1. PANCASILA DALAM
KONTEKS SEJARAH
Kelompok 7
Ketua : Taufik Firmansyah Soehara
Dinda Nur Permatasari
Tio Ernanda
M. Rachman Fuadi
Kasman
Yudi Indra
Ucu Feni
Dini Maryam
Mahdia
Kurniawan Setiadi
2. Pancasila
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
2. Perumusan Pancasila
3. Masa Setelah Kemerdekaan
a. Pancasila Masa Orde Lama
b. Pancasila Masa Orde Baru
c. Pancasila Masa Reformasi
3. 1. Masa Sebelum
Kemerdekaan
Didirikannya Organisasi Budi Utomo oleh dr.
Wahidin Sudirohusodo yang kemudian diikuti
oleh pendirian organisasi-organisasi lainnya.
Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap
Bangsa Indonesia
Membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr.
K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan
beranggotakan 60 orang.
4. 2. Perumusan Pancasila
29 Mei – 1 Juni 1945 : Sidang BPUPKI pertama yang menghasilkan 3
usulan Dasar Negara dari 3 tokoh, yaitu Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr.
Soepomo dan Ir. Soekarno.
22 Juni 1945 : Disepakatinya Piagam Jakarta
10 – 16 Juli 1945 : Sidang BPUPKI kedua, sidang ini menghasilkan
keputusan tentang bentuk Negara, luas wilayah Negara baru,
pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi
dan keuangan dan panitia pembelaan tanah air.
7 Agustus 1945 : Dibentuknya PPKI sebagai pengganti BPUPKI
demi merumuskan Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
17 Agustus 1945 : Dibacakannya teks Proklamasi Kemedekaan
Bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno.
5. 18 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang menghasilkan
beberapa keputusan diantarana disahkannya Undang-
Undang Dasar 1945, memiih Presiden dan Wakil Presiden
pertama, berdirinya komite nasional Indonesia pusat sebagai
badan musyawarah darurat.
19 Agustus 1945 : Sidang PPKI kedua yang
berhasil menentukan pembagian daerah provinsi,
diteruskannya kedudukan Kooti dan kota Gemeente untuk
sementara waktu.
20 Agustus 1945 : Sidang ketiga PPKI,
pembahasan terhadap agenda tentang ‘Badan Penolong
Keluarga Korban Perang’
22 Agustus 1945 : Sidang Keempat PPKI,
membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional
Indonesia.
6. Dalam proses perumusan Pancasila, dari tiga
tokoh yang mengusulkan usulan dasar
Negara, semua usulan berjumlah lima poin.
Lima poin tersebut, sangat identik dengan
ajaran yang ada pada agama Buddha dan
Islam. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan
dengan proses penting dalam perumusan
Pancasila, karena pada saat itu pengaruh
kedua ajaran tersebut cukup besar pada
masyarakat Bangsa Indonesia, termasuk
tokoh-tokoh pencetus rumusan dasar Negara
tersebut.
7. Sebelum dikeluarkannya Piagam Jakarta, sila “ke-
Tuhanan” ini tidak ditempatkan pada urutan pertama.
Hal ini diakibatkan karena pada saat itu para tokoh
berpandangan bahwa rasa “Nasionalisme” atau “Peri
Kebangsaan” jauh lebih penting dan merupakan
prioritas utama untuk mencapai kemerdekaan Bangsa
Indonesia. Sehingga dalam beberapa usulan, hal itu
berada di urutan lebih atas daripada “ke-Tuhanan”.
Begitu pula dengan dihapuskannya kata “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”,
para tokoh berpendapat bahwa
Indonesia memiliki kepercayaan yang majemuk.
Sehingga dengan kata “Ketuhanan yang Maha Esa”
semua kepercayaan dapat terwakili di sana tanpa ada
yang ditonjolkan ataupun pihak yang tersudutkan.
8. 3. Masa Setelah Kemerdekaan
a. Pancasila pada Masa Orde Lama
Terjadi 2 Pandangan yang berbeda yaitu “kembali ke
Undang- Undang Dasar 1945” dengan Pancasila
sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta
atau ‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”.
Dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli
1959
1. Pembubaran konstituante;
2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara.
9. b. Pancasila pada Masa Orde Baru
Pancasila dijadikan sebagai political force
1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila
sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa
Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu
mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari
Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah
(ed.), 2010: 42).
Panduan pengucapan Pancasila
Pedoman Pengamalan Pancasila.
10. c. Pancasila pada Masa Reformasi
Digunakan sebagai alat legitimasi politik
Pancasila dilupakan karena identik dengan orde
baru
Politik hanya untuk memenuhi hasrat berkuasa
Pancasil sebagai Dasar Negara
Sumber Hukum Dasar Nasional adalah Pancasila
Empat pilar kebangsaan yang terdiri dari:
Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika.
11. Kesimpulan
Pancasila merupakan Pegangan Dasar bagi
Bangsa Indonesia. Pancasila menjadi
landasan utama di semua aspek kenegaraan
karena Pancasila telah mencakup segala
sesuatu. Indonesia akan menjadi bangsa yang
kuat jika berhasil mengamalkan nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam Pancasila.
12. The End
By. Kelompok 7
Taufik Firmansyah S.
Dinda Nur Permata
Tio Ernanda
M. Rachman Fuadi
Kasman
Yudi Indra
Ucu Feni
Dini Maryam
Mahdia
Kurniawan Setiadi
Editor's Notes
Dunia timur abad XX
Menarik simpati masy indonesia
Meyakinkan masy
2. diubahnya kata “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991).
Agama Buddha dalam salah satu ajarannya mengajarkan tentang “Lima larangan” yang harus diaati oleh penganutnya. Bahkan ajaran ini berpengaruh dalam kepustakaan Jawa. Sedangkan dalam Islam, cukup banyak ajaran yang di dalamnya terdapat lima unsur atau lima istilah. Salah satunya adalah Rukun Islam yang berisi lima buah perintah.
Sebelum disepakatinya kata “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai bunyi dari sila pertama, ada beberapa usulan lain yang isi dan maksudnya sama yaitu tentang kepercayaan Bangsa Indonesia dan pernyataan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-ke-Tuhanan. Seperti “Peri Ketuhanan” yang dikemukakan oleh Moh. Yamin, “Keseimbangan lahir batin” hasil gagasan Dr. Soepomo, “Ketuhanan yang berkebudayaan” usulan dari Ir. Soekarno dan yang terakhir adalah bunyi dari sila pertama dalam Piagam Jakarta yaitu “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
1. tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara
4. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011)