No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite sekolah kab. ppb

1. 4a,l
Menimbang
Mengingat
:4.
b.
:1.
2.
3.
4.
5.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAil BUPATI PAKPAK BHARAT
NotoR ta TAHUN zolz
TENTANG
PENGGAIIITI TRAHSPORTASI DA}I AKOIUIODASI
TENAGA GURU' PEGA}VAI KOMITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHUAT TUHAN YAHG IIIAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal
kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dipandang perlu
mendukung Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah yang ditetapkan
oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu ditetapkan
pengganti transport dan akomodasi kepada Tenaga Guru/Pegawai
Komite Sekolah dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2Oo4' tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C/- Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor aa96);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2AAT
tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
Menetapkan
itEiltuTusKAN :
6.
7.
8.
PERATURA}I BUPATI TET{TAI{G PE}IGGAf{TI TRANSPORTASI
DAil AKOMOBASI TEI{AGA GURU'PEGAWAI KOifrITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I
KETENTUAIT UUUU
Paaal {
Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
Pengganti Transportasi adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada petugas
yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
Akomodasiadalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan ditempat tugas;
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
Pemutusan hubungan Kerja adalah pemberhentian kerja sebagai tenaga Honorer
Komite;
Tenaga Guru/Komite Sekolah adalah Tenaga Guru dan Komite yang diangkat oleh
Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah berdasarkan kebutuhan pelayanan
Pendidikan disekolah,
BAB II
AZAS UMUM PEMBERIAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAH AKOMODASI
TEhIAGA GURU'PEGAWAI KOIIiITE SEKOLAH
Pasal 2
(1) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah
diberikan dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang optimal. (2) Pengganti transportasi dan akomodasi diberikan kepada Tenaga Guru/Pegawai
Komite Sekolah yang mengabdi di TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j

3. BAB III
PENETAPAN SASARAN
Pasal 3
Nama penerima pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite
Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas dasar usul Kepala
Sekolah dan diseleksi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
BAB IV
ANGGARAN PENGGANTI TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
Pasal 4
Anggaran pengganti transportasi dan akomodasi secara keseluruhan bersumber dari
4PBD -Kabupaten Pakpak Bhamt yang ditampung pada klanja Langsung pada DPA
Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 5
Besaran pengganti transportiasi dan akomdasi Tenaga Guru/Pegararai Komite Sekolah
adalah sebagai berikut : a. Pengganti Transport Gunr/Pegawai tidak tetap TiUSLBISD sebear Rp 5OO.O0O,-/
bulan; b. Pengganti Transport untuk GurulPegawai tidak tetap SMP sebear Rp 6@.000,J
bulan; c. lglgg"nti Transport untuk Gunr/ Pegawai tidak tetap SI,IA/SMK sebesar Rp
700.000,-lbulan; d. Pengganti transport untuk Penjaga Sekolah SMP dan SMA/SMK sebesar Rp
400.000,-/ bulan.
BAB V
SISTEM PEIIBAYARAN
Pasal 6
(1) Pengganti transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal s
dibayarkan melalui jasa perbankan
(2, Tenaga GurulPegawai Komite Sekolah yang menerima pengganti transportasi dan
akomodasidiwajibkan membuka rekening di Bank SUMUT. (3) Pengganti transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah
ditransfer langsung ke rekening bank penerima.
(4') Penerima pengganti transportasi dan akomodasi sebagairnana dimaksud dalam ayat
(2) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan di Bank Sumut.
Pasal 7
Tim PengelolalPenyalur berkoordinasi dengan Bank SUMUT Capem Salak untuk
selanjutnya mentransfer Dana Bantuan Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer
Komite Sekolah ke rekening masing-masing penerima.

4. BAB VI
HAK DAN I(EWAJIBAN
Pas*l 8
HAK
Guru/Pqawai Tenaga Komite Sekolah hrhak menerima pengganti transportasi dan
akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai leniang tempat tugas.
Pasal 9
KEWAJIBA]tI
(1) Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat
Keputusan kepala SekolahlKomite Sekolah.
(2) GurulPegawai Tenaga Komite Sekolah mematuhi segala peratran yang berlaku
disekolah tempat tugas masing-masing-
(3) GurulPega*ai Tenaga Kornite Sekolah wajib mengisi dafiar hadir sesuai hari efektif
sekolah. a (4) GurulPegawaiTenaga Komite Sekolah tidak menuntut untuk diangkat meniadi Calon
Pryawai Negeri Sipil"
BAB VII
sAt{KSt
Pasal 10
(1) Guru/Pega*rai Tenaga Komite Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dapat
dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah.
(21 $anksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. Teguran lisan diberikan apabila se@!a kumulatif ketidakhadiran sampai 5 (lima)
hari tanpa keterangan yang tidak dapat diperhngrgungiawabkan;
b. Pemutumn Hubungan Kega.
Pasal {{
(1) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b
akan dilakukan apabila Gun"dPegawai Tenaga Komite Sekolah sudah menerima S
{tga} kali teguran tertulis.
(2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (Z) huruf b
dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabuiaten Pakpak
Bharat ur*uk pemberhentian pembayamn pengganti '
transportasidan akomodasi.
BAE YIII
KETET'ITUAH PEHUTUP
Pasal {2
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang - pelaksanaannya akan diatur -
nengenai teknis
kemudian dengan Keputusan Bupati.
A,

5. Pasal {3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal ?o laauani zol2
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REi'IIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak ,
pada tanggal ?-0 lanuart 2A12
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SINAilO
Utama ltluda, lVlc
198602 1 AA2
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN z$fl NOMOR I?,