Kasus pelanggaran Hak

1. KASUS PELANGGARAN
HAK DAN PENGIKARAN
KEWAJIBAN WARGA
NEGARA

2. Makna Hak Warga Negara
🠶 Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat
berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi
manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu,
🠶 Hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara.
🠶 Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia
dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
🠶 Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang.
Akan tetapi Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

3. Contoh Hak Warga Negara
🠶 Memperoleh pendidikan yang layak
🠶 Memperoleh penghidupan yang pantas
🠶 Mempergunakan sarana prasarana umum

4. Makna Kewajiban warga Negara
🠶 Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab sebagai anggota dari sebuah Negara
🠶 Contoh kewajiban warga negara :
– Membayar pajak tepat waktu
– Mematuhi peraturan lalulintas angkutan jalan raya
– Membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman
🠶 Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi :
–Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus
dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status
kewarganegaraan
–Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar, pokok, pundamental yang
harus dilaksanakan setiap setiap orang tanpa dibatasi status
kewarganegaraan seseorang

5. Klasifikasi hak dan kewajiban warga negara
dalam UUD Negara RI 1945,
🠶 Hak warga negara :
– Hak yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)
– Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 ayat 2)
– Hak membela negara (pasal 27 ayat 3)
– Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan (pasal 30 ayat 1)
– Hak mendapat pendidikan (pasal 31)
– Hak menduduki jabata-jabatan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
🠶 Kewajiban warga negara :
– Kewajiban menjujung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
– Kewajiban membela negara (pasal 27 ayat 3)
– Kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
– Kewajiban membayar pajak (pasal 23 ayat 2)
– Kewajiban menghormati bendera (pasal 35)
– Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia (pasal 36)
– Kewajiban menjaga lambang negara (pasal 36A) dan lagu kebangsaan (pasal 36B)

6. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang
mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban
warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-
hak dan sebaliknya.
🠶 MenurutJimly Asshiddiqie hak warga negara Indonesia
meliputi hak konstitusional dan hak hukum :
– Hak konstitutional adalah hak-hak yang dijamin di
dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945),
– Hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

7. PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN
HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
NEGARA
• Sebagai seorang warga negara, kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban. Namun, tak
dapat dimungkiri bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Adapun
berbagai factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara antara lain :
1. Sikap egois dan memntingkan diri sendiri
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
3. Tidak toleran
4. Penyalagunaan kekuasaan

8. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
🠶 Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:
a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang
dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan
pembangunan.
c.Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang
dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai
oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini
merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
e.Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan
menjadi oposan terhadap pemerintah.
🠶 Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan Hak Warga Negara
khususnya yang terjadi di Negara kita.

9. Hukuman Mati
🠶 Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh
masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi
ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra
hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan
rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal
seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

10. PILKADA
• 🠶 Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang
menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di
daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di
Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara.
• 🠶 Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat
menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah,
sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas.
• 🠶 Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat
menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara
kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas keahlian
yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik,entah
sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik perebutan kekuasaan.Di sinilah
pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi.

11. Penggusuran Rumah
🠶 Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota
selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan
bagi sebagian warga kota itu.Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini
dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.

12. Pelanggaran hak cipta, peredaran
VCD/DVD
🠶 Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya
memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai
bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan
teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang
palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD impor bajakan.
Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya
intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta

13. Kasus Pengingkaran Kewajiban
warga Negara
🠶 Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara :
– Membuang sambah sembarangan
– Melanggar aturan berlalulintas
– Merusak fasilitas negara
– Tidak membayar pajak pada negara
– Tidak berpartisifasi dalam usaha pertahanan dan keamanan
🠶 Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :
–Adanya kelalaian dari pemerintah/negara atau oleh warga negara dalam pemenuhan hak warga
negaranya, misalnya masih ada yang hidup terlantar, putus sekolah
– Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara
– Rendahnya kesadaran hukum warga negara
– Sikap nasionalisme, patriotisme yang masih rendah

14. 🠶 Yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara :
– Memberikan sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban
–Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan
bertanggungjawab
–Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang berpihak pada pemberdayaan
ekonomi rakyat
– Negara menjamin terpenuhinya segala kebutuhan warganya dalam bidang politik, ekonomi,
sosial budaya dan hankam
🠶 Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara adalah berusaha untuk mendahulukan kewajiban dari pada hak, tidak hanya pandai
menuntut hak tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban