Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai suatu Bangsa & Negara. Ada berbagai macam ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, fasisme, nazisme, marxisme, anarkhisme, dan feminisme.
2. IDEOLOGI
1. Pengertian Ideologi
a. Secara Etimologis
Secara etimologis, ideologi berasal dari kata “ideo” dan “logos”. Ideo berarti
gagasan-gagasan, sementara logos adalah ilmu. Jadi, secara etimologis (asal-usul
bahasa) ideologi berarti ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari
asal-usul ide. Ada pula yang menyatakan ideologi sebagai seperangkat gagasan dasar
tentang kehidupan dan masyarakat, misalnya pendapat yang bersifat agama atau pun
politik.
b. Menurut Para Ahli
Berikut ini pengertian ideologi menurut para ahli:
a) Ali Syariati, mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan
gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu
bangsa atau suatu ras tertentu.
b) Alfian, menyatakan ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang
menyeluruh dan mendalam ten tang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu
secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam
berbagai segi kehidupan.
c) C.C. Rodee menegaskan ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara
logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan
bagi institusi dan pelakunya.
3. d) Destutt de Tracy mengartikan ideologi sebagai "science of ideas" di mana di
dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan
membawa perubahan institusional (lembaga) dalam suatu masyarakat.
e) Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.
f) Francis Bacon, ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep
hidup.
g) Harold H. Titus, mendefinisikan ideologi adalah sebagai suatu istilah yang
dipergunakan untuk sekelompok cita-cita. mengenai berbagai macam masalah
politik dan ekonomi serta filsafat sosia serta filsafat sosial yang dilaksanakan
bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok
atau lapisan masyarakat.
h) Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki
oleh penguasa.
i) M. Sastraprateja, ideologi adalah sebagai perangkat gagasan atau pemikiran
yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang
teratur.
j) Murdiono, ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara
keseluruhan menjad landasan bagi seseorang (masyarakat) untuk memahami
jagad raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk
mengelolanya.
k) Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
4. l) Kirdi Dipoyuda mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan
dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik
individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.
m) Soerjanto Poespowardojo, merumuskan ideologi sebagai kompleks
pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi
seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat ray a dan bumi seisinya
serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.
n) Thomas H., ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan
pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
o) W White, memberikan pengertian bahwa ideologi adalah soal cita-cita politik
atau doktrin (ajaran) dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia
yang dapat dibeda-bedakan.
c. Kesimpulan
Jadi, pengertian Ideologi menurut kelompok kami yaitu, Ideologi adalah kumpulan ide
atau gagasan, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan
arah dan tujuan yang hendak dicapai suatu Bangsa & Negara.
5. 2. Macam-macam Ideologi
A. Liberalisme
Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada
pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan
agama . Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara Aruba,
Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan
Suriname.
Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang
terkandung di dalamnya, sebagai berikut:
a) Inti pemikiran : kebebasan individu
b) Perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan
negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan
pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap
warganegara
c) Landasan pemikirannya adalah bahwa menusia pada hakikatnya adalah baik
dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang
ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.
d) System pemerintahan (harus): Demokrasi
B. Kapitalisme
Suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk
meraih keuntungan sebesar-besarnya . Negara yang menganut paham kapitalisme
Amerika serikat, Jepang, Italia, Inggris, Jerman, Prancis, Norwegia, Swedia, Swiss,
Jepang, Korea Selatan .
6. Kapitalisme adalah bentuk system perokonomian
a) Inti pemikiran : perkonomian individu
b) Fisafat : negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian,
khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan
c) Landasan pemikiran : kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan pada
instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh
masyarakat
d) System pemerintahan : demokrasi
C. Komunisme
Sebuah aliran berpikir berlandaskan kepada ateisme , tidak memercayai adanya
Tuhan, digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia . Komunisme sebagai ideologi
mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November
1917. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Republik
Rakyat Cina (sejak 1949), Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos .
Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran
Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme international yang tumbuh
sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik
yang didirikan oleh Lenin.
a) Inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas
dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.
b) Landasan pemikiran :
i. Penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas
ataupun tidak.
ii. Analisa yang cendrung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada.
iii. Berisi resep perbaikan untuk masa depan dan,
iv. Rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan
terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.
7. c) System pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictato
D. Sosialisme
Paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif
yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Negara yang menganut Ideologi
Sosialisme adalah Negara-negara di Eropa Barat.
Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:
1. Inti pemikiran : kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)
2. Filsafatnya :pemerataan dan kesederajatan
bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan
dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan
berusaha,dll)
3. Landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola
kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia
akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi
yang dilaksakan oleh Negara.
4. System pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter
E. Fasisme
Sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi
dan ultrasinalisme , menjalankan sesuatu dengan fanatik yang tinggi dan otoriter
dalam pemerintahan . Negara-negara yang pernah menganut Ideologi Fasisme adalah
Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia dan Jerman.
Semboyan fasisme, adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinlah,
tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943. setelah Benito
8. Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian pula Nazisme di
Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology, fasisme tetap ada.
Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo
Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perelu bertindak keras
agar “ditakuti” oleh rakyat. fasisme di Italis (=Nazisme di Jerman), sebagai system
pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu
(1922-1943) dari anarkisme dan dari komunism. Walaupun begitu, kenyataannya
adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.
1) Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat
2) Filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan
dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur
segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh
rakyat
3) Landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat
dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam
hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara
perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di
Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama pihak angkatan
bersenjata
4) System pemerintahan (harus) : otoriter
F. Nazisme
Bukanlah sebuah ideologi baru, melainkan sebuah kombinasi dari berbagai
ideologi dan kelompok yang memiliki kesamaan pendapat tentang penentangan
Perjanjian Versailes dan kebencian terhadap Yahudi dan Komunis yang dipercaya
berada di balik perjanjian tersebut.
9. G. Marxisme
Ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pentingnya perjuangan kelas
dalam masyarakat . Negara Yang Menganut Ideologi Marxisme
Inggris, Belanda, Portugal, Perancis, dan Spanyol .
Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara
revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme
sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan
komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya, barangkali perlu
mengetahui terlebih dahulu kerangka histories Marxisme itu sendiri.
Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh
seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah
yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang
sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi
landasan kedua tokoh diatas dalam mengembangkan pemikirannya. Dimana eropa
barat telah menjdai pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya
berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.
Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :
1) Filsafat dialectical and Historical Materialism.
2) Sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga
kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)
3) Menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar
konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah
komunitas kelas.
Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode
dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran,
sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap,
yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesisI (unification). Dalam
hubungan ini Marx cendrung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang
menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan
satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari
10. tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat
kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan
sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.
H. Arnakhisme
Adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara,
pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang
menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara,
pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan .
I. Feminisme
Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa menuntut emansipasi atau kesamaan
dan keadilan hak dengan pria.
1) Inti pemikiran : emansipasi wanita
2) Landasan pemikiran: bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita
saja melainkan juga dapat melakukan seprti apa yang dilakukan oleh pria.
3) Wanita dapat melakukan apa saja.
4) System pemerintahan: demokrasi
J. Demokrasi
Artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua
kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan
ditangan rakyat.
Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan sudah muncul
sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan bukti nyata yang
menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini pernah diungkapkan Plato,
bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak yang bersatu milik rakyat. dalam suatu
kesempatan Aristoteles menjelaskan macam-macam pemerintahan, dengan
11. berkata,“ada tiga mcam pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat
memagang sendiri kendali urusannya.”
1) Inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat
2) Filsafat : menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi
ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu:
i. Ditilik dari pangkal tolak dan perimabngan yang benar, bahwa system
ini dimaksudkan untuk kepentingan social dan bukan untuk kepentingan
individu.
ii. Unjustifikasi berbagai macam teori yang bersebrangan dengan prinsip
demokrasi.
iii. Opini umum dan pengaruhnya.
3) Landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri
lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah
atau eksekutif.
4) System pemerintahan (harus) : Demokrasi
K. NEOLIBERALISMEE :
Artinya setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti .
1) Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu
2) Filsafat : sebagai perkembangan dari liberalism.
3) Landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti
4) System pemerintahan : demokrasi.
12. 3. Ideologi Terbuka
a. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi macam ini
memiliki ciri:
a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah).
Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan
kesepakatan masyarakat.
b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat
sendiri, ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan
dalam kehidupan mereka.
c. Isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat
dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan kembali mencari
implikasinya dalam situasi kekinian mereka.
d. Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat,
melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung
jawab sesuai dengan falsafah itu.
e. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang
berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.
Bertolak dari ciri-ciri diatas, bisa dikatakan bahwa Pancasila memenuhi semua
persyaratan sebagai ideologi terbuka. Hal ini dijelaskan, pertama, Pancasila adalah
pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Kedua, Isi
Pancasila tidak langsung operasional artinya kelima nilai dasar Pancasila itu berfungsi
sebagai acuan dan dapat ditafsirkan untuk mencari implikasinya dalam kehidupan
nyata. Ketiga, Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggung
jawab masyarakat. Keempat, Pancasila juga bukan ideologi totaliter dan kelima,
Pancasila menghargai pluralitas.
Meskipun Pacasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka, harus diakui bahwa
Pancasila pernah dijadikan sebagai ideologi tertutup. Pada masa orde baru Pancasila
digunakan penguasa sebagai cara untuk melakukan tipu daya guna menyembunyikan,
kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Pengalaman itu
memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia: ketika dijadikan sebagai
ideologi tertutup, Pancasila cenderung kehilangan daya tarik dan relevansinya.
13. Ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,
melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya
sendiri.
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan
zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu
sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “...
terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu
hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan
aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara
membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya“.
b. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila
Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila
adalah sebagai berikut :
a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat
yangberkembang secara cepat.
b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku
dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang
bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam
rangka mencapai tujuan nasional.
Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang
berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita
mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental
sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai keadaan dan nilai
praktis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila
dijabarkan dalam norma - norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin
dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah. Karena itu adalah pilihan
dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental
14. (Staats fundamenteal norm). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan
nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai
dasarnya.
c. Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila
Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang
tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut :
a. Stabilitas nasional yang dinamis.
b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.
c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan
masyarakat.
e. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang
bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari
ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama lainnya, ideologi
ini biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia.
Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai,
kelas maupun bangsa bersangkutan, sehingga herlaku local atau untuk kelompok atau
bangsa itu sendiri. Dari pengertianpengertian ideologi di atas, maka dapat dikaji lebih
lanjut mengenai unsurunsur suatu ideologi. Menurut Koento Wibisono ada tiga unsur
penting dalam suatu ideologi, yaitu:
a) Keyakinan, yaitu setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah
diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arch strategic bagi
tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
b) Mitos, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara
optimal dan pasti, yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang
telah ditentukan.
15. c) Loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar
loyalitas dari pendukungnya.
Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi, dapat dikatakan bahwa
semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara-cara
yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan sudah menjadi milik
kelompok atau bangsa tertentu. Misalnya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia.
Dalam suatu ideologi harus terkandung tiga komponen dasar, yaitu:
a) Keyakinan hidup, yaitu konsepsi yang menyeluruh tentang alam semesta
(kosmos). Dalam konsepsi ini akan dihadapkan antara keyakinan hidup dengan
alam semesta, yang di dalamnya tercermin tiga keyakinan dasar, yaitu hal yang
menyangkut hakikat diri pribadi, hakikat yang menyangkut hubungannya
dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan.
b) Tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan.
c) Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga di
dalamnya berbagai macam institusi (lembaga), program aksi, dan lain
sebagainya.
16. 4. Arti Penting Ideologi Bagi Suatu Negara
Jika menengok sejarah kemerdekaan Negara-negara dunia ketiga, baik yang ada di
Asia, Afrika maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup lama berada di
bawah cengkeraman penjajahan Negara lain, Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan
pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam
kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena
dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan
mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan
masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya
dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Pentingnya Ideologi bagi suatu negara juga
terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi Ideologi adalah membentuk
identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk
“memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita.
Apabila dibandingkan dengan agama, Aagama berfungsi juga mempersatukan orang
dari berbagai pandangan hidup bahkan dariberbagai Ideologi. Sebaliknya Ideologi
mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi
untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial. Dalam hal ini
Ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan
mengangkat berbagai perbedaan kedalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi
pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman,
misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan
dalam kesatuan”.
Ideologi bagi keberadaan bangsa dan Negara sangatlah penting karena
memberikan dasar arah dan tujuan bagi bangsa Negara dalam menjalankan
kehidupannya. Bagi bangsa Indonesia yang menjadi ideologi nasional adalah
Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dengan ideologi
pancasila tersebut, bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai persoalan yang
timbul dan mampu mempertahankankan keberadaanya di tengah-tengah kehidupan
bangsa-bangsa dunia. Ideologi suatu bangsa di rumuskan oleh bangsa itu sendiri dan
di gali dari budaya dan nilai-nilai kehidupan mereka yang berlangsung selama ini dan
telah di yakini keberadaannya.
17. Apalagi ideologi nasional tersebut tidak suatu Negara tidak di hayati dan diamalkan
oleh masyarakatnya maka ideologi tersebut hanya merupakan symbol belaka yang
tidak mempunyai arti apa-apa bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Kurangnya pengamalan ideologi nasional oleh masyarakat dapat terjadi karena
prinsip-prinsip dasar serta arah tujuan yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak
di pahami, dimengerti, dipergunakan, dilaksanakan sebagai pedoman hidup berbangsa
dan bernegara.
Ideologi diperlukan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Tanpa
kesepakatan bersama, tidak mungkin tujuan untuk meraih cita-cita atau harapan
negara dapat menjadi kenyataan.
Jadi Kesimpulannya, Arti penting Ideologi adalah sebagai berikut:
1) Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan
orientasi mengenai dunia beserta isinya, seta memberikan motivasi perjuangan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2) Dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan
tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain serta mampu
menghadapi persoalan-persoalan yang ada.
3) Ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang di
cita-citakan. Ideologi yang dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh
rakyat dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan
hidupnya.
4) Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai golongan, suku, ras, dan
agama, bahkan dari berbagai ideologi.
5) Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama.
6) Ideologi mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial.
18. KONSTITUSI
1. Pengertian Konstitusi
a. Secara Etimologis
Secara etimologi , istilah konstitusi berasal dari kata Constituter (Perancis),
Constitution (Inggris), Constitutie (Belanda) yang berarti membentuk suatu negara,
menyusun suatu negara, menyusun dan menyatakan negara.
b. Menurut Para Ahli
Pengertian konstitusi menurut para ahli tentu saja melibatkan pendapat para
ahli ketatanegaraan di dalamnya. Para ahli tersebut di antaranya:
a) KC. Wheare
Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan
suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
b) Herman Heller
Pengertian konstitusi menurut para ahli, kali ini menurut Herman Heller adalah
konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
c) Lasalle
Menurut Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di
dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam
masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb.
19. d) L.j Van Apeldoorn
L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan
tak tertulis.
e) Koernimanto Soetopawiro
Pengertian konstitusi menurut pada ahli juga dikeluarkan oleh Koernimanto
Soetopawiro. Menurutnya, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang
berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi
konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
f) Carl Schmitt
Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
a) Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
A. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan
semua organisasi yang ada di dalam negara.
B. Konstitusi sebagai bentuk negara.
C. Konstitusi sebagai faktor integrasi.
D. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di
dalam negara.
b) Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi
sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh
penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil
(konstitrusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil
(konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
c) Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang
tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
20. d) Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan
atas hak asasi serta perlindungannya.
g) E.C.S. Wade
Menurut E.C.S. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan
tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
h) Sovernin Lohman
Sovernin Lohman mengatakan makna konstitusi di dalamnya terdapat tiga unsur
yang sangat menonjol;
Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial).
Artinya, konstitusi merupakan hasil kerja dari kesepakatan masyarakat untuk
membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga
negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-
alat pemerintahannya.
Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi atau
undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja suatu negara yang menjelaskan
tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan
i) James Bryce
James Bryce juga "menyumbangkan" pendapatnya tentang pengertian konstitusi.
Pengertian konstitusi menurut para ahli juga melibatkan namanya sebagai seorang ahli
ketatanegaraan. Menurutnya konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik
(negara) yang diorganisir dengan cara melalui hukum.
j) CF. Strong
CF. Strong, konstitusi terdiri dari: dokumentary constiutution/ writen constitution)
adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian
21. juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara. Nondokumentary constitution adalah berupa
kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.
k) Miriam Budiarjo
Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang: organisasi negara, hak asasi
manusia, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
l) G.J. Wolhoff
G.J. Wolhoff, konstitusi adalah undang-undang dasar tertinggi dalam negara
yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu.
Pembahasan Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli
2. Macam-Macam, Fungsi, & Tujuan Konstitusi
a) Macam-Macam Konstitusi
C.F Strong, K.C. Wheare juga membuat penggolongan terhadap konstitusi.
Menurutnya konstitusi digolongkan ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:
1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution
and unwritten constitution).
Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary
Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah
(Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi
konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan
dokumen. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan
dokumen.
22. 2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).
Pengertian konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang di amandemen tanpa
adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi
yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan
amandemen. Dikatakan konstitusi itu flexible apabila konstitusi itu
memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan
msyarakat (contoh konstitusi Inggris dan Selandia baru).
Sedangkan Pengertian konstitusi rigid apabila konstitusi itu sulit diubah
sampai kapan pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).
Ciri-ciri konstitusi fleksibel
Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah
Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah
undang-undang
Ciri ciri Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang
Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa
3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi
(Supreme and not supreme constitution).
Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi
dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan
konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai
kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.
4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary
Constitution).
Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang
bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan
antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu
diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur
dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan
berada di tangan pemerintah pusat.
23. 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan
Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive
Constitution).
Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-
ciri antara lain:
Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga
memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan
Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat
memerintahkan pemilihan umum
Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri)
:
Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan
kekuatan yang menguasai parlemen
Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen
Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan
parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.
b) Fungsi Konstitusi
Berbicara mengenai konstitusi, maka kita tak akan lepas dari fungsi konstitusi
itu sendiri, Dan di antara fungsi daripada konstitusi adalah
1) Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi
konstitusionalisme;
2) Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
24. 3) Sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan
asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki)
kepada organ-organ kekuasaan negara;
Atau bila diuraikan seperti di bawah :
1) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun
kegiatan penyelanggaraan kekuasaan negara.
5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli
(yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa (identity of
nation)
8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam
arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang
sosial dan ekonomi.
10)Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social
engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.
c) Tujuan Konstitusi
1) Secara Umum
Secara umum, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan
jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan
penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan
25. Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan
negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
2) Menurut Ahli
Adapun beberapa pendapat ahli tentang tujuan konstitusi, yaitu :
C.F. Strong = Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenang-
wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan
merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Karl Loewenstein = untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu
Setiap konstitusi mempunyai dua tujuan yaitu :
a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
politik
b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa,dan
menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka,
sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena – mena atau
kekuasaan absolutisme.
Bagir Manan = untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan.
Sehingga dimana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu
pemerintahan negara, maka akan diperlukan konstitusi.
J. Barents :
1. Tujuan asli yakni memelihara ketertiban dan ketentraman
2. Mempertahankan kekuasaan bagi golongan pemimpin
3. Mengurus kepentingan umum dengan menjalankan tugas besar
Maurice Duverger :
Menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaannya, dan kebebasan.
G. S. Diponolo :
26. 1. Menjaga kekuasaan
2. Perdamaian, keamanan, dan ketertiban
3. Kemerdekaan
4. Keadilan
5. Kesejahteraan dan kebahagiaan
Koerniatmanto Soetoprawiro :
1. Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan
bagi penguasa batas kekuasaan.
3. 1. UUD 1945 period 18 Agustus 1945 – 27 Desember
1949
4. Pada saat proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, negara Indonesia
belum memiliki konstitusi atau dasar negara. Namun pada tanggal 18
Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
mengadakan sidang pertama yang memiliki keputusan mengesahkan UUD
yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD tidak ditetapkan oleh
MPR? Karena pada saat itu, MPR belum terbentuk.
5. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh,
dan Penjelasan. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37
pasal, serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
6. Lembaga tertinggi pada masa ini menurut UUD 1945 adalah:
7. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
8. 2. Presiden
9. 3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
10. 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
11. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
12. 6. Mahkamah Agung (MA)
27. 13. 2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949
14. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari prongrongan
pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda
berusaha memecah belah Indonesia.
15. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia (RI),
pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag (Belanda). Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil
dari negara-negara jajahan Belanda atau BFO (Bijeenkomst voor Federal
Overleg).
16. KMB berhasil menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
17. 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
18. 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
19. 3. Didirikannya uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
20. Konstitusi RIS terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh
yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
21. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi
hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara itu adalah
Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta.
22. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS
adalah sistem parlementer.
23. Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah:
24. 1. Presiden
25. 2. Menteri-Menteri
26. 3. Senat
27. 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
28. 5. Mahkamah Agung (MA)
29. 6. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
28. 30. 3. Periode Berlakunya UUDS 1950
31. Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam
negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu Negara
Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.
Perkembangan berikutnya adalah kesepakatan antara RIS yang mewakili
Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik
Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut
dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.
32. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang
Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
33. Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah:
34. 1. Presiden dan Wakil Presiden
35. 2. Menteri-Menteri
36. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
37. 4. Mahkamah Agung (MA)
38. 5. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
39. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember
1955 dan diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.
40. Sekalipun konstituante telah bekerja dua setengah tahun masih belum
menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebabnya adalah adanya
pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante
dan juga di DPR serta badan-badan pemerintahan.
41. Demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah:
42. 1. Menetapkan pembubaran konstituante
43. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi
UUDS 1950
44. 3. Pembentukkan MPRS dan DPAS
29. 45. 4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999
46. Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi
dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru
(1966-1999).
47. Pemerintahan pada masa Orde Lama kehidupan politik dan pemerintahan
sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan MPRS yang justru
bertentangan dengan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena
penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden
dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-
kebijakan Presiden.
48. Pemerintahan pada masa Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama. Selain
itu UUD 1945 itu sendiri sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga
memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan
49. 5. UUD 1945 Period 19 Oktober 1999 – sekarang
50. UUD 1945 telah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999,
2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih
lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
51. Melalui empat tahapan perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami
perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan
negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan, Presiden dan Wakil
Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan
yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.
52. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :
53. 1. Presiden
54. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
55. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
56. 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
30. 57. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
58. 6. Mahkamah Agung (MA)
59. 7. Mahkamah Konstitusi (MK)
60. 8. Komisi Yudisial (KY)
