Paparan Kemen PUPR

1. Jakarta. 25 September 2023
PENGGUNAAN DBH SAWIT
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
Bidang Infrastruktur Jalan
Disampaikan oleh: Kepala Pusat Fasilitsi Infrastruktur Daerah

2. 2
OUTLINE PEMBAHASAN
LATAR BELAKANG DAN LANDASAN HUKUM
LINGKUP PENANGANAN JALAN MELALUI DBH SAWIT
PERSYARATAN TEKNIS PENANGANAN JALAN
POIN PENTING
KETENTUAN SURVEI KONDISI JALAN

3. 3
PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS
JALAN DAERAH
Status Jalan Panjang
(Km)
% Jalan
Mantap
% Jalan
Tidak Mantap
Nasional 47.603 92% 8%
Provinsi 47.642 72% 28%
Kabupaten 387.993 58% 42%
Kota 46.310 80% 20%
Tahun 2022
❑ Biaya Transportasi darat
(jalan) memengaruhi 72%
dari keseluruhan biaya
transportasi nasional
❑ 84% lalu lintas angkutan
penumpang dan 90% lalu
linta angkutan barang
bertumpu pada angkutan
infratsruktur jalan
Jalan daerah mencakup 91%
seluruh jaringan jalan, namun
kemantapan rata-rata hanya
mencapai 62%
RPJMN 2020-2024
mentargetkan kemantapan
jalan provinsi sekitar 75% dan
jalan Kabupaten sekitar 65%
Untuk mencapai target RPJMN (65%
mantap jalan kab/kota dan 75% mantap
jalan provinsi) siperkirakan dibutuhkan
alokasi pendanaan yang sangat besar
Moda Transportasi Nasional
Panjang dan Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan

4. 4
SKEMA PENANGANAN JALAN DAERAH EKSISTING
DBH
Perkebunan
Sawit
+

5. 5
LATAR BELAKANG KONDISI

6. 6
LANDASAN HUKUM DBH SAWIT
UU 1/2022
tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas
pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah
penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan
Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas
negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
PP 38 / 2023 tentang
DBH Perkebunan Sawit
DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan :
a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan / atau
b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
PMK 91 /2023 tentang
Pengelolaan DBH Sawit
• Penggunaan DBH sawit untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
jalan minimal 80% dari alokasi DBH Sawit Provinsi/Kabupaten Kota
• Kepala Daerah menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH
Sawit, dan dibahas Bersama Kementerian/Lembaga.
• RKP DBH Sawit yang dibahas bersama Kementerian Lembaga merupakan
salah satu syarat penyaluran DBH Sawit.

7. 7
LINGKUP PENANGANAN JALAN MELALUI DBH SAWIT
• Rekonstruksi/ Peningkatan struktur:
• Pemeliharaan Berkala; dan
• Pemeliharaan Rutin.
Penanganan Jalan
• Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
• Penggantian Jembatan; dan
• Pembangunan Jembatan.
Penanganan Jembatan
• Pengadaan jasa konsultan pengawas
kegiatan kontraktual;
• Perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi
kegiatan dalam rangka perencanaan,
Pengendalian, dan pengawasan
Kegiatan Penunjang
1. Lingkup Kegiatan Penanganan Jalan berpedoman pada Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
2. Kriteria dan Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan Konstruksi mengacu pada NSPK yang
ditetapkan oleh Kementerian PUPR cq Ditjen Bina Marga

8. 8
PERSYARATAN TEKNIS PENANGANAN JALAN
YANG DILAKSANAKAN MELALUI DBH SAWIT
SK KEPALA DAERAH
Jalan yang di danai DBH Sawit merupakan jalan
kewenangan Pemerintah Daerah yang tercantum
dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Penetapan Status Jalan Daerah
01
KONEKTIVITAS
Diprioritaskan untuk jalan kondisi rusak yang
menjadi jalur logistik pengangkutan sawit, dan
dibuktikan secara spasial dengan Peta.
02
SURVEI KONDISI
Diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan
survei kondisi jalan minimal 1 (satu) tahun
sebelum pengusulan
03
READINESS CRITERIA
Kegiatan jalan yang diusulkan memiliki dokumen
perencanaan yang diperlukan (DED, RAB, dll)
04
KESIAPAN LAHAN
Lahan yang diusulkan untuk kegiatan jalan harus
sudah bebas yang dibuktikan dengan Surat
Pernyataan Kepala Daerah
05
AKSESIBILITAS KAWASAN
Jika jalan yang menjadi jalur logistik
pengangkutan sawit sudah kondisi mantap,
maka dapat digunakan untuk ruas jalan di sekitar
jalur logistic pengangkutan sawit, terutama
untuk menunjang aksesibilitas masyarakat di
kawasan permukiman
06
KHUSUS JEMBATAN
Usulan kegiatan jembatan harus tuntas
Bangunan Atas dan Bangunan Bawah di
tahun yang sama
07

9. 9
KETENTUAN SURVEI KONDISI JALAN
❑ Pelaksanaan survey kondisi dilakukan sesuai dengan NSPK yang
berlaku, terutama dari Kementerian PUPR Cq Ditjen Bina Marga
❑ Data kondisi pada Data Dasar 1 (DD1) dan Form Survei harus sesuai
kondisi real di lapangan saat survei sehingga pada saat pengusulan jenis
penanganan pada RKP DBH Sawit sudah sesuai kebutuhan di lapangan;
❑ Survey Kondisi Jalan disarankan menggunakan metode PKRMS
pada ruas yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan data yang
akurat.

10. 10
POIN PENTING
❑ Fokus pada ruas jalan kondisi rusak
yang menjadi jalur logistik
pengangkutan sawit
❑ Melaporkan pelaksanaan kegiatan DBH Sawit
kepada Kementerian/Lembaga, termasuk
diantaranya Kementerian PUPR
❑ Pemda menyiapkan dan melengkapi
persyaratan teknis untuk
Pembahasan RKP DBH Sawit

11. 11
TERIMA KASIH