Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Analisis atas LKPJ Kepala Daerah          Syukriy Abdullah
Pertanggungjawaban Kepala Daerah                  Laporan                 Keuangan                            BPK         ...
Landasan Hukum LKPJ•   UU No.32/2004•   UU No.27/2009•   PP No.3/2007•   PP No.8/2006•   PP No.16/2010
Fungsi-fungsi DPRD• Legislasi  membentuk peraturan daerah  bersama kepala daerah.• Anggaran  membahas dan menyetujui  ra...
Fungsi Pengawasan DPRD• Pengawasan DPRD adalah pengawasan  terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan  anggaran pendapatan ...
Tugas dan Wewenang DPRD• Melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-  undangan lainnya, p...
Kewajiban Kepala DaerahKepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai  kewajiban melaksanakan dan  mempertanggungjawabkan...
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah               PERENCANAAN             ANGGARAN                LEGISLASI     ...
2005                                                    RPJP                                                2025          ...
LKPJ dalam PP No.3/2007• Ruang lingkup LKPJ mencakup  penyelenggaraan:   a. urusan desentralisasi;   b. tugas pembantuan; ...
Dasar Penyusunan LKPJ• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang  merupakan penjabaran tahunan Rencana  Pembangunan Jangka Meneng...
Muatan LKPJLKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. pengelolaan keuangan daerah...
Penyampaian LKPJ(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD    paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggar...
Penyampaian LKPJ(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna    DPRD.(2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara in...
Penyampaian LKPJ• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan  ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah  deng...
Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan      Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik PerencanaanBidang Kewenangan:...
Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan       Ke Dalam Rencana Program dan Target KinerjaBidang Kewenangan: Pendidikan...
Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan        Ke Dalam Rencana Program dan Target KinerjaBidang Kewenangan: Pendidika...
Sistematika LKPJ
Sistematika LKPJ
Sistematika LKPJ
Sistematika    LKPJ
TerimaKasihSyukriy Abdullah           HP: 0815-790-2056 (Matrix)             0813-7430-3658 (Simpati)           E-mail: sy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis atas lkpj kepala daerah

10,297 views

Published on

Published in: Education

Analisis atas lkpj kepala daerah

  1. 1. Analisis atas LKPJ Kepala Daerah Syukriy Abdullah
  2. 2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Laporan Keuangan BPK DPRD Pertanggung- LKPJ DPRDjawaban Kepala Daerah LPPD Pemerintah ILPPD Masyarakat
  3. 3. Landasan Hukum LKPJ• UU No.32/2004• UU No.27/2009• PP No.3/2007• PP No.8/2006• PP No.16/2010
  4. 4. Fungsi-fungsi DPRD• Legislasi  membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.• Anggaran  membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah.• Pengawasan  mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Pasal 41 UU No.32/2004 Pasal 343 UU No.27/2009
  5. 5. Fungsi Pengawasan DPRD• Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.• Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Pasal 2 PP No.16/2010
  6. 6. Tugas dan Wewenang DPRD• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang- undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 42 UU No.32/2004
  7. 7. Kewajiban Kepala DaerahKepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pasal 27 UU No.32/2004
  8. 8. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah PERENCANAAN ANGGARAN LEGISLASI JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER KEBIJAKAN APBD RAPERDA APBD RKPD + 30 APRIL PRIORITAS APBD PERDA APBD 30 NOPEMBER PAGU ANGGARAN PERKADARENSTRA SKPD PENJABARAN APBD RENJA SKPD RKA- SKPD DPA – SKPD (31 Agustus) 31 DESEMBER ? MUSRENBANG JAN  DESA FEB  KECAMATAN Dimana posisi LKPJ tahun MARET APRIL   KAB/KOTA PROPINSI sebelumnya?
  9. 9. 2005 RPJP 2025 2008 VISI-MISI DAERAH 5 TAHUN 2010 2015 2015 2020 PERDA POKOK2 PERDA RPJPD PENGELOLAAN KEUDA 2005 - 2025 PERBUP SISTEM DAN PROSEDUR KEUDA PERDA URUSAN PERDA SOTK PERDA BMD R-APBD• MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN WAJIB/PILIHAN SESUAI PP 41/07• STRATEGI DAN PRIORITAS PP 38/07 DPA RKPD DAN LAMPIRAN 30 APRIL 2009• ARAH KEBIJAKAN PERDA RPJM VISI-MISI KDH Permendagri PELAKSANAAN Penyusunan APBD APBD PERATURAN KDH TENTANG RENJA RENSTRA SKPD SKPD PELAPORAN • LAKIP • LKPD • LPPD • LKPJ Renja TAHUN 1 KUA + PPAS  1 JULI PERENCANAAN Renja TAHUN 2 STATISTIK SKPD Renja TAHUN 3 • GUBERNUR • DPRD • BPK Renja TAHUN 4 PERBUP RKA SKPD  1 AGT Renja TAHUN 5 ASB
  10. 10. LKPJ dalam PP No.3/2007• Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b. tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan.• LKPJ terdiri atas: a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan b. LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pasal 15 PP No 3/2007
  11. 11. Dasar Penyusunan LKPJ• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pasal 16 PP No 3/2007
  12. 12. Muatan LKPJLKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c. penyelenggaraan urusan desentralisasi; d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pasal 18 PP No.3/2010
  13. 13. Penyampaian LKPJ(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pasal 17 PP No.3/2007
  14. 14. Penyampaian LKPJ(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.(2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.(3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.(4) Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.(5) Keputusan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.(6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Pasal 23 PP No.3/2007
  15. 15. Penyampaian LKPJ• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. Pasal 24-26 PP No.3/2007
  16. 16. Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik PerencanaanBidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah STATISTIK VITAL TUGAS POKOK DAN No URUSAN KONDISI YANG FUNGSI KONDISI MASA KINI DIHARAPKAN 1 2 3 4 5 1. Tenaga 1. Mengangkat guru baru. 1. Kurangnya jumlah guru sebanyak 300 orang; Pendidikan. 2. Menempatkan, melakukan 2. 75 orang guru belum mengikuti pendidikan diklat teknis dan jabatan; Pra-Jabatan; penjenjangan guru; 3. 85 orang guru belum mengikuti pendidikan 3. Melakukan mutasi, kejuruan Akta III. promosi dan relokasi guru. 4. Terjadi kesenjangan distribusi jumlah guru 4. Mmberikan penghargaan, antar wilayah kecamatan; insentif dan menjatuhkan 5. Terjadinya keterlambatan proses administrasi hukuman disiplin; kenaikan pangkat para guru hingga 6 bulan sampai 1 tahun. 2. Gedung sekolah, 1. Membangun dan 1. 34 gedung sekolah dasar mengalami rusak rumah kepala memelihara kondisi berat; sekolah, rumah gedung sekolah, rumah 2. 12 gedung SMP mengalami rusak sedang penjaga sekolah, kepala sekolah, rumah dan ringan; perpustakaan dan penjaga sekolah serta 3. 14 gedung rumah kepala sekiolah dan 17 laboratorium laboratorium dan gedung rumah penjaga sekolah mengalami sekolah. perpustakaan sekolah. rusak berat dan sedang.
  17. 17. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target KinerjaBidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah. NO. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 1 6 7 8 9
  18. 18. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target KinerjaBidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah. CAPAIAN SELISIH KINERJA PAGU REALISASI SELISIH ANGGARAN KOMENTAR DANNO. KINERJA (9-10) ANGGARAN ANGGARAN (12-13) CATATAN 1 10 11 12 13 14 15
  19. 19. Sistematika LKPJ
  20. 20. Sistematika LKPJ
  21. 21. Sistematika LKPJ
  22. 22. Sistematika LKPJ
  23. 23. TerimaKasihSyukriy Abdullah HP: 0815-790-2056 (Matrix) 0813-7430-3658 (Simpati) E-mail: syukriya@gmail.com syukriy_a@yahoo.com Blog: http://syukriy.wordpress.com

×