SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KP-DRJD 2617 Tahun 2023
NOMOR: SKB/49/IV/2023
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA MASA ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN
TAHUN 2023/1444 HIJRIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu
lintas pada ruas jalan nasional, perlu dilakukan
pengaturan lalu lintas jalan pada masa arus balik
Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan
Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik
Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama
Masa Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444
Hijriah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA MASA ARUS
BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023/1444 HIJRIAH.
PERTAMA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang
diberlakukan pada ruas Jalan Tol dan Jalan Non Tol
dengan ketentuan:
a. menambahkan waktu pengaturan lalu lintas angkutan
barang diberlakukan pada hari Rabu, 26 April 2023
pukul 00.00 sampai dengan hari Jumat, 28 April 2023
pukul 24.00 waktu setempat.
b. ruas jalan tol sebagai berikut:
1. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
2. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
b) Cigombong – Cibadak (Fungsional);
c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
d) Jakarta – Cikampek.
3. Jawa Barat:
a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
b) Cikampek – Palimanan – Kanci;
c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional);
d) Cileunyi – Cimalaka; dan
e) Cimalaka – Dawuan (Fungsional);
4. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
5. Jawa Tengah:
a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
e) Semarang – Solo – Ngawi;
f) Semarang – Demak; dan
g) Jogja – Solo (Fungsional).
c. ruas jalan non tol sebagai berikut:
1. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang –
Serang – Cilegon – Merak.
2. Banten:
a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon –
Anyer – Labuhan;
b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto;
dan
c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
3. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi –
Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
4. Jawa Barat:
a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis –
Banjar;
b) Bandung – Sumedang – Majalengka; dan
c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur.
5. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
6. Jawa Tengah:
a) Solo – Klaten – Yogyakarta;
b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan –
Batang – Kendal – Semarang – Demak;
c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
d) Tegal – Purwokerto.
7. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
KEDUA : a. Penerapan sistem satu arah (one way) dengan
menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas
diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 sampai
dengan hari Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00
sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari
KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM
72 (Cikampek).
b. Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow
(contra flow) dengan menambahkan ketentuan waktu
pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu, 26
April 2023 sampai dengan hari Jumat 28 April 2023
setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu
setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan
KM 47 (Karawang Barat).
c. Penerapan sistem ganjil - genap dengan menambahkan
ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan
pada hari Rabu, 26 April 2023 sampai dengan hari
Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan
pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414
(Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47
(Karawang Barat).
KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tibatiba
atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat melaksanakan manajemen operasional berupa
diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,
KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
IRJEN POL Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.

More Related Content

Similar to SKB ARUS BALIK.pdf

Expose dishubparpostel
Expose dishubparpostelExpose dishubparpostel
Expose dishubparpostelyusan_hr
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianbamz law
 
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbPeraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbppbkab
 
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012Imam Basuki
 
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdf
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdfPM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdf
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdfTedyBIA
 
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...kabupaten_pakpakbharat
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utaraAgus Taruna
 
Bab viii. kalimantan tengah
Bab viii. kalimantan tengahBab viii. kalimantan tengah
Bab viii. kalimantan tengahMohammadJefri
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdf
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdfSurat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdf
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdfabdulkholiq68
 
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdfAriefKusuma4
 
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Chairil Anam
 
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishub
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishubEkspose masterplan transportasi tangsel dishub
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishubdwianto23
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012galanathan
 
Pm no. 60_tahun_2012
Pm no. 60_tahun_2012Pm no. 60_tahun_2012
Pm no. 60_tahun_2012ramabhakti123
 
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta apiPm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta apikuntosenoadji
 
Paparan raker 2021
Paparan raker 2021Paparan raker 2021
Paparan raker 2021VE Zainal
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptxGurusu
 

Similar to SKB ARUS BALIK.pdf (20)

Expose dishubparpostel
Expose dishubparpostelExpose dishubparpostel
Expose dishubparpostel
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
 
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbPeraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
 
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012
Penetapan trase pm no.-11_tahun_2012
 
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdf
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdfPM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdf
PM_94_TAHUN_2018 PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG.pdf
 
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
 
Bab viii. kalimantan tengah
Bab viii. kalimantan tengahBab viii. kalimantan tengah
Bab viii. kalimantan tengah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
 
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdf
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdfSurat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdf
Surat Penyesuaian AK Integrasi Edit Serpong_Tte.pdf
 
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf
--Juknis PPDB SMA-SMK Negeri 2023--.pdf
 
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
Peraturan Kementerian Perhubungan PK 07 BPSDM 2016
 
Pergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur SepedaPergub Lajur Sepeda
Pergub Lajur Sepeda
 
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishub
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishubEkspose masterplan transportasi tangsel dishub
Ekspose masterplan transportasi tangsel dishub
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012
 
Jl. raya bekasi
Jl. raya bekasiJl. raya bekasi
Jl. raya bekasi
 
Pm no. 60_tahun_2012
Pm no. 60_tahun_2012Pm no. 60_tahun_2012
Pm no. 60_tahun_2012
 
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta apiPm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api
Pm no. 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api
 
Paparan raker 2021
Paparan raker 2021Paparan raker 2021
Paparan raker 2021
 
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (10)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

SKB ARUS BALIK.pdf

  • 1. KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KP-DRJD 2617 Tahun 2023 NOMOR: SKB/49/IV/2023 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA MASA ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023/1444 HIJRIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan pada masa arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  • 2. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA MASA ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023/1444 HIJRIAH. PERTAMA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan pada ruas Jalan Tol dan Jalan Non Tol dengan ketentuan: a. menambahkan waktu pengaturan lalu lintas angkutan barang diberlakukan pada hari Rabu, 26 April 2023
  • 3. pukul 00.00 sampai dengan hari Jumat, 28 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat. b. ruas jalan tol sebagai berikut: 1. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak. 2. DKI Jakarta dan Jawa Barat: a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong; b) Cigombong – Cibadak (Fungsional); c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan d) Jakarta – Cikampek. 3. Jawa Barat: a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi; b) Cikampek – Palimanan – Kanci; c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional); d) Cileunyi – Cimalaka; dan e) Cimalaka – Dawuan (Fungsional); 4. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan; 5. Jawa Tengah: a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang; b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang); c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang); d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); e) Semarang – Solo – Ngawi; f) Semarang – Demak; dan g) Jogja – Solo (Fungsional). c. ruas jalan non tol sebagai berikut: 1. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak. 2. Banten: a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan; b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan c) Serang – Pandeglang – Labuhan. 3. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon. 4. Jawa Barat: a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar; b) Bandung – Sumedang – Majalengka; dan c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur. 5. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes. 6. Jawa Tengah: a) Solo – Klaten – Yogyakarta; b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak; c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan d) Tegal – Purwokerto. 7. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi. KEDUA : a. Penerapan sistem satu arah (one way) dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu 26 April 2023 sampai
  • 4. dengan hari Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek). b. Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu, 26 April 2023 sampai dengan hari Jumat 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). c. Penerapan sistem ganjil - genap dengan menambahkan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan pada hari Rabu, 26 April 2023 sampai dengan hari Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tibatiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, IRJEN POL Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.