Rapat kerja bidang perhubungan tahun 2021 membahas kinerja sektor angkutan jalan, harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pengembangan sistem informasi transportasi di Jawa Timur."

1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN JALAN
RAPAT KERJA BIDANG
PERHUBUNGAN TAHUN 2021

2. 1
2
3
4
5
KINERJA
SEKTOR
ANGKUTAN
JALAN
2

3. HARMONISASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KAB/KOTA
Koordinasi dengan Kemenhub RI Terkait Penyediaan Layanan Buy The Service
di Jawa Timur
3

4. HARMONISASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KAB/KOTA (1)
Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten terkait pengembangan angkutan KSPN
4

5. HARMONISASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KAB/KOTA (2)
Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten terkait pengembangan angkutan KSPN
5

6. HARMONISASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KAB/KOTA (3)
Ibu Gubernur Jawa Timur bersama dengan Bapak Bupati Nganjuk dalam Peresmian
Layanan Smartcard dan Cashless pada Angkutan AKDP
6

7. HARMONISASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PROVINSI, DAN KAB/KOTA (4)
Koordinasi dalam rangka peningkatan keselamatan di jalan
7

8. KINERJA SEKTOR
ANGKUTAN JALAN

9. TRANSPORTASIPERKOTAAN
Sumber:
9

10. PELAYANAN TRANSPORTASI ANGKUTAN PENUMPANG
1. Pelayanan angkutan penumpang saat ini masih terbatas pada masing-masing moda sehingga biaya
perjalanan relatif mahal, waktu perjalanan relatif lebih lama, kenyamanan perjalanan berkurang.
2. Masih terdapat beberapa simpul transportasi (stasiun, pelabuhan, dan bandara) belum ada
pelayanan angkutan lanjutan berupa angkutan umum, walaupun ada tetapi trayeknya masih terbatas;
3. Tiket terpadu antara moda masih belum berjalan dengan baik.
4. Jaringan pelayanan transportasi antarmoda berupa trayek, rute dan skedul perlu dipadukan agar
efektif dan efisien.
5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini pada umumnya masih pada masing-
masing moda. Untuk mewujudkan pelayanan transportasi penumpang antarmoda secara terpadu
perlu didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. Contohnya yaitu penerapan
electronic ticketing service perlu terus dikembangkan yang mengarah pada sistem tiket terpadu untuk
memberi kemudahan kepada pengguna jasa.
6. Perlu diatur penyelenggaraan transfer center baik intramoda maupun antarmoda. Penyelenggara
fasilitas pendukung perpindahan moda belum jelas.
10

11. SISTEM INFORMASI
1. Perlu dikembangkan sistem informasi pelayanan angkutan penumpang secara terintegrasi
(sistem tiket terpadu).
2. Perlu dikembangkan sistem informasi pelayanan angkutan barang secara terintegrasi
(supply chain security information, tracking and tracing)
3. Sistem informasi keselamatan dan keamanan secara terpadu.
4. Penerapan transformasi digital /Elektronifikasi bidang transportasi.
11

12. STRATEGY PROGRAM BUY THE SERVICE
Push Strategy
Dilakukan untuk
mendorong Masyarakat
keluar dari angkutan
pribadi
Manajemen Ruang & Waktu
Akses Kendaraan Pribadi
Pull Strategy
Dilakukan menarik
Masyarakat
menggunakan Bus
Angkutan Massal
Perkotaan
Pengaturan Waktu
Pengaturan Ruang
Parkir
Pemerintah Memberikan
Lisensi Kepada Operator
dengan SPM dan
mekanisme sanksi
Pengaturan Ruang
Jalan
Pemerintah
Menanggung Resiko
Sumber: Kemenhub RI
12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16
GKS+ Kaw. Prioritas
Madura
BTS
Selingkar
Wilis
Selingkar
Ijen
PRIORITAS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI KAWASAN DI JAWA
TIMUR
(lampiran PERPRES 80/2019)

17. 17

18. 1. Rute Stasiun
Kota Malang -
Purwodadi -
Nongkojajar -
Tutur - Tosari pp
2. Rute Pool Damri
- Teminal Hamid
Rusdi -
Gondanglegi -
Balekambang/
Sendangbiru PP
ANGKUTAN KSPN
BROMO TENGGER
SEMERU
1 5
ANGKUTAN KSPN
SELINGKAR WILIS
Belum
beroperasi
Berhenti
beroperasi sejak
pandemi
Covid-19
2
ANGKUTAN KSPN
KAWAH IJEN
Belum
beroperasi
3
ANGKUTAN KSPN
TROWULAN
Rute Stasiun
Magetan -Temboro
– Terminal Maospati
- Pasar Gorang -
Gareng - Pool Damri
Ponorogo - Tenninal
Pacitan - Terminal
punungan - Goa
Gong - Pantai Klayar
PP
4
ANGKUTAN KSPN
KARST PACITAN
18

19. 19

20. 20

21. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 21
Ranu Pane
Bukit Teletubbies
Gunung Bromo
Pura Luhur Poten
Gunung Semeru
Pasir Berbisik

22. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 22
Alas Purwo
Kawah Ijen
Gandrung Terakota
Bangsring Underwater
Pulau Merah
Taman Nasional Baluran

23. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 23
Makam Gus Dur
Candi Bajang Ratu
Patung Budha Tidur
Candi Tikus
Candi Brahu

24. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 24
Pantai Karang Bolong
Pantai Watu Karung
Pemandian Banyu Anget
Goa Gong
Pantai Klayar
24

25. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 25
Candi Penataran
Hutan Bakau Cengkrong
Pantai Gemah
Kerajinan Industri Marmer Telaga Sarangan
Kampung Coklat

26. PROMOSI YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERUM
DAMRI DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM ANGKUTAN
KSPN
26

27. KELEBIHAN
1. Mengetahui jumlah
kendaraan secara
otomatis;
2. Pencatatan secara
otomatis waktu
kedatangan bus
dan keberangkatan
bus;
3. Dapat memeriksa
masa berlaku
dokumen perizinan;
KEKURANGAN
1. Insfrastruktur yang kurang
representatif dalam melayani
kebutuhan masyarakat
2. Keterbatasan pengembangan
sumber daya manusia dalam
memanfaatkan teknologi
informasi
3. Pengoperasian pelayanan
kendaraan angkutan
penumpang umum kurang
optimal;
• prasarana kurang memadai
• Aksesibilitas waktu
perjalanan kurang
terkendalaiu
• Sarana armada kendaraan
melebihi batas waktu tahun
operasi
LATAR BELAKANG
31

28. 28

29. 29

30. Smartcard adalah sebuah kartu yang ditanamkan
Chip memori yang dilengkapi dengan Data Elektronik.
Fungsinya sebagai sistem record data administrasi
kendaraan secara real time yang terintegrasi antar
Terminal Tipe B se Jawa Timur.
Smartcard Barrier Gate
Barrier Gate adalah sebuah alat yang teknis pengerjaannya
dilakukan dengan putaran motor yang bisa dikendalikan
melalui push button yang ada di setiap gerbang barrier gate
di Terminal Tipe B se Jawa Timur.
Fungsinya sebagai sistem kontrol data admisinistrasi
kendaraan secara real time yang terintegrasi antar Terminal
se Jawa Timur

31. DENGAN PENERAPAN SMART CARD BUS, DAPAT
MENINGKATKAN ON TIME PERFORMANCE (AKDP)
 Database time table tiap terminal
 Proses Cek di terminal
 Monitoring & evaluasi unit kendaraan yang
beroperasi
 Pengambilan kebijakan
 Reward & Punishment
31

32. TUJUAN
1. Menekan kebocoran pendapatan.
2. Terintegrasi dengan sistem Smart City.
3. Sebagai salah satu indikator parameter pengukuran
potensi pendapatan retribusi dari transportasi daerah
dan penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
4. Melindungi masyarakat dari tarif yang tidak sesuai
dengan PERDA yang berlaku.
5. Meningkatkan pelayanan dan perbaikan infrastruktur
bagi pengguna jasa angkutan umum (Bus AKDP).
6. Mensosialisasikan penggunaan QRIS sebagai upaya
konkrit gerakan Non Tunai yang dicanangkan oleh
Pemerintah dan Bank Indonesia.
33

33. 1. Memerlukan estimasi waktu
3 detik dalam melakukan
transaksi menggunakan
Kartu Prabayar.
2. Memerlukan estimasi
waktu 15 detik dalam
melakukan transaksi
menggunakan QRIS.
2. Penumpang naik
1. Start
4. Perjalanan ke
tujuan
3. Transaksi Non - Tunai
33
KONSEPTUAL
TEKNIS WAKTU
PEMBAYARAN

34. PT. Jaring
Solusi
Aplikasi
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang memfasilitasi
terkait koordinasi dan sosialisasi program cashless dan mendorong Masyarakat
menggunakan pembayaran tiket secara non-tunai.
BPD Jatim sebagai Bank Tampungan pendapatan pembayaran tiket
dengan system non-tunai di Bus AKDP Jawa Timur.
ORGANDA JAWA TIMUR sebagai Supporting system cashless dan
mendorong para pengusaha angkutan atau PO bus untuk
mengaplikasikasikan progam cashless d bus AKDP Jawa Timur.
PT. Jaring Solusi sebagai perusahaan IT yang menyediakan alat E-
Tiketing pembayaran tiket di bus AKDP Jawa Timur dan Dashboard
system untuk memantau dan memonitoring transaksi non tunai di bus
AKDP Jawa Timur.
PERAN DAN TUGAS
34

35. 35
Peresmian Layanan Smartcard dan Cashless pada Angkutan AKDP di
Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk tanggal 29 September 2021

36. PO. RESTU
PO.
MENGGALA
PO.
HARAPAN
JAYA
PO.
BAGONG
PO. EKA
MIRA
PO.
SUGENG
RAHAYU
PO.
KALISARI
PO. RESTU
PO.
MENGGALA
PO.
HARAPAN
JAYA
PO.
BAGONG
PO. EKA
MIRA
1 2 3 4
5 6 7
36

37. 37

38. 38

41. 1. Mengemudi dengan wajar dan
konsentrasi
2. Tidak mengantuk/lelah
3. Tidak merokok
4. Tidak menggunakan handphone
5. Tidak mengobrol dengan kru/
penumpang
6. Berseragam resmi
1. Rambu-rambu
2. Marka jalan
3. Apill/ traffic light
1. Gerakan lalu lintas
(menyalip/mendahului, membelok
dan mengerem)
2. Berhenti /parkir
3. Peringatan denganm bunyi dan sinar
4. Batas kecepatan
5. Di jalan tanjakan/ turunan/
tikungan
6. Menaikkan/ menurunkan
penumpang

44. Kegiatan Driver Performance Rampcheck pada Angkutan Rute Surabaya - Bojonegoro

45. Kegiatan Driver Performance Rampcheck pada Angkutan Rute Surabaya - Pacitan

46. 46

47. PENTINGNYA PENERAPAN
47
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
UU No.22/2009 (pasal 204 ayat 1): perusahaan
angkutan umum wajib membuat, melaksanakan,
dan menyempurnakan sistem manajemen
keselamatan
01
02
Amanah UU LLAJ No.
22 Tahun 2009
Beban Perusahaan
Membesar/Image Buruk
Keselamatan adalah
Investasi
Jika sering terlibat kecelakaan, beban keuangan
Perusahaan membesar, citra perusahaan akan
jatuh
Implementasi SMK bagi A.U
manjadi wajib dan segera
03
Dalam pengembangan SMK, biaya untuk
mewujudkan keselamatan (cost of safety)
menjadi instrumen investasi keselamatan
perusahaan angkutan umum.

48. Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Operator
48

49. 49

50. Setelah Dokumen SMK dibuat oleh Perusahaan,
selanjutnya apa yang akan dilakukan
Pemerintah?

51. Mekanisme Penilaian
PERDIRJEN
Nomor: KP.1990/AJ.503/DRJD/2019
Tentang Tata CaraPenilaian SMK - PAU
51

52. Sertifikat Kelulusan SMK PAU
52

53. 53

54. TERIMA KASIH
BERSAMA MENJADIKAN TRANSPORTASI JAWA TIMUR
YANG CETTAR