UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara perorangan atau kelompok secara terbuka sesuai dengan ketentuan hukum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas di tempat-tempat terbuka dengan memperhatikan larangan membawa benda berbahaya. Deklarasi HAM PBB juga menyatakan bahwa pengg

2. UUD 1945

3. ➢ Pasal 2 ayat 1 : “Setiap warga negara, secara perorangan atau
kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan
hakdan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”
➢ Pasal 2 ayat 2 : “Penyampaian pendapat di muka umum
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”
UU No. 9 Tahun 1998 Tentang
Kemerdakaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum

4. ➢ Pasal 9 ayat 1 : “Bentuk penyampaian pendapat di muka urnum dapat
dilaksanakan dengan :
a. unjuk rasa atau dernonstrasi;
b. pawai;
c. rapat umurn; dan atau
d. mimbar bebas.
➢ Pasal 9 ayat 2 : Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk
umum. kecuali :
a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi
militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta
api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
b. Pada hari besar nasional
➢ Pasal 9 ayat 3 : Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka
umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa
benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

6. Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia
(Declaration of Human
Right) Pasal 29 :

7. ➢ Ayat 2 : Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap
orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan
yang ditentukan oleh undang-undang dengan
maksud untuk menjamin pengakuan dan
penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang
lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi
moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum
dalam suatu masyarakat yang demokratis.
➢ Ayat 3 : Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak
boleh dijalankan secara bertentangan dengan
tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

8. ❖ Sebagai sarana untuk menyampaikan
kepentingan merupakan bagian yang hakiki dari
keberadaan manusia. Upaya untuk
menyampaikan pendapat menjadi sarana sarana
bagi setiap orang untuk berkomunikasi. Jika hak
untuk menyampaikan pendapat dibatasi, maka
hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran
terhadap HAM.

9. 4) Bentuk :

10. 5) Contoh :
❖ Lisan = Pidato, ceramah, berdialog,
berdiskusi, rapat umum
❖ Tertulis = Poster, Spanduk, artikel,
surat kabar, pamflet, brosur, selebaran
❖ Gambar = Iklan, foto, film
❖ Cara lain = Demonstrasi / unjuk rasa,
mogok makan, tutup mulut

11. Suasana rembug
desa yang merupakan
sarana
musyawarah
masyarakat
desa. Sumber:
www.pemkotmalang.
go.id

12. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
dilaksanakan harus berasaskan :
a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. asas musyawarah dan mufakat
c. asas kepastian hukum dan keadilan
d. asas proporsionalitas

13. ➢ Azas keseimbangan antara hak dan kewajiban
artinya harus terjadi keseimbangan antara hak
dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut
haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan
kewajiban
➢ asas musyawarah dan mufakat artinya segala
sesuatu diputuskan secara kekeluargaan dalam
mengambil suatu keputusan musyawarah mufakat
➢ asas kepastian hukum dan keadilan artinya
Jaminan atas tindakan sesuatu berdasarkan
hukum.
Pengertian :

14. ➢ asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakan
segala kegiatan sesuai dengan konteks atau
tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan
oleh warga negara, institusi maupun aparatur
pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual,
etika sosial maupun etika internasional. (sesuai
dengan ukurannya)

15. ❖ Sopan
❖ Berkata-kata yang tidak menyakitkan hati
orang lain.
❖ Harus bisa menahan emosi
❖ Apabila pendapat tidak diterima, kita harus
menerimanya dengan lapang dada.
❖ Berbicara tidak monoton dan gunakan kata
yang singkat, padat dan jelas