Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang di Indonesia, sejarah hukum dagang, macam-macam persekutuan dagang, perantara perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan, dan penundaan pembayaran.

1. B Y M M I R Z A I K H S A N U D I N
N I M : 2 1 1 1 0 0 3 5
Hukum Dagang

2. Pengertian Hukum Dagang
 Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur tingkah
laku manusia yang turut melakukan perdagangan
untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang
mengatur hubungan hukum antara manusia dan
badan hukum satu dengan yang lainnya dalam
bidang perdagangan.

3. Sumber-sumber Hukum Dagang
Hukum dagang di indonesia bersumber pada :
 Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
 KUH Dagang/ WvK
 KUH Perdata/ BW
 Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, seperti
peraturan perundangan khusus yang mengatur
tentang hal-hal yang berhubungan dengan
perdagangan.

4. Sejarah Hukum Dagang
 Semula KUHD terdiri dari 3 buku, yaitu :
 Buku I tentang perniagaan pada umumnya
 Buku II tentang hak dan kewajiban yang
ditimbulkan perkapalan (hukum laut)
 Buku III tentang Kepailitan
 Namun peraturan tentang kepailitan kemudian
merupakan satu kita tersendiri yang berlaku pada
tanggal 1 Nov 1906 dengan dikeluarkannya Stb. 1906
No.217 jo Stb 1906 No.348

5.  Sebelum tahun 1938, Hukum Dagang hanya
mengikat pedagang saja dan hanya pedagang saja
yang dapat melakukan perbuatan dagang. Tetapi
sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang
diperluas menjadi perbuatan perusahaan. Menurut
hukum yang dimaksud dengn pengusaha ialah
mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari
keuntungan dengan menggunakan lebih banyak
modal daripada tenaga. Sebaliknya bila tenaga lebih
dipentingkan daripada modal maka tidak tergolong
dalam golongan pengusaha, misalnya dosen, dokter,
buruh, dsb.

6.  Dalam hukum dagang ditentukan bahwa tiap orang yang
mempunyai suatu perusahaan diharuskan mengadakan
pencatatan dari kekayaan dan harta benda perusahannya
dan setiap enam bulan harus membuat neraca keuangan.
Ia diharuskan menyimpan semua pembukuan untuk
jangka waktu selama tiga puluh tahun dan surat-surat
tembusan serta catatan selama sepuluh tahyn
 Dengan adanya pembukuan ini maka pengusaha
mempunyai bukti terhadap peristiwa hukum. Hakim
berhak menggunakan buku itu sebagai bukti untuk
kepentingan pihak manapun.

7. Macam-macam Persekutuan Dagang
 Dalam dunia perdagangan dikenal bermacam-macam
perseroan yag lahir karena usaha beberapa orang untuk
bersama-sama melakukakn tindakan atau perbuatan
dalam lapangan perdagangan. Macam-macam
persekutuan dagang yang dikenal dalam KUHD adalah :
 Persekutuan perdata (maatschap)
 Perseroan Komanditer (commanditaire vennotschap)
 Firma
 Perseroan Terbatas (PT)
 Koperasi

8. Perantara Perusahan
 Perantara perusahaan yang dikenal dalam KUHD:
 Makelar adalah perantara pedagang yang diangkat
oleh pemerintah. Mereka menjualkan atau
membelikan sesuatu untuk kepemtingan orang lain
atas dasar upah tertentu.
 Komisioner adalah seseorang yang mengusahakan
perjanjian dagang atas nama sendiri/firmanya dan
juga menjalankan usaha atas perintah orang lain
dengan mendapatkan komisi tertentu.
 Expeditur ialah mereka yang mengurus pengangkuta
orang atau barang.

9. Beda Makelar dengan Komisioner
 Seorang komisioner yang melakukan JB atas
perintah komitmen memikul resikonya juga,
sedangkan makelar tidak.
 Seorang komisioner dapat menentukan komisinya
karena turt menanggung risiko, sedangkan makelar
tidak.
 Seorang makelar diangkat dan disumpah oleh
pemerintah sedangkan komisioner tidak.

10.  Dalam KUHD diatur pula mengenai surat berharga.
Di samping alat pembayaran dengan uang maka
dalam dunia perdagangan diperlukan cara
pembayaran atau penagihan yang lebih aman,
mudah dan lancar. Karena itu dalam perhubungan
perdagangan terdapat surat-surat yang mengganti
tugas uang tunai. Surat demikian itu memberi hak
kepada pedagang dan disebut surat bernilai. Seperti
Cek, Wesel, Bilyet Giro dan lain sebagainya.

11.  Asuransi atau pertangguhan diatur dalam Pasal 246-
286 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dengna
mana seseorang penanggung mengikatkan diri
kepada seseorang tertanggung dengan menerima
suatu penggantian premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena
suatu persitiwa yang tak tertentu.

12. Dasar Pertanggungan
 Suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.
 Semua hal/kepentingan yang dapat dinilai dengan
uang.
 Pertanggungan merupakan suatu perjanjianan dua
pihak dimana bertanggung jawab membayar premi
dan yang menanggung wajib memberi pembayaran
kembali apabila peristiwa yang belum tentu terjadi
itu kemudian menjadi nyata terjadi.
 Pertanggungan itu tergantung kepada atau
mengikuti kepentingan tidak mengingat siapa yang
berkepentingan.

13.  Seorang debitur yang tidak berdaya lagi membayar
hutangnya dinyatakan pailit. Dalam hal ini ia dapat
memberitahukannya atas kehendak sendiri kepada
Pengadilan negeri, atau atas permintaan krediturnya
atau atas permintaan penuntut umum. Pernyataan
pailit tersebut harus dinyatakan dalam putusan
hakim. Bila seseorang dinyatakan pailit maka
barang-barang yang menjadi miliknya dijadikan
pembayaran hutang. Tujuan kepailitan adalah untuk
mengusahakan agar hasul penjualan harta benda
debitur dapat dipergunakan untuk melunasi
hutangnya.

14.  Penundaan pembayaran adalah tindakan yang
diberikan kepada debitur karena sudah tidak mampu
untuk membayar hutangnya tetapi masih
mempunyai cukup kekayaan untuk lambat laun
membayar hutangnya.
 Perbedaan antara pailit dengan penundaan
pembayaran adalah bahwa orang yang telah
dinyatakan pailit itu sudah dianggap tidak
mempunyai kekayaan sedangkan dalam hal
penundaan pembayaran orangnya masih
mempunyai kekayaan.

15. Terima kasih