2. PERAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
1. Pembentukan peraturan perundang-undangan
dan harmonisasi naskah akademik RUU;
2. Fasilitator penyusunan PP tingkat Pusat dan
Daerah;
3. Penanggung jawab bidang Pemasyarakatan;
4. Penanggung jawab fungsi Keimigrasian;
5. Penanggung jawab bidang ijin usaha, fidusia,
kenotariatan, dan harta peninggalan;
6. Penanggung jawab bidang HKI;
7. Pemajuan HAM;
8. Penanggung jawab bantuan hukum.
Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

3. SETJEN
ESELON II
1.BIRO
PERENCA
NAAN
2.BIRO
KEPEGAW
AIAN
3.BIRO
KEUANGA
N
4.BIRO
PERLENGK
APAN
5.BIRO
HUMAS
DAN KLN
6.BIRO
UMUM
BPSDM
ESELON II
1. SEK.
BADAN
2. PUSAT
PENGEMBA
NGAN
KEPEMIMPI
NAN DAN
MANAJEME
N
3. PUSAT
PENGEMBA
NGAN
TEKNIS
4. PUSAT
PENGEMBA
NGAN
FUNGSION
AL DAN
HAK ASASI
MANUSIA
ITJEN
ESELON II
1.SES
ITJEN;
2.INSP.
WIL I
3.INSP.
WIL II
4.INSP.
WIL III
5.INSP.
WIL IV
6.INSP.
WIL V
7.INSP.
WIL VI
DITJEN
HKI
ESELON II
1. SES. DITJEN
2. DIR.HAK
CIPTA,
DESAIN
INDUSTRI,
DESAIN
TATA LETAK
SIRKUIT
TERPADU
DAN
RAHASIA
DAGANG;
3. DIR. PATEN;
4. DIR. MEREK;
5. DIR.
KERJASAMA
6. DIR. T.I;
7. DIR.
PENYIDIKAN
BALITBANG
HAM
ESELON II
1.SEK. BADAN
2.PUSAT
PENEL. DAN
PENG. HAK-
HAK SIPOL;
3.PUSAT
PENEL DAN
PENG
EKSOSBUD;
4.PUSAT
PENELI DAN
PENG TRAS.
KONFLIK;
5.PUSAT
PENELI DAN
PENG. HAK-
HAK KEL.
KHUSUS;
BPHN
ESELON II
1. SEK. BADAN
2. PUSAT
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANG
AN SISTEM
HUKUM
NASIONAL;
3. PUSAT
PERENCANAAN
PEMB. HUKUM
NAS.
4. PUSAT DOK.
DAN JIH
NASIONAL;
5. PUSAT
PENYULUHAN
HUKUM
DITJEN
IMIGRASI
ESELON II
1. SES. DITJEN
2. DIR. PERJ.
VISA, DAN FAS.
KEIMIGRASIAN
3. DIR. IZIN
TINGGAL &
STATUSKIM;
4. DIR INTELEJEN
KEIMIGRASIAN
5. DIR.
PENYIDIKAN &
PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN
6. DIR. LINTAS
BTS & KERJA
SAMA LUAR
NEGERI
7. DIR. SISTEM &
TEKNOLOGI
INF. KEIMIGR.
DITJEN
PAS
ESELON II
1. SES.DITJEN
2. DIR.BINA
KAMTIB
3. DIR.BINA
KESEHATAN &
PERAWATAN
NAPI/TAH
4. DIR.BINA
PENGELOLAAN
BASAN &
BARAN
5. DIR.INFORMASI
& KOMUNIKASI
6. DIR.BIMBINGAN
KEMASY &
PENGENTASAN
ANAK
7. DIR.BINA NAPI
& YANTAH
DITJEN
PP
ESELON II
1. SES. DITJEN
2. DIR.
PERANCANGA
N PP;
3. DIR.
HARMONISASI
PP;
4. DIR.
PENGUNDANG
AN,
PUBLIKASI,
DAN
KERJASAMA;
5. DIR. LITIGASI
PP
6. DIR.
FASILITASI
PERANCANGA
N PERDA
DITJEN
AHU
ESELON II
1. SES.
DITJEN
2. DIR.
PERDATA
3. DIR.
PIDANA
4. DIR. TATA
NEGARA
5. DIR.
HUKUM
INTERNASI
ONAL DAN
OTORITAS
PUSAT
6. DIREKTORA
T
DAKTILOSK
OPI
DIVISI
ADMINISTRASI
DIVISI
YANKUM
DIVISI IMIGRASI DIVISI PAS
BHP
KANWIL
KANIM RUDENIM
LP/RT/
CRT
RUPB
ASAN
BAPAS
PERWAK
ILAN RI
ESELON II
1.SES.
DITJEN
2.DIR.YANK
OMAS
3.DIR.KERJ
A SAMA
HAM
4.DIR.DISE
MINASI
HAM
5.DIR.PENG
UATAN
HAM
6.DIR.INFOR
MASI HAM
DITJEN
HAM
RS
Garis Kebijakan Penganggaran
terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Garis Koordinasi Pengusulan Anggaran
Garis Pengusulan Anggaran
MENKUMHAM
RESTRUKTURISASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGANGGARAN KEMENKUMHAM

4. STRUKTUR PENGANGGARAN
No Satuan Kerja
Lingkup Pogram *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
Unit Eselon I Pusat
(Setjen, Itjen, Ditjen, Badan)
V V V V V V V V V V V V
2. Kantor Wilayah Kemenkumham V V V V V V V V V V V
3.
Lapas V
Rutan/Cabrutan V
Bapas V
Rupbasan V
4.
Kanim V
Rudenim V
Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri V
5. Balai Harta Peninggalan V
Keterangan Program:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
4. Program Administrasi Hukum Umum
5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
7. Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI
8. Program Pembentukan Hukum
9. Program Pemajuan HAM
10. Program Pembinaan Hukum Nasional
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham
12. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

5. 1. Masih adanya Ego Sektoral
divisi dalam Pengelolaan
Perencanaan penganggaran
dan kegiatan;
2. Kesepakatan Bersama
Penyusunan Rencana kerja
dan Anggaran di Tahun 2015
yang disetujui oleh seluruh
Pimpinan Unit Eselon I
belum dilaksanakan secara
Optimal;
3. Koordinasi Unit Eselon I
terkait Penyusunan,
Pengelolaan anggaran serta
Laporan Perencanaan
Anggaran belum terstruktur;
EVALUASI
RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Penguatan peran Kepala Kantor
Wilayah dalam mengharmoni-
sasikan dan mengkoordinasikan
seluruh kegiatan dalam
posisinya selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;
2. Diperlukan Konsistensi setiap
Pimpinan dan jajaran Unit
Eselon I, untuk
mensosialisasikan dan
mengimplementasikan;
3. Setiap hal Administratif dan
Fasilitatif Unit Eselon I
dikoordinasikan melalui Kepala
Kantor Wilayah cq. Kepala
Divisi Administrasi;
Permasalahan Alternatif Solusi
Bidang Perencanaan dan Penganggaran

6. 4. Penggunaan Standarisasi
Output dalam hal
pengadaan barang dan
jasa (pengadaan BMN)
khususnya pada Kantor
Wilayah belum seragam
penggunaannya;
5. Petunjuk Teknis (SOP)
Penyusunan Anggaran
yang tidak seragam.
LANJUTAN …
4. Perlu di sepakati penggunaan
Standarisasi Output dikaitkan
dengan belanja pemeliharaan
dan fungsi administratif serta
fasilitatif dalam Kelompok
Komisi Kepala Kantor Wilayah;
5. Klausul SOP Penyusunan
Anggaran dimasukan kedalam
Kesepakatan Bersama.
Permasalahan Alternatif Solusi
Bidang Perencanaan dan Penganggaran

7. 1. Mekanisme Rekon SAI dan
Simak BMN belum terstruktur;
1. Fungsi Divisi Administrasi
sebagai Koordinator
pengelolaan Perencanaan
dan Pelaksanaan serta
laporan keuangan dan BMN
belum Optimal;
3. Jumlah orang dalam
pengelolaan keuangan
khususnya di Kantor Wilayah
dan UPT tidak seragam.
LANJUTAN …
1. Membuat Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM
terkait dengan penyusunan,
pelaksanaan anggaran;
2. Terkait fungsi Administratif dan
Fasilitatif, setiap Unit Eselon I
harus berkoordinasi melalui
Kepala Kantor Wilayah cq.
Kepala Divisi Administrasi;
2. Perlu diatur jumlah yang pasti
dan dimasukan dalam
Kesepakatan Bersama.
Permasalahan Alternatif Solusi
Bidang Pengelolaan Keuangan

8. 1. Pengalokasian biaya
pemeliharaan dan
pengelolaan BMN yang telah
dihasilkan oleh beberapa
program di satker Kantor
Wilayah perlu diberikan
beberapa penegasan.
LANJUTAN …
1. Perlu diatur dan sebagai
rekomendasi untuk dimasukan
dalam Kesepakatan Bersama.
Permasalahan Alternatif Solusi
Bidang Pengelolaan BMN
Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

9. PENTING!!!
RUMUSAN OUTCOME & OUTPUT PADA ARSITEKTUR
DAN INFORMASI KINERJA YANG BARU DALAM
PENYUSUNAN POSTUR ANGGARAN TA 2016 HARUS
MERUJUK KE VISI DAN MISI PRESIDEN

10. KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARANTA2016
1. Pemenuhan Belanja Pegawai (001) Gaji dan Honorariun, Uang
Makan dan Tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya;
2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional
(002) dan pengendalian belanja perjalanan dinas.
3. Tetap mendukung sinergitas antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam RKA-KL
dan kegiatan daerah), dengan berpedoman pada pembagian urusan
dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan
4. Pengusulan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan
Rencana Kebutuhan BMN;
5. Penguatan SDM Aparatur;
Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif