SlideShare a Scribd company logo

Desentralisasi Urusan Pemerintahan

•
•
Deddy Supriady Bratakusumah
Deddy Supriady Bratakusumah

Decentralization

Government & Nonprofit
1 of 18
DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2007
2 BANGSA BERNEGARA SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA INDONESIA MEMUTUSKAN MEMILIH NEGARA KESATUAN
3 VISI NEGARA VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA: “…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR” (ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
4 MISI PEMERINTAHAN NEGARA MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA: “…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…” (ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
BAGAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
6 DUA AZAS YANG KONTINUM AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM • PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
DAERAH MENURUT UUD 1945 PASAL 18 DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN NEGARA KESATUAN R.I
9 FILOSOFI OTONOMI DAERAH “BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT) ARTINYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAN
10 WUJUD OTONOMI DAERAH 1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA PELAYANAN MASYARAKAT 4. KETERBUKAAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
UUD 1945 SWASTA PEMERINTAHAN MASYARAKAT RENCANA PERUSAHAAN ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI STRATEGI DAN PERILAKU KEBIJAKAN PUBLIK PENGATURAN PELAYANAN PENYEDIAAN “PUBLIC GOODS” AKUNTABILITAS CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEUNTUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF (SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN) KERANGKA KEPEMERINTAHAN
PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN SET DPRD SEKDA DINAS LEMBAGA TEKNIS
14 PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW) 2. BERTINDAK EFISIEN - MENINGKATKAN PELAYANAN - MENINGKATKAN AKUNTABILITAS - MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI 3. BERSIKAP TERBUKA
15 PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH 1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE) 2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4. PENGATURAN DAN PERIZINAN 5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI 8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
16 KONDISI UNTUK SWASTA 1. KEMUDAHAN PERIZINAN 2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN 3. PERTANAHAN 4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING 5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PERKOTAAN 6. SUMBER ENERJI 7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI 8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA, BUATAN)
17 LANGKAH STRATEGIS 1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH 2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK 4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS 5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH 6. PENINGKATAN PELAYANAN 7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
18 PENUTUP 1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH 2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH 3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH

Recommended

Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 

Recommended

Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda settingEly Goro Leba
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desaari_sukomanah
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikSteelyana Indriasari
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakanZakiyul Mu'min
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikTransmission Music Group
 
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaanPerimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaanLana Karyatna
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 

More Related Content

What's hot

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Viewers also liked

Perimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaanPerimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaanLana Karyatna
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Aksi SETAPAK
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Dadang Solihin
 
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDRusman R. Manik
 
Analisis atas lkpj kepala daerah
Analisis atas lkpj kepala daerah Analisis atas lkpj kepala daerah
Analisis atas lkpj kepala daerah Syukriy Abdullah
 
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...Deddy Supriady Bratakusumah
 
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...Sri Suwanti
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdIlham Ismail
 
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014Soni Giyai
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangAulia Hamunta
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 

Viewers also liked (18)

Perimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaanPerimbangan kekuasaan
Perimbangan kekuasaan
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenangan
 
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
 
Analisis atas lkpj kepala daerah
Analisis atas lkpj kepala daerah Analisis atas lkpj kepala daerah
Analisis atas lkpj kepala daerah
 
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
URGENSI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALA...
 
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN K...
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
 
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014
LKPJ BUPATI DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2014
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 

Similar to Desentralisasi Urusan Pemerintahan

Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1jams jamaludin
 
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppt
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.pptkewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppt
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppthendy39
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxJackSantiago3
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxAlex647957
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxRiyadiyadi10
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1newskiem
 
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...Deddy Supriady Bratakusumah
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.pptCandraPasaribu
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangRooy John
 
Prof. David Kaligis
Prof. David KaligisProf. David Kaligis
Prof. David Kaligisalfizanna
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela NegaraBbe Mee
 

Similar to Desentralisasi Urusan Pemerintahan (20)

Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan DaerahSinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
Sinergi Kebijakan Publik Nasional dan Daerah
 
bela negara
bela negarabela negara
bela negara
 
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
Bela negara-guru-pkn-sma-dir-3-april-2013-cibubur-1
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppt
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.pptkewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppt
kewaspadaan-nasional-dan-bela-negara-bagi-mahasiswa1.ppt
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
7 bela-negara
7 bela-negara7 bela-negara
7 bela-negara
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
 
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAAT INI DAN...
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
 
Hubungan luar negeri dan otonomi daerah
Hubungan luar negeri dan otonomi daerahHubungan luar negeri dan otonomi daerah
Hubungan luar negeri dan otonomi daerah
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Sosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarangSosialisasi uu desa untag semarang
Sosialisasi uu desa untag semarang
 
Prof. David Kaligis
Prof. David KaligisProf. David Kaligis
Prof. David Kaligis
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela Negara
 
003. warganegara
003. warganegara003. warganegara
003. warganegara
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (12)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Desentralisasi Urusan Pemerintahan

  • 2. 2 BANGSA BERNEGARA SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA INDONESIA MEMUTUSKAN MEMILIH NEGARA KESATUAN
  • 3. 3 VISI NEGARA VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA: “…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR” (ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
  • 4. 4 MISI PEMERINTAHAN NEGARA MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA: “…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…” (ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
  • 5. BAGAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
  • 6. 6 DUA AZAS YANG KONTINUM AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
  • 7. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM • PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
  • 8. DAERAH MENURUT UUD 1945 PASAL 18 DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN NEGARA KESATUAN R.I
  • 9. 9 FILOSOFI OTONOMI DAERAH “BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT) ARTINYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAN
  • 10. 10 WUJUD OTONOMI DAERAH 1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA PELAYANAN MASYARAKAT 4. KETERBUKAAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  • 11. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
  • 12. UUD 1945 SWASTA PEMERINTAHAN MASYARAKAT RENCANA PERUSAHAAN ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI STRATEGI DAN PERILAKU KEBIJAKAN PUBLIK PENGATURAN PELAYANAN PENYEDIAAN “PUBLIC GOODS” AKUNTABILITAS CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEUNTUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF (SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN) KERANGKA KEPEMERINTAHAN
  • 13. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN SET DPRD SEKDA DINAS LEMBAGA TEKNIS
  • 14. 14 PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW) 2. BERTINDAK EFISIEN - MENINGKATKAN PELAYANAN - MENINGKATKAN AKUNTABILITAS - MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI 3. BERSIKAP TERBUKA
  • 15. 15 PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH 1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE) 2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4. PENGATURAN DAN PERIZINAN 5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI 8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
  • 16. 16 KONDISI UNTUK SWASTA 1. KEMUDAHAN PERIZINAN 2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN 3. PERTANAHAN 4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING 5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PERKOTAAN 6. SUMBER ENERJI 7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI 8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA, BUATAN)
  • 17. 17 LANGKAH STRATEGIS 1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH 2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK 4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS 5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH 6. PENINGKATAN PELAYANAN 7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
  • 18. 18 PENUTUP 1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH 2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH 3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH