Tugas Kewarganegaraan

1. SISTEM PEMERINTAHAN
OLEH:
AULIANA AZKA R. (KA 1-B / 05)
FENNY NUR H. (KA 1-B / 10)
KARTIKA KUSUMANINGTYAS (KA 1-B/11)
MOH. IMAM KHAROMAIN (KA 1-B/13)
NORVITA DIAN P. (KA 1-B/16)
WINDA EKA NUR A. (KA 1-B/23)

2. Sistem Pemerintahan adalah sistem yang dimiliki
suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem
pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk
menjaga suatu kestabilan negara itu.

3. TUJUH KUNCI POKOK SISTEM
PEMERINTAHAN
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(Rechtsstaat)
b. Sistem Konstitusi
c. Tugas dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat
f. Menteri negara sebagai pembantu presiden
g. Kekuasaan kepala negara bukan tak terbatas

4. Lembaga negara atau alat-atal perlengkapan negara menurut
UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut:
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Lembaga Kehakiman yang terdiri dari:
a. Mahkamah Agung (MA)
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
c. Komisi Yudisial (KY)

5. 7. Badan Musyawarah
8. Badan Anggaran
9. Badan Kehormatan
10. Badan Legislasi
11. Badan Urusan Rumah Tangga
12. Badan Kerjasama Antar Parlemen
13. Panitia Khusus

6. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga
Negara Indonesia
 Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu
yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
 Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang
semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang
berkepentingan.
 Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

7. Hak Warga Negara Indonesia
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

8. Kewajiban Warga Negara
Indonesia
 Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang.
 Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.

9. KEWARGANEGARAAN
Warga Negara adalah penduduk sebuah
negara atau bangsa berdasarkan keturunan,
tempat kelahiran, dan sebagainya, yang
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai
warga negara itu. memiliki domisili atau tempat
tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat
dibedakan menjadi warga negara asli dan warga
negara asing (WNA).

10. HAK ASASI MANUSIA
 Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh
Tuhan dari sejak lahir.
 Macam Hak Asasi Manusia
a. Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun
diwarisi.
b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
memandang.
c. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar.

11. HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA
1. Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM
Pengakuan HAM pada Pembukaan UUD 1945 Alenia 1 dan Alenia 4, batang Tubuh UUD
1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penegakan HAM
Memberi jaminan perlindungan terhadap HAM, selain dibentuk peraturan hukum, juga
di bentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan
HAM.
3. Konvensi Internasional tentang HAM
Konvensi Internasional terhadap HAM adalah wujud nyata kepedulian masyarakat
internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakan HAM.
4. Keikutan sertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional.

12. A. Hak dan kewajiban dalam bidang politik
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
B. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pengajaran”. Pasal 31 ayat (2) menyatakan
bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan
undang-undang”.
• Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan
kebudayaan nasional Indonesia”.

13. C. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
Arti pesannya : bahwa setiap warga negara berhak dan wajib
dalam usaha pembelaan negara.
D. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi
Di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945
ditentukan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam
Pasal 28D ayat (2) Perubahan UUD 1945 ditentukan: Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

14. E. Hak Asasi Manusia di Bidang Sosial dan Budaya
1. Hak asasi Manusia di Bidang Sosial
Pasal 28H ayat (3) Perubahan UUD 1945
menentukan: ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.
2. Hak Asasi Manusia di Bidang Budaya
Pasal 28C Perubahan UUD 1945
menentukan bahwa :”Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.