Rangkuman dokumen RPP PPKn SMA kelas XI tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas XI yang membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara seperti hak pendidikan dan penanganan kemiskinan, serta contoh pengingkaran kewajiban warga negara seperti tidak membayar pajak
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
1. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XI / 2
Kelompok Mapel : Wajib Kelompok A
MateriPokok : Menyibak Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara
Sub Materi Poko : Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
AlokasiWaktu : 2 x 2 JP (4 X 45’)
Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan
Bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar
3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
2. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 2
4.6 Menyaji hasil análisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara
Indikator
Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban
Menganalisis kasus hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
Menjelaskan hubungan antara pelanggaran hak dan penanganan pelanggaran hak
Memberikan contoh pelanggaran hak yang terjadi dilingkungan sekitar
Menjelaskan pengertian hak sebagai individu, kelompok maupun sebagaiwarga negara
Menjelaskan hubungan antara pelanggaran hak dan penanganan pelanggaran hak
Memberikan contoh pelanggaran hak yang terjadi dilingkungan sekitar
Tujuan Pembelajaran
Melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi Peserta didik dapat:
Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban
Menganalisis kasus hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
Menjelaskan hubungan antara pelanggaran hak dan penanganan pelanggaran hak
Memberikan contoh pelanggaran hak yang terjadi dilingkungan sekitar
Menjelaskan pengertian hak sebagai individu, kelompok maupun sebagaiwarga negara
Menjelaskan hubungan antara pelanggaran hak dan penanganan pelanggaran hak
Memberikan contoh pelanggaran hak yang terjadi dilingkungan sekitar
Melalui proses mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan Peserta didik dapat:
Mengamati data tentang pengertian pelanggaran hak
Mengolah data berkaitan dengan kasus pelanggaran hak
Menyajikan hasil laporan
MateriPembelajaran
a. Pertemuan pertama : Hakikat hak dan kewajiban warga negara
3. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 3
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban WargaNegara
1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Kalian tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan
jalan raya. Mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan
kepada kalian. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara
yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang
mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka
sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan
pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka bisa saja menjadi
anak jalanan
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau
memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran
terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.
Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagaian masyarakat Indonesia, penyebabnya bisa
dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa
juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak
mempunyai keterampilan, sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.
Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara
kita misalnya:
a. Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadinya
kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para
pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya.
Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, belum sepenuhnya dilaksanakan.
b. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi,
4. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 4
padahal Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti
pembunuhan, pemerkosan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, padahal
Pasal 28 A – 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keberadaan
Hak Asasi Manusia.
d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan
tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara
sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat
dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.
Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara
itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan
lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses
pembangunan yang sedang dilaksanakan.
2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kalian tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan singkat mempunyai
makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi
kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya
membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung
tinggi pemerintahan, bela negara dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila
dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong
5. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 5
terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian dan sebagainya.
Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban- kewajiban warga
negara. Dengan kata lain, warga negara negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang- undang. Pengingkaran tersebut biasanya
disebakan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang
ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi
kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong
terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.
Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai
yang berat, diantaranya adalah:
a. Membuang sampah sembarangan.
b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai Surat Izin
Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
c. Merusak fasiltas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak
jaringan telpon, dan sebagainya.
d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak kendaraan
bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.
e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari
kegiatan siskamling.
Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses
pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat
secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara
6. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 6
PERTEMUAN KE-2:
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
waktu
Pendahuluan 1. Mempersiapkan kondisi siswa dan kondisi kelas,
mengecek kerapihan, kebersihan kelas. Menyiapkan
media-media pembelaran
2. Berdoa dan mengecek kehadiran siswa
3. Memberikan motivasi dan menanyakan materi
pelajaran pada pertemuan minggu lalu.
4. Beberapa Siswa diminta menyampaikan hasil
pekerjaan tugasnya di depan kelas, dan dikomentari
secara bersama-sama.
5. Menyampaikan topik dan mekanisme pembelajaran
yang akan dipelejari, serta kompetensi yang akan
dicapai.
10 Menit
Kegiatan Inti Fase 1 : Orientasi peserta didik kepada masalah
Menyimak / mengamati :
Siswa diminta untuk mengamati gambar 6, 4 yang
terdapat dalam buku siswa kelas XI halaman ... Atau
mengkaji artikel atau menyimak tayangan video yang
tentang kasus pelanggaran hak warga negara dan
pengingkaran kewajiban warga negara.
70
menit
Fase 2 : Mengorganisasikan peserta didik
Menanya :
1. Siswa dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan
berkaitan dengan materi yang telah diamati baik dalam
buku siswa, gambar, artikel ataupun tayangan video.
2. Pertanyaan-pertanyaan tadi dipersilahkan untuk
dijawab oleh siswa yang lainnya.
7. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 7
3. Siswa mendengarkan kesimpulan jawaban dari guru
Fase 3 : Membimbing penyelidikan individu dan
kelompok
Mengumpulkan Informasi:
Para peserta didik dengan teman duduknya mengkaji
tentangtentang kasus pelanggaran hak warga negara dan
menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban
warga negara dengan menggunakan berbagai sumber baik
buku siswa, internet, atau sumber lain yang relevan.
Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya
Mengasosiasikan:
Peserta didik secara berkelompok menganalisis contoh
kasus pelanggaran hak warga negara dalam tugas
kelompok 6.1 dalam buku siswa kelas XI halaman ,,,, dan
menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban
warga negara yang terdapat dalam tugas kelompok 6. 2
dalam buku siswa kelas XI halaman,,,dan
menyampaikannya di depan kelas secara bergantian.
Fase 5 : Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
Mengkomunikasikan:
Semua kelompok mempresentasikan hasil kajiannya
masing-masing secara bergantian, dan kelompok yang
tidak presentasi memberikan tanggapannya dan
mengevaluasinya. Semua tugas kelompoknya
dikumpulkan.
Penutup 1. Siswa diberi unpan balik secara lisan dan random
tentang penguasaan materi peserta didik yang
10 Menit
8. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 8
berkaitan dengan pentingnya tentang peran lembaga
penegak hukum dalam melindungi dan menegakkan
hukum di indonesia
2. Mempersilahkan para peserta didik untuk membuat
refleksi terkait proses pembelajaran.
3. Peserta didik diminta untuk membuat kliping terkait
hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya.
4. Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa
syukur kepada Allah SWT, bahwa pertamuan telah
berjalan dengan baik dan lancar.
MetodePembelajaran
1. Strategi : PBL
2. Pendekatan : Saintifik
3. Metode :
Pengamatan
Diskusi kelompok
Presentasi
Penugasan
Alat/Media/Bahan
Alat : LCD proyektor, Jaringan Internet, dan computer.
Media : Vidio Pembelajaran tentang kasus pelanggaran hak dalam kehidupan
Bahan ajar : Buku PPKn kelas XI, UUD NRI tahun 1945, UU no 39/1999, dan The
Universal Declaration of Human Rights
Kegiatan Pembelajaran
Penilaian
1. Tugas:
- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara
9. Rpp kurikulum 2013 ppkn sma kelas xi 9
- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan
- Membuat laporan hasil pengamatan
- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas
(format presentasi terlampir)
2. Observasi
Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan kasus
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
3. Portofolio,
Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara (format portofolio
terlampir)
4. Tes
Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
Sumber/Referensi;
Buku Pegangan Kurikulum 2013
Buku PPKn kelas XI
UUD NRI Tahun 1945
Media cetak dan elektronik