Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi

1
SHAKAI KAIZO 100 tahun reformasi di Jepang -- dari demokrasi ke reformasi
Susy Ong （2020.5）
Pendahuluan 1
Bab 1 Meredam dampak negatif modernisasi 3
Bab 2 Peralihan dari Demokrasi ke Reformasi 21
Bab 3 Pendidikan Luar Sekolah 35
Bab 4 Rekreasi sebagai kebijakan nasional 54
Bab 5 Perang dan masyarakat ‘adil dan makmur’ 68
Bab 6 Perempuan Jepang = ibu rumah tangga? 81
Bab 7 Reformasi pendidikan di Jepang pasca Perang Dunia II 93
Kesimpulan 102
Tahun 2019 menandai tepat 100 tahun reformasi di Jepang.
Pada tahun 1918, terjadi kerusuhan sosial yang menggemparkan di Jepang, yaitu penjarahan berskala
nasional; dari 45 propinsi di Jepang, hanya 5 propinsi yang luput dari amukan massa. Kerusuhan
dipicu oleh keresahan sosial akibat inflasi dan kesulitan hidup. Pihak kepolisian tidak sanggup
mengatasi keadaan, sehingga pemerintah terpaksa mengerahkan pasukan untuk memulihan
keamanan dan ketertiban nasional. Setelah kerusuhan redam 2 bulan kemudian, perdana menteri
waktu itu, Terauchi Masatake, mengundurkan diri; sebagai penggantinya ditunjuk Hara Takashi,
yang merupakan perdana menteri Jepang pertama yang bukan berasal dari kelas bangsawan
(sehingga dijuluki Perdana Menteri Rakyat Jelata).
Selain faktor inflasi dan kesulitan hidup, kerusuhan di tahun 1918 juga dipicu oleh pengaruh faham
demokrasi (hak protes) dari Eropa dan faham sosialisme (tuntutan akan keadilan sosial), akibat
Revolusi Rusia di tahun 1917 (berdirinya negara Sosialis pertama di dunia).
Menanggapi gejolak sosial tersebut, pemerintah Jepang, terutama kementerian dalam negeri dan
kementerian pendidikan, mulai merumuskan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan sosial,
yaitu intervensi ke dalam kehidupan sosial bahkan individu.

2
Pada tahun 1919, kementerian pendidikan membentuk direktorat khusus untuk menangani
pendidikan luar sekolah, yang fokus memberikan arahan kepada masyarakat umum (bukan hanya
warga usia sekolah) mengenai pola hidup rasional (= yang sesuai dengan perkembangan jaman),
melalui media perpustakaan umum, museum, pemutaran film yang bersifat edukatif sekaligus
menghibur, kuliah umum di balai desa / balai kota di seluruh penjuru negeri untuk sosialisasi pola
hidup rasional.
Pada tahun 1920, kementerian dalam negeri membentuk Dirjen Sosial di dalam kementerian dalam
negeri, yang membawahi sejumlah direktorat dan menangani masalah-masalah sosial seperti
ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.
Segera setelah kerusuhan 1918 reda, pada awal tahun 1919, di Tokyo terbit majalah Kaizo (secara
harafiah artinya reformasi), yang menjadi forum diskusi dan perdebatan mengenai masalah-masalah
sosial, dan dalam waktu singkat menjadi salah satu majalah yang paling populer dan bergengsi di
Jepang. Terbitnya majalah tersebut ditandai dengan munculnya semangat jaman ‘dari era demokrasi
ke era reformasi.’ Publik Jepang sepakat bahwa era euforia demokrasi telah berakhir; bahwa sistem
demokrasi tidak serta merta membawa kesejahteraan hidup dan ketenteraman sosial; masalah-
masalah sosial seperti ketimpangan sosial, yang kemudian memicu frustrasi massa dan tindakan
anarkis, perlu segera ditangani; perubahan sistem sosial (=reformasi sosial) perlu segera dilakukan,
untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan kepuasan hidup bagi rakyat.
Pada tulisan sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa kemajuan Jepang yang kita saksikan hari ini,
BUKAN berakar dari tradisi atau karena menjaga tradisi, melainkan justru dimulai dengan
membuang tradisi dan proaktif menyerap ilmu pengetahuan asing (=Barat), dan mensosialisasikan
pola hidup Barat modern secara terus menerus selama 100 tahun terakhir ini (Susy Ong. Seikatsu
Kaizen. Reformasi Pola Hidup Jepang. Elex Media Komputindo, 2017). Dalam buku ini, saya akan
memaparkan implementasi kebijakan oleh pemerintah, yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat,
dalam mewujudkan negara Jepang modern.
Dari pemaparan dalam buku ini, para pembaca juga akan mengetahui bahwa era modernisasi di
Jerman dan Amerika hanya terpaut sekitar satu generasi dibandingkan dengan Jepang; menanggapi
dampak negatif dari modernisasi, akademisi dan birokrat (dan tokoh agama Kristen) di Jerman dan
Amerika segera mengeluarkan ide-ide untuk perbaikan, yang dengan segera juga diserap dan
diimplementasikan oleh Jepang. Inilah menyebabkan Jepang dapat maju dan setara dengan negara-
negara Barat. Kesigapan bangsa Jepang untuk terus menerus belajar dari negara-negara maju lainnya
agar dapat terus maju, merupakan sikap yang patut kita tiru.

3
Bab 1 Meredam dampak negatif modernisasi
Keberhasilan negara Jepang dalam membangun industri dan SDM sehingga mencapai tingkat
yang setara dengan Amerika dan negara-negara maju Eropa, mengundang kekaguman dunia,
termasuk Indonesia.
Restorasi Meiji yang terjadi pada tahun 1868, seringkalinya dianggap sebagai titik awal
menuju keberhasilan tersebut. Memang terjadi pergantian rezim di tahun tersebut, yang dibarengi
dengan konflik senjata (Perang Boshin) yang menelan korban jiwa1
dan melibatkan kepentingan
asing (pedagang Inggris sebagai pemasok senjata bagi pemberontak dan penasehat militer yang
dikirim oleh Kaisar Napoleon III dari Perancis kepada pihak penguasa), namun peristiwa pergantian
pemimpin itu sendiri tentu tidak mungkin secara otomatis membawa perubahan pada kehidupan dan
mentalitas suatu bangsa.
Perubahan dalam kehidupan bangsa Jepang, baik dalam hal meningkatnya kesejahteraan,
meningkatnya kedisiplinan dan rasa nasionalisme (tanggung jawab sosial), adalah hasil dari
serangkai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat kelas
menengah dan kelas atas, yang mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang
Barat (Barat = Amerika dan negara-negara Eropa maju), atau mengunjungi negara-negara Barat, dan
menyadari betapa Jepang tertinggal; mereka berusaha mencari tahu usaha-usaha konkrit yang
memungkinkan tercapainya kemajuan negara-negara Barat, kemudian mensosialisasikan usaha-usaha
tersebut di Jepang. Bahwa sekarang Jepang dikagumi sebagai negara maju yang setara dengan
negara-negara Barat, adalah karena pemerintah Jepang telah menerapkan kebijakan yang persis sama
dengan yang diterapkan di negara-negara Barat tersebut.
Perubahan terjadi karena manusia secara sadar melakukan tindakan untuk mengubah, dan
tindakan tersebut didasari oleh 2 faktor, yaitu kesadaran bahwa tindakan harus segera diambil, dan
pengetahuan mengenai tindakan apa yang harus diambil.
Untuk kondisi Jepang menjelang Restorasi Meiji tahun 1868, tindakan diambil oleh tokoh-
tokoh di pihak pemberontak maupun di dalam pemerintah, setelah mereka mengunjungi atau tinggal
di negara-negara Barat, sejak tahun 1860, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai anggota delegasi
1
Tahun 2018 menandai 150 tahun (1868-2018) peristiwa tersebut. Pihak pemerintah (pihak yang menang dalam
perang di tahun 1868, yang sebagian besar berasal dari Jepang selatan) merayakannya sebagai 150 tahun Restorasi
Meiji, sedangkan keturunan dari pihak yang kalah (sebagian besar dari Jepang utara), memperingatinya sebagai 150
tahun kekalahan dalam perang Boshin. Boshin adalah sebutan tahun 1868 dalam penanggalan Jepang waktu itu.

4
pemerintah dalam misi perundingan ataupun misi dagang 2
. Mereka terkagum-kagum dengan
kemajuan negara-negara tersebut, dan sadar bahwa Jepang harus berubah dengan mencontoh negara-
negara tersebut.
Segera setelah pergantian rezim pada tahun 1868, pemerintahan baru (dibantu oleh tokoh-
tokoh dalam pemerintahan lama yang berhaluan progresif) mengeluarkan kebijakan sentralisasi
pemerintahan, seperti revisi sistem perpajakan (dari pemungutan pajak in natura (beras) menjadi
pajak dalam bentuk uang kontan), undang-undang wajib belajar, undang-undang wajib militer dan
sebagainya. Revisi sistem perpajakan dilakukan berdasarkan usul dari Kanda Takahira, seorang ahli
bahasa Belanda yang bekerja pada pemerintah sebelumnya. Kanda menerjemahkan buku Outline of
Social Economy karya W. Ellis 3
. Berdasarkan sistem perpajakan yang baru, tanah (waktu itu
sebagian besar adalah lahan pertanian) bebas diperjualbelikan, dan pemilik tanah harus membayar
pajak tanah dengan prosentase sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan dana dari pemungutan
pajak, pemerintah Jepang mulai membangun industri seperti pabrik dan tambang, membeli mesin
dan mendatangkan teknisi dari negara-negara Barat untuk alih teknologi kepada tenaga kerja Jepang.
Selain pemerintah pusat, penguasa dan pengusaha lokal di berbagai daerah juga mengambil
inisiatif membangun industri dan perdagangan luar negeri, dengan tujuan mengurangi impor
keperluan hidup rakyat sehari-hari dan merebut laba yang waktu itu dinikmati oleh perusahaan
dagang luar milik negara-negara Barat.
Dari segi modal dan jumlah, skala perusahaan swasta jauh di bawah perusahaan yang
didirikan oleh pemerintah. Artinya, pada tahap awal industrialisasi, hampir semua industri besar
adalah BUMN.
Pada tahun 1880an, pemerintah mulai melakukan privatisasi; pabrik modern (terutama pabrik
tekstil) dan tambang dijual kepada pihak swasta. Dalam proses privatisasi, terjadi skandal kolusi dan
korupsi, karena sebagian besar dijual ke pengusaha yang dekat dengan pemegang kekuasaan, dan
harga jual di-mark down (lebih rendah dari pada harga pasar).
Sebagaimana yang terjadi di semua negara pada awal industrialisasi, peraturan undang-
undang belum memadai, penguasa dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa berkesempatan
2
Anggota delegasi pemerintah Jepang ke Amerika Serikat untuk menyerahkan hasil Ratifikasi Perjanjian Perdagangan
Jepang-Amerika, yang ditandatangani oleh di tahun 1858; anggota delegasi pemerintah Jepang ke Perancis untuk
negosiasi ulang perjanjian dagang, tahun 1862 dan 1864; para mahasiswa yang dikirim untuk studi di Belanda dan
Inggris oleh pemerintah Jepang maupun oleh pemerintah lokal di tahun 1862 s/d 1868. Mereka yang merupakan tulang
punggung pemerintah setelah pergantian rezim di tahun 1868.
3
Kanda menerjemahkan buku tersebut dari edisi bahasa Belanda, karena waktu itu di Jepang tidak ada yang menguasa
bahasa Inggris dengan baik. Sedangkan pemerintah Jepang sejak awal 1600an terus mendidik ahli bahasa Belanda.

5
berbuat curang, kesenjangan sosial melebar, kelompok lemah tidak dilindungi secara hukum
sehingga makin terpuruk. Industrialisasi memicu keterpurukan sektor pertanian (harga jual produk
industri jauh di atas harga jual produk pertanian), sedangkan sektor industri belum mampu menyerap
semua tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian, sehingga menimbulkan pengangguran di
daerah urban dan munculnya kelas proletariat; ini memicu frustrasi massa sehingga mudah dihasut
untuk melakukan tindakan anarkis. Pada kenyataannya, pada tahun 1870an telah terjadi sejumlah
aksi protes yang dibarengi dengan kekerasan (serangan ke aparat keamanan dan tindakan merusak
kantor polisi) di berbagai wilayah di Jepang.
Pemerintah berusaha meminimalisir kondisi ini dengan akselerasi pembangunan industri
untuk menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan agar para lulusan sekolah bisa
siap masuk ke dunia industri.
Selain pemerintah, pihak swasta juga bergerak memberi solusi atas kondisi sosial waktu itu,
yaitu mengarahkan anak-anak remaja untuk merantau ke luar negeri, dan memberi masukan kepada
pemerintah agar mengesahkan undang-undang perlindungan tenaga kerja.
1. Merantau dan belajar ke luar negeri
Setelah Jepang menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika, Perancis, Belanda,
Rusia dan Inggris pada tahun 1858, yang mengizinkan orang asing (Barat) untuk tinggal di Jepang,
para misionaris pun berdatangan ke Jepang untuk menyebarkan ajaran Kristen. Di antaranya, yang
paling antusias adalah para misionaris dari Amerika. Mereka mendirikan sekolah di berbagai tempat
di Jepang, dengan tujuan mempersiapkan calon misionaris bumiputera (=orang Jepang) untuk proyek
Kristenisasi Jepang. Selain para misionaris Amerika, terdapat pula sejumlah sekolah yang didirikan
oleh para tokoh Kristen Jepang, yang pernah berkunjung ke Amerika atau belajar pada misionaris
Amerika.
Restorasi Meiji tahun 1868, pada hakikatnya adalah pergantian rezim akibat perebutan kekuasaan
yang dibarengi dengan pertumpahan darah, dan dimenangkan oleh pihak pemberontak. Akibatnya,
yang memegang kekuasaan di semua lini pemerintah pasca 1868 adalah kelompok yang mendukung
pemberontak pada pertempuran di tahun 1868. Selain beberapa tokoh yang memiliki pengalaman
berkunjung ke negara-negara Barat dan menguasai bahasa Inggris, sebagian besar orang-orang yang
sebelum tahun 1868 berpihak pada pemerintah, tidak mendapat jabatan pada pemerintahan baru
pasca 1868. Mereka inilah (barisan sakit hati) yang sebagian besar ditarik ke kubu misionaris
Amerika, masuk Kristen, dan berusaha mengukuhkan kembali eksistensi diri mereka sebagai
pemimpin masyarakat Jepang melalui koneksi dengan Amerika. Banyak di antara mereka yang

6
melanjutkan studi ke Amerika, berkat koneksi dengan tokoh Kristen Amerika; setelah kembali ke
Jepang, mereka mensosialisasikan informasi mengenai kesempatan untuk studi ke Amerika, melalui
ceramah dan penerbitan buku & majalah.
Tahun 1880an, pemerintah Jepang sudah berhasil menumpas semua kerusuhan anti pemerintah;
dan seiring dengan berkembangnya industri dan dibukanya sekolah-sekolah yang menjanjikan
kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang melalui pendidikan, gerakan anti pemerintah
tidak lagi menarik simpatik dari massa. Di saat yang bersamaan, Amerika sedang berada di era
pembangunan ekonomi yang pesat pasca Perang Saudara dan Era Rekonstruksi (1861-1877). Industri
berkembang pesat sehingga membutuhkan tenaga kerja asing. Ini berarti terbuka peluang bagi orang
asing. Sebelumnya, pekerja migran dari Cina banyak yang bekerja di Amerika. Pada tahun 1882,
pemerintah Amerika mengeluarkan larangan bagi imigran Cina. Akibatnya, pengusaha Amerika
yang membutuhkan pekerja migran, mulai melirik pekerja migran dari Jepang.
Pengiriman tenaga kerja Jepang ke luar negeri sebenarnya sudah dimulai tahun 1868, yaitu ke
kepulauan Hawaii (waktu itu masih berupa negara merdeka), karena kebutuhan tenaga kerja untuk
perkebunan tebu. Setelah Hawaii dijadikan negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1899,
pengiriman pekerja migran Jepang tetap berlanjut, melalui 5 agen pengiriman pekerja migran yang
beroperasi di Jepang. Pertumbuhan jumlah imigran Jepang ke Amerika di akhir abad ke-19 dan awal
abad ke-20 adalah sebagai berikut:
Tahun Jumlah
1871-1880 149 orang
1881-1890 2.270 orang
1891-1900 25.942 orang,
1901-1910 129.797 orang
sumber: http://www.japanusencounters.net/immigrant_2.html
Banyak pekerja migran menjadi korban eksploitasi oleh agen-agen tersebut, sehingga memasuki
tahun 1900, pemerintah Jepang melalui perwakilan di Amerika, mulai melakukan penertiban 4
.
4
http://www.ndl.go.jp/brasil/s1/s1_1.html. Pada tahun 1917, pemerintah Jepang melalui Kementerian Keuangan dan
Kementerian Luar Negeri melakukan merger terhadap agen pengiriman pekerja migran, dan lahirlah Kaigai Kogyo
Kabushikigaisha sebagai satu-satunya agen (perusahaan) pengiriman pekerja migran Jepang ke luar negeri, sampai
dengan tahun 1941 (karena pecahnya Perang Asia Pasifik); selain itu, di setiap propinsi di Jepang, pemprov mendirikan
asosiasi untuk sosialisasi informasi untuk calon pekerja migran, terutama ke Brazil (坂口満宏「誰が移民を送り出した

7
Seiring dengan semakin banyaknya warga Jepang yang merantau ke luar negeri demi kehidupan
yang lebih baik, pada tahun 1914, Kementerian Dalam Negeri Jepang mensponsori berdirinya
Asosiasi Emigrasi Jepang (Nihon Imin Kyokai) dan mengirim petugas penyuluhan ke Pemda dan
Karang Taruna di seluruh Jepang, untuk mensosialisasikan informasi yang diperlukan untuk
merantau ke luar negeri5
.
Selain agen pengiriman pekerja migran komersial, terdapat pula asosiasi yang didirikan oleh para
tokoh Kristen Jepang, yang memberikan informasi tentang kondisi di Amerika melalui majalah dan
buku. Di antaranya adalah Tobei Kyokai (Asosiasi untuk Perantauan ke Amerika) dan Nihon
Rikkokai (Asosiasi untuk Mendorong agar Orang Jepang Tekun Berusaha). Kesamaan dari 2
organisasi tersebut adalah keduanya dimotori oleh tokoh Kristen Jepang, dan bertujuan mendorong
para pemuda Jepang untuk merantau ke Amerika dan meraih sukses. Ini sesuai dengan semangat
Protestan waktu itu, yaitu self help (sukses tergantung pada usaha diri sendiri).
Tidak ada informasi mengenai kapan Tobei Kyokai didirikan dan siapa pendirinya, namun yang
jelas adalah Katayama Sen (1859-1933) menulis dan menerbitkan beberapa buku pedoman bagi
orang Jepang yang ingin merantau ke Amerika. Katayama sendiri merantau ke Amerika pada tahun
1884 (ketika usia 25 tahun), bekerja serabutan (sebagai pencuci piring, juru masak dan sebagainya)
sambil menyelesaikan studi di universitas; selama di Amerika, Katayama dibaptis dan dipengaruhi
pula oleh ide sosialisme ala Amerika (perbaikan kehidupan kaum miskin melalui upaya yang konkrit,
bukan melalui protes). Setelah kembali ke Jepang pada tahun 1896, ia mulai memimpin gerakan
buruh sambil menerbitkan buku pedoman bagi pemuda yang ingin merantau ke Amerika, termasuk
informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum berangkat, bidang-bidang
pekerjaan apa saja yang prospeknya baik, tips agar para pelajar Jepang dapat mencari nafkah sendiri
sambil menyelesaikan studi di Amerika (misalnya, sebagai pengantar susu dan surat kabar, school
boy atau pembantu di rumah orang Amerika), serta lampiran pedoman untuk belajar bahasa Inggris6
.
のか」(Sakaguchi Mitsuhiro. Dare ga imin wo okuridashita noka (Siapa yang telah mengirim emigran?) Ritsumeikan
Studies in Language and Culture 21 (4), pp.53-66, 2010-03. Ritsumeikan University). Pasca kekalahan perang, pada
tahun 1954, pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negeri mendirikan Nihon Kaigai Kyokai Rengokai (Federasi
Asosiasi Luar Negeri Jepang), untuk mengirim pekerja migran Jepang ke luar negeri, terutama ke Brazil dan negara-
negara Amerika Latin lainnya. Tahun 1963, federasi tersebut merger dengan organisasi lain dan membentuk Kaigai Iju
Jigyodan (Asosiasi untuk Emigrasi).Program pengiriman tersebut berlanjut hingga tahun 1974. Setelah 1974, asosiasi
tersebut merger dengan organisasi lain dan membentuk Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan misi
memberi bantuan kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia.
5
日本移民協会編『海外移住』日本移民協会、大正十二年（Nihon Imin Kyokai (ed.) Kaigai Iju. Nihon Imin Kyokai,
1923）
6
片山潜『渡米案内』渡米協会、明治 34、35（Katayama Sen. Tobei Annai (Pedoman untuk Merantau ke Amerika),
Tobei Kyokai, 1901, 1902）. Pada tahun 1911, Katayama ditangkap dan dipenjarakan karena memimpin mogok kerja
massal pekerja bis listrik Tokyo; tahun 1912, ketika Kaisar baru naik tahta, Katayama diberi amnesti, dan berangkat ke

8
Nihon Rikkokai didirikan oleh Shimanuki Hyodayu (1866-1913), seorang pendeta Protestan,
pada tahun 1897; Shimanuki tergugah oleh pelayanan sosial dari para misionaris Bala Keselamatan
di Jepang. Melihat kondisi sulit di Jepang waktu itu, Shimanuki sampai pada kesimpulan bahwa jika
pemuda miskin Jepang ingin memperbaiki nasib dengan usaha sendiri, maka cara yang terbaik
adalah dengan merantau ke Amerika7
. Nihon Rikkokai membentuk divisi Tobei (Merantau ke
Amerika), menerbitkan majalah Tobei Shinpo, untuk sosialisasi informasi bagi mereka yang
berminat merantau ke Amerika. Shimanuki sendiri berkunjung ke Amerika pada tahun 1900, dan
pada tahun 1901, ia menerbitkan buku pedoman untuk merantau ke Amerika, berdasarkan
pengalamannya sendiri. Dalam buku tersebut, ia menekankan perlunya pemuda Jepang untuk
merantau ke Amerika, demi meraih sukses bagi dirinya dan bagi kejayaan negara Jepang8
.
Selain pihak swasta, pemerintah Jepang juga berupaya mendorong agar generasi muda Jepang
merantau ke luar negeri guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Pada tahun 1896,
Kementerian Perdagangan dan Pertanian memulai program Magang Keluar Negeri. Para pemuda
lulusan SMP, berpengalaman kerja minimal 1 tahun dan menguasa bahasa yang digunakan di negara
tempat magang (Cina, India, kawasan Asia Tenggara, Eropa, Amerika Serikat dan Australia, di mana
terdapat kedutaan atau konsulat Jepang), diberi bantuan biaya dan fasilitas untuk magang di luar
negeri. Lama magang adalah 3 tahun. Tujuan program ini adalah memberi kesempatan bagi para
pemuda Jepang untuk belajar tentang bahasa, adat istiadat dan kebutuhan akan produk Jepang di
negara tujuan magang, sehingga di kemudian hari, mereka dapat berkontribusi meningkatkan ekspor
Jepang ke luar negeri. 9
Pasca kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905, ambisi negara dan rakyat Jepang untuk
ekspansi semakin meningkat. Buku pedoman merantau ke wilayah Amerika Latin dan Asia Tenggara
juga mulai diterbitkan, diikuti oleh munculnya agen pengiriman pekerja migran ke wilayah-wilayah
tersebut. Pada tahun 1911, di Tokyo terbit buku pedoman untuk merantau ke luar negeri, berisi
Amerika. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Katayama tertarik pada ideologi komunisme, dan ikut membantu
mendirikan Partai Komunis Amerika dan Partai Komunis Meksiko. Tahun 1933, Katayama meninggal di Moskow, Rusia.
7
島貫兵太夫『力行会とは何ぞや』警醒社書店、明治 44.9 (Shimanuki Hyodayu. Rikkokai to wa nan zo ya (Apa itu
Rikkokai?), Keiseisha Shoten, September 1911)
8
島貫兵太夫『最近正確渡米案内大全』中庸堂、明 34.12 (Shimanuki Hyodayu. Saikin Seikaku Tobei Annai Taizen
(Pedoman Lengkap, Tepat dan Terkini mengenai Perjalanan ke Amerika), Chuyodo. Desember 1901). Di kemudian hari,
ketika pemerintah Jepang berperang dengan Rusia, Shimanuki proaktif mendukung perang (sebagian besar tokoh Kristen
Jepang berafiliasi dengan kelompok Sosialis dan menentang perang)
9
森久彦『農商務省海外実業練習生案内』内外商工時報発行所、大正 7 年（Mori Hisahiko. Noshomusho Kaigai
Jitsugyo Renshusei Annai (Pedoman Untuk Peserta Magang ke Luar Negeri oleh Kementerian Pertanian dan
Perdagangan). Naigai Shoko Jiho Hakkosho, 1918）

9
informasi bagi orang Jepang untuk merantau ke mancanegara10
. Buku tersebut merupakan kumpulan
catatan pengalaman dari wakil perusahaan Jepang dan diplomat yang pernah bertugas di
mancanegara. Dalam buku tersebut terdapat 1 bab tentang informasi untuk merantau ke Jawa, ditulis
oleh Ito Naoya, seorang anggota Nihon Rikkokai. Menurut pengakuan Ito, ia pernah tinggal selama 6
tahun di Jawa. Ini berarti setidaknya pada tahun 1905, ia sudah merantau ke Jawa.
Selain Amerika dan Cina, kawasan Asia Tenggara menjadi sasaran pengembangan bisnis oleh
pengusaha Jepang, didukung oleh pemerintah. Pada tahun 1915, di Tokyo didirikan Nanyo Kyokai
(Asosiasi Asia Tenggara), atas inisiatif sejumlah politisi dan pengusaha besar. Menurut anggaran
dasarnya tercantum bahwa tujuan organisasi tersebut antara lain melakukan penelitian mengenai
ekonomi, sistem sosial serta aspek-aspek lain di berbagai wilayah di Asia Tenggara,
mensosialisasikan informasi tentang Asia Tenggara ke dalam negeri Jepang, membina SDM yang
kelak akan berkarir di Asia Tenggara11
.
Sebagaimana membanjirnya pekerja migran dari negara-negara berkembang di awal abad ke-21
ini (termasuk TKI di negara-negara maju), pada era awal industrialisasi di akhir abad ke-19, Jepang
juga menghadapi kondisi yang sama: banyak pekerja muda terpaksa merantau ke luar negeri untuk
mencari nafkah. Pemerintah dan pihak swasta, melalui berbagai cara, menfasilitasi agar para pekerja
merantau ke luar negeri, mencari nafkah sekaligus menimba pengalaman, yang kelak diharapkan
berguna bagi peningkatan ekspor, karena kemakmuran negara Jepang hanya akan terwujud melalui
meningkatnya ekspor dan pendapatan negara.
Sosialisme dan kebijakan sosial
Kebijakan modernisasi oleh pemerintah Jepang, mendapat perlawanan dari pihak sipil, yang
merasa tersingkirkan dalam pembangunan nasional. Kelompok ini melancarkan aksi anti pemerintah
di berbagai wilayah; yang paling dahsyat dan terakhir adalah Pemberontakan Satsuma di pulau
Kyushu, pada tahun 1877. Ironisnya, pemimpin pemberontakan tersebut adalah Saigo Takamori,
salah seorang dari 3 tokoh pemimpin peristiwa Restorasi Meiji yang paling karismatik. Saigo
mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada tahun 1873, pulang kampung dan kemudian
menjadi pemimpin gerakan anti pemerintah.
Kelompok anti pemerintah berpegang pada prinsip pemerintah berparlemen ala Perancis, dan
menuduh pemerintah otoriter karena tanpa konstitusi, sehingga mengabaikan hak-hak sipil. Untuk
10
長谷川善作編『海外移住新発展地案内』内外出版協会、明治 44.4 (Hasegawa Zensaku (ed.). Kaigai Iju
Shinhattenchi Annai (Pedoman Baru Emigrasi ke Luar Negeri). Naigai Shuppan Kyokai, Apri 1911)
11
南洋協会『大正十四年七月一日会員名簿』（Nanyo Kyokai. Taisho Juyonen Shichigatsu Tsuitachi Kaiin Meibo
(Daftar anggota per 1 Juli 1925). Tanpa tanggal dan tempat terbit）

10
menangkis tuduhan tersebut, para pemimpin dalam pemerintah memutuskan untuk mencontoh
konstitusi dan model pemerintahan monarki konstitusianal ala Jerman. Sejumlah politisi (termasuk
Ito Hirobumi, yang pada tahun 1885 dilantik menjadi perdana menteri Jepang yang pertama) dan
akademisi dikirim ke Jerman untuk studi mengenai hukum dan ilmu tata negara (Staatswissenschaft).
Pada tahun 1887, di Universitas Imperial Tokyo (sekarang: Universitas Tokyo) dibentuk Asosiasi
Studi Ilmu Tata Negara, dan diterbitkan Jurnal Ilmu Tata Negara (Kokka Gakkai Zasshi).
Sementara itu, sejak privatisasi BUMN pasca awal 1880an, industrialisasi Jepang mulai
berkembang, dan tentunya dibarengi dengan masalah-masalah sosial, seperti melebarnya
kesenjangan sosial, urbanisasi dan munculnya kelas urban miskin yang berdampak pada
meningkatnya tingkat kriminalitas dan aksi protes sosial. Pasca kemenangan Jepang atas perang
dengan Cina (1895), Jepang memperoleh pampasan perang (setara dengan sekitar 4 kali lipat APBN)
dan wilayah jajahan (pulau Taiwan) sebagai pasar bagi produk industri. Akibatnya, industrialisasi
Jepang semakin mendapat momentum, dan itu juga berarti masalah sosial akibat industrialisasi,
terutama kondisi kerja dan kondisi kehidupan buruh industri, semakin parah.
Selama periode 1880an, sejumlah akademisi Jepang belajar ke Jerman, dan mendapat pengaruh
dari para ahli ilmu tata negara di Jerman12
. Inti dari ajaran mereka adalah bahwa karena Jerman
sebagai negara yang baru mengembangkan industri dan harus bersaing dengan Inggris yang jauh
lebih maju, maka pemerintah harus aktif berperan melalui kebijakan perlindungan industri dan
perlindungan buruh. Selain itu, karena industrialisasi di Inggris telah terbukti menyebabkan sejumlah
masalah sosial, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, kriminalitas, gizi buruk dan sabotase oleh
buruh, maka Jerman seharusnya dapat mengambil tindakan preventif, melalui kebijakan, untuk
meminimalisir dampak-dampak buruk industrialisasi. Atas inisiatif para akademisi tersebut, pada
tahun 1873, di Berlin didirikan Verein für Socialpolitik (Asosiasi Studi Sosial-Politik). Organisasi ini
aktif memberikan masukan kebijakan kepada pemerintahan Perdana Menteri Otto von Bismarck
(1873-1890), dan terbukti berhasil membawa kemajuan pesat untuk industrialisasi di Jerman.
Pada periode yang bersamaan, sejumlah tokoh Kristen Jepang, seperti Takano Fusataro, merantau
ke Amerika untuk studi sambil bekerja. Mereka menyaksikan industrialisasi dan masalah sosial serta
masalah perburuhan di Amerika. Dengan bekal pengetahuan dan informasi mengenai gerakan buruh
serta koneksi dengan para tokoh perburuhan di Amerika, mereka kembali ke Jepang di pertengahan
tahun 1890an, dan memulai gerakan buruh di Jepang.
12
Ideologi mereka dijuluki sebagai Katheder-Sozialismus (sosialisme mimbar), karena mereka hanya berargumen di
mimbar, tidak pernah turun ke lapangan.

11
Pada tahun 1896, para akademisi yang pulang dari Jerman mulai mengadakan diskusi mengenai
masalah-masalah sosial dan perburuhan di Jepang; pada tahun berikutnya, 1897, mereka mendirikan
Shakai Seisaku Gakkai (SSG; Asosiasi Studi Kebijakan Sosial).
Latar belakang berdirinya SSG adalah semakin parahnya masalah sosial, terutama masalah
kemiskinan di kalangan urban miskin, serta munculnya gerakan sosialisme dan serikat buruh, yang
dipelopori oleh para perantau Jepang di Amerika. Mereka berkesempatan menyaksikan gerakan
buruh dan mendapat arahan dari aktivis gerakan buruh di Amerika. Tokoh yang paling terkenal
adalah Takano Fusataro.
Takano lahir pada tahun 1869 di Nagasaki, Jepang selatan. Ketika berusia 10 tahun, keluarganya
pindah ke Tokyo. Takano bekerja sebagai di hotel sambil belajar bahasa Inggris di sekolah malam.
Melalui buku-buku berbahasa Inggris, terbuka wawasannya mengenai dunia luar, sehingga timbul
keinginan untuk merantau ke Amerika. Pada tahun 1886, bersama temannya, Takano merantau ke
San Fransisko. Selama menggeluti berbagai jenis pekerjaan di Amerika, ia menyaksikan berbagai
kegiatan gerakan buruh di Amerika, terutama pembentukan serikat buruh guna menuntut kenaikan
upah dan perbaikan kondisi kerja; ia juga sering berkonsultasi dengan Samuel Gompers, ketua AFL
(American Federation of Labor) dan John Hayes, pemimpin serikat buruh Amerika lainnya, Knights
of Labor. Selain interaksi dengan para pemimpin gerakan buruh Amerika, Takano juga proaktif
membaca literatur tentang teori gerakan buruh di Amerika, seperti Wealth and Progress - A Critical
Examination of the Labor Problem (1888) karya George Gunton, dan The Labor Movement: The
Problem of Today (1887) karya George Edwin McNeil. Melihat korelasi antara perkembangan
industri dengan maraknya gerakan buruh di Amerika, Takana sampai pada kesimpulan bahwa
industri Jepang akan maju jika tingkat kesejahteraan hidup buruh Jepang meningkat, dan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup buruh di Jepang, perlu dibentuk serikat buruh di Jepang.
Sejak tahun 1890, Takano secara berkala mengirimkan tulisan mengenai gerakan buruh di
Amerika, dan argumen mengenai perlunya dibentuk serikat buruh di Jepang. Tulisan-tulisannya
dimuat di surat kabar nasional Yomiuri di Jepang, dan menarik perhatian publik, termasuk pekerja
media.
Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang jurnalis surat kabar, Yokoyama Gennosuke,
melakukan studi lapangan secara ekstensif di wilayah-wilayah pemukiman kaum urban miskin
(seperti buruh harian, pedagang asongan, pemulung, pengayuh becak dan sebagainya) dan kawasan
industri di berbagai tempat di Jepang (kondisi kerja buruh yang mengenaskan), dan hasilnya disusun
dalam bentuk reportase yang sangat terinci, dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Kelas Sosial

12
Bawah di Jepang (Nihon no Kaso Shakai). Buku ini membuat publik Jepang sadar betapa
mengenaskannya kondisi hidup kelas sosial bawah, dan bahwa jika diambil tindakan preventif, maka
cepat atau lambat, akan meletus gerakan sosialisme radikal.
Pada tahun 1897, SSG didirikan atas prakarsa para akademisi yang pulang dari Jerman, dengan
melibatkan para pemerhati masalah sosial dan perburuhan, yang baru pulang dari Amerika. Dalam
deklarasinya, disebutkan bahwa SSG menentang kapitalisme liberal, tetapi juga menentang
sosialisme; bahwa SSG bertekad melakukan studi mengenai kebijakan sosial, yang kemudian
diusulkan ke pemerintah agar diterapkan, sehingga baik kepentingan buruh maupun kepentingan
pengusaha dapat di-akomodir, dan tercipta kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri Jepang
dan peningkatan kesejahteraan hidup kaum buruh Jepang. Visi & misi dari deklarasi ini mirip dengan
deklarasi Verein für Socialpolitik tahun 1873.
Sebagaimana kegiatan kaum akademisi di Jerman, SSG melakukan pertemuan bulanan untuk
membahas masalah-masalah perburuhan (upah, kondisi kesejahteraan hidup, gizi, sanitasi dsb), dan
menyusun draf Undang-undang Perburuhan (intervensi pemerintah ke pihak swasta (perusahaan)
dengan tujuan melindungi kepentingan buruh), untuk diajukan ke pemerintah. Awalnya, draf tersebut
ditolak parlemen, karena waktu itu (1890 s/d 1925), yang berhak memilih anggota parlemen adalah
warga negara laki-laki yang membayar pajak di atas jumlah tertentu; sehingga dapat dikatakan
parlemen hanya mewakili orang kaya. Namun setidaknya sudah mulai dibahas di parlemen; akhirnya,
setelah melalui kompromi dan revisi, serta tekanan akibat semakin meluasnya gerakan radikal
sosialisme, UU tersebut disahkan pada tahun 1911, dan mulai berlaku pada tahun 1916.
SSG merupakan forum komunikasi untuk para pemerhati masalah sosial dan perburuhan di
Jepang waktu itu; anggotanya tidak terbatas pada akademisi dari berbagai bidang disiplin ilmu sosial,
tetapi juga aktivis gerakan buruh, pengusaha, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Selain acara
diskusi bulanan, para anggota SSG juga mengadakan acara ceramah keliling ke berbagai daerah di
Jepang; tema pembahasan mencakup masalah-masalah kondisi kerja buruh, masalah tanah dan
perlindungan petani13
, masalah pencemaran lingkungan di wilayah pertambangan, masalah bea
impor, masalah migran ke luar negeri14
, masalah asuransi tenaga kerja, masalah biaya hidup, masalah
13
tingginya harga tanah membuat petani miskin tidak mampu memiliki tanah sendiri sehingga terpaksa menjadi petani
gurem, dan karena penghasilan minim, anggota keluarga mereka terpaksa menjadi buruh; karena buruh berlimpah,
upah menjadi rendah.
14
Untuk mengurangi masalah pengangguran

13
tenaga kerja perempuan, masalah industri skala kecil, dan sebagainya. Hasil dari pembahasan dalam
ceramah dan seminar, diterbitkan dalam bentuk buku, untuk sosialisasi ke masyarakat luas15
.
Memasuki era 1920an, seiring dengan pesatnya kemajuan industri di Jepang, masalah-masalah
sosial dan perburuhan semakin meruncing, dan pertentangan antar anggota SSG semakin meruncing.
Akhirnya, pada tahun 1923, kegiatan SSG terhenti. Para anggota utama terpencar; kelompok sosialis
aktif di serikat buruh, kelompok garis tengah masuk lembaga penelitian lain yang fokus pada
penelitian untuk memperbaiki kondisi kerja buruh, dan kelompok kanan masuk ke organisasi semi
pemerintah yang bertujuan mencapai keharmonisan buruh dengan pengusaha16
.
Upaya minimalisasi dampak negatif modernisasi
Undang-undang Otonomi Daerah
Sebagaimana dipaparkan di atas, kebijakan modernisasi dan industrialisasi yang dijalankan oleh
pemerintah, telah menimbulkan ketidakpuasan dan protes pada sebagian masyarakat. Mereka
mengecam bahwa pemerintah otoriter karena memerintah tanpa konstitusi. Untuk menangkis
kecaman tersebut, pada tahun 1881, pemerintah menjanjikan akan mensahkan konstitusi dan
membentuk parlemen dalam waktu 10 tahun. Sebagai tindakan konkrit, Ito Hirobumi (yang kelak
menjadi perdana menteri Jepang yang pertama) pergi ke Jerman untuk belajar tentang konstitusi.
Hasilnya adalah Konstitusi Jepang, yang disahkan pada tahun 1889 dan mulai berlaku pada tahun
1890. Dengan demikian, Jepang menjadi negara konstitusional pertama di Asia.
Namun, sebelum konstitusi disahkan, pada tahun 1888, pemerintah Jepang terlebih dahulu
mensahkan satu UU yang tidak kalah pentingnya, yaitu UU Otonomi Daerah Tingkat II (UU
Otonomi Dati II). Inisiator UU ini adalah Yamagata Aritomo, yang menjabat menteri dalam negeri
waktu itu. UU ini mencontoh UU Otonomi Daerah Prusia17
, disusun dengan bantuan konsultan
Jerman di Jepang waktu itu, Albert Mosse.
Yamagata beranggapan bahwa setelah konstitusi disahkan, parlemen dibentuk dan rakyat diberi
hak untuk memilih anggota parlemen, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan, karena para
pemilih kemungkinan besar tidak tahu orang-orang seperti apa yang sebaiknya dipilih untuk duduk
15
Erik Grimmer-Solem. German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiarities of Japanese History. In: Journal
of World History, Vol.16, no.2, June 2005, pp. 187-222
(http://condor.wesleyan.edu/egrimmer/pdf/German_Social_Science.pdf)
16
Lihat bab 3 buku ini
17
Prusia adalah nama kerajaan kecil di Eropa, yang pada tahun 1870-1871 menggandeng kerajaan-kerajaan kecil di
sekitarnya, yang rakyatnya berbahasa Jerman, bersama-sama berperang melawan kerajaan Perancis, dan memang,
sehingga pada tahun 1871, Prusia dan kerajaan-kerajaan tersebut bersatu membentuk Kekaisaran Jerman (kerajaan ini
runtuh pada tahun 1918, akibat kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama)

14
di parlemen dan menentukan nasib negara ke depan, dan para anggota legislatif yang terpilih, juga
belum tentu tahu bagaimana mereka harus menyusun dan mensahkan undang-undang yang
berdampak positif terhadap kemajuan negara. Oleh karena itu, sebaiknya rakyat diberi kesempatan
untuk belajar berpolitik dan bertanggung jawab atas pilihan politik sendiri, di level lokal.
Konkritnya, berdasarkan UU Otonomi Dati II, warga laki-laki di tiap wilayah administratif Dati
II18
, yang telah bertempat tinggal di wilayah administrasi tersebut lebih dari 2 tahun, sehat secara
jasmani dan rohani, berusia di bawah 60 tahun dan bukan pegawai negeri, tidak menjabat sebagai
polisi atau jaksa, bukan guru SD dan bukan tokoh agama, serta membayar pajak di atas jumlah
tertentu, berhak dicalonkan menjadi anggota DPRD; jabatan anggota DPRD adalah jabatan
kehormatan, karena tidak menerima gaji; anggota DPRD berhak menetapkan UU daerah dan
memilih kepala daerah (walikota dan bupati), namun keputusan pengangkatan kepala daerah ada
pada pemerintah pusat.
Yamagata sebenarnya mencontoh kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan di negara Prusia
pada awal abad ke-19, pasca Perang Napoleon. Setelah negara Prusia kembali merdeka menyusul
kekalahan Napoleon dan ditariknya pasukan Perancis, 2 orang tokoh Prusia, Karl Freiherr vom Stein
dan Karl August Furst von Hardenberg, mengambil inisiatif reformasi birokrasi dengan menerapkan
otonomi daerah (dikenal sebagai Reformasi Stein-Hardenberg); konkritnya, warga kelas menengah
tiap daerah diajak untuk bersama-sama membangun daerah mereka masing-masing, dengan
membenahi pertanian, industri dan perdagangan, menggunakan pemasukan pajak daerah secara
efisien untuk membangun infrastruktur (jalan, jembatan, perpustakaan, museum), menbangun
ekonomi lokal, memperbaiki sanitasi, membasmi kriminalitas, meningkatkan kesejahteraan hidup
dan kualitas pendidikan warga, dan sebagainya. Mereka berargumen bahwa negara hanya akan maju
dan kuat, jika tiap daerah dapat ‘mengurus diri sendiri dengan baik’ (=otonomi). Berkat reformasi
tersebut, negara Prusia maju pesat dalam waktu singkat, hingga pada tahun 1871, mampu memimpin
kerajaan-kerajaan kecil berbahasa Jerman di sekitarnya berperang dan mengalahkan Perancis, salah
satu negara adidaya di Eropa waktu itu.
UU Otonomi Dati II ini menjadi pijakan untuk pelaksanaan program kerja kementerian dalam
negeri (kemendagri) Jepang, terutama setelah revolusi industri pasca kemenangan Jepang atas Rusia
18
Berbarengan dengan disahkannya UU Dati II tersebut, pada tahun 1888-1889, pemerintah Jepang melakukan merger
(penggabungan) Dati II, sehingga jumlah Dati II (kota dan kabupaten) berkurang dari 71.314 menjadi 15.859. Setelah itu,
pemerintah Jepang telah berulang kali mengadakan merger Dati II. Per Maret 2014, jumlah Dati II di Jepang adalah
1.718.

15
di tahun 190519
. Kaum kelas menengah di setiap kota dan kabupaten digandeng oleh pemerintah
pusat, diberi peran sebagai pemimpin dan panutan moral bagi warga, agar warga mau rajin bekerja,
disiplin, hidup hemat, bertingkah laku pantas dan punya rasa tanggung jawab sosial20
.
Badan amal nasional
Industrialisasi dan kapitalisme dilandasi oleh prinsip persaingan bebas, sehingga niscaya
mengakibatkan hilangnya ikatan komunal (kekerabatan dan kewajiban saling menolong) dan tatanan
sosial tradisional (generasi tua mengayomi generasi muda dan generasi muda menghormati atau
patuh pada generasi tua). Selain itu, persaingan bebas pasti akan muncul kelompok masyarakat yang
tidak mampu bersaing, sehingga kehidupan sosio-ekonomi mereka terancam. Kesenjangan sosial dan
memburuknya kondisi kehidupan kelas sosial bawah, terutama kelompok urban miskin, akan
menjadi basis berkembangnya pemikiran dan gerakan sosialisme, bahkan gerakan radikal seperti
anarkisme. Ini merupakan fenomena umum yang terjadi di negara-negara industri di Eropa dan
Amerika pada akhir abad ke-19; untuk meminimalisir dampak destruktif dari fenomena tersebut,
pemerintah dan pihak swasta (pengusaha, tokoh agama dan pekerja sosial) di Eropa dan Amerika
mulai mempelajari penyebab masalah kemiskinan, dan mengambil tindakan konkrit pengentasan
kemiskinan dan pencegahan masalah-masalah sosial (kriminalitas). Para pejabat Jepang, terutama
dari kemendagri, secara berkala melakukan studi banding ke Eropa dan Amerika, dan mencatat
semua semua tindakan tersebut, untuk dijadikan referensi dalam kebijakan di dalam negeri.
Pada tahun 1898, kemendagri membentuk direktorat baru yang fokus pada pengarahan pejabat
daerah dalam pelaksanaan otonomi, serta perumusan reformasi sistem otonomi. Di tahun yang sama,
para pejabat kemendagri membentuk Lingkar Studi Masalah Kemiskinan (Hinmin Kenkyukai),
sebagai forum diskusi21
.
Pihak swasta pun mulai bergerak. Pada tahun 1901, sekitar 200 orang pengusaha di Osaka22
membentuk Forum Komunikasi antar Organisasi Amal; tahun 1903, para pejabat kemendagri yang
bergabung di dalam Lingkar Studi Masalah Kemiskinan dan para pengusaha yang tergabung di
19
Akibat perang tersebut, Jepang memperoleh hak eksklusif atas wilayah semenanjung Korea (menjadi jajahan Jepang
sejak 1910) dan wilayah timur laut Cina, yang waktu itu disebut Manchuria, luasnya setara dengan 3,4 kali lipat wilayah
Jepang. Ini berarti terbuka pasar yang sangat luas untuk produk industri Jepang.
20
Pasca Perang Dunia I, terutama sejak era 1920an, mereka dikerahkan oleh pemerintah untuk memimpin kampanye
reformasi pola hidup (perbaikan sandang, pangan, papan dan kehidupan sosial). Lihat: Susy Ong. Seikatsu Kaizen –
Reformasi Pola Hidup Jepang. Elex Media Komputindo, 2017
21
Pada akhir tahun 1890an, faham sosialisme dan gerakan buruh mulai berkembang di Jepang. Pada tahun 1900,
pemerintah mengeluarkan Undang-undang Keamanan Nasional (Chian Keisatsuho), sebagai payung hukum untuk
menindak gerakan radikal.
22
Kota Osaka dan sekitarnya merupakan pusat industri dan perdagangan di Jepang waktu itu.

16
dalam Forum Komunikasi Organisasi Amal, menyelenggarakan Seminar Nasional Kegiatan Amal.
Pasca Perang Jepang-Rusia23
, pada tahun 1908, kementerian dalam negeri membentuk Asosiasi
Amal Nasional (Chuo Jizen Kyokai), yang beranggotakan pejabat kemendagri, akademisi, tokoh
agama24
, tokoh dunia usaha dan pekerja sosial. Dalam deklarasi, dicantumkan bahwa program kerja
Asosiasi Amal Nasional adalah sebagai berikut:
1. Menyelidiki dan menyusun laporan mengenai program kerja pengentasan kemiskinan di
dalam maupun di luar negeri, serta mengevalusi segi positif dan negatif dari masing-masing
program kerja tersebut.
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar organisasi amal.
3. Melakukan koordinasi antara organisasi amal dengan donatur.
4. Memberi pengarahan dan mendorong pelaksanaan program kerja amal, serta mendukung
pihak yang berwajib dalam pelaksanaan program kerja amal.
Sejak tahun 1909, organisasi ini menerbitkan majalah berkala, sebagai forum pembahasan mengenai
tindakan konkrit penanggulangan serta pengentasan kemiskinan. Konkritnya, para pekerja sosial
melakukan survei lapangan untuk memperoleh data mengenai kondisi kehidupan warga di kawasan
pemukiman kumuh dan kawasan industri, termasuk penghasilan, kondisi kesehatan, tempat tinggal,
gizi, tingkat kriminalitas dan sebagainya; para akademisi mempelajari kebijakan dan pelaksanaan
program kerja penanggulangan kemiskinan di negara-negara Eropa dan Amerika, dan
mensosialisasikan informasi tersebut ke masyarakat luas; para pemuka agama bekerja sama dengan
pekerja sosial, memberi bantuan materi, mengajarkan pola hidup yang lebih sehat dan praktis,
sekaligus memberikan wejangan agar mau bekerja dengan lebih rajin dan hidup lebih hemat, agar
dapat menabung dan keluar dari kondisi hidup miskin
Organisasi ini telah beberapa kali ganti nama, dan tetap aktif hingga sekarang, dengan nama
Zenkoku Shakai Fukushi Kyogikai (Forum Komunikasi Nasional Masalah Kesejahteraan Sosial).25
Upaya menuju kemandirian teknologi: RIKEN
23
Perang Jepang-Rusia berakhir pada tahun 1905; berdasarkan Perjanjian Portdmouths, Rusia menarik pasukannya dari
wilayah Manchuria (sekarang menjadi teritori RRC), dan kehilangan pengaruh di Korea. Dengan demikian, Jepang
memperoleh wilayah pengaruh (semi jajahan) atas wilayah Manchuria dan semenanjung Korea, dan ini berarti
memperoleh pangsa pasar yang sangat besar untuk produk industri Jepang. Akibatnya, pasca 1905, Jepang mengalami
revolusi industri. (Sejak 1910, seluruh semenanjung Korea menjadi jajahan Jepang; pada tahun 1933, berdiri negara
boneka Manchuokuo, yang secara resmi merupakan negara merdeka, namun semua kebijakan pemerintah dijalankan
atas instruksi dari pemerintah Jepang)
24
Terutama tokoh agama Budha dan tokoh Protestan sekte Bala Keselamatan.
25
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/index.html

17
Setelah menang dalam Perang Jepang – Rusia di tahun 190526
, Jepang dieluk-elukkan di dunia
internasional sebagai bangsa yang setara dengan negara-negara Barat. Namun para akademisi dan
tokoh dunia usaha menyadari, bahwa dalam kemampuan industri, Jepang masih kalah jauh dari
negera-negara Barat27
, terutama karena dalam hal teknologi; Jepang masih tergantung pada negara-
negara Barat, dan harus membayar royalti yang mahal ke perusahaan-perusahaan Barat28
. Agar
industri Jepang dapat berkembang terus dengan baik, maka mutlak perlu bagi Jepang untuk tidak
hanya meniru dari Barat, tetapi juga harus mengembangkan teknologi secara mandiri. Dan untuk itu,
perlu didirikan lembaga riset ilmu fisika dan kimia, untuk menfasilitasi pekerjaan penelitian oleh
para ilmuwan Jepang.
Ide untuk mendirikan lembaga riset, datang dari seorang ahli kimia Jepang yang bermukim dan
sukses berkarya di Amerika, yaitu Takamine Jokichi (1854-1922)
Takamine pernah belajar kimia di Inggris dengan beasiswa dari pemerintah Jepang. Selama di
Inggris, ia menyadari bahwa penelitian ilmu pengetahuan, terutama kimia dan fisika, hasilnya harus
diterapkan untuk meningkatkan produktivitas industri. Pada tahun 1884, ia pergi ke Amerika, belajar
mengenai ide mendaftarkan hak paten untuk penemuan baru, mendapatkan ide untuk produksi pupuk
urea. Pada tahun 1885, ia pulang ke Jepang dengan istrinya, seorang perempuan Amerika, dan
memulai usaha produksi pupuk kimia, dengan investasi dari pengusaha besar Jepang waktu itu,
Shibusawa Eiichi.
Tahun 1890, Takamine dan keluarganya kembali ke Amerika, karena ada penawaran sebagai
penelitian, dengan fasilitas yang baik. Beberapa tahun kemudian, Takamine berhasil menemukan zat
Takadiastase (digunakan untuk bahan obat sakit lambung) dan zat adrenalin (obat dan hormon yang
26
Perang Jepang-Rusia pecah pada tahun 1904; memasuki tahun 1905, sebetulnya kedua belah pihak sama-sama sudah
tidak sanggup lagi melanjutkan perang, dan diam-diam minta Presiden Amerika, Theodore Roosevelt, untuk
menfasilitasi perundingan perdamaian. Pada bulan September 1905, wakil dari Jepang dan Rusia menandatangai
perjanjian untuk mengakhiri perang, di Portsmouth, Amerika. Menurut perjanjian tersebut, Rusia menarik pasukannya
dari wilayah Manchuria (di timur laut Cina); tidak ada pasal mengenai pampasan perang. Artinya, Jepang tidak
mendapatkan dana sama sekali. Pihak Rusia merasa tidak dirugikan, karena tidak perlu menyerahkan teritori negerinya
maupun membayar pampasan perang. Dengan ditariknya pasukan Rusia dari Manchuria, berarti wilayah lain di Asia,
yaitu semenanjung Korea, juga bebas dari pengaruh Rusia. Ini melapangkan jalan bagi Jepang untuk secara resmi
menjadikan Korea sebagai tanah jajahan pada tahun 1910.
27
Pada tahun 1914, para pengusaha Jepang mendirikan Asosiasi Cinta Produk Nasional (Kokusan Shoreikai). Ini
menunjukkan bahwa bagi konsumen Jepang waktu itu, kualitas produk nasional masih dianggap lebih rendah daripada
kualitas produk impor.
28
Di awal abad ke-20, Lembaga Riset Tokyo berhasil menemukan bahan amonia sintetik; melalui Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan, temuan tersebut ditawarkan ke konglomerasi Jepang waktu itu, Mitsui dan Mitsubishi,
namun ditolak dengan alasan ‘itu adalah hasil riset orang Jepang’ （米倉誠一郎『イノベーターたちの日本史近代
日本の創造的対応』東洋経済新報社、2017（Yonekura Seiichiro. Creative Response Entrepreneurial History of
Modern Japan. Toyo Keizai Shinposha, 2017）hal. 234

18
memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh). Dengan hak paten dari 2 penemuan
tersebut, Takamine menjadi kaya raya dan terpandang di Amerika.
Tahun 1913, Takamine kembali ke Jepang, bertemu dengan Shibusawa, dan menjelaskan
pentingnya mendirikan lembaga riset, agar industri Jepang dapat mandiri dalam hal teknologi.
Takamine menyampaikan fakta bahwa di Amerika telah didirikan 2 lembaga riset ilmiah, yang
sangat berkontribusi bagi kemajuan teknologi dan industri Amerika, yaitu Carnegie Institution for
Science (didirikan tahun 1901) dan Rockefeller Institute for Medical Research (didirikan tahun 1902);
di Jerman, pada tahun 1911, pemerintah mendirikan Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften (Asosiasi untuk Penelitian Ilmu Pengetahuan Kaisar Wilhelm), di mana Tamaru
Setsuro, seorang ahli kimia dari Jepang, bekerja sebagai peneliti; bahwa selama ini orang Jepang
dinilai hanya bisa meniru dan tidak mampu berinovasi, adalah karena belum adanya lembaga riset
yang menfasilitasi kegiatan inovasi bagi para peneliti Jepang.
Shibusawa Eiichi, pengusaha besar Jepang yang pernah mendanai pembangunan pabrik pupuk
urea untuk Takamine, bersedia melobi pemerintah dan dunia usaha agar mendanai lembaga riset.
Mereka cukup beruntung, karena tahun berikutnya, 1914, pecah Perang Dunia Pertama, sehingga
impor dari negara-negara Eropa, termasuk impor bahan baku dan teknologi industri, terhenti.
Kondisi ini memaksa Jepang untuk swadaya di bidang industri, sehingga kehadiran lembaga riset
menjadi mutlak diperlukan.
Dengan dana dari APBN dan donasi dari dunia usaha, maka pada tahun 1917, didirikan
lembaga riset fisika dan kimia (dalam bahasa Inggris: Institute of Physical and Chemical Research;
dalam bahasa Jepang: Rikagaku Kenkyujo, disingkat RIKEN).
RIKEN mengikuti jejak lembaga riset di Jerman dan Amerika, yaitu hasil penelitian harus
diterapkan untuk produksi komersial, dan laba dari penjualan digunakan kembali untuk membiayai
penelitian selanjutnya.
Dengan dana penelitian yang berlimpah, RIKEN berhasil menarik sejumlah ilmuwan
berprestasi dari universitas terkenal. Motto RIKEN adalah melakukan penelitian untuk meningkatkan
produktivitas dan menghasilkan produk dengan kualitas baik dan harga murah. Untuk itu, RIKEN
juga mendirikan perusahaan komersial, dengan prinsip ‘1 perusahaan untuk 1 produk.’ Sampai
dengan akhir Perang Dunia kedua, RIKEN telah mendirikan 63 perusahaan. RIKEN dijuluki
perusahaan yang menguasai teknologi produksi ‘dari vitamin A sampai bom atom.’ Berbeda dengan
perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh konglomerasi lain, produk RIKEN mengandalkan hasil
riset sendiri, sehingga memiliki nilai tambah (value added) yang cukup tinggi.

19
Selain berkontribusi bagi kemajuan industri Jepang berbasis teknologi, RIKEN juga telah
berhasil mengantarkan para penelitinya untuk mencapai standar internasional. Dua orang peneliti di
RIKEN, yaitu Yukawa Hideki dan Tomonaga Shin’ichiro, mendapat hadiah Nobel fisika, masing-
masing di tahun 1949 dan 1965.
Banyak ilmuwan muda Jepang, yang berkesempatan untuk bekerja di RIKEN, kemudian
pindah bekerja sebagai dosen atau staf riset di perusahaan lain, sehingga ilmu dan pengalaman yang
mereka peroleh selama bekerja di RIKEN, dapat disebarluaskan di hampir semua universitas dan
perusahaan di seluruh Jepang. Dengan demikian, RIKEN mempunyai andil besar dalam memajukan
pendidikan dan teknologi produksi secara nasional29
.
Jepang di awal abad ke-20: mengikuti tren negara-negara industri maju
Jepang memulai industrialisasi = modernisasi sejak sekitar tahun 1868, yaitu tahun di mana
terjadi pergantian rezim, yang umumnya dikenal sebagai Restorasi Meiji. Sampai dengan akhir era
1890an, industrialisasi di Jepang telah mencapai hasil yang cukup signifikan, yang juga ditandai
dengan kemenangan dalam perang melawan Cina. Memasuki abad ke-20, Jepang bahkan menang
dalam perang melawan Rusia, di tahun 1905.
Namun, industrialisasi dan modernisasi juga telah membawa berbagai dampak sosial yang
negatif. Konsekuensinya adalah keresahan sosial yang dapat memicu gerakan radikal, dan
menurunnya produktivitas. Dalam persaingan global (antar negara-negara industri maju waktu itu),
kondisi ini sangat merugikan; oleh karena itu, pihak negara dipaksa untuk intervensi.
Sebagaimana telah dipaparkan, Jepang mencontoh Jerman, mendirikan lembaga riset
kebijakan sosial dan mendorong negara agar proaktif mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir
dampak negatif industrialisasi. Ini berarti paham liberalisme sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sebenarnya, bukan hanya Jepang yang meniru Jerman dan memberi legitimasi kepada
pemerintah (negara) untuk intervensi kehidupan sosio-ekonomi rakyat.
Di Amerika, industrialisasi secara masif sejak 1870an, juga telah memicu timbulnya masalah
sosial. Para akademisi Amerika juga pergi ke Jerman untuk studi di bawah bimbingan para pakar
ilmu tata negara Jerman. Setelah kembali ke Amerika, pada tahun 1885, mereka mendirikan
American Economic Association (AEA), sebagai forum diskusi bagi para akademisi dari berbagai
bidang disiplin ilmu-ilmu sosial, dan secara proaktif mempengaruhi pemerintah dan memberi
masukan kebijakan kepada pemerintah. Era dari tahun 1890an sampai dengan tahun 1920an disebut
29
「理研精神八十八年」(88 Tahun Semangat RIKEN) http://www.riken.jp/pr/publications/anniv/riken88/

20
Progressive Era, yaitu era di mana pengaruh dari para ‘ahli ilmu tata negara yang pulang dari Jerman’
menjadi dominan, dan kebijakan pemerintah beralih dari liberal menjadi intervensionistik30
. Tokoh
nasional yang mewakili era ini adalah Presiden Theodore Roosevelt (masa jabatan: 1901-1909).
Kebijakan Roosevelt dikenal dengan Square Deal, yaitu deal (transaksi) yang adil bagi semua pihak,
bukan hanya pengusaha, tetapi juga produsen dan konsumen. Dengan slogan 3 C, yaitu consumer
protection, conservation dan control of corporations, Roosevelt mengeluarkan sejumlah kebijakan
yang bertujuan melindungi konsumen (terutama yang berkaitan dengan kebersihan industri
pengolahan makanan), membangun taman nasional untuk preservasi hutan, dan membatasi
kewenangan korporasi raksasa31
.
Fenomena yang sama juga nampak di Inggris. Pada akhir abad ke-19, industri Jerman dan
Amerika mulai menjadi ancaman bagi supermasi industri Inggris di Eropa. Ini menyadarkan
pemerintah Inggris, bahwa Inggris kalah karena kualitas SDM yang relatif buruk. Pada tahun 1908,
menteri keuangan waktu itu, David Lloyd George (DLG), mengunjungi Jerman untuk mempelajari
kebijakan peningkatan kualitas SDM. Sekembali dari Jerman, pada tahun 1909, ia mengajukan draf
paket undang-undang yang disebut People’s Budget, ke parlemen (disahkan tahun 1910). Esensi dari
paket undang-undang tersebut adalah menaikkan pajak warga kaya untuk membiayai kebijakan
perlindungan dan pemberdayaan warga miskin; dalam pidato di parlemen, DLG menamainya war
budget, anggaran perang, yaitu perang untuk membasmi kemiskinan32
.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awal abad ke-20, semua negara industri
telah meninggalkan prinsip liberalisme, dan menerapkan sistem proteksionistik, yaitu menganggap
bahwa negara harus melakukan intervensi di bidang sosio ekonomi. Negara Jerman di bawah
pemerintahan perdana menteri Otto von Bismarck (1871-1890), dengan kebijakan melarang partai
sosialis dan memberlakukan sejumlah undang-undang perlindungan buruh dan orang miskin,
berhasil mencapai kemajuan pesat dan menantang supermasi Inggris di bidang industri. Jepang dan
Amerika belajar dari Jerman, dan Inggris pun akhirnya terpaksa meninggalkan ideologi liberalisme.
Pilihan mereka hanya satu, yaitu Bismarckism, yaitu melanjutkan sistem ekonomi kapitalisme, tetapi
dibarengi dengan kontrol negara yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha ekonomi sektor swasta33
.
30
https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/civil-war-reconstruction/progressive-era/
31
https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/rise-to-world-power/age-of-empire/a/the-presidency-of-
theodore-roosevelt; di era 1930an, ketika ekonomi Amerika terkena resesi, presiden Amerika, Franklin Roosevelt
(kebetulan adalah keluarga dari Theodore Roosevelt) mengeluarkan kebijakan New Deal, yang merupakan kelanjutan
dari Square Deal, yaitu intervensi pemerintah yang lebih lebih ke sektor ekonomi swasta.
32
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/britain1906to1918/g1/background.htm#1
33
Erik Grimmer-Solem, op.cit.

21
Bab 2 Peralihan dari Demokrasi ke Reformasi
Perang dunia I34
pecah pada bulan Juli 1914. Industri untuk kebutuhan komersial di praktis
terhenti, karena buruh dikerahkan ke medan perang dan pabrik produsen senjata. Akibatnya, pasar
produk industri di Asia, yang sebelumnya dikuasai oleh produk dari Eropa, beralih ke produk Jepang.
Akibatnya, ekspor produk industri Jepang meningkat pesat. Ini berdampak pada kenaikan upah.
Buruh dan petani yang sebelumnya hanya mampu mengkonsumsi palawija, beralih mengkonsumsi
beras, sehingga permintaan terhadap beras meningkat. Karena permintaan meningkat, muncul
pedagang yang melakukan penimbunan, sehingga persediaan di pasar menipis dan harga melonjak.
Melonjaknya harga beras memicu inflasi, sehingga kenaikan pendapatan masyarakat kelas
bawah tergerus. Di lain pihak, para pedagang yang menangani ekspor, meraup laba besar, hidup
berfoya-foya dan memicu rasa cemburu sosial. Pada bulan November 1917, di Rusia pecah revolusi
dan lahir negara sosialis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Berita mengenai Revolusi Rusia
mendorong warga kelas bawah di Jepang (buruh, petani, kaum miskin urban) untuk semakin lantang
menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap status quo.
Pemerintah Jepang bersama-sama dengan negara-negara industri maju lainnya mengirimkan
pasukan ke Rusia, dalam upaya menggagalkan berdirinya negara Uni Soviet. Pada bulan Juli 1918,
tersiar berita bahwa pemerintah Jepang akan mengirim pasukan ke Rusia via Siberia, dibarengi
dengan pengiriman logistik. Ini berarti akan ada beras dalam jumlah beras yang akan dikirim untuk
konsumsi prajurit Jepang, persediaan beras di pasar akan menipis dan harga akan naik. Ini membuat
panik warga kelas bawah non agraria (buruh, nelayan, pekerja tambang). Sejumlah ibu-ibu nelayan
yang tinggal di dekat pelabuhan ekspor, mengambil inisiatif mencegah pemuatan beras ke dalam
kapal yang akan diberangkatkan ke Siberia. Dalam waktu singkat, berita tersebut tersiar ke seluruh
negeri Jepang, dan memicu tindakan penjarahan toko beras, dan serangan ke kantor polisi setempat,
karena polisi dikerahkan untuk menumpas para penjarah. Pemerintah terpaksa memberlakukan jam
malam, dan perdana menteri mengundurkan diri karena tidak mampu mengatasi kerusuhan dalam
waktu singkat.
34
Disebut juga Perang Eropa, karena medan perang hanya terbatas di daratan Eropa dan hanya melibatkan negara-negara
Eropa. Menjelang akhir perang, yaitu di tahun 1917, Amerika baru menyatakan ikut perang dan mengirim pasukannya.

22
Pihak kepolisian kewalahan untuk menindak para penjarah, sehingga pemerintah terpaksa
mengerahkan pasukan. Penjarahan terjadi hampir di semua propinsi di Jepang, sehingga dapat
dianggap sebagai kerusuhan nasional. Aksi penjarahan yang berlangsung selama hampir 3 bulan (Juli
– September 1918) ini, dikenal dengan sebutan Huru Hara Beras.
Setelah kerusuhan reda, pemerintah Jepang sadar bahwa harus segera mengambil tindakan
konkrit dan efektif untuk memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat kelas sosial bawah. Masyarakat
kelas menengah urban, yang sebelumnya selalu bersikap kritis dan meyerang pemerintah dengan
‘tameng’ demokrasi, sadar bahwa dengan demokrasi saja tidak bisa memperbaiki kehidupan rakyat
banyak; reformasi untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak jauh lebih penting daripada tuntutan
demokrasi. Oleh karena itu, sejak Kerusuhan Beras di tahun 1918, slogan masyarakat sipil berubah,
dari ‘tuntutan demokrasi’ menjadi ‘reformasi.’ Terbitnya majalah berjudul Kaizo (secara harafiah
berarti ‘reformasi’) di Tokyo pada tahun 1919 (majalah yang paling bergengsi di Jepang sampai
dengan pasca Perang Dunia II), menjadi simbol penanda semangat jaman baru35
.
Peristiwa ini menjadi penanda mulainya era baru di Jepang, yaitu Era Reformasi, ditandai
dengan penelitian ilmiah megenai fenomena dan masalah sosial, dan implementasi sejumlah
kebijakan publik (social policies), yang secara drastis mengubah wajah negeri Jepang, menjadi
negeri maju yang kita kenal sekarang.
Badan Amal Daerah: dari warga untuk warga
Kerusuhan nasional Huru Hara Beras berhasil dipadamkan pada akhir September 1918. Pada
bulan berikutnya, pemerintah kota Osaka36
mengeluarkan Peraturan Mengenai Komite Wilayah Kota
Osaka (Komite Wilayah dalam bahasa Jepang: Homen Iin). Berdasarkan Peraturan tersebut, walikota
Osaka membentuk Komite Wilayah Osaka, mengangkat anggota Komite yang terdiri dari pegawai
kecamatan dan kelurahan, polisi, guru sekolah, tokoh masyarakat dan pekerja sosial di kota Osaka,
untuk membantu pemkot dalam menjalankan tugas-tugas: survei kondisi kesejahteraan hidup warga,
memberi bantuan layanan medis, info lowongan kerja serta layanan publik lainnya37
.
35
Yoshino Sakuzo, yang dikenal sebagai pelopor gerakan demokrasi di Jepang di era 1910an, beralih ke kubu gerakan
reformasi pola hidup. Pada tahun 1920, Yoshino bersama novelis Arishima Takeo dan akademisi ahli ilmu rekreasi yang
baru pulang dari studi di Amerika, Morimoto Atsukichi, mendirikan Asosiasi Studi Pola Hidup Berbudaya (Bunka
Seikatsu Kenkyukai), dan menerbitkan majalah bulannan Bunka Seikatsu Kenkyu (Studi Pola Hidup Berbudaya).
36
Osaka adalah pusat industri dan perdagangan Jepang waktu itu.
37
北場勉「大正期における方面委員制度誕生の社会的背景と意味に関する一考察」『日本社会事業大学研究
紀要』55 集、2009 年 2 月、3-37 頁（Kitaba Tsutomu. Social background and meaning of the Homeniin
System born in the Taisho era. In: Study report of Japan College of Social Work 55, 3-37, 2009-02）

23
Memasuki era 1920an, sistem ini ditiru oleh pemda lain di Jepang; pada tahun 1936, pemerintah
pusat mengeluarkan UU pembentukan Komite Wilayah tingkat nasional. Pada tahun 1938 (masa
perang), atas inisiatif angkatan darat, dibentuk Kementerian Kesehatan, sehingga program kerja
komite wilayah dimasukkan ke dalam kementerian tersebut. Pasca Perang Dunia Kedua, lembaga ini
kembali menjadi yayasan semi pemerintah; sejak tahun 1955, lembaga ini namanya diubah menjadi
Forum Komunikasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional, dan tetap aktif hingga sekarang38
.
Lahirnya sistem Komite Wilayah di tahun 1918, adalah berkat jasa Ogawa Shigejiro, yang
diangkat oleh walikota Osaka di tahun 1913, untuk menangani pengentasan kemiskinan di Osaka.
Ogawa pernah belajar di Jerman dan mendalami sistem pengentasan kemiskinan serta rehabilitasi
mantan napi, terutama napi remaja, di Jerman. Sebagai penasehat walikota Osaka, Ogawa
mengumpulkan para pejabat pemkot, pekerja sosial, wartawan, pengusaha dan tokoh masyarakat,
dalam acara diskusi bulanan mengenai program kerja pengentasan kemiskinan. Selain acara diskusi,
ia juga menerbitkan majalah bulanan, sebagai forum tukar pendapat terkait program kerja
pengentasan kemiskinan. Hasilnya adalah segera setelah kerusuhan Huru Hara Beras, pemkot Osaka
sudah siap untuk menjalankan berbagai program kerja pengentasan kemiskinan.
Sistem yang diterapkan di Osaka (yang kemudian meluas sampai tingkat nasional) adalah
sistem Elberfeld, yang pernah diterapkan di kota Elberfeld39
di Jerman sejak tahun 1853. Dengan
sistem ini, satu kota dibagi menjadi sejumlah unit administratif kecil; walikota menunjuk sejumlah
pekerja sosial untuk melakukan kunjungan langsung dan survei kondisi kehidupan warga miskin di
masing-masing unit wilayah administratif. Para pekerja sosial yang ditunjuk adalah warga lokal yang
mapan (pemuka agama, pengusaha lokal), karena mereka lebih paham kondisi masyarakat lokal
dibandingkan dengan pejabat yang hanya menerima laporan; pekerja sosial adalah jabatan
kehormatan sehingga tanpa upah.
Dengan sistem ini, bantuan kepada warga miskin menjadi lebih tepat sasaran, dengan
pengeluaran minim. Dalam waktu singkat, kota-kota lain di Jerman mulai menerapkan sistem ini;
menurut survei tahun 1899, dari 223 pemkot di Jerman, ada 190 pemkot yang menerapkan sistem
Elberfeld ini40
. dan rupanya sistem ini juga mendapat perhatian Ogawa Shigejiro, ketika studi ke
38
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/pdf/news/ayumi.pdf
39
Sejak tahun 1929 di-merger dengan kota lain; sekarang menjadi bagian dari kota Wuppertal, di negara bagian
Nordrhein-Westfalen, Jerman.
40
今井小の実「方面委員制度とストラスブルク制度：なぜエルバーフェルトだったのか」『Human Welfare』
第１巻第 1 号、2009（Imai Konomi. A Study of the “Houmen Iin” System and the “Strasbourg System”: Why the
“Elberfelder System” was chosen in Japan? In: Human Welfare. Vol. 1 no. 1, 2009）

24
Jerman di era 1880, dan kemudian dijadikan model program kerja pengentasan kemiskinan di
Jepang41
.
Dari ‘tenggang rasa + belas kasihan’ ke ‘kebijakan ilmiah’
Perubahan signifikan yang menandai Era Reformasi di Jepang adalah kesadaran oleh para
pengusaha dan birokrat, bahwa masalah sosial seperti kemiskinan dan konflik antara buruh dengan
pengusaha, tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pemahaman dan cara tradisional, seperti rasa
belas kasihan, tenggang rasa, menjunjung tradisi toleransi dan sebagainya, tetapi harus mengerahkan
metode ilmiah untuk mencari tahu penyebab, dan melaksanakan program kerja nyata untuk
meminimalisir masalah sosial.
Perubahan paradigma juga terlihat pada bubarnya lembaga riset SSG (lihat bab 1 di atas); para
anggota SSG satu per satu mengundurkan diri, dan kemudian berafiliasi ke salah satu dari 2 lembaga
riset yang didirikan pasca Huru Hara Beras, yaitu Institut Riset Masalah Sosial Ohara, yang
didirikan oleh seorang pengusaha terkemuka waktu itu, dan Kyochokai (secara harafiah artinya
‘lembaga untuk mengupayakan keharmonisan), yang didirikan bersama-sama oleh para akademisi
independen, pengusaha nasional dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Sejak itu (1919), akademisi
tidak lagi fokus pada riset ilmiah, tetapi lebih pada riset yang menghasilkan usul praktis untuk di-
implementasikan dalam bentuk kebijakan.
Lembaga Riset Ohara
Lembaga Riset Masalah Sosial Ohara (Ohara Shakai Mondai Kenkyujo) didirikan pada bulan
Februari 1919, atas ide dan dana dari Ohara Magosaburo (1880-1943), pemimpin perusahaan tekstil
Kurabo, salah satu perusahaan tekstil paling terkemuka di Jepang waktu itu42
.
Magosaburo pernah studi di universitas swasta di Tokyo dan menyerap wawasan dan informasi
dari negara-negara Barat, termasuk faham sosialisme yang diajarkan oleh para tokoh Kristen43
.
Selama di Tokyo, ia bergaul dengan tokoh-tokoh Kristen, dan dibaptis.
41
Pada tahun 1917, prefektur Okayama (pusat industri tekstil di dekat Osaka) sudah terlebih dahulu menerapkan
sistem pengentasan kemiskinan yang serupa, dengan mencontoh sistem yang diterapkan di Elberfeld dan Leipzig di
Jerman. Namun yang lebih terkenal secara nasional adalah sistem yang dimulai di Osaka.
42
Kurabo adalah singkatan dari Kurashiki Boseki; Kurashiki adalah nama kota di prefektur Okayama, dekat Osaka,
Boseki artinya tekstil. Kurabo didirikan pada tahun 1888, merupakan salah satu perusahaan tekstil tertua di Jepang;
dengan adanya Kurabo, kota Kurashiki sampai dijuluki sebagai ‘Manchester of Japan’ (Manchester adalah pusat industri
tekstil di Inggris di era Revolusi Industri). Sekarang (2019) Kurabo mengoperasikan pabrik di manca negera, termasuk di
Indonesia.
43
Terutama sekte Bala Keselamatan (Salvation Army) dari Inggris; di Jepang, Yamamuro Gunpei merupakan tokoh
Protestan sekte Bala Keselamatan terkemuka dalam organisasi amal.

25
Industri tekstil adalah industri padat karya, dan sebagian besar buruh adalah perempuan. Agar
kegiatan produksi berjalan lancar, perusahaan harus menyediakan akomodasi (asrama) untuk para
buruh. Demikian pula halnya dengan Kurabo. Dan dengan pengetahuan dan pengalaman minim,
pengelolaan asrama buruh, termasuk sanitasi dan gizi, pada waktu itu masih sangat buruk.
Pada tahun 1906, terjadi wabah penyakit menular di asrama buruh Kurabo, yang menyebabkan
sejumlah buruh meninggal dunia. Pimpinan perusahaan, Ohara Koshiro, dipaksa mengundurkan diri,
dan putranya, Magosaburo maju sebagai pimpinan perusahaan.
Agenda utama Magosaburo di Kurabo adalah memperbaiki kondisi akomodasi dan
kesejahteraan buruh. Dengan bekal pengetahuan mengenai model Robert Owen44
, ia memerintahkan
untuk membangun gedung asrama yang baru, dengan memperhatikan faktor sanitasi dan
kenyamanan; mendirikan gedung sekolah di dalam kompleks pabrik dan mendatangkan pengajar,
agar buruh dapat belajar di luar jam kerja; menerbitkan majalah bulanan berisi pengetahuan populer,
kesenian, sastra dan informasi dalam & luar negeri, dan membagikan dengan gratis kepada semua
buruh, untuk menambah pengetahuan dan rasa percaya diri pada para buruh, sehingga semakin
bersemangat dalam bekerja45
.
Selain itu, Magosaburo juga mempelajari dan menerapkan sistem asuransi karyawan intra
perusahaan, yang diterapkan di perusahaan Krupp 46
di Jerman; perusahaan membentuk dana
cadangan untuk menolong karyawan yang jatuh sakit atau kena musibah. Dengan demikian, semua
karyawan dapat bekerja dengan bersemangat47
.
Memasuki abad ke-20, semua negara industri, termasuk Jepang, mengalami kemajuan industri
sekaligus radikalisasi protes sosial akibat kesenjangan sosial yang semakin melebar. Para akademisi
berusaha mencari jalan keluar berupa kebijakan konkrit untuk meminimalisir dampak destruktif
44
Robert Owen (1771-1858), pemilik pabrik tekstil di Inggris, proaktif memperbaiki kondisi kerja dan taraf hidup para
buruh, berangan-angan membangun masyrakat industri yang harmonis berdasarkan semangat kerja sama (koperatif),
dan pernah melakukan eksperimen di Amerika, tapi gagal. Dikenal sebagai tokoh sosialis yang utopis
45
Sebelumnya, praktek perekrutan buruh di Jepang adalah dengan sistem mandor; seorang mandor mengumpulkan
buruh dan mensuplai ke pabrik; upah buruh dibayarkan oleh perusahaan ke mandor, dan mandor menyalurkan ke
buruh dengan memotong komisi untuk dirinya. Untuk mencegah agar buruh tidak melarikan diri, seringkalinya upah
mereka ditahan oleh mandor. Di bawah kepemimpinan Magosaburo, sistem ini dihapuskan untuk perusahaan Kurabo.
46
Sekarang bernama ThyssenKrupp, dengan kantor pusat di Essen, negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman.
Perusahaan ini berawal dari usaha dagang kecil-kecilan yang dimulai tahun 1587, berkembang pesat sebagai produsen
besi baja dan senjata di era Perang Napoleon, kemudian menjadi pemasok senjata untuk Kekaisaran Jerman.
Perusahaan ini terkenal karena menerapkan sistem jaminan sosial, bukan hanya untuk karyawan, namun juga keluarga
karyawan, sehingga semua karyawan bersedia untuk bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Sistem jaminan sosial bagi
karyawan di perusahaan ini, di kemudian hari ditiru oleh pemerintah Jerman dalam menetapkan sistem jaminan sosial
nasional.
47
兼田麗子『大原孫三郎善意と戦略の経営者』中公新書 2196、中央公論新社、2013（Kaneda Reiko. Ohara
Magosaburo Zen’i to Senryaku no Keieisha. Chuko Shinsho 2196. Chuo Koron Shinsha, 2013）

26
akibat radikalisasi. Salah seorang tokoh akademisi sekaligus aktivis sosial, adalah Sidney Webb, dan
istrinya, Beatrice Webb. Suami istri Webb merupakan pelopor gerakan koperasi di Inggris, yang
kemudian menyebar ke seluruh dunia.
Pada tahun 1911, Sidney dan Beatrice Webb berkunjung ke Jepang, dan mengkampanyekan ide
‘lebih baik mencegah daripada mengentas kemiskinan.’ Ini menyadarkan Magosaburo, bahwa harus
ada upaya untuk mencegah terjadinya kemiskinan, dan pengusaha (pemilik modal) harus berperan.
Untuk itu, ia berkonsultasi dengan sejumlah akademisi dan jurnalis mengenai ide mendirikan
lembaga riset masalah sosial, tapi tidak ada yang menanggapi dengan positif.
Setelah Huru Hara Beras meletus pada bulan Juli 1918, Magosaburo menganggap bahwa upaya
penanggulangan masalah sosial secara ilmiah harus segera dilakukan. Setelah menghubungi dan
konsultasi beberapa orang ahli ekonomi, akhirnya Lembaga Riset Masalah Sosial Ohara (disingkat
Ohara Shaken) berhasil dibentuk, dengan markas di kota Osaka.
Agenda kerja Ohara Shaken adalah sebagai berikut48
:
1. Penelitian dan survei terkait masalah perburuhan, program kerja sosial serta masalah sosial
2. Mendelegasikan penelitian atau survei masalah-masalah sosial khusus kepada pakar
3. Menerbitkan hasil penelitian mengenai masalah sosial yang dilakukan oleh peneliti Jepang
4. Menerjemahkan dan menerbitkan karya pakar luar negeri mengenai masalah sosial
5. Menyelenggarakan sayembara penulisan karya yang berkaitan dengan masalah sosial,
melakukan evaluasi dan mengumumkan hasil evaluasi
6. Memberi bantuan untuk proyek penelitian dan survei yang terkait dengan masalah sosial
7. Menyelenggarakan acara ceramah ilmiah dan pelatihan terkait dengan masalah sosial
8. Mengumpulkan buku dan dokumen dari dalam dan luar negeri yang terkait dengan masalah
sosial, dan menyediakannya kepada para akademisi untuk tujuan penelitian
Beberapa bulan setelah Ohara Shaken resmi berdiri, di Universitas Tokyo terjadi peristiwa yang
menyebabkan sejumlah peneliti muda mengundurkan diri. Akibatnya, Ohara Shaken sekaligus
mendapatkan beberapa orang peneliti yang paling brilian di Jepang waktu itu. Dengan dana dan
fasilitas (gedung, perpustakaan) dari Magosaburo, mereka fokus melakukan penelitian, dan
menghasilkan hasil penelitian yang mencakup hampir semua aspek sosial di Jepang, seperti sistem
ekonomi, gerakan sosial, status sosial dan pekerja perempuan, masalah aborsi, hasil survei terinci
mengenai pengeluaran keluarga di Jepang, kegiatan dan fasilitas rekreasi, masalah inflasi. Ohara
48
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/wp/wp-content/uploads/50h013.pdf

27
Shaken juga menerbitkan laporan tahunan mengenai perkembangan kehidupan buruh dan gerakan
buruh. Hasil-hasil penelitian tersebut, misalnya mengenai manfaat rekreasi, menjadi masukan bagi
pemerintah Jepang dalam mengambil kebijakan penyediaan fasilitas rekreasi bagi masyarakat, di era
Perang Pasifik.
Selain hasil penelitian dan penerjemahan buku-buku asing, Ohara Shaken juga berkontribusi
bagi masyarakat luas dengan koleksi buku-buku referensi mengenai ilmu sosial yang terbit di Eropa.
Ini berkat dukungan dana dari Magosaburo dan kejelian para peneliti dalam mengenali buku-buku
apa saja yang bernilai akademis tinggi.
Di akhir dekade 1920an, Jepang dilanda resesi ekonomi, sehingga Magosaburo kesulitan untuk
melanjutkan sponsor dana kepada Ohara Shaken 49
. Akhirnya, pada tahun 1937, lembaga ini
dipindahkan ke Tokyo, sedangkan tanah dan bangunan serta sebagian koleksi buku, disumbangkan
ke pemkot Osaka. Setelah pindah ke Tokyo, para peneliti mulai menerbitkan hasil karya maupun
terjemahan buku-buku ilmiah, untuk mengumpulkan dana operasional lembaga riset dan untuk biaya
hidup masing-masing. Meskipun dalam kondisi perang, buku-buku yang mereka terbitkan tetap laris
terjual.
Setelah Jepang kalah perang di tahun 1945, para peneliti Ohara Shaken menjadi rebutan
berbagai instansi, seperti universitas, partai politik, kementerian dan lembaga publik. Lembaga riset
sendiri justru terbengkalai. Akhirnya, pada tahun 1949, Ohara Shaken diputuskan merger dengan
Universitas Hosei di Tokyo. Semua koleksi buku Ohara Shaken dipindahkan ke perpustakaan
universitas. Dewasa ini, Ohara Shaken menjadi salah satu lembaga riset yang bernaung di bawah
universitas Hosei50
.
Kyochokai
Satu tahun setelah peristiwa Huru Hara Beras, pada bulan Desember 1919, di Tokyo didirikan
Yayasan Kyochokai (secara harafiah: Lembaga untuk mengupayakan keharmonisan), yang
beranggotakan akademisi, birokrat, dan didukung konglomerasi.
Cikal bakal Kyochokai adalah Forum Komunikasi Masalah Hubungan Industrial, yang dibentuk
oleh menteri dalam negeri di akhir tahun 1918. Dengan dukungan dana dari konglomerat (dan
sebagian kecil dari pemerintah), serta dukungan administratif dari pemerintah pusat, Kyochokai
49
Magosaburo sebenarnya menginginkan hasil penelitian bersifat aplikatif, dan tidak setuju dengan cara kerja para
peneliti di Ohara Shaken yang hanya berhenti pada publikasi; namun ia tetap pada posisi donatur dan tidak pernah
intervensi ke cara kerja para peneliti.
50
http://nimura-laborhistory.jp/70nenshi.htm

28
didirikan dengan tujuan menandingi gerakan buruh radikal dan mendorong tercapainya
keharmonisan antara buruh dengan pengusaha.
Dalam deklarasi, dicantumkan bahwa tujuan Kyochokai adalah agar pengusaha menghormati
buruh sebagai manusia yang bermartabat, dan berupaya meningkatkan ketrampilan serta
kesejahteraan hidup buruh, dan buruh berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja; bahwa
masyarakat yang harmonis akan terwujud jika pengusaha dan buruh menyadari dan melaksanakan
kewajiban masing-masing. Sedangkan program kerja Kyochokai adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan riset
dan survei terkait masalah sosial, dan mendistribusikan hasil riset / survei tersebut.
2. Mengoperasikan perpustakaan dan menyelenggarakan kuliah umum, dengan tujuan
meningkatkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab sosial dari buruh
3. Melaksanakan pekerjaan selaku lembaga nasional penyaluran tenaga kerja (mempertemukan
buruh dengan perusahaan)
4. Melakukan mediasi jika terjadi sengketa antara buruh dengan pihak perusahaan51
Program kerja Kyochokai yang pertama adalah mendirikan Pusat Penyaluran Tenaga Kerja
Nasional, sebagai lembaga koordinasi untuk organisasi penyaluran tenaga kerja tingkat lokal di
seluruh negeri Jepang. ini merupakan program kerja utama Kementerian Dalam Negeri untuk
meminimalisir konflik sosial akibat pengangguran.
Selanjutnya, pada tahun 1920, Kyochokai mulai menerbitkan majalah bulanan Shakai Seisaku
Jiho (Jurnal Masalah Sosial), sebagai forum komunikasi dan diskusi antar anggota, sekaligus
sosialisasi kebijakan bagi masyarakat luas.
Banyak akademisi muda yang idealis, tertarik untuk bekerja di Kyochokai. Selain melakukan
penelitian, mereka juga turun ke lapangan, melakukan mediasi jika terjadi demo buruh. Dengan
demikian, mereka merasa memberi andil bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, serta
berkontribusi bagi meningkatnya daya saing industri Jepang.
Kyochokai juga menyelenggarakan kursus pelatihan singkat bagi calon tenaga mediator; sejak
tahun 1920 sampai dengan menjelang akhir Perang Dunia II, Kyochokai telah menyelenggarakan 53
kali kursus pelatihan, dan berhasil meluluskan 3880 orang ahli mediasi. Mereka disebut ‘teknisi
51
https://eiichi.shibusawa.or.jp/denkishiryo/digital/main/index.php?DK310072k_text

29
sosial’ dan berkarya di seluruh Jepang, melakukan sosialisasi cara membangun hubungan industrial
yang harmonis, dan melakukan mediasi jika terjadi sengketa antara buruh dengan pihak perusahaan.
Menjelang mulainya Perang Dunia II, atas desakan militer dan dengan mencontoh kebijakan
industri di Jerman di bawah rezim NAZI, Kyochokai mem-pelopori didirikannya Asosiasi Pelaku
Industri Patriotik Jepang. Akibatnya, operasional perusahaan dikontrol oleh negara (militer) demi
mencapai kapasitas produksi yang maksimum. Buruh dilarang keras melakukan demo dan sabotase,
dan sebagai imbalannya, upah dan tunjangan kesejahteraan ditingkatkan. Pengusaha diberi jaminan
kelancaran produksi karena buruh dilarang demo, tetapi harus menaikkan upah buruh sesuai dengan
instruksi pemerintah.
Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, para pejabat tinggi militer maupun pejabat di
kementerian perindustrian (karena mendukung perang melalui kebijakan industri) dan akademisi
yang dicap telah berkolaborasi dengan militer sebagai konsultan, dituduh sebagai pejahat perang dan
disingkirkan dari jabatan publik. Kyochokai juga mengalami nasib yang sama, karena dituduh
sebagai think tank yang proaktif memberi masukan untuk rezim militer. Atas perintah penguasa
tertinggi Tentara Sekutu (yang menduduki Jepang sejak September 1945 sampai dengan tahun 1952)
memerintahkan pembubaran Kyochokai.
Pasca kekalahan perang, industri lumpuh karena banyak tenaga kerja dikerahkan ke medan
perang sebagai serdadu, lahan pertanian terbengkalai, fasilitas produksi (pabrik) hancur karena bom;
kondisi sosio ekonomi Jepang mengalami kekacauan. Tentara Sekutu yang mengambil alih
kepemimpinan di Jepang, juga tidak berdaya. Dalam kondisi krisis multi dimensi, pengaruh
radikalisme mengancam. Akibatnya, para anggota Kyochokai, yang telah berpengalaman dan
membuktikan prestasi dalam menyusun kebijakan selama era Perang Dunia II, diminta untuk
memimpin institusi Pusat Stabilisasi Ekonomi Nasional; dan mereka kembali membuktikan
kepiawaian dalam memulihkan produktivitas industri dan kondisi sosio ekonomi nasional, dalam
waktu singkat.
Setelah kondisi ekonomi Jepang mulai stabil, para mantan anggota Kyochokai menyebar ke
lembaga-lembaga riset dan universitas di seluruh Jepang. Pengalaman dan wawasan yang mereka
peroleh selama berkarya di Kyochokai, disosialisasikan di instansi baru tempat mereka berafiliasi.
Selama 15 tahun beroperasi, Kyochokai telah banyak menyebarluaskan pengetahuan dan
metode untuk membangun hubungan industrial yang harmonis demi mencapai produktivitas
maksimum, ke perusahaan-perusahaan di seluruh negeri Jepang. Pengetahuan dan ketrampilan inilah

30
yang menjadi salah satu faktor utama bangkit kembalinya industri dan meningkatnya produktivitas
perusahaan Jepang pasca kekalahan dalam Perang Dunia II52
.
Riset untuk mengatasi kelangkaan pangan
Huru Hara Beras menyadarkan para akademisi dan birokrat Jepang, bahwa masalah pangan
harus segera ditangani. Pada bulan Juni 1919, di Tokyo didirikan Lembaga Riset Masalah Pangan
(dalam bahasa Jepang: Ryoshoku Kenkyukai), dengan tujuan ‘melakukan riset untuk menemukan
cara-cara penghematan konsumsi beras, mensosialisasikan hasil riset kepada publik agar masalah
kelangkaan pangan dapat diatasi.’ Pelopor lembaga ini adalah para akademisi, politisi dan pengusaha
besar; anggota-anggota kehormatan terdiri dari menteri dalam negeri dan menteri pertanian.
Belajar dari kebijakan pangan di Amerika dan negara-negara Eropa selama Perang Dunia I,
lembaga ini melakukan riset untuk mempopulerkan pangan pengganti beras. Pada jaman itu, harga
beras relatif mahal sehingga beras merupakan pangan bagi kelas menengah ke atas; rakyat (terutama
petani) miskin hanya mampu mengkonsumsi palawija. Melalui publikasi ilmiah populer dan ceramah
umum, lembaga ini mensosialisasikan informasi bahwa palawija adalah pangan yang baik bagi
kesehatan, dan kisi-kisi mengolah (memasak) agar palawija menjadi lezat; agar masyarakat luas
tidak lagi malu karena mengkonsumsi palawija53
.
Kampanye hemat beras juga dibarengi dengan kampanye anti alkohol. Di Jepang, sake
(minuman beralkohol hasil fermentasi beras) merupakan minuman tradisional, yang harus disajikan
pada saat perayaan, dan menjadi simbol status sosial. Harga sake jauh lebih mahal dari pada harga
beras, sehingga memproduksi dan menjual sake jauh lebih menguntungkan daripada menjual beras.
Untuk menjaga persediaan beras di pasar agar harga tidak melonjak, berbagai LSM, terutama
akademisi Kristen yang selalu mengikuti perkembangan sosial di Amerika, melancarkan kampanye
anti alkohol, dengan mengacu pada diberlakukannya Prohibition Act (UU Anti Alkohol) yang
diberlakukan di Amerika, 1919-1934. Para aktivis anti alkohol mensosialisasikan bahaya minuman
beralkohol bagi kesehatan (sakit karena kecanduan alkohol), bagi keharmonisan masyarakat (kondisi
mabuk memicu pertikaian) dan bagi ekonomi nasional (pemborosan, uang habis sehingga tidak bisa
52
梅田俊英・高橋彦博・横関至著『協調会の研究』柏書房、2004（Umeda Toshihide, Takahashi Hikohiro,
Yokozeki Itaru. Kyochokai no Kenkyu. Kashiwa Shobo, 2004）
53
Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Amerika sejak Amerika terlibat Perang Dunia I di tahun 1917. Karena
mengirim pasukan dalam jumlah besar, maka diperlukan juga pengiriman pangan (gandum) dalam jumlah besar ke
medan perang di Eropa. Kementerian Urusan Pangan Amerika melakukan kampanye nasional untuk hemat gandum,
dengan sosialisasi menjadikan kentang sebagai makanan pokok. Sebelumnya, di Amerika (dan di Eropa), gandum = roti
adalah makanan orang kaya, sedangkan orang miskin hanya mampu makan kentang. Kementerian Urusan Pangan di
Amerika mengerahkan para ahli gizi untuk kreasi menu makanan baru dari kentang, seperti mashed potato, dan
membangun citra ‘makan kentang tuh keren’ dan bahwa makan kentang = hemat gandum = warga yang patriotik.

31
menabung), dan menyimpulkan bahwa minum sake adalah tindakan yang tidak rasional dan tidak
patriotik.
Upaya oleh Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Jepang menilai bahwa dua faktor utama pemicu terjadinya Huru Hara Beras adalah
kesulitan ekonomi (akibat pengangguran54
) dan kurangnya rasa tanggung jawab sosial dan jiwa
nasionalisme pada warga masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri segera
mengambil kebijakan untuk mengurangi pengangguran, dan memperkuat organisasi massa sebagai
media untuk meningkatkan jiwa nasionalisme
Ditjen Urusan Masalah Sosial di Kemendagri
Untuk menangani gejolak sosial akibat gerakan radikal pasca Huru Hara Beras, pada tahun 1920,
Kementerian Dalam Negeri membentuk Ditjen Urusan Masalah Sosial. Ditjen ini bertugas
menangani masalah:
1. perburuhan,
2. implementasi UU Ketenagakerjaan
3. perlindungan pekerja tambang
4. jaminan sosial
5. bantuan kepada warga yang kehilangan pekerjaan dan pencegahan timbulnya pengangguran
6. koordinasi dengan lembaga perburuhan internasional
7. bantuan kepada korban bencana dan kecelakaan
8. perlindungan anak
9. perlindungan kepada veteran perang
10. pengelolaan data statistik perburuhan
11. program kerja sosial lainnya.
Jelas terlihat bahwa kementerian dalam negeri mulai melakukan intervensi berupa perlindungan
terhadap warga kelas bawah. Ini merupakan tindakan preventif terhadap terulangnya keresahan
massa yang memicu gerakan anarkis.
Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor industri akibat industrialisasi, dan
pengaruh paham sosialisme (tuntutan persamaan hak) pada buruh dan petani, para birokrat di
kementerian dalam negeri menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas sosial, tindakan represif sudah
54
Setelah perang berakhir, permintaan terhadap produk industri penunjang perang berkurang drastis, sehingga banyak
pabrik tutup, dan menimbulkan pengangguran.

32
tidak memadai lagi. Belajar dari kebijakan yang diterapkan oleh Amerika dan negara-negara Eropa
selama dan pasca Perang Dunia I, yaitu negara proaktif intervensi untuk melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain untuk menjaga stabilitas
sosial, peningkatan tingkat kesejahteraan hidup rakyat banyak juga merupakan syarat mutlak bagi
peningkatan produktivitas nasional, yang merupakan faktor penentu dalam persaingan industri global.
Para birokrat di ditjen urusan masalah sosial merupakan teknokrat generasi baru, yang memulai
karir mereka segera setelah Revolusi Rusia (1917), di mana pemerintah jatuh karena kekuatan massa.
mereka menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dalam mendukung pemerintahan, dan bahwa hidup
matinya negera Jepang tergantung pada kepiawaian mereka dalam menyusun dan
mengimplementasikan kebijakan serta memaksimalkan potensi rakyat.
Undang-undang Penyaluran Tenaga Kerja
Pada tahun 1921, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan Undang-undang Penyaluran Tenaga
Kerja. Menurut UU tersebut55
:
1. Instansi penyaluran tenaga kerja dibentuk oleh pemda (kota, kabupaten atau desa), dengan
kepada daerah (walikota, bupati atau lurah) sebagai penanggung jawab
2. Untuk jasa penyaluran tenaga kerja, tidak dikenakan biaya
3. Membentuk sekretariat urusan penyaluran tenaga kerja di tingkat pusat dan tingkat daerah,
untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi program penyaluran tenaga kerja pada tiap-
tiap unit penyaluran tenaga kerja
4. Biaya operasional pada unit penyaluran tenaga kerja di masing-masing kota / kabupaten /
desa, sebagian dibayarkan dari kas negara.
5. Jika pihak swasta ingin mendirikan perusahaan jasa penyaluran tenaga kerja, maka harus
mendapatkan izin dari Gubernur di propinsi yang bersangkutan.
Tujuan dari disahkannya UU tersebut adalah memudahkan para pencari kerja, sehingga masalah
pengangguran dan keresahan sosial akibat pengangguran, dapat diminimalisir56
.
Ormas Pemuda Seinendan
Pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia, 1942-1945, dibentuk organisasi pemuda,
yang waktu itu disebut Seinendan. Setelah Indonesia merdeka, nama tersebut diubah menjadi Karang
Taruna.
55
http://shokugyo-kyokai.or.jp/shiryou/gyouseishi/03-2.html
56
13 tahun kemudian, pada tahun 1938, semua unit penyaluran tenaga kerja dinasionalisasi.

33
Seinendan berasal dari kata ‘seinen’ yang artinya pemuda, dan kata ‘dan’ yang artinya
perkumpulan. Kata ‘seinen’ adalah istilah yang diciptakan pada tahun 1880 oleh Kozaki Hiromichi,
seorang pendeta Kristen, sebagai padanan untuk kata dalam bahasa Inggris ‘young men57
.’ Selama
proses modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi di akhir abad ke-19, telah diterbitkan sejumlah
buku yang membahas mengenai sikap dan mentalitas pemuda, baik pemuda desa maupun pemuda
kota, sebagai tulang punggung negara Jepang; dengan demikian, istilah ‘seinen’ menjadi populer.
Sejak akhir abad ke-19, para tokoh masyarakat di berbagai daerah mulai mengorganisir remaja
lokal di daerah masing-masing, memberikan arahan terkait pekerjaan dan kehidupan. Di desa-desa,
gedung sekolah dimanfaatkan di malam hari untuk memberi pelajaran tambahan gratis kepada para
remaja yang sudah lulus sekolah.
Memasuki awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya status Jepang sebagai negara industri
maju, peran pemuda sebagai SDM semakin penting. Memberi pendidikan dan pelatihan yang
memadai agar mereka produktif dan disiplin, serta menjauhkan mereka dari pengaruh radikal
(sosialisme), menjadi agenda penting pemerintah.
Pasca Huru Hara Beras, kementerian dalam negeri bekerja sama dengan kementerian
pendidikan, menghimpun ormas pemuda di seluruh negeri ke dalam wadah Seinendan tingkat
nasional. Seinendan di masing-masing daerah mendapat arahan dan dukungan dari pusat; mereka
mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan kerja, pola hidup yang lebih efisien dan
nyama, serta pemahaman mengenai situasi dunia serta posisi Jepang di dunia internasional, dan
didorong agar semakin giat bekerja; memasuki era 1930an, mereka juga menikmati program rekreasi
(kesenian dan olah raga) yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk meningkatkan kesehatan
jasmani maupun rohani, agar dapat semakin bersemangat dalam bekerja, serta merasa bangga
sebagai bangsa Jepang58
.
Jepang unik?
Setelah Huru Hara Beras tahun 1918, Jepang memasuki era baru, yang disebut era reformasi
(kaizo). Sebagaimana dipaparkan di atas, era ini ditandai dengan intervensi pemerintah ke dalam
57
Ketika harus menerjemahkan ‘Young Men Christian Association’ ke dalam bahasa Jepang, Kozaki kewalahan karen
belum ada istilah padanan dalam bahasa Jepang. Setelah mencari-cari di literatur sastra Cina klasik, ia menemukan
kutipan yang menurutnya pas untuk mendeskripsikan makna ‘young men,’ yaitu ‘seinen.’（小野雄大「明治後期から
昭和戦前期における青年団の体育・スポーツ奨励方策の展開過程に関する研究」早稲田大学大学院スポーツ
科学研究科審査学位論文博士（スポーツ科学）2016 年 1 月（A Study of the Development Process about
Promotion Policy of Physical Education and Sport for the Young Men’s Association during the Period from the Late Meiji
Era to Pre-war Showa Era, dissertasi oleh Ono Yuta, diajukan kepada Program Doktor Universitas Waseda）
58
Mengenai peran ormas perempuan, akan dibahas secara terpisah pada bab 6 buku ini.

34
kehidupan sosio ekonomi masyarakat, melalui kebijakan. Ini tidak sulit dipahami, mengingat dahsyat
dan destruktifnya energi massa dalam Huru Hara Beras.
Tujuan dari diambilnya kebijakan-kebijakan sosial tersebut, adalah untuk mencegah terjadinya
revolusi yang bertujuan mendirikan negara komunis di Jepang, sebagaimana yang telah terjadi di
Rusia. Pemerintah Jepang secara tegas menolak ideologi komunisme dan menganggap revolusi
sebagai ancaman; namun untuk mencegah komunisme, terpaksa mengambil kebijakan-kebijakan
yang bersifat sosialis (=anti liberal).
Jika kita melihat kondisi di dunia waktu itu, sebetulnya sikap pemerintah Jepang tidak unik.
Menjelang Huru Hara Beras, Amerika dan negara-negara maju di Eropa (Inggris, Perancis, Jerman)
terlibat dalam Perang Dunia I. Dalam kondisi darurat perang, pemerintah dari negara-negara tersebut,
tanpa kecuali, melakukan intervensi dan proteksi ke semua sektor produksi dan aspek kehidupan
rakyat dalam menghadapi kondisi perang. Karena taruhannya adalah menang dan berjaya atau kalah
dan binasa. Setelah perang berakhir pada bulan November 1918, banyak kebijakan-kebijakan yang
dijalankan selama era perang, tetap dipertahankan, karena terbukti efektif dalam meningkatkan
agregat kapasitas nasional.
Jepang tidak terlibat dalam Perang Dunia I, tetapi berhasil mendapatkan manfaat maksimal dari
perang tersebut. Secara materi, selama perang, industri di Eropa terhenti sehingga pasokan produk
industri ke pasar di Asia terhenti; ini diambil alih oleh industri Jepang, sehingga ekspor produk
industri Jepang ke negara-negara di kawasan Asia meningkat pesat; pasca perang, untuk pertama kali
dalam sejarah, output produk industri Jepang telah melampaui output produk pertanian; dengan kata
lain, Jepang telah beralih dari negara agraria ke negara industri. Dalam hal tata kelola negara,
birokrat Jepang mendapatkan banyak masukan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.

35
Bab 3 Pendidikan Luar Sekolah
Pasca pergantian rezim di tahun 1868, pemerintahan baru di Jepang segera membenahi tata
kelola pemerintahan dan membentuk sejumlah kementerian guna memulai proyek pembangunan
nasional. Kementerian pertama yang dibentuk adalah Kementerian Pendidikan59
, yang dibentuk pada
tahun 1871.
Kebijakan tersebut didasari oleh pemahaman dan kesadaran, bahwa Jepang harus mengejar
ketertinggalannya dari negara-negara Barat, dan bahwa kunci dari keberhasilan dalam memajukan
negeri, adalah kualitas SDM; berhasil tidaknya agenda pembangunan nasional, tergantung pada
berhasil tidaknya upaya pendidikan untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa (=meningkatkan
kualitas SDM).
Di dalam Kementerian Pendidikan terdapat 2 direktorat utama, yaitu direktorat pendidikan
sekolah (=pendidikan formal) dan direktorat pendidikan luar sekolah. Dalam bab ini, kita akan
melihat bahwa kebijakan pendidikan luar sekolah yang dijalankan oleh kementerian pendidikan dan
kementerian-kementerian lain, menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan SDM di Jepang.
Sekilas mengenai pendidikan modern di Jepang
Pendidikan modern bagi orang Jepang, sebenarnya sudah dimulai sebelum pergantian rezim
di tahun 1868. Pasca kedatangan armada Laksamana Matthew C. Perry dari Amerika Serikat, yang
memaksa Jepang untuk berdagang dengan Amerika, para pemimpin pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah sudah menyadari pentingnya membina SDM yang menguasa ilmu pengetahuan
modern. Sejak tahun 1862, pemerintah pusat (Rezim Tokugawa, yang digulingkan pada tahun 1868)
dan pemerintah daerah (Rezim Satsuma dan Choshu, yang pada tahun 1868 berhasil menggulingkan
Rezim Tokugawa; pasca 1868, para petinggi dari Satsuma dan Choshu menjadi pemimpin tertinggi
di dalam pemerintahan Jepang) masing-masing mengirimkan sejumlah pemuda yang cerdas, ke
negara-negara di Eropa (Belanda, Inggris, Rusia dan Perancis) untuk studi. Para misionaris (pendeta)
Amerika yang datang ke Jepang, juga menfasilitasi beberapa pemuda Jepang untuk melanjutkan
studi ke universitas di Amerika. Pasca pergantian rezim di tahun 1868, para pemuda yang pernah
studi di universitas di Eropa dan Amerika, baik yang dikirim oleh Rezim Tokugawa maupun oleh
Rezim Satsuma dan Choshu, menempati posisi kunci di dalam pemerintahan baru.
59
Dalam bahasa Jepang: Mombusho.

36
Segera setelah berdirinya pemerintahan baru, pada tahun 1869, pemerintah mengeluarkan
himbauan kepada pemda, agar mendirikan sekolah dasar untuk pendidikan rakyat. Pihak pemda
mulai membenahi sekolah-sekolah yang telah ada. Namun karena belum ada kebijakan pendidikan
nasional yang seragam, pelaksanaan pendidikan di tiap daerah masih berbeda.
Berbarengan dengan pembenahan wilayah administratif nasional (membentuk unit
pemerintahan propinsi yang baru melalui penggabungan sejumlah wilayah administratif lama),
pemerintah membentuk kementerian pendidikan pada tahun 1871, dan mengesahkan Undang-undang
pendidikan pada tahun 1872 60
. Undang-undang ini disebut Gakusei, yang mencontoh sistem
pendidikan di Perancis, yang bersifat sentralistik. Menurut UU tersebut, seluruh wilayah negara
Jepang dibagi menjadi 53.760 wilayah sekolah dasar, artinya di tiap wilayah harus ada 1 sekolah
dasar; kemudian di setiap 210 wilayah sekolah dasar, dibentuk 1 wilayah sekolah menengah, artinya
harus ada 1 sekolah menengah; di setiap 32 wilayah sekolah menengah, dibentuk 1 wilayah
universitas, artinya harus ada 1 universitas; dengan demikian, di Jepang harus dibangun 53.780
sekolah dasar, (53.760 : 210 =) 256 sekolah menengah dan (256 : 32 =) 8 universitas. Rencana ini
tidak berjalan dengan lancar karena terkendala kesulitan biaya dan belum stabilnya pemerintahan
baru (adanya resistensi dari daerah).
Dengan disahkannya Gakusei, yang memuat himbauan agar seluruh rakyat Jepang
menyekolahkan putra putri mereka ke sekolah dasar, pemerintah juga mendirikan IKIP untuk
mendidik calon guru. Karena waktu itu di Jepang belum dikenal ilmu pedagogi, maka
didatangkanlah Marion McCarrell Scott, seorang ahli pedagogi dari Amerika, sebagai dosen
pedagogi pada IKIP Tokyo. Para lulusan IKIP Tokyo kemudian menyebar ke daerah-daerah di
seluruh Jepang, sebagai pengajar pada IKIP lokal. Dan dengan demikian, ilmu pedagogi dari
Amerika disosialisasikan di seluruh Jepang.
Sementara itu, dari bulan Desember 1871 sampai dengan Desember 1873, sekitar separuh
dari petinggi dalam pemerintah Jepang melakukan kunjungan ke Amerika dan negera-negara Eropa.
Tujuan awal adalah membujuk pemerintah negara-negara tersebut agar menyetujui revisi perjanjian
perdagangan yang telah ditandatangani sebelumnya antara negara-negara tersebut dengan Rezim
Tokugawa (yang telah jatuh pada tahun 1868)61
; tujuan tersebut tidak berhasil, namun para peserta
60
Dalam dokumen resmi tercantum tanggal pengesahan adalah 3 Agustus; ini adalah menurut penanggalan Imlek;
menurut penanggalan Masehi, tanggal pengesahan tersebut adalah 5 September. Pada tahun 1872, pemerintah Jepang
memutuskan untuk mengubah penanggalan nasional, dari Imlek ke Masehi. Dengan demikian, setelah tanggal 2
Desember 1872 (penanggalan Imlek), hari berikutnya dinyatakan sebagai tanggal 1 Januari 1873.
61
Perjanjian dagang ditandatangani pada tahun 1858 antara pemerintahan Tokugawa dengan wakil dari Amerika,
Inggris, Rusia, Perancis dan Belanda, memuat pasal-pasal yang merugikan Jepang dan mengabaikan kedaulatan negara

Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi

Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi

Similar to Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Susy Ong - Shakai Kaizo, 100 Tahun Reformasi Jepang 1919-2019. Dari Demokrasi ke Reformasi