Downloaded 116 times
More Related Content
Pkn 7 smp
- 1. Oleh Eti Pertiwi Pendahuluan StarMateri Kompetensi Dasar Tujuan
- 2. Puji syukur kitapanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat-Nyalah saya bisa membuat buku ini sampai selesai. Terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya selama pembuatan buku ini. Kepada teman-teman saya yang selalu membantu saya. Power point ini berisi rangkuman dari materi yang saya buat, materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas VII semester 2. Saya tahu buku ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi sempurnanya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Home
- 3. Bab 3 Hakikatdan Dasar Hukum HAM • Menampilkan sikap positif terhadap hakikat dan dasar Hukum Hak Asasi Manusia Bab 4 Penegakan HAM • Menampilakan sikap positif terhadap penegakan Hak Asasi Manusia Bab 5 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat • Menampilkanperilakukemerdekaanmengemuk kan pendapat Home
- 4. Bab 3 :Hakikat dan Dasar Hukum HAM A. Menguraikan hakikat dan pengertian HAM B. Menjelaskan jenis-jenis HAM dan Dasar hukum penegakan HAM C. Menunjukan pasal-pasal yang mengatur HAM D. Latar belakang dasar hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang HAM Bab 4 : Penegakan Hak Asasi Manusia A. Menguraikan kelembagaan –kelembagaan HAM B. Mendiskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM C. Menjelaskan upaya-upaya penegakan HAM D. Menghargai dan menghormati upaya penegakan HAM Bab 5 : Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat A. Menjelaskan hakekat Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat B. Menguraikan pentingnya kemerdekaan menyampaikan Pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. C. Mengaktualisasikan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Home
- 5. Bab 5 Kemerdekaan MengemukakanPendapat Bab Bab 4 Penegakan Hak Asasi Manusia 4 Penegakan HAM Bab 3 Hakikat dan Dasar Hukum HAM Home
- 6. Bab 3 Hakikatdan Dasar Hukum HAM A. Hakikat Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) • Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar / pokok yang dimiliki manusia sejak lahir yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga,dihormati dan di lindungi. • Sedangkan hakikat HAM itu sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.
- 7. B. Dasar HukumHak Asasi Manusia • Dasar Hukum Penegakan HAM Internasional A. Deklerasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB • Dasar Hukum Penegakan HAM Indonesia A. UUD 1945 B. Tap MPR No. XVII/ MPR/1998 C. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Home
- 8. Bab 4 PenegakanHak Asasi Manusia A. Lembaga Perlindungan Hak Asasi di Indonesia • Komnas HAM • Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) • Lembaga Bantuan Hukum (LBH) • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
- 9. B. Kasus PelanggaranHAM dan Upaya Penegakannya Dalam hal penegakan HAM,telah terjadi peristiwa yang menunjukan dinamika HAM di Indonesia hampir pada semua periode kepemimpinan di negri ini selalu meninggalkan kisah tentang pelanggaran HAM. Penegakan HAM menjadi perjuangan yang tidak mengenal kata lelah. • Kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh oleh hukum adalah pembantaian massal 1965 (1.500.000 korban jiwa). (kasus mei 1998,kasus bom Bali)
- 10. Upaya penegakan HAM •Penyebab kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia adalah karena kurang fungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan). Fungsi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut harus terus dimaksimalkan, sehingga mampu memberi jaminan atas terlindungnya nilai-nilai HAM. • Menghargai Upaya Penegakan dan Perjuangan HAM Berperan aktif menyampaikan atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran HAM kepada pihak yang bertanggung jawab. Menggunakan langkah-langkah musyawarah sampai pada pelaporan kepada intitusi negara. Home
- 11. Bab 5 Kemerdekaan MengemukakanPendapat A. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara secara perorangan atau kelompok yaitu bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa dan bernegara. • Menurut pasal 1 (1) UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan: “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan,tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peruundang- undangan yang berlaku”
- 12. B. Pentingnya mengemukakan pendapatsecara bebas dan bertanggung jawab • Mewujudkan kebebasan pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 • Mewujdukan iklim yang kondusif dalam kehidupan berdemokrasi • Kebebasan berpendapat berdasarkan nilai nilai demokratis berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD”
- 13. B. Landasan HukumKebebasan Mengemukakan Pendapat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) 3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 ayat ( 2 ) 4. UU No. 9 tahun 1998 5. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 6. UU No. 40 tahun 1999 7. UU No. 32 tahun 2002.
- 14. C. Mengaktulisasikan kemerdekaan mengemukakanpendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum Bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat (UU No. 9 tahun 1998): 1. Unjuk rasa atau demontrasi 2. Pawai 3. Rapat Umum 4. Mimbar Bebas 5. Penyampaian pendapat secara lisan dapat berupa pidato, dialog dan diskusi. 6. Penyampaian pendapat secara tulisan dapat berupa petisi, gambar, pamlet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. 7. Penyampaian pendapat dengan sikap lain seperti membisu, mogok makan, dll
- 15. D. Sikap Positifterhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat di muka umum. 1. Pendapat harus disertai dengan argumentasi yang kuat dan masuk akal. 2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama. 3. Pendapat disampaikan dalam kerangka peraturan per – uu – an yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum. 4. Terbuka terhadap tanggapan baik pihak lain sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik. 5. Dilandasi dengan keinginan untuk mengembangkan nilai – nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan. home
- 16. Terima kasih Oleh EtiPertiwi @uzumaki_pertiwi