Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum mengenai dokumen perusahaan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi definisi perusahaan dan jenis-jenis dokumen perusahaan, kewajiban pembuatan dan penyimpanan catatan oleh perusahaan, serta ketentuan tentang pengalihan bentuk, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan. Dokumen ini mengatur pedoman bagi perusahaan dalam mengelola dokumen-dokumennya

1. KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG UNTUK INDONESIA
Ketentuan Umum
Pasal 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya
dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga
terhadaphal-halyang dibicarakan dalam Kitab ini.
BUKU KESATU
Tentang dagang umumnya
BAB KESATU
Menurut LN. 1938-276 yang mulai berlaku
pada tanggal 17 Juli 1938, bab kesatu
yang berkepala : ,,Tentang pedagang-pedagang
dan tentang berbuatan dagang"
yang meliputi pasal 2, 3, 4
dan 5 telah dihapuskan.
BAB KEDUA
Tentang pemegangan buku
Pasal 6. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun
tentang keadaan kekayannya dan tentang segala sesuatu berkenan dengan
kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan,
membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari
catatan-catatanitu dapatdiketahui segala hak dankwajibannya.
Ia diwajibkan pula dari tahunketahun dalam waktu enam bulanyang pertama
dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan sendiri, akan
sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Iapun
diharuskan menyimpan selama tigapuluh tahun, akan segala buku-buku dan surat
yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuat
beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat

2. kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat
kawat yang dikirimkannya.
7. Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan
bukti sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha, sebagaimana
menurutpendapatnyadalam tiap-tiap kejadian khususharusdiberikannya.
8. Sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakimpun berwenang atas
permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah
pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan
terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurt pasal 6 ayat
ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil
petikannya seberapa banyak oleh hakim perlu ditimbangnya berhubung dengan
soal yang dipersengketakan.
Tentangsifat danisi daripada surat-suratyangdiperlihatkannya,Hakim berhak
mendengar para ahli, baikdimuka sidang, maupun dengan cara seperti teratur
dalam pasal215 sampai dengan229 Reglemen acara Perdata.
Hakimpunbebas pula,dalamhalperintahnyatidak diindahkan,darikelalaianini
mengambil kesimpulan yang menurutpendapatnyalayak harusdiambilnya.
9. Apabila buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut diatas berada
ditempat lain daripada tempat perkaranya harus diadili, maka Hakim yang harus
mengadilinya, berhakmelimpahkantugasnyakepadaHakimdaritempatbuku-buku,
surat-surat dan tulisan-tulisan itu berada, untuk menyelenggarakan pemeriksaan
yangdikehendakinya denganpermintaanuntukkemudianmengirimkankepadanya
berita-acara yang akan dibuatnyadari pemeriksaan itu beserta kesimpulannya.
Pasal 10 dan 11 dihapuskan.
12. Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya,
melainkan untukkeperluanmerekayang langsungberkepentinganterhadapbuku-
buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu persatuan,
sebagai pesero,sebagai pengangkatseorangpengurusatauwakildanakhirnyapun
dalam halkepailitan.
Pasal 13 dihapuskan.
BAB KETIGA

3. Tentang Beberapa Jenis Perseroan
BAGIAN KESATU
Ketentuan Umum
Pasal 14 dihapuskan
15. Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-
pihak yang bersangkutan,olehKitab ini dan oleh hukumperdata.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undangini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara
tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba,baik yangdiselenggarakanolehorang-peroranganmaupunbadanusaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukandalamwilayah NegaraRepublik Indonesia.
2. Dokumen perusahaanadalahdata,catatan,danatauketeranganyangdibuat
dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya,
baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk
corak apapunyang dapat dilihat, dibaca, ataudidengar.
3. Jadwalretensiadalahjangkawaktupenyimpanandokumenperusahaanyang
disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan
dipakai sebagai pedoman pemusnahandokumenperusahaan.
Pasal 2

4. Dokumen perusahaanterdiri dari dokumen keuangandan dokumenlainnya.
Pasal 3
Dokumen keuanganterdiri dari catatan,bukti pembukuan,dan datapendukung
administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta
kegiatan usahasuatuperusahaan.
Pasal 4
Dokumenlainnyaterdiri dari dataatausetiaptulisanyangberisiketeranganYang
mempunyai nilai guna bagi perusahaanmeskipun tidak terkait langsungdengan
dokumen keuangan.
Pasal 5
Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening,
jurnal transaksiharian, atau setiap tulisan yang berisi keteranganmengenai hak
dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu
perusahaan.
Pasal 6
Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar
pembukuanyang mempengaruhi perubahankekayaan, utang,danmodal.
Pasal 7
(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang
berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung
penyusunandan pembuatandokumenkeuangan.
(2)Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri dari :
a. data pendukungyangmerupakanbagian dari bukti pembukuan; dan
b. data pendukungyangtidak merupakanbagian dari bukti pembukuan.
BAB II
PEMBUATAN CATATAN DAN PENYIMPANAN
DOKUMEN PERUSAHAAN
Pasal 8
(1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal5 sesuai dengankebutuhanperusahaan.

5. (2)Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
disusundalam bahasaIndonesia.
(3)Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat disusundalam bahasaasing.
Pasal 9
(1) Catatanyangberbentukneracatahunan,perhitunganlabarugitahunan,atau
tulisanlain yang menggambarkan neraca danlaba rugi, wajib ditandatangani
oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan
perusahaanyang bersangkutan.
(2)Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
kegiatanperusahaandi bidangtertentu tidak menentukanlain,maka catatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam)
bulanterhitungsejak akhir tahunbukuperusahaanyangbersangkutan.
Pasal 10
(1) Catatansebagaimana dimaksuddalam Pasal9, wajib dibuat di ataskertas.
(2)Catatanyang berbentuk rekening, jurnal transaksiharian, atau setiap tulisan
yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal5, dibuatdi atas kertasatau dalam saranalainnya.
Pasal 11
(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib
disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku
perusahaanyang bersangkutan.
(2)Data pendukungadministrasi keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan
kebutuhanperusahaanyangbersangkutan.
(3)Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu
penyimpanannya ditetapkan berdasarkannilai gunadokumen tersebut.
(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun
oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang
ditetapkan dengankeputusanpimpinan perusahaan.

6. (5)Kewajiban penyimpanan sebagaimanadimaksud dalamayat (1),ayat (2), dan
ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai
alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam
ketentuanmengenai daluwarsasuatutuntutanyang diatur dalam peraturan
perundang-undanganyangberlaku,atauuntukkepentinganhukumlainnya.
BAB III
PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN
DAN LEGALISASI
Pasa1 12
(1) Dokumenperusahaandapatdialihkankedalammikrofilm ataumedia lainnya.
(2)Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen
tersebutdibuat atau diterima oleh perusahaanyang bersangkutan.
(3)Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah
asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu
demi kepentinganperusahaanataukepentingan nasional.
(4)Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau
media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian
otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan
perusahaanwajib tetap menyimpan naskahasli tersebut.
Pasal 13
Setiap pengalihan dokumen perusahaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) wajib dilegalisasi.
Pasal 14
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan
perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang
bersangkutan,dengandibuatkanberita acara.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat :
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya
legalisasi;

7. b. keteranganbahwa pengalihandokumen perusahaanyang dibuat di atas
kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai
denganaslinya; dan
c. tandatangandan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
Pasal 15
(1) Dokumen perusahaanyangtelah dimuat dalam mikrofilm ataumedia lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya
merupakanalat bukti yang sah.
(2)Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu
dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang
telah dimuat dalammikrofilm ataumedia lainnya.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke
dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB IV
PEMINDAHAN, PENYERAHAN, DAN PEMUSNAHAN
DOKUMEN PERUSAHAAN
Pasal 17
Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di
lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan
perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
yang bersangkutan.
Pasal 18
(1) Dokumen perusahaantertentuyangmempunyai nilai guna bagi kepentingan
nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia
berdasarkankeputusanpimpinan perusahaan.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan
pembuatanberita acara yang sekurang-kurangnyamemuat:
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya
penyerahan;
b. keterangantentangpelaksanaanpenyerahan;dan
c. tandatangandan nama jelas pejabat yang menyerahkan danpejabat yang
menerima penyerahan.

8. (3)Pada berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilampirkan daftar pertelaandokumenyang akandiserahkan.
Pasal 19
(1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan
berdasarkankeputusanpimpinan perusahaan.
(2)Pemusnahandatapendukungadministrasikeuangansebagaimanadimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal11 ayat (3) dilaksanakanberdasarkanjadwalretensi.
(3)Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen
perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala
kerugianperusahaandan ataupihak ketiga dalamhal :
a. pemusnahandokumenperusahaandilakukansebelumhabis jangkawaktu
wajib simpan sebagaimanadimaksud dalam Pasal11 ayat (1);atau
b. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau
patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus
disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan
kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaanmaupunkepentinganlainnya.
Pasal 20
Pemusnahandokumenperusahaanyangtelahdialihkankedalammikrofilm atau
media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan
perusahaan,berdasarkanketentuanPasal12 ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 21
(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20,
dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya
memuat :
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya
pemusnahan;
b. keterangantentang pelaksanaanpemusnahan;dan
c. tandatangandan nama jelas pejabat yang melaksanakanpemusnahan.
(2)Pada berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilampirkan daftar pertelaandokumenyang akandimusnahkan.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan
dokumen perusahaandiaturdenganPeraturanPemerintah.

9. BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesia,
Staatsblad1847 :23) wajib disimpan selama30 (tiga puluh)tahun,danpadasaat
berlakunya Undang-undangini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau
lebih, pemusnahannyadilakukanberdasarkanketentuandalamUndang-undang
ini.
Pasal 24
salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesia, staatsblad
1847 : 23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya
Undang-undang ini masa simpannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun,
pemusnahannyadilakukanberdasarkanketentuandalamUndang-undangini.
Pasal 25
Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan pertimbangan
kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini pertimbangan
tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-undangini.
Pasal 26
Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan persetujuan
kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu)
tahunterhitung sejak tanggalmulai berlakunyaUndang-undangini persetujuan
tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-undangini.
Pasal 27
Dokumen perusahaan yang jadwal retensinya sedang dimintakan persetujuan
kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu)
tahunterhitung sejak tanggalmulai berlakunya Undang-undangini persetujuan
tersebut belum diberikan, jadwal retensi dan pemusnahannya ditetapkan
berdasarkanketentuandalamUndang-undangini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

10. Pasal 28
Ketentuan dalamUndang-undangini berlakujuga terhadap:
1. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan Indonesia atau yang
disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha di luar wilayah
Negara Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang
berlakudi negarasetempat;
2. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan asing atau yang
disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia; dan
3. badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka1, yang dalam kegiatan dan atau
tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana layaknya
perusahaan.
Pasal 29
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandelvoor Indonesie, Staatsblad1847:23)tetapberlakusepanjang belum
diganti atau tidak bertentangandenganUndang-undangini.
Pasal 30
Pada saatUndang-undangini mulai berlaku:
1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel
voor Indonesie, Staatsblad1847 : 23); dan
2. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen
perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan
pemusnahan arsip yang bertentangan dengan Undang-undangini,
dinyatakan tidak berlakulagi.
Pasal 31
Undang-undanginimulai berlakupada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

11. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undanginiyang dimaksud dengan:
1. Ketenagakerjaan adalahsegala hal yang berhubungan dengantenagakerja
pada waktu sebelum,selama dan sesudahmasa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkanbarangdan/ataujasabaikuntukmemenuhikebutuhansendiri
maupununtukmasyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalambentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badanlainnyayangmemperkerjakantenagakerja denganmembayar
upahatau imbalan dalam bentuklain.
5. Pengusahaadalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankansuatuperusahaanmilik sendiri ;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaanbukanmiliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaansebagaimanadimaksud dalam huruf (a)
dan huruf(b) yang berkedudukandi luarwilayah Indonesia.
6. Perusahaanadalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh
denganmembayar upahatau imbalan dalam bentuklain;
b. usaha-usahasosialdanusaha-usahalainyang mempunyai pengurusdan
memperkerjakanoranglaindenganmembayar upahatauimbalandalam
bentuklain.
7. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistimatis yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaanyang berkesinambungan.

12. 8. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data
yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan maknatertentumengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan Kerja adalahkeseluruhan kegiatanuntuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, danetoskerja padatingkatketrampilandankeahliantertentu
sesuai denganjenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan
standaryang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
ketrampilanatau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk
mempertemukantenagakerja denganpemberi kerja, sehinggatenagakerja
dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
sesuai dengandengan kebutuhannya.
13. Tenagakerja asingadalahwargawarganegaraasingpemegangvisadengan
maksudbekerja di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak.
15. Hubungankerja adalahhubunganantarapengusahadenganpekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan
pemerintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945.
17. Serikat pekerja/serikatburuhadalahorganisasiyangdibentukdari,oleh,dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.

13. 18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaanatauunsurpekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarahtentangmasalahketenagakerjaanyanganggotanyaterdiridari
unsurorganisasipengusaha,serikatpekerja/serikat buruh,danpemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusahayang memuat syarat-syaratkerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha
atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkanpertentanganantara pengusahaataugabunganpengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruhhanya dalam satuperusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat
buruhuntukmenghentikanataumemperlambat pekerjaan.
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk
menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan
pekerja.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antarapekerja/buruhdan pengusaha.
26. Anak adalahsetiap orangyang berumur dibawah 18 (delapanbelas)tahun.
27. Siang hari adalah waktuantarapukul06.00 sampai denganpukul18.00.
28. 1 (satu)hari adalahwaktu selama 24 (duapuluhempat) jam.
29. Seminggu adalahwaktu selama 7 (tujuh)hari.
30. Upahadalahhak pekerja/buruhyangditerima dan dinyatakan dalambentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjanganbagi pekerja/buruh dan keluarganyaatas suatupekerja dan/atau
jasa yang telah atau akandilakukan.

14. 31. Kesejahteraan pekerja/buruhadalahsuatupemenuhankebutuhandan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat.
32. Pengawasanketenagakerjaanadalahkegiatanmengawasidanmenegakkan
pelaksanaanperaturanperundang-undangandibidang ketenagakerjaan.
33. Menteriadalah menteri yangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaan.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
BAB VIIA
PERJANJIAN KERJA
BAGIAN 1
Ketentuan Umum
1601. Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh
ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan,
dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang
diaturmenurutkebiasaan,ada duamacam persetujuan,denganmanapihak kesatu
mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan
menerima upah,yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongankerja.
1601a. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh,
mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan,
denganupah selama waktuyang tertentu.
1601b. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu,
yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi
pihak lain, yaitu pemberi tugas,denganhargayang telah ditentukan.
1601c. Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan
persetujuan lain, maka baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja
maupun ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya
terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara kedua
jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan
mengenai perjanjian kerja.
Jika pemborongankerja diikuti denganbeberapa persetujuansejenis itu, meskipun
tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat,
ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara
demikian ialah supaya pemboronganpemborongan itu dapat dipandang sebagai
suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus

15. berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara
serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri, kecuali
ketentuan-ketentuandalamBagian 6 pada bab ini.
Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan
untuk percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung
sifat pemborongankerja dan segalaketentuandalam Bab 6 itu berlakubaginya.
BAB XVI
PEMBERIAN KUASA
BAGIAN 1
Sifat Pemberian Kuasa
1792. Pemberian kuasaialah suatupersetujuanyang berisikan pemberian
kekuasaankepada oranglain yang menerimanya untukmelaksanakansesuatu
atas nama orangyang memberikan kuasa.
Sumber :
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1847/23Tahun~1847STBL.htm
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl51927/parent/13146
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm
http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c547f6aecc/parent/54