No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb

1. Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 a TAHUN 2OT1
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
TENAGA GURUI PEGAWAT KOMITE SEKOTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal
kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat perlu di berikan
biaya transportasi dan akomodasi kepada Tenaga Guru/Pegawai
Komite Sekolah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a"
perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik lndonesia
Nomor a301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 20A4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a84$;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aA37);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2AA7
Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat {Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2411 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 96i;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
8^
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI DAN
AKOMODASI TENAGA GURU/PEGAWAI KOMITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
q
Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
Biaya Transportasi adalah bantuan perjalanan yang diberikan kepada petugas yang
akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
Akomodasi adalah bantuan biaya yang berhubungan dengan kebutuhan di tempat
tugas; h. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah; i. Pemutusan hubungan Kerja adalah pemberhentian kerja sebagai tenaga Honorer
Komite.
BAB II
AZAS UMUM PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI TENAGA
GURU/PEGAWAI KOMITE SEKOLAH
Pasal 2
t1) Biaya transport dan akomodasi Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah diberikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis di daerah. (2) Biaya transportasi dan akomodasi diberikan kepada Tenaga GurulPegawai Komite
Sekolah yang mengabdi di TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK.
d"
b.
d
e.
5t.
g.

3. BAB III
PENETAPAN SASARAN
Pasal 3
Nama penerima biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas dasar usul Kepala Sekolah dan
diseleksi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan Anggaran.
BAB IV
ANGGARAN BIAYA
Anggaran biaya transportasi dan akomodasi secara keseluruhan bersumber dari APBD
Kabupaten Pakpak Bharat yang ditampung pada Belanja Tidak Langsung pada DPA
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 4
Besaran Bantuan transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah
adalah sebagai berikut : a. Bantuan Transport GurulPegawai tidak tetap TKSLB/SD sebesar Rp 500.000,-/
bulan; b. Bantuan Transport untuk GurulPegawai tidak tetap SMP sebesar Rp 600.000,-l
bulan; c. Bantuan Transport untuk Gurul Pegawai tidak tetap SMA/SMK sebesar Rp 700.000,-
/bulan;
d. Bantuan transport untuk Penjaga Sekolah SMP/SMA/SMK sebesar Rp 400.000,-/
bulan.
BAB VI
SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 5
(1) Bantuan transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dibayarkan melalui jasa perbankan
{21 Tenaga guru/pegawai komite sekolah yang menerima bantuan transportasi dan
akomodasi diwajibkan membuka rekening di Bank SUMUT. (3) Biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah ditransfer
langsung ke rekening bank penerima.
(4) Penerima biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {2}
dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan di Bank Sumut.
Pasal 6
(1) Tim Pengelola/Penyalur Dana Transportasi mengajukan Nota Dinas realisasi Biaya
Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah kepada Bupati. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah melalui
persetujuan transfer oleh Bupati ke Rekening Tim PengelolalPenyalur. (3) Tim Pengelola/Penyalur membuka Rekening penampungan Bantuan, sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 pada Bank SUMUT capem Salak. (4t Tim PengelolalPenyalur berkoordinasi dengan Bank SUMUT capem Salak untuk
selanjutnya mentransfer Dana Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga
Honorer Komite Sekolah ke rekening masing-masing penerima.

4. BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 7
(1). Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dapat
dikenakan Sanksi oleh Kepala Sekolah.
(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
c. Pemutusan Hubungan Kerja.
Pasal I
Pemutusan hubungan kerja sebagaimana pasal I akan dilakukan apabila
Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah sudah menerima 3 (tiga) kali teguran
tertulis.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis
pohksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bulati
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
M REIUIGO YOLANDO BERUTU
Ditetapkan di Salak
Pada tanggal L5 3avtvac' 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak.
Pada tanggal Ls oonucn 2011
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIS DAERAH u
GANDI WARTHA I'IANIK :
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 2a