Pendidikan Kewarganegaraan

1. MATERI IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

2. TUJUAN MATERI
Setelah proses pembelajaran pada bab ini, mahasiswa
diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian hak, kewajiban dan warganegara
2. Memberikan contoh hak dan kewajiban warganegara yang
diatur dalam
3. UUD 1945
4. Menjelaskan bagaimana cara memperoleh dan kehilangan
status kewarganegaraan menurut UU Nomor 12 Tahun 2006
5. Memberikan alasan mengapa pada prinsipnya setiap Negara
menghendaki status kewarganegaraan tunggal bagi
warganegaranya
6. Memberikan contoh kasus yang memungkinkan seseorang
memiliki kewarganegaraan ganda

3. KONSEP WARGA
NEGARA
Dalam UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tersirat bahwa
Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan
yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya
timbal balik satu sama lainnya dimana pun ia berada baik di
dalam Negara atau di luar negaranya

4. KONSEP WARGA
NEGARA
Konsep kewarganegaraan masuk ke Indonesia dikarenakan:
1) Penjajahan (imperialisme)
2) Kerjasama dengan Negara lain
3) Diterima secara sukarela
Perinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan, setiap
Negara berdaulat dipersilahkan untuk menentukan siapa yang
masuk warganegaranya, namun demikian tetap menghormati
prinsip-perinsip umum hukum intrnasional, seperti:
1) menarik di dalam Negaranya orang-orang yang sama sekali
tidak ada hubungan
2) penetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa dan
warna kuit
3) menentukan siapa warganegara lain.

5. MANFAAT STATUS
KEWARGANEGARAAN
Manfaat status kewarganegaraan adalah ada kepastian hukum yang berlaku
pada seseorang warganegara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum
publik, sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut tentunya
hukum Negara yang mengakui ia sebgai angotanya.
Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaran pada sebuah Negara
yaitu dengan cara:
1. aktif, artinya untuk mendapatkan setatus kewarganrgaran dengan cara
pengajuan.
2. pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaran tidak perlu adanya
usaha atau permohonan dari dirinya tetapi Negara telah memberikannya.
Hal tersebut bias saja terjadi dikernakan Negara tesebut mengnut asas
kelahiran/tempat (ius soli), atau keturunan/darah (ius sanguinis). Asas ius
soli adalah siapa saja yang lahir di Negara itu maka si anak yang
dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warganegaranya. Sedangkan
asas ius sanguinis adalah siapa saja warganegaranya dan dimana saja ia
melahirkan anaknya (waloupun bukan dinegaranya) maka anak yang
dilahirkannya itu diakui sebagai warganegara oleh negar orang tuanya.

6. HAK MENENTUKAN
SETATUSNYA SEBAGAI
WARGANEGARA
Hak menentukan setatusnya sebagai warganegara, biasanya
terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga
kepada sebuah Negara sehingga ia diberi kesempatan untuk
masuk Negara tersebut dengn dipermudah atau tetap memilih
Negara asalnya. Sehingga kepada sesorang tersebu diberikan
hak:
1) Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima
tawaran kewarganegaraan suatu Negara.
2) Hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran
kewarganegaraan suatu Negara.

7. HAK MENENTUKAN
SETATUSNYA SEBAGAI
WARGANEGARA
Negara dalam menentukan warganegara tentunya ada asas yang
dapat dijadikan pedoman, yaitu:
1) segi kelahiran
a. asas Ius Soli artinya Tempat/daerah kelahiran
b. asas Ius Sanguinis artinya keturunan/darah
2) segi perkawinan
a. Kesatuan Hukum, artinya dengan adanya perkawinan maka
dalam
sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga
setatus kewarganegaraan suami istri harus sama.
b. Persamaan Derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah
pihak baik suami atau istri, sehingga diperbolehkan antara suami
istri berbeda status kewarganegarannya

8. HAK DAN KEWAJIBAN
WNI DALAM UUD 1945
Hak dan kewajiban warganegara Indonesa datur dalam UUD
1945 yang tertuang dalam pasal; 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34.
Pasal 27
ayat (1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Ayat (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ayat (3) Setiap wargana negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.

9. HAK DAN KEWAJIBAN
WNI DALAM UUD 1945
Pasal 28
Pasal 28 (A) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28 (B) Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 (C) Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.
Pasal 28 (D) Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adail serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.
Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
Ayat (4) Setiap orang berhak atas setatus kewarganegaraan.

10. HAK DAN KEWAJIBAN
WNI DALAM UUD 1945
Pasal 29
Ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 30
Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.
Ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
Pasal 31
Ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.
Pasal 32
Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah Peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budayanya.
Pasal 33
Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas
kekeluargaan.
Ayat (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

11. HAK DAN KEWAJIBAN
WNI DALAM UUD 1945
Ayat (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Ayat (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
8. Pasal 34
Ayat (1) Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh
Negara
Ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuia dengan martabat kemanusiaan.
Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayaanan umum yang layak.