Bab viii. kalimantan tengah

“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di
Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
Laporan Akhir VIII - 1
BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
A. Angkutan Jalan
1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan
yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 1
Jaringan trayek dan
kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan: a. tata ruang wilayah;
b.tingkat permintaan jasa angkutan; c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
d.ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e.kesesuaian dengan kelas jalan;
f.keterpaduan intramoda angkutan; dan g. keterpaduan antarmoda angkutan. Jaringan
trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum
jaringan trayek 2
Penyusunan rencana umum jaringan trayek dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi
terkait. Rencana umum jaringan trayek terdiri atas: a. jaringan trayek lintas batas Negara, b.
jaringan trayek antarkota antarprovinsi, c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d.
jaringan trayek perkotaan; dan e. jaringan trayek perdesaan. Rencana umum jaringan
trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun 3
Angkutan jalan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas. Sementara jaringan jalan dalah
serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan4
. Aspek lain yang perlu diperhatikan
sebagai prasyarat konektivitas adalah terminal. Terminal adalah adalah adanya terminal
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan 5
. Fungsi terminal bagi seorang penumpang adalah : a. Tempat
penumpang turun dan mengakhiri perjalanan dengan bis, b. Tempat penumpang dapat
berganti lintasan rute (transfer), c. Tempat penumpang menunggu bis yang akan
dinaikinya, d. Tempat penumpang naik bis, e. Tempat penumpang berganti dengan moda
lainnya (becak, mobil atau berjalan kaki) menuju tujuan akhir perjalanannya 6
. Karena itu,
untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan
intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan
1
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Pasal 1
2
Ibid, Pasal 144
3
Ibid, Pasal 145
4
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tekniks Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota pada hal 4
5
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (13 )
6
Kamiharibasuki.blogspot.com/2009/08/terminal.html

Terminal. Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe
B, dan tipe C 7
.
Melihat peranan jaringan dan konektivitas di Propinsi Kalimantan Tengah dalam
memobilisasi penumpang dan barang antar kota/kabupaten dalam propinsi Kalimantan
Tengah telah dibangun beberapa terminal di beberapa titik daerah Kabupaten lebih jelasnya
lihat tabel berikut.
Tabel 8.1 Jumlah Jaringan Jalan Propinsi di Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Tahun 2013
No Jaringan Jalan Propinsi Km
1 Kubu – Kumei 20,324
2 Sp Bangkal – Bangkal 25,008
3 Tumbang Sanga – Palantaran 79,261
4 Kr. Bengkirai – Sp. Kr. Bengkirai 7,263
5 Berengbengkel – D. Kelampangan 10,699
6 Bahaur Hilir – Pulang Pisau 64,379
7 Bukitliti – Kurun 139,820
8 Tumbang Samba – Pundu 109,480
Jumlah 456,234
Sumber : -Dinas Perhubungan dan Informatika cq. Bidang Program Propinsi Kalimantan Tengah,
2013
-Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
Bilamana dilihat dari segi asal tujuan pelayanan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP)
dan konektivitas wilayah, maka terlihat adanya beberapa konektivitas wilayah yang
dilayani. Lebih jelasnya jaringanjalan propinsi, asal dan konektivitas dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 8.2 Jaringan Jalan Provinsi Antar Kota/Kabupaten dan Asal Tujuan Pelayanan di Propinsi
Kalimantan Tengah Pada Tahun 2013
No Asal - Tujuan Jaringan Jalan Propinsi
Jarak
Trayek
( Km )
Konektivitas
Lokasi
1 Kubu – Kumei Kubu – Batu Belaman – Kumei 20,324 3
2 Sp Bangkal – Bangkal Sp Bangkal – Bangkal 25,008 2
3 Tumbang Sanga –
Palantaran
Tumbang Sanga – Parrenggean –
Pelantaran
79,261 3
4 Kr. Bengkirai – Sp. Kr.
Bengkirai
Kr. Bengkirai – Sp. Kr. Bengkirai 7,263 2
5 Berengbengkel – D.
Kelampangan
Berengbengkel – D. Kelampangan 10,699 2
6 Bahaur Hilir – Pulang
Pisau
Bahaur Hilir – Pangkah – Pulang
Pisau
64,379 3
7 Bukitliti – Kurun Bukitliti – Bukit Bamba – Bawan –
Kurun
139,820 4
8 Tumbang Samba –
Pundu
Tumbang Samba – Pundu 109,480 2
Total 456,234 21
Sumber : -Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Pogram. Prop Kalimantan Tengah, 2013
-Ditjen Bina Marga- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
7
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 33 ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (1)

Dari delapan (8) jaringan jalan propinsi dan/ atau jaringan pelayanan angkutan
kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah yang sudah tersedia, ternyata sudah
semuanya dilayani angkutan kota dalam propinsi.Lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 8.3 Jumlah Armada dan Kebutuhan Per Jaringan Jalan Provinsi Antar Kota Dalam
Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013
No Asal - Tujuan
Kabupaten kota yang
dilewati
Jarak
(Km)
Kebutuhan
Armada
( Unit )
Jumlah
Armada
Yang Ada
Tam-
bahan
(Unit)
1 Kubu – Kumei
Kubu – Batu Belaman –
Kumei
20,324 20 10 10
2
Sp Bangkal –
Bangkal
Sp Bangkal – Bangkal 25,008 15 5 10
3
Tumbang
Sanga –
Palantaran
Tumbang Sanga –
Parrenggean – Pelantaran
79,261 37 17 20
4
Kr. Bengkirai
– Sp. Kr.
Bengkirai
Kr. Bengkirai – Sp. Kr.
Bengkirai
7,263 19 12 7
5
Berengbengke
l – D.
Kelampangan
Berengbengkel – D.
Kelampangan
10,699 18 10 8
6
Bahaur Hilir –
Pulang Pisau
Bahaur Hilir – Pangkah –
Pulang Pisau
64,379 30 21 9
7
Bukitliti –
Kurun
Bukitliti – Bukit Bamba –
Bawan – Kurun
139,820 35 15 20
8
Tumbang
Samba –
Pundu
Tumbang Samba – Pundu 109,480 30 17 13
Total 456,234 204 107 97
Sumber : -Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Pogram. Prop Kalimantan Tengah,
2013
-Ditjen Bina Marga- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
Berdasarkan jaringan angkutan antar kota/kab dalam Propinsi dan jumlah jaringan jalan
propinsi, selanjutnya dapat dihitung kinerja jaringan pelayanan angkutan jalan dengan
rumus berikut8
;
∑ Jaringan Jalan Propinsi Terlayani Angkutan Umum
= x 100 %
∑ Total Jaringan Jalan Propinsi
8 Jaringan terlayani
= x100 %
8 Jaringan propinsi
= 100 %
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, jaringan jalan propinsi
sudah terlayani hingga tahun 2014 dengan nilai 100 %. Namun kenyataannya, hingga
8
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunuj Teknis Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Pada Hal
4

tahun 2012 nilai capaian sudah mencapai nilai capaian sebesar 100 %. Artinya,
mobilisasi pergerakan barang dan penunpang antar kota dalam propinsi akan semakin
lancar dan di lain pihak, kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dalam capaian
layanan AKDP melalui jalan propinsi sangat menggembirakan. Untuk lebih jelasnya
jaringan jalan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah terlihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 8.1 Peta Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kalimantan Tengah

Gambar 8.2 Peta Jaringan Trayek AKDP di Kalimantan Tengah

2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, jaringan prasarana angkutan jalan adalah
tersedianya terminal Tipe A pada setiap Propinsi untuk melayani angkutan umum dalam
trayek. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi 9
. Di lain
pihak, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau
barang, serta perpindahan moda angkutan.
Menjadi focus kajian adalah terminal penumpang tipe A, artinya adalah terminal yang
berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau
angkutan lintas batas Negara, angkutan antarkota dalam propinsi, angkutan perkotaan dan
angkutan perdesaan 10
. Namun dalam hal ini, kajian akan diarahkan pada ratio perbandingan
ketersediaan terminal tipe A terhadap jaringan jalan nasional. Berdasarkan data dan
informasi dari Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Program, jumlah terminal tipe
A di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat satu (4) unit dengan Terminal Mahir Mahar (Kota
Palangkaraya), Pasar Panas (Kab. Barito Timur), Muara Teweh (Kab. Barito Utara), Kuala
Kapuas (Kab. Kapuas). Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut nama-nama terminal yang
ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota
antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi,
angkutan kota dan angkutan pedesaan. Fasilitas utama terminal terdiri dari: a. jalur
pemberangkatan kendaraan umum; b. jalur kedatangan kendaraan umum; c. tempat parkir
kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu
dan tempat istirahat kendaraan umum; d. bangunan kantor terminal; dan e. tempat tunggu
penumpang dan/atau pengantar; f.menara pengawas; g. loket penjualan karcis; h. rambu-
rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan
jadual perjalanan; i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi. Sementara fasilitas
penunjang adalah meliputi; a. kamar kecil/toilet; b. musholla; c. kios/kantin; d. ruang
pengobatan; e. ruang informasi dan pengaduan; f. telepon umum; g. tempat penitipan
barang; h. taman 11
Lokasi tampak terminal penumpang tipe A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas
negara;b terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A; c.
mempunyai akses jalan masuk dan/atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak
sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke
pintu keluar atau masuk terminal 12
9
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (1)
10
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Halaman 6
11
Keputusan Menteri Perhubungan N0. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi pada Pasal 2 ayat ( 2), Pasal
4 dan Pasal 5
12
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1361/AJ. 106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul
Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia pada Pasal 5

Lokasi tampak terminal penumpang tipe A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; a.
terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas
Negara, b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A, c. jarak
antara 2 (dua) terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, dan 30
Km di Pulau Sumatera dan 50 Km di Pulau Lainnya, d. luas lahan yang tersedia sekurang-
kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 Ha di Pulau lainnya, e.
mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak
sekurangnya-kurangnya 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter dan 50 meter di pulau
lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal 13
. Persyaratan yang telah
digaris di atas, dibandingkan dengan terminal tipe A di Propinsi Kalimantan Tengah, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Jalan akses masuk dan/atau keluar terminal di terminal tipe A yang ada di propinsi
Kalimantan Tengah terdapat 53 meter, sementara menurut standar yang telah ditetapkan
lebih dari 50 meter. Artinya jalan akses masuk dan/atau keluar telah memenuhi standar
yaitu mencapai 53 meter
b. Luas terminal tipe A yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah mencapai 5 ha, artinya
telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Di samping terminal Tipe A, terminal Tipe B juga banyak dikembangkan di Kalimantan
Tengah dan untul lebih jelasnya lihat tabel berikut;
Tabel 8.4 Nama-Nama Terminal Yang Ada di Kalimantan Tengah Dalam Tahun 2013
No Nama Terminal Kota/Kab Tipe
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Buntok
Pasir Panas
Muara Teweh
-
Kuala Kapuas
-
Pangkalan Bun
Patih Rumbih
-
-
Pulang Pisau
-
-
Mahir Mahar (WA Gara)
Jl. Tjilik Riwut KM 7,8
Datah Manuah
Kabupaten Barito Selatan
Kabupaten Barito Timur
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Seruyan
Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya
AKAP/ TipeB
AKAP/ TipeA
AKAP/ TipeA
-
AKAP/ TipeA
-
AKAP/ TipeB
AKAP/ TipeB
-
-
AKAP/ TipeB
-
-
AKAP/ TipeA
AKAP/ TipeB
AKAP/ TipeB
Sumber : -Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Pogram. Prop Kalimantan Tengah, 2013
Sementara sebaran terminal yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada
gambar berikut.
13
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.76/AJ/102DRJD/2000 tentang Penetapan Simpul Jaringan
Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruha Indonesia pada Pasal 5

Gambar 8.3 Peta lokasi terminal yang ada di Kalimantan Tengah

Dalam kondisi sekarang, berdasarkan data dan informasi dari Dinas Perhubungan &
Informatika c.q. Bidang Program, jumlah jaringan jalan nasional yang yang ada di Propinsi
Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.5 Jaringan Jalan Nasional yang dilewati AKAP di Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Tahun
2013
No Jaringan
Panjang
( Km )
1 Sp. Runtu – Batas Kalimantan Barat 161,263
2 Rahambang – Batas Kalimantan Barat 192,491
3 Muara Teweh – Batas Kalimantan Timur 56,081
4 Ampah – Batas Kalimantan Selatan 44,765
5 Pulang Pisau – Batas Kalimanatan Selatan 26,426
Total 481,026
Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika cq. Bidang Program, Propinsi Kalimantan Tengah,
2013
Berdasarkan data seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka nilai capaian tersedianya
terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap propinsi untuk melayani angkutan umum
dalam trayek antarkota antarpropinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas Negara (ALBN)
dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut 14
;
% Prasarana Angkutan jalan
∑ Terminal Penumpang Tipe A
= x 100 %
∑ Jumlah Jaringan Pelayanan AKAP
4
= x 100 %
5
= 80 %
Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, pada tahun 2014 jaringan jalan
propinsi sudah terlayani dengan nilai 100 %. Namun kenyataannya, hingga tahun 2012 nilai
capaian sudah mencapai nilai capaian sebesar 80 %. Artinya, nilaian capaian yang harus
dicapai tinggal 20 % ( 100 % - 80 % = 20 % ). Nilaia capaian pembangunan terminal Tipe A
belum tercapai adalah karena salah satu salah satu permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan Terminal Tipe A adalah sulitnya mencari tanah yang ideal sebagai lokasi
terminal, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini semakin banyak permasalahan
pertanahan. Di lain pihak, kendatipun ada terminal Tipe A di daerah seperti halnya Terminal
WA Gara Tipe A , tampaknya belum diberdayakan secara optimal. Hal ini disebabkan
karena masih banyak angkutan tidak masuk terminal, dan ngetem di pinggir jalan.
Terjadinya hal tersebut, karena aparat Dinas Perhubungan & Informatika kurang tegas
terhadap angkutan. Sebaiknya, diharuskan masuk terminal.
14
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunuj Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Pada Hal 6

Bilamana disimak dari segi standar pelayanan terminal tipe A yang telah ditetapkan, dengan
standar terminal tipe A yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah terlihat belum semuanya
dapat dipenuhi. Salah satu alasan yang dikemukanan, luas dan ukuran umumnya dibuat
sesuai dengan kebutuhan. Lebih jelasnya standar pelayanan terminal tipe A tersaji dalam
tabel dibawah ini :
Tabel 8.6 Perbandingan Standar Terminal Tipe A Berdasarkan Aturan ( Dephub ) Dengan Standar Terminal Tipe
A di Kalimantan Tengah
No Standar Terminal Berdasarkan DEPHUB Standar Terminal Tipe
A di Propinsi Kalimantan
Tengah
Jenis Fasilitas Standar Minimal Standar
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
V
1
2
KENDARAAN
Parkir AKAP
Parkir AKDP
Parkir Angkutan Kota
Parkir Pribadi
Jumlah kendaraan
Pribadi
Sirkulasi Kendaraan
Ruang Service
Pompa Bensin
Ruang Istirahat
Operator
Gudang
Ruang Parkir
Cadangan
PENUMPANG
Ruang Tunggu
Ruang Sirkulasi
Kios
Kamar Mandi/Toilet
Muhola
Tempat Penitipan Brg
OPERASIONAL
Ruang Administrasi
Ruang Pengawas
Loket
Peron
Retribusi
Ruang Informasi
Ruang P3K
Ruang Perkantoran
RUANG
CADANGAN LUAR
(TIDAK EFEKTIF)
CADANGAN
PENGEMBANGAN
Parkir
Terminal
42 (M2
/Kendaraan
27 (--------s.d.-------)
20 (--------s.d.a------)
20 (-------s.d.a ------)
30 Unit
100 % Luas Parkir M2
150 M2
1 Unit
50 M2
25 M2
50% Ruang Parkir
1,25 M2
/Orang
40 % Ruang Tunggu
60 % Ruang Tunggu
72 M2
72 M2
8 M2
20 M2
6 M2
3 M2
4 M2
6 M2
12 M2
45 M2
150 M2
40 % Luas Total
50 % Luas Parkir
100 % Luas Termina
42 (M2
/Kendaraan
27 (--------s.d.-------)
20 (--------s.d.a------)
20 (-------s.d.a ------)
30 Unit
100 % Luas Parkir M2
150 M2
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
20 % Ruang Parkir
1,25 M2
/Orang
40 % Ruang Tunggu
30 % Ruang Tunggu
72 M2
72 M2
Tidak ada
15 M2
6 M2
3 M2
4 M2
6 M2
10 M2
45 M2
150 M2
24 % Luas Total
30 % Luas Parkir
20 Luas Terminal
Sumber : - Standar oleh DEPHUB
- Standar Terminal Tipe A Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan c.q. Bidang Program,2013

Gedung utama terminal Papan nama terminal
TV Lcd di terminal KIR yang berada dikawasan terminal
Gambar 8.4Trerminal WA Gara di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
3. Fasilitas Perlengkapan Jalan
Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat
pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta
fasilitas pendukung. Fungsi Perlengkapan jalan pada hakekatnya untuk menjamin
keselamatan, memberi arah perjalanan para pengendara, member tanda suatu objek dan lain-
lain. Perlengkapan jalan adalah meliputi;
a. Rambu
Pemasangan rambu di sepanjang jalan propinsi, jalan nasional dan jalan kabupaten/kota
di Propinsi Kalimantan Tengah terus dilakukan, mengingat rambu tersebut memiliki
peran yang cukup besar untuk menjamin keselamatan kendaraan. Jenis rambu yang
dipsang di Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari ; a. rambu perintah, b.rambu larangan,
c. rambu petunjuk. Pemasangan rambu tentunya, berdasarkan kewenangan jalan. Jalan
nasional dipasang oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan Kementerian
Perhubungan, jalan propinsi diusahakan oleh pemerintah daerah propinsi, yang dalam hal
ini Dinas Perhubungan dan Informatika, dan sementara untuk jalan kabupaten/kota
diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan
dan Informatika. Secara singkat perkembangan pemasangan rambu di wilayah Propinsi
Kalimantan Tengah hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.7 Kebutuhan dan Realisasi Rambu di Ruas Jalan Provinsi Di Kalimantan Tengah Tahun
2012
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(unit)
Realisasi
(unit)
Sisa
(unit)
1
005 Ampah – Buntok 46,556 310 25 285
005 Jl. Pahlawan (Buntok) 2,019 15 0 15
005 Jl. Merdeka Raya (Buntok) 0,732 12 0 12
005 Jl. Tugu (Buntok) 0,389 10 0 10
005 Jl. Jelapat (Buntok) 1,960 16 0 16
005 Jl. Pahlawan (Buntok) 2,019 15 0 15
2 008 Jl. Ring Road (Muara Teweh) 0,769 10 3 7
3
012 Sampit Samuda 35,617 223 0 223
012 Jl. HM Arsyad (Sampit) 3,454 34 0 34
4
013 Br. Bengkel – Dermaga
Kalampangan
4,875 49 0 49
5 015 Jl Patih Rumbih – Jl Jepang 7,328 67 0 67
6
018 Pangkalanbun – Kumei 12,119 54 0 54
018 Jl Diponegoro
(Pangkalanbun)
1,556 24 0 24
018 Jl Iskandar (Pangkalanbun) 3,624 33 0 33
7 019 Kumei – Kubu 15,204 60 0 60
8
025 Pulang Pisau – Pangkoh 30,558 210 0 210
025 Pangkoh – Bahaur Hilir 21,500 100 0 100
9 026 Pelantaran – Parenggean 34,630 276 0 276
10 027 Parenggean – Tb. Sangai 50,657 380 0 380
11 028 Pundu – Tumbang Samba 51,512 400 0 400
12
032 Palangkaraya – Bukit Rawi 16,000 42 40 2
032 Jl Pier Tendean
(Palangkaraya)
0,600 16 16 0
032 Jl Diponogoro (Palangkaraya) 1,938 20 15 5
032 Jl Dr. Murjani (Palangkaraya) 1,377 18 10 8
032 Jl Arut (Palangkaraya) 0,240 12 5 7
032 Jl S Parman (Palangkaraya) 1,317 17 7 10
032 Jl A. Yani (Palangkaraya) 1,858 13 6 7
032 Bukir Rawi – Bukit Liti -
Lahei
49,000 238 0 238
032 Lahei – Timpah 64,500 340 0 340
032 Timpah – Buntok 16,700 80 0 80
13
033 Bukit Liti – Bawan 60,000 316 0 316
033 Bawan – Kuala Kurun 70,000 314 0 314
14 035 Samuda – Ujung Pandaran 49,638 210 0 210
15 041 Simpang Bangkal – Bangkal 11,499 200 0 200
16 042 Kuala Kapuas – Paling kau 21,017 200 0 200
17 043 Paling Kau – Dadakuk 24,422 180 0 180
18
049 Simpang Penopa – Riam
Durian
52,700 300 0 300
19
050 Riam Durian – Kotawaringin
Lama
15,500 150 0 150
20 051 Riam Durian – Sukamara 59,400 340 0 340
21 052 Patung – Hayaping 17,908 100 0 100
22 053 Hayaping – Bentot 5,556 50 0 50
23 054 Bentot – Pasar Panas 21,026 110 0 110
24
055 Bentot – Kambitin / Bts
Kalsel
16,162 80 0 80
25 056 Lingkar Kota Muara Teweh 18,000 76 0 76
26
057 Jl Jend Ahmad Yani (Kuala
Kapuas)
1,450 20 0 20

Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika cq. Bidang Program, Propinsi Kalimantan Tengah,
2013
Jalan provinsi sepanjang 951,709 Km membutuhkan rambu sebanyak 5.995 unit dan baru
hanya terpenuhi 176 unit yang hampir semua terpasang rata-rata di kota palangkaraya
ibukota provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, yang masih dibutuhkan sebanayak
5.819 unit rambu. Berkenaan dengan itu, nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan khususnya rabu yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dihitung dengan
rumus 15
% Fasilitas Perlengkapan Jalan
∑ Fasilitas Perlengkapan jalan Terpasang Pada Jalan Propinsi
= X 100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Propinsi
176 unit
= x 100 %
5.995 unit
= 2,9 %
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi , bawah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
termasuk rambu ditetapkan pada tahun 2014 mencapai nilai 60 %. Sementara nilai capaian tahun
2012 hanya 2,94 %. Berkenaan dengan itu, nilai capaian yang harus dicapai hingga tahun 2014
terdapat 57,06 % ( 60 % - 2,94 % = 57,06 % ). Untuk mencapai nilai sebesar 57,06 %, Pemerintah
Daerah Propinsi sebaiknya mengalokasikan dana yang relatif besar, agar dapat mencapai
ketertigalan tersebut.Di lain pihak, arus lalu lalintas dan kecelakan juga akan dapat dihindarkan.
Sekilas gambar rambu dapat dilihat gambar berikut
15
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(unit)
Realisasi
(unit)
Sisa
(unit)
27
058 Jl Tambun Bungai (Kuala
Kapuas)
2,050 32 0 32
28
059 Jl Patih Rumbih (Kuala
Kapuas)
1,400 18 0 18
29 060 Jl Pemuda (Kuala Kapuas) 2,400 28 0 28
30 064 Jl Yosudarso (Palangkaraya) 7,000 59 20 39
31 065 Jl G Obos (Palangkaraya) 7,000 50 15 35
32 066 Jl Seth Aji (Palangkaraya) 3,200 38 10 28
33
067 Natei Arahan – Malijo
(Pangkalanbun)
6,500 30 4 26
Total 951,709 5.995 176 5.819

Gambar 8.5 Rambu yang ada di Kalimantan Tengah
b. Marka
Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan
jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis
melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus
lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas 16
. Marka jalan berfungsi untuk
mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu
lintas di jalan. Marka jalan terdiri dari 17
: 1) marka membujur; 2) marka melintang; 3)
marka serong; 4) marka lambang; 5). marka lainnya.
Marka membujur berupa : 1) garis utuh; 2) garis putus-putus; 3) garis ganda yang terdiri
dari garis utuh dan garis putus-putus; 4) garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan . Marka melintang
adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan. Marka serong adalah tanda yang
membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau
marka melintang, untuk menyetakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan
merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Marka lambing adalah tanda yang mengandung
arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau
menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya.
Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakn untuk lalu lintas kendaraan. Lajur adalah
bagian jalur yang memanjang dengan atau tampa marka jalan, yang memiliki lebar
cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, sejalan dengan sepeda motor 18
Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi
garis tersebut. Marka membujur apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai
peringatan tanda tepi jalur lalu lintas. Marka membujur berupa garis putus-putu,
merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau
memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh didepan. Marka
membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus
menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis
16
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat (18)
17
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas pada Pasal 19
18
Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan pada Pasal 1 Ayat (1 s.d 7)

ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat
melintasi garis ganda tersebut.
Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa
kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka melintang berupa : a. garis
utuh; b. garis putus-putus. Marka melintang berupa garis utuh , menyatakan batas
berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas
atau rambu stop. Marka melintang berupa garis putus-putus , menyatakan batas yang
tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang
mendapat hak utama pada persimpangan.
Marka serong berupa garis utuh. Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh
digunakan untuk menyatakan : a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan; b.
pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas. Marka serong dilarang dilintasi
kendaraan. Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan
untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat
kepastian selamat. arka lambang, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan,
dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu
pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
Marka lambang dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.
Marka lainnya adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka
serong dan marka lambang. Marka lainnya yang berbentuk : a. garis utuh baik
membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir; b. garis-
garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat
penyeberangan; c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis
melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan
larangan parkir.Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan
dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.
Pembangunan marka tersebar di beberapa ruas jalan Propinsi Kalimantan Tengah, dan
untuk lebih jelasnya kebutuhan dan realisai pembangunan marka pada setiap ruas jalan
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.8 Kebutuhan dan Realisasi/Pengadaan Marka di Provinsi Kalimantan Tenggah Hingga
Tahun 2012
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
1
005 Ampah – Buntok 46,556 148.000 - -
005 Jl. Pahlawan (Buntok) 2,019 1.200 - -
005 Jl. Merdeka Raya (Buntok) 0,732 780 - -
005 Jl. Tugu (Buntok) 0,389 410 - -
005 Jl. Jelapat (Buntok) 1,960 1.000 - -
2 008 Jl. Ring Road (Muara Teweh) 0,769 680 - -
3
012 Sampit Samuda 35,617 120.300 - -
012 Jl. HM Arsyad (Sampit) 3,454 1.900 - -
4
Kalampangan
4,875 2.800 - -
5 015 Jl Patih Rumbih – Jl Jepang 7,328 4.600 - -
6 018 Pangkalanbun – Kumei 12,119 8.860 - -
018 Jl Diponegoro (Pangkalanbun) 1,556 950 - -

Sumber : Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Program Propinsi Kalimantan
Tengah,2013
Dengan memperhatikan data perkembangan pembangunan marka disepanjang jalan
propinsi, maka nilai capaian persentase perlengkapan marka di jalan propinsi dapat
dihitung dengan rumus 19
;
19
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
018 Jl Iskandar (Pangkalanbun) 3,624 1.760 - -
7 019 Kumei – Kubu 15,204 9.870 - -
8
025 Pulang Pisau – Pangkoh 30,558 100.240 - -
025 Pangkoh – Bahaur Hilir 21,500 87.600 - -
9 026 Pelantaran – Parenggean 34,630 136.480 - -
10 027 Parenggean – Tb. Sangai 50,657 148.000 - -
11 028 Pundu – Tumbang Samba 51,512 150.600 - -
12
032 Palangkaraya – Bukit Rawi 16,000 10.800 - -
032 Jl Pier Tendean (Palangkaraya) 0,600 560 200 200
032 Jl Diponogoro (Palangkaraya) 1,938 1.100 400 400
032 Jl Dr. Murjani (Palangkaraya) 1,377 1.000 350 350
032 Jl Arut (Palangkaraya) 0,240 450 200 200
032 Jl S Parman (Palangkaraya) 1,317 750 300 300
032 Jl A. Yani (Palangkaraya) 1,858 860 250 250
032 Bukir Rawi – Bukit Liti - Lahei 49,000 160.600 - -
032 Lahei – Timpah 64,500 200.000 - -
032 Timpah – Buntok 16,700 10.900 - -
13
033 Bukit Liti – Bawan 60,000 190.500 - -
033 Bawan – Kuala Kurun 70,000 230.400 - -
14 035 Samuda – Ujung Pandaran 49,638 145.000 - -
15 041 Simpang Bangkal – Bangkal 11,499 6.760 - -
16 042 Kuala Kapuas – Paling kau 21,017 16.400 - -
17 043 Paling Kau – Dadakuk 24,422 18.000 - -
18 049 Simpang Penopa – Riam Durian 52,700 168.000 - -
19
Lama
15,500 11.600 - -
20 051 Riam Durian – Sukamara 59,400 178.400 - -
21 052 Patung – Hayaping 17,908 12.400 - -
22 053 Hayaping – Bentot 5,556 2.360 - -
23 054 Bentot – Pasar Panas 21,026 17.420 - -
24 055 Bentot – Kambitin / Bts Kalsel 16,162 13.800 - -
25 056 Lingkar Kota Muara Teweh 18,000 14.120 - -
26
Kapuas)
1,450 660 - -
27
Kapuas)
2,050 1.200 - -
28 059 Jl Patih Rumbih (Kuala Kapuas) 1,400 570 - -
29 060 Jl Pemuda (Kuala Kapuas) 2,400 980 - -
30 064 Jl Yosudarso (Palangkaraya) 7,000 3.460 1.100 1.100
31 065 Jl G Obos (Palangkaraya) 7,000 3.400 900 900
32 066 Jl Seth Aji (Palangkaraya) 3,200 1.560 500 500
33
(Pangkalanbun)
6,500 2.880 - -
Total 951,709 2.354.240 4.200 4.200

∑ Fasilitas Perlengkapan jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Propinsi
= x 100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Propinsi
8.400 meter
= x 100 %
2.354.240 meter
= 0,35 %
Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi , bawah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
termasuk marka ditetapkan pada tahun 2014 mencapai nilai 60 %. Sementara nilai capaian tahun
2012 hanya 0,35 %. Berkenaan dengan itu, nilai capaian yang harus dicapai hingga tahun 2014
terdapat 59,65 % ( 60 % - 0,35 % = 59,35 % ). Untuk mencapai nilai sebesar 58,49 %,
Pemerintah Daerah Propinsi sebaiknya mengalokasikan dana yang relatif besar, agar dapat
mencapai ketertigalan tersebut. Di lain pihak, arus lalu lalintas dan kecelakan juga akan dapat
dihindarkan. Sekilas gambar marka jalan di lokasi studi dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 8.6 Marka yang ada di Kalimantan Tengah
c. Pagar Pengaman
Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai
pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar
tidak keluar dari jalur lalu lintas. Kelengkapan tambahan dapat berupa suatu unit
kokonstruksi yang terdiri dari lempengan dan/atau batang besi, tiang penyangga dan
penginkatnya yang dipasang pada tepi jalan. Pagar pengaman dipasang pada lokasi-
lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut; a. sisi jalan yang kondisi
geologinya sangat membahayakan, b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan
lainnya, c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya, d. sisi jalan yang
berdekatan dengan bagunan-bangunan lainnya, e. Pembuatan pagar pengaman dapat
menggunakan pipa dan/atau lempengan besi 20
Pipa dan lempengan masing-masing berdiameter 10 cm dan lebar 31 cm. Sifat mekanis
dari bahan mempunyai tegangan tidak kurang dari 35 kg/mm2
. Tegangan tarik tidak
20
Keputusan Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai
Jalan pada Pasal 14 s/d Pasal 16

kurang dari 49 kg/mm2
, dan pemanjangan kurang dari 1,2 % panjang total. Tinggi
bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 55 cm. Panjang pagar
pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lalulintas 21
. Melihat
peran pagar pengaman dalam angkutan jalan, di Propinsi Kalimantan Tengah telah
diupayakan pembangunan/pemasangan dan lebih jelasnya pagar pengaman di beberapa
ruas jalan Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.9 Daftar Kebutuhan dan Realisasi Pagar pengaman di Ruas Jalan Propinsi Dalam Tahun
2012
21
Ibid, Pasal 17
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
1
005 Ampah – Buntok 46,556 2.200 50 50
005 Jl. Pahlawan (Buntok) 2,019 - - -
005 Jl. Merdeka Raya (Buntok) 0,732 - - -
005 Jl. Tugu (Buntok) 0,389 - - -
005 Jl. Jelapat (Buntok) 1,960 - - -
2 008 Jl. Ring Road (Muara Teweh) 0,769 - - -
3
012 Sampit Samuda 35,617 1.500 - -
012 Jl. HM Arsyad (Sampit) 3,454 - - -
4
Kalampangan
4,875 - - -
5 015 Jl Patih Rumbih – Jl Jepang 7,328 300 - -
6
018 Pangkalanbun – Kumei 12.119 400 - -
018 Jl Diponegoro (Pangkalanbun) 1,556 - -
018 Jl Iskandar (Pangkalanbun) 3,624 - -
7 019 Kumei – Kubu 15,204 500 - -
8
025 Pangkoh – Bahaur Hilir 21,500 980 - -
12
032 Palangkaraya – Bukit Rawi 16,000 480 - -
032 Jl Pier Tendean (Palangkaraya) 0,600 - - -
032 Jl Diponogoro (Palangkaraya) 1,938 - - -
032 Jl Dr. Murjani (Palangkaraya) 1,377 - - -
032 Jl Arut (Palangkaraya) 0,240 - - -
032 Jl S Parman (Palangkaraya) 1,317 - - -
032 Jl A. Yani (Palangkaraya) 1,858 - - -
032 Lahei – Timpah 64,500 3.000 45 45
032 Timpah – Buntok 16,700 500 - -
13
033 Bukit Liti – Bawan 60,000 2.800 - -
15 041 Simpang Bangkal – Bangkal 11,499 400 - -
16 042 Kuala Kapuas – Paling kau 21,017 900 - -
19
Lama
15,500 460 - -
21 052 Patung – Hayaping 17,908 660 - -
22 053 Hayaping – Bentot 5,556 240 - -

Tengah, 2013
Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam tabel sebelumnya, nilai capaian
persentase perlengkapan pagar pengaman di ruas jalan propinsi dapat dihitung dengan
rumus 22
;
∑ Fasilitas Perlengkapan jalan Terpasang Pagar Pengaman Pada Ruas Jalan Propinsi
= x 100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pagar Pengaman Pada Ruas Jalan Propinsi
170 meter
= x 100 %
38.720 meter
= 0,43 %
Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi telah ditetapkan, bawah tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan termasuk Pagar Pengaman di jalan propinsi pada tahun 2014 ditetapkan
mencapai nilai 60 %. Sementara nilaian capaian pada tahun 2012 hanya 0,43 %. Berkenaan
dengan itu, nilai capaian yang harus dicapai hingga tahun 2014 terdapat 59,57 % ( 60 % - 0,43 %
= 59,57 % ). Untuk mencapai nilai sebesar 59,57 %, Pemerintah Daerah Propinsi sebaiknya
mengalokasikan dana yang relatif besar, agar dapat mencapai ketertigalan dan di lain pihak,
keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dapat direalisir. Sekelas gambar pagar
pengaman di lokasi studi dapat dilihat pada gambar berikut.
22
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
23 054 Bentot – Pasar Panas 21,026 860 - -
24 055 Bentot – Kambitin / Bts Kalsel 16,162 560 - -
25 056 Lingkar Kota Muara Teweh 18,000 600 - -
26
Kapuas)
1,450 - - -
27
Kapuas)
2,050 - - -
28 059 Jl Patih Rumbih (Kuala Kapuas) 1,400 - - -
29 060 Jl Pemuda (Kuala Kapuas) 2,400 - - -
30 064 Jl Yosudarso (Palangkaraya) 7,000 - - -
31 065 Jl G Obos (Palangkaraya) 7,000 - - -
32 066 Jl Seth Aji (Palangkaraya) 3,200 - - -
33
(Pangkalanbun)
6,500 - - -
Total 951,709 38.720 95 95

Gambar 8.7 Pagar Pengaman di Provinsi Kalimantan Tengah
d. Deliniator
Pembangunan Deliniator di jalan nasional, propinsi dan jalan kabupaten/kota terus
dikembangkan. Deliniator dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit kosntruksi
yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya ( refleksi) berfungsi sebagai
pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi
kiri atau kanan deliantor adalah daerah berbahaya. Unit konstruksi dapat berupa pipa
besi atau pipa plastic yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya ( refleksi ) 23
Pembuatan deliantor dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastic yang
dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif. Pipa besi berdiameter 10 cm, ketebalan 2
millimeter dengan panjang 110 cm. Pipa dilengkapi dengan 2 macam reflector berwarna
putih dan merah. Pipa harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian, dan ujung
paling atas berwarna hitam. Pipa plastic mempunyai panjang 125 cm dan penampang
menyerupai segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm. Pipa plastic dilengkapi
dengan 2 macam refketor berwarna putih dan merah. Pipa plastic harus dicat dengan
warna hitam dan putuh bergantian, dan ujung paling atas berwarna hitam 24
Delianiator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalur jalan pada daerah-daerah yang
berbahaya. Penempatan delineator dilakukan sedemikian rupa sehingga reflktor
berwarna merah akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang berwarna
putih akan terlihat pada sebelah kanan arah lalu lalulintas. Delineator ditempatkan
sekurang-kurangnya 60 cm dari tepi jalan. Lokasi serta jarak pengulangan penempatan
delineator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lalulintas 25
.
Demikian halnya pembangunan/pengadaan deliantor di jalan nasional, jalan propinsi
dan jalan kabupaten/kota serta pada ruas jalan terus dikembangkanm, dan untuk lebih
jelasnya profil perkembangan delineator di propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat
pada tabel berikut.
23
Jalan pada Pasal 22
24
Jalan pada Pasal 25
25
Ibid, pada Pasal 26

Pembangunan delineator di beberapa ruas jalan propinsi juga dilakukan. Total ruas jalan
propinsi. Sementara kebutuhan dan realisasi kelengkapan jalan khususnya Deliantor di
ruas jalan Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.10 Daftar Kebutuhan dan Realisasi Deliniator di Ruas Jalan Propinsi Dalam Tahun 2012
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
1
005 Ampah – Buntok 46,556 1.700 - -
005 Jl. Merdeka Raya (Buntok) 0,732 - - -
005 Jl. Tugu (Buntok) 0,389 - - -
005 Jl. Jelapat (Buntok) 1,960 - - -
2 008 Jl. Ring Road (Muara Teweh) 0,769 - - -
3
012 Sampit Samuda 35,617 550 225 225
012 Jl. HM Arsyad (Sampit) 3,454 - - -
4
Kalampangan
4,875 - - -
5 015 Jl Patih Rumbih – Jl Jepang 7,328 - - -
6
018 Pangkalanbun – Kumei 12.119 - - -
018 Jl Diponegoro (Pangkalanbun) 1,556 - - -
018 Jl Iskandar (Pangkalanbun) 3,624 - - -
7 019 Kumei – Kubu 15,204 - - -
8
025 Pulang Pisau – Pangkoh 30,558 400 - -
025 Pangkoh – Bahaur Hilir 21,500 - - -
9 026 Pelantaran – Parenggean 34,630 600 - -
10 027 Parenggean – Tb. Sangai 50,657 1.800 350 350
12
032 Palangkaraya – Bukit Rawi 16,000 - - -
032 Jl Pier Tendean (Palangkaraya) 0,600 - - -
032 Jl Diponogoro (Palangkaraya) 1,938 - - -
032 Jl Dr. Murjani (Palangkaraya) 1,377 - - -
032 Jl Arut (Palangkaraya) 0,240 - - -
032 Jl S Parman (Palangkaraya) 1,317 - - -
032 Jl A. Yani (Palangkaraya) 1,858 - - -
032 Bukir Rawi – Bukit Liti - Lahei 49,000 1.200 600 600
032 Lahei – Timpah 64,500 1.400 - -
032 Timpah – Buntok 16,700 - - -
13
033 Bukit Liti – Bawan 60,000 1.620 - -
033 Bawan – Kuala Kurun 70,000 1.680 250 250
15 041 Simpang Bangkal – Bangkal 11,499 - - -
16 042 Kuala Kapuas – Paling kau 21,017 - - -
17 043 Paling Kau – Dadakuk 24,422 - - -
19
Lama
15,500 - - -
21 052 Patung – Hayaping 17,908 - - -
22 053 Hayaping – Bentot 5,556 - - -
23 054 Bentot – Pasar Panas 21,026 - - -
24 055 Bentot – Kambitin / Bts Kalsel 16,162 - - -
25 056 Lingkar Kota Muara Teweh 18,000 - - -
26
Kapuas)
1,450 - - -
27
Kapuas)
2,050 - - -

Tengah,2013
Berdasarkan data tersebut, total kebutuhan Deliniator di ruas jalan Propinsi Kalimantan
Tengah terdapat 16.610 meter, sementara yang terpasang 2.850 meter. Karena itu, nilai
capaian persentase kelengkapan delineator pada jalan propinsi dapat dihitung dengan
rumus ;
∑ Fasilitas Perlengkapan jalan Terpasang Deliniator pada Jalan Propinsi
= x 100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Deliniator Jalan Propinsi
2.850 meter
= x 100 %
16.610 meter
= 17,16 %
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi telah ditetapkan, bawah tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan termasuk Pagar Pengaman di jalan propinsi ditetapkan pada tahun 2014
mencapai nilai 60 %. Sementara nilai capaian perlengkapan delineator pada tahun 2012 hanya
17,16 %. Hal ini berarti, nilai capaian yang harus dicapai hingga tahun 2014 terdapat 42,84 % (
60 % - 17,16 % = 42,84 % ). Untuk mencapai nilai sebesar 42,84 %, Pemerintah Daerah Propinsi
sebaiknya mengalokasikan dana yang relatif besar, agar dapat mencapai ketertigalan. Sekilas
gambar delineator dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 8.8 Delainerator di Provinsi Kalimantan Tengah
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(meter)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
28 059 Jl Patih Rumbih (Kuala Kapuas) 1,400 - - -
29 060 Jl Pemuda (Kuala Kapuas) 2,400 - - -
30 064 Jl Yosudarso (Palangkaraya) 7,000 - - -
31 065 Jl G Obos (Palangkaraya) 7,000 - - -
32 066 Jl Seth Aji (Palangkaraya) 3,200 - - -
33
(Pangkalanbun)
6,500 - - -
Total 951,709 16.610 1.425 1.425

e. Cermin Tikungan
Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat
untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Kelengkapan
tambahan dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin, bingkai cermin,
tiang penyangga dan pengikatnya 26
. Cermin tikungan dopasang pada tepi jalan pada
lokasi-lokasi domana pendangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau
terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan jalan. Pembuatan cermin
tikuangan dapat menggunakan cermin cembung dari bahan acryile. Tebal dan diameter
cermin adalah masing-masing 3 millimeter dan tidak kurang dari 60 cm. Cermin
dilengkapi dengan tiang penyangga dari besi dengan diameter 10 cm, bingkai dan topi
cermin. Tinggi cermin disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Bentuk dan ukuran cermin tikungan 27
. Di Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan
pembangunan cermin tikungan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan
bagi pengendara bermotor, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.11 Kebutuhan dan Realisasi/ Pengadaan Cermin Tikungan di Provinsi Kalimantan
Tengah Hingga Tahun 2012
No Status Jalan
Panjang Jalan
(Km)
Kebutuhan
(Unit)
Realisasi
(Unit)
Sisa (Unit)
1 Provinsi 951,709 19 - 19
Total 951,709 19 - 19
Sumber : Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Program Propinsi Kalimantan Tengah,
2013
Berdasarkan data yang telah telah disajikan sebelumnya, dapat dihitung nilai capaian
persetase kelengkapan Cermin Tikungan di jalan Propinsi Kalimantan Tengah dapat
dihitung dengan rumus 28
;
∑ Fasilitas Perlengkapan jalan Cermin Tikungan Terpasang pada Jalan Propinsi
= x 100
%
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Cermin Tikungan Pada Jalan Propinsi
0 unit
= x 100 %
19 unit
= 0 %
26
Jalan pada Pasal 18
27
Jalan Pada Pasal 19 s/d 21
28

f. Paku Jalan
Paku jalan sebagai tanda pada permukaan jalan tidak boleh menonjol lebih dari 15
milimeter di atas permukaan jalan, dan apabila paku jalan tersebut dilengkapi dengan
reflektor tidak boleh menonjol lebih dari 40 milimeter di atas permukaan jalan. Paku
jalan harus memenuhi ketentuan : a.dibuat dari bahan plastik, baja tahan karat atau
alumunium campur; b. apabila paku jalandilengkapi pemantul cahaya, maka pemantul
cahaya harus dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah; c.
warna pemantul cahaya adalah putih, kuning atau merah 29
Bentuk dan ukuran paku jalan adalah; a. paku jalan berbetuk bujur sangkar harus
memmpunyai sisi yang panjang 0,10 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana
kurang dari 60 km per jalam dan 0,15 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana 60
km perjam atau lebih, b. paku jalan berbentuk 4 ( empat ) persegi panjang mempunyai
ukuran sekurang-kurangnya lebar 0,10 meter dan panjang 0,20 meter, c. paku jalan
berbentuk bundar harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 0,1 meter 30
Bahan paku jalan terdiri dari; a. dibuat dari bahan plastic, baja tahan karat atau
alumunium campur, b. apabila paku jalan dilengkapi pemantul cahaya, maka pemantul
cahaya harus dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah, c.
warna pamantul cahaya adalah putih, kuning atau merah 31
.Paku jalan dapat
ditempatkan pada; a. batas tepi jalur lintas, b. paku jalan dengan pemantul cahaya
berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau lalu lintas, c. paku jalan dengan
pemantul berwarna ditempatkan pada garis batas sisi kiri jalan, d. paku jalan dengan
pemantul bercahaya putih ditempatkan pada garis batas sisi kanan jalan, e. paku jalan
dengan dua (2) buah pemantul cahaya yang arahnya berlawanan penempatannya. Jarak
pemasangan paku jalan dilakukan sebagai berikut; a. pada tanda permukaan jalan
peringatan ditempatkan ditengah-tengah celah dua garis, b. pada tanda permukaan jalan
yang ditempatkan pada as jalan atau yang digunakan untuk mengarahkan arus lalau
lintas ditempatkan pada sisi di tengah tiga buah celah tanda permukaan jalan,c. pada
batas tepi sisi jalur lalu lintas ditempatkan pada setiap jarak 9 meter, d. pada tanda
permukaan jalan yang digunakan untuk membagi jalur lalu lintas bus adalah pada setiap
jarak 8 meter, e. pada tanda permukaan jalan mendekati suatu hambatan ditempatkan
pada setiap jarak 4 meter atau kurang, f. pulau lalu lintas ditempatkan pada jarak 4
meter atau kurang 32
Melihat peran paku jalan untuk keselamatan berkendaraan bermotor, di Propinsi
Kalimantan Tengah terus mengupayakan pembangunan/pengadaan paku jalan pada
jalan kering atau basah. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan kendaraan dapat lebih
normal dan stabil. Untuk lebih jelasnya perkembangan pembangunan/pengadaan paku
jalan di Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
29
Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalam pada Pasal 19
30
Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Darat No. SK.116/a.j.404/drjd/97 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan ( Spesifikasi Teknis Paku Jalan )
31
Ibid ( Bahan baku paku jalan )
32
Ibid ( Penempatan paku jalan dan Pemasangan paku jalan )

Tabel 8.12 Daftar Kebutuhan dan Realisasi Pemasangan Paku di Ruas Jalan Propinsi Dalam
Tahun 2012
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(Unit)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
1
005 Ampah – Buntok 46,556 20.300 - -
005 Jl. Merdeka Raya (Buntok) 0,732 450 - -
005 Jl. Tugu (Buntok) 0,389 320 - -
005 Jl. Jelapat (Buntok) 1,960 960 - -
2 008 Jl. Ring Road (Muara Teweh) 0,769 520 - -
3
012 Sampit Samuda 35,617 16.700 - -
012 Jl. HM Arsyad (Sampit) 3,454 1.250 - -
4
Kalampangan
4,875 2.100 - -
5 015 Jl Patih Rumbih – Jl Jepang 7,328 3.440 - -
6
018 Pangkalanbun – Kumei 12.119 4.100 - -
018 Jl Diponegoro (Pangkalanbun) 1,556 440 - -
018 Jl Iskandar (Pangkalanbun) 3,624 720 - -
7 019 Kumei – Kubu 15,204 5.100 - -
8
025 Pangkoh – Bahaur Hilir 21,500 7.100 - -
12
032 Palangkaraya – Bukit Rawi 16,000 5.400 - -
032 Jl Pier Tendean (Palangkaraya) 0,600 260 - -
032 Jl Diponogoro (Palangkaraya) 1,938 840 - -
032 Jl Dr. Murjani (Palangkaraya) 1,377 800 - -
032 Jl Arut (Palangkaraya) 0,240 260 - -
032 Jl S Parman (Palangkaraya) 1,317 760 - -
032 Jl A. Yani (Palangkaraya) 1,858 810 - -
032 Lahei – Timpah 64,500 23.000 - -
032 Timpah – Buntok 16,700 5.100 - -
13
033 Bukit Liti – Bawan 60,000 20.000 - -
15 041 Simpang Bangkal – Bangkal 11,499 5.200 - -
16 042 Kuala Kapuas – Paling kau 21,017 8.200 - -
19
Lama
15,500 6.100 - -
21 052 Patung – Hayaping 17,908 520 - -
22 053 Hayaping – Bentot 5,556 310 - -
23 054 Bentot – Pasar Panas 21,026 7.400 - -
24 055 Bentot – Kambitin / Bts Kalsel 16,162 4.420 - -
25 056 Lingkar Kota Muara Teweh 18,000 6.300 - -
26
Kapuas)
1,450 700 - -
27 058 Jl Tambun Bungai (Kuala Kapuas) 2,050 810 - -
28 059 Jl Patih Rumbih (Kuala Kapuas) 1,400 700 - -
29 060 Jl Pemuda (Kuala Kapuas) 2,400 720 - -
30 064 Jl Yosudarso (Palangkaraya) 7,000 3.200 - -
31 065 Jl G Obos (Palangkaraya) 7,000 3.300 - -

Tengah, 2013
Berdasarkan data di atas, kebutuhan Paku Jalan pada jalan Propinsi Kalimantan Tengah
mencapai 358.530 unit. Tetapi realisasi pengadaan hingga tahun 2012 ternyata belum
ada. Artinya, nilai capaian persentase kelengkapan paku jalan di jalan Propinsi
Kalimantan Tengah dapat dihitung dengan rumus 33
.
% nilai capaian paku jalan
∑ Fasilitas Perlengkapan Paku Jalan Terpasang di jalan Propinsi
= x 100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Paku di Jalan Propinsi
0 unit
= x 100 %
358.530 unit
= 0 %
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, tersedianya fasilitas perlengkapan jalan termasuk Paku
jalan di jalan propinsi pada tahun 2014 ditetapkan mencapai nilai 60 %. Sementara nilai capaian
pada tahun 2012 belum ada atau hanya 0 %. Artinya, nilai capaian yang harus dicapai hingga
tahun 2014 masih 60 % . Untuk mencapai nilai sebesar 60 %, Pemerintah Daerah Propinsi
sebaiknya memiliki perhatian dan mengalokasikan dana, agar dapat mencapai ketertigalan.Karena
paku jalan tidak kalah pentinya dalam konteks pembangunan.
g. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan
isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau
pada ruas jalan 34
. Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari; a. lampu 3 (tiga) warna
untuk mengatur kendaraan, b. lampu 2 (dua) warna untuk mengatur kendaraan dan/atau
pejalan kaki, c. lampu 1 (satu) warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada
pemakai jalan. Lampu tiga (3) warna terdiri dari warna merah, kuning dan hijau. Lampu
tiga (3) warna dipasang dalam posisi vertical atau horizontal. Apabila dipasang secara
vertical, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau. Apabila
33
34
Keputusan Menteri perhubungan No. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada
Pasal 1 ayat (1)
No
No
Ruas
Ruas Jalan
Panjang
Jalan
(KM)
Kebutuhan
(Unit)
Realisasi
Tahun 2012
Kiri Kanan
32 066 Jl Seth Aji (Palangkaraya) 3,200 1.000 - -
33
(Pangkalanbun)
6,500 2.600 - -
Total 951,709 358.530 0 0

dipasang secara horizontal maka susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalau
lintas dengan urutan merah, kuning, dan hijau . Lampu tiga warna dapat dilengkapi
dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda
panah35
Lampu dua (2) warna terdiri dari warna merah dan hijau. Lampu dua warna dipasang
dalam posisi vertical atau horizontal. Apabila dipasang secara vertical, susunan lampu
dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau. Apabila dipasang secara horizontal,
susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalau lintas dengan urutan merah, hijau.
Sementara lampu satu (1) warna, berwarna kuning atau merah dan lampu satu (1) warna
dipasang dalam posisi vertical atau horizontal 36
Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas seperti halnya lampu tiga (3) warna adalah
sebagai berikut: a. lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam,
mengisyaratkan kendaraan harus berjalan, b.lampu warna kuning menyala setelah lampu
warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti
atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan
yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi
dengan aman dapat berjalan, c. lampu warna merah menyala setelah lampu kuning
padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila
jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum
alat pemberimisyarat lalu litas 37
Lampu dua ( 2 ) warna secara bergantian berfungsi; a. mentaur lalu lintas pada tempat
penyeberangan pejalan kaki, b. mengatur lalau lalintas kendaraan pada jalan tol atau
tempat tertentu lainnya. Sementara lampu dua (2) warna berfungsi; a. mengatur lalu lintas
pada tempat penyeberangan, b. dapat dilengkapi dengan isyarat suara. Begitu juga halnya
lampu satu (1) warna terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang
menyala bergantian. Lampu satu warna yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalau
lalintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.
Lampu satu warna yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan
jalan kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti. Lampu
satu warna dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang
menunjukkan arah datangnya kereta api . Alat pemberi isyarat lalu lintas berbentuk bulat
dengan garis tengah antara 20 sentimeter sampai dengan 30 sentimeter 38
. Demikian
halnya, di Propinsi Kalimantan Tengah, mengingat peran alat pemberi isyarat lalau
lalintas cukup besar dalam mengatur lalu lalintas dan menjamin keselamatan berkendara,
maka pembangunan alat pemberi isyarat lalu lalintas di dibangun di propinsi Kalimantan
Tengah , dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
35
Keputusan Menteri perhubungan No. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas pada
Pasal 3 s/d Pasal 5
36
Keputusan Menteri perhubungan No. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada
Pasal 6 s/d Pasal 7
37
Ibid, Pasal 8
38
Ibid, Pasal 11 s/d Pasal 12

Tabel 8.13 Kebutuhan dan Realisasi/ Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/ Warning Light
Di Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
No Jalan
Panjang
Ruas Jalan
(Km)
Jumlah
Simpang
Kebutuhan
(Unit)
Realisasi
(Unit)
Sisa
(Unit)
1 Ruas Jalan Provinsi 951,709 134 WL = 120
APILL = 14
WL = 0
APILL = 1
WL = 120
APILL = 13
Total 951,709 134 WL = 120
APILL = 14
WL = 0
APILL = 1
WL = 120
APILL = 13
Sumber : Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Program Propinsi Kalimantan Tengah,
2013
Panjang jalan propinsi terdapat 951,709 km, sementara kebutuhan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas terdapat 14 unit. Dan yang terealisasi hanya 1 unit yang berada di simpang
Pulang Pisau 1 unit. Berdasarkan data tersebut di atas, nilai capaian persentase
perlengkapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada ruas jalan propinsi dapat dihitung
dengan rumus 39
.
∑ Fasilitas Perlengkapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan Propinsi
= x100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Alat Pemberi Iisyarat Lalu Lintas Pada Jalan di Propinsi
1 unit
= x 100 %
14 unit
= 7,14 %
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi telah ditetapkan, bawah tersedianya
fasilitas perlengkapan jalan termasuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan propinsi
pada tahun 2014 ditetapkan mencapai nilai 60 %. Sementara nilai capaian yang dicapai
pada tahun 2012 hanya sebesar 7,14 %, artinya nilai capaian yang harus dicapai hingga
tahun 2014 masih 52,86 ( 60 % - 7,14 % = 52,86 %) . Untuk mencapai nilai sebesar 51,86
%, Pemerintah Daerah Propinsi sebaiknya memiliki perhatian dan mengalokasikan dana
yang relatif besar, agar dapat mencapai ketertigalan.
h. Lampu penerangan
Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan perlengkapan jalan yang dapat
diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian mediun jalan)
yang digunakan untuk menerangi jalan mapun lingkungan di sekitar jalan yang
diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan laying, jembatan dan jalan di bawah tanah.
Atau juga dapat disebut lampu penerangan adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari
sumber cahaya, elemen optok, elemen elektronik dan struktur penopang serta tiang lampu
40
.
39
40
Badan standar Nasional, SNI ( Standar Nasional Indonesia ), ICS 93.080.40, SNI 7391 pada hal 2: 2008

Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain ; a. menghasilkan
kekontrasan antara objek dan permukaan jalan, b. sebagai alat bantu navigasi pengguna
jalan, c. menghilangkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada
malam hari, d. mendukung keamanan lingkungan dan e. memberikan keindahan
lingkungan jalan 41
. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan dan Informatika c.q.
Bidang Program Propinsi Kalimantan Tengah , standar jenis lampu yang digunakan di
jalan pada propinsi adalah mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 42
Tabel 8.14 Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik dan
Penggunaannya
Jenis
Lampu
Efisiensi
Rata-
rata
(lumen/
watt)
Umur
Rencana
Rata-
Rata
(Jam)
Daya
(watt)
Pengaruh
Terhadap
Warna
Objek
Keterangan
Lampu
tabung
fluorescent
Tekanan
Rendah
60 - 70 8.000-
10.000
18 – 20
36 - 40
Sedang
- Untuk jalan kolektor dan lokasl
- Efisiensi cukup tinggi tetapi
berumur pendek
- Jenis lampu ini masih dapat
digunakan untuk hal-hal yang
terbatas
Lampu gas
merkuri
tekanan
tinggi
(MBF/U)
50 - 55 16.000 –
24.000
125:250;
400; 700
Sedang
- Untuk jalan kolektor, local dan
persimpangan
- Efisiensi rendah, umur panjang dan
ukuran lampu kecil
- Jenis lampu ini masih dapat
digunakan secara terbatas
Lampu gas
sodium
bertekanan
rendah
(SOX )
100- 200 8.000 –
10.000
90 : 180 Sangat
Buruk
- Untuk jalan kolektor, local,
persimpangan, penyeberangan,
terowongan, tempat peristirahatan (
rest area)
- Efisiensi sangat tinggi, umur cukup
panjang, ukuran lampu besar
sehingga sulit untuk mengontrol
cahayanya dan cahaya lampu
sangat buruk karena kuning
- Jenis lampu ini dianjurkan
digunakan karena faktor
efisiensinya yang sangat tinggi
Lampu gas
sodium
tekanan
tinggi
((SON)
110 12.000 –
20.000
150;250;4
00
Buruk
- untuk jalan tol, arteri,
kolektor,,persimpangan besar/luas
dan interchange
- efisiensi tinggi, umur sangat
panjang, ukuran lampu kecil,
sehingga mudah pengontrolan
cahayanya
- jenis lampu ini sangat baik dan
sangat dianjurkan untuk digunakan
Sumber : Dirjen Darat DEPHUB
Di Propinsi Kalimantan Tengah pembangunan/pengadaan lampu penerangan di jalan
propinsi terus ditingkatkan. Tetapi karena keterbatasan anggaran, hingga sekarang
41
Badan Standar Nasional, SNI ( Standar Nasional Indonesia ), ICS 93.080.40, SNI 7391 pada hal 4, 2008
42
Ibid, hal 5

belum sepenuhnya terbangun sesuai dengan kebutuhan. Lebih jelasnya jumlah lampu
penerangan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.15 Kebutuhan dan Realisasi/ Pengadaan Lampu Penerangan Di Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2012
No Jalan Kebutuhan (Unit) Realisasi (Unit) Sisa (Unit)
1 Provinsi 1.500 110 1.390
Total 1.500 110 1.390
Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatikan c.q Bidanng Program Provinsi Kalimantan
Tengah, 2013.
Berdasarkan data tersebut di atas, nilaia capaian persentase kelengkapan lampu
penerangan di jalan propinsi dapat dihitung dengan rumus 43
;
∑ Fasilitas Perlengkapan Lampu Penerangan jalan propinsi
= x100 %
Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Lampu Penerangan jalan propinsi
110 unit
= x 100 %
1.500 unit
= 7,33 %
Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan termasuk Lampu Penerangan di jalan propinsi ditetapkan pada tahun
2014 mencapai nilai 60 %. Namun dalam kenyataannya pada tahun 2012 nilai capaian
hanya 7,33 %. Artinya, nilai capaian yang harus dicapai hingga tahun 2014 masih
terdapat 52,33 % ( 60 % - 7,33 % = 51,33 % ). Untuk mencapai nilai sebesar 52,33 %,
Pemerintah Daerah Propinsi sebaiknya memiliki perhatian dan mengalokasikan dana
yang relatif besar, agar dapat mencapai ketertigalan dan di lain pihak lalu lintas
angkutan jalan serta kecelakaan dapat terhindar.
4. Keselamatan
Keselamatan dalam hal ini, dimaksudkan terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap
orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,
Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan 44
. Perusahaan Angkutan Umum wajib
memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c.
kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan.45
. Angkutan adalah
perpindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan. Angkutan umum adalah angkutan orang/atau
barang yang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran. Keselamatan
43
44
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Pasal 1 ayat (31)
45
Ibid

lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan,
dan/atau lingkungan46
.
Pelayanan angkutan kota antar dalam propinsi dilaksanakan dengan cirri-ciri sebagai
berikut; a. mempunyai jadwal tetap, tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan mobil bus yang dioperasikan. b. pelayanan angkutan dilakukan bersifat
cepat atau lambat, c. dilayani dengan mobil bus besar atau sedang, baik untuk pelayanan
ekonomi mapun pelayanan non ekonomi, d. tersedia terminal penumang sekurang-
kurangnya tipe B, pada awal pemberangkatan, persilangan, dan terminal tujuan, e.
prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi
tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan 47
.
Di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengankutan orang dapat
dilakukan dengan mobil barang. Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil
barang, wajib memenuhi persyaratan; a. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding
yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m, b. tersedia luas lantai ruang muatan
sekurang-kurangnya 0,4 m2 per penumpang, c. memiliki dan membawa surat
keterangan mobil barang mengangkut penumpang 48
Kendaraan yang digunakan untuk antar kota dalam propinsi harus dilengkapi; a. nama
perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan, dan belakang kendaraan. b.
papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih
tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan. c. jenis trayek
yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan
sebelah kiri dan kanan dengan tulisan” Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, e. jati diri
pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing
perusahaan angkutan, f. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan, tulisan standar pelayanan,
daftar tarif yang berlaku, g. dilengkapi dengan adanya kotak obat dengan isinya, h. alat
pemantau untuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan
kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan.49
.
Dalam hal pengoperasian angkutan, pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin
trayek diwajibkan mengutamakan keselamatan dalam pengoperasikan kendaraan
sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa 50
. Untuk
memperoleh izin operasi, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis. Dalam persyaratan teknis tel;ah ditegaskan pemohon diwajibkan
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan
fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan
fotokopi Buku Uji 51
46
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota pada Halaman 10
47
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum pada Pasal 19
48
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 3
49
Ibid Pasal 19
50
Ibid Pasal 62 point j
51
Ibid Pasal 67 point c

Untuk menjamin keselamatan, kelaikan kendaraan untuk operasional harus dipastikan
siap pakai. Artinya, semua komponen yang diharuskan diuji secara berkala harus
dipastikan sudah terpenuhi. Pelaksanaan uji berkala kendaraan dimaksudkan untuk 52
; a.
memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan
bermotor di jalan, b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang
diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan. Beberapa komponen yang
diharuskan diuji secara berkala adalah sebagai berikut 53
; a. uji suspense roda (Pit wheel
Suspension Tester) dan kondisi teknis bagian bawah kendaraan, b. uji rem, c. lampu
utama, d. speedometer, e. uji emisi gas buang meliputi; uji karbon monoksida (CO),
hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang, f. berat kendaraan, g. kincup roda
depan (side slip tester), h. suara (sound level meter), i. dimensi kendaraan (lebar,
panjang, tinggi dan sumbu roda), j. tekanan udara (kompressor rem, tekanan udara ban),
k. kaca film.
Untuk menjamin keselamatan para penumpang, setiap kendaraan dilengkapi dengan
fasiliats tanggap darurat. Fasilitas tanggap darurat dalam hal ini adalah berupa; a. alat
pemukul/pemecah kaca (martil), b. alat pemadam kebakaran, c. alat kendali darurat
pembuka pintu utama yang dirancang dan ditempatkan sedemikian rupa sekurang-
kurangnya dua buah pada setiap kanan kiri sisi dalam kendaraan bermotor sehingga
mudah dioperasikan dari dalam baik oleh awak kendaraan mapun penumpang yang
bekerja secara otomatis 54
. Kelengkapan fasilitas tanggap darurat standar kendaraan
bermotor angkutan penumpang, wajib dipenuhi dengan persyaratan teknis:
a. Jumlah tempat keluar darurat sekurang-kurangnya 55
:
1) Satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan kiri, jika muatannya tidak
lebih dari 26 penumpang
2) Dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan kiri, jika muatannya antara
27 dan 50 penumpang
3) Tiga tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya antara 51 dan 80
penumpang
4) Empat tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya lebih dari 80
penumpang
b. Khusus untuk mobil penumpang yang jumlah muatannya lebih dari 27
penumpang, diwajibkan memiliki pintu darurat minimal 2 buah pada sisi kiri-
kanan
c. Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar dapat dikurangi dengan satu, jika pada
dinding belakang tempat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 millimeter
d. Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi persyaratan:
1) Memiliki ukuran minimum 600 millimeter x 430 milimeter dan apabila
memiliki ukuran sekurang-kurangnya 1.200 millimeter x 430 millimeter
disamakan dengan memiliki dua tempat keluar darurat
2) Mudah dan cepat dapat dibuka atau dirusak atau dilepas
3) Sudut-sudut jendela yang berfungsi sebagai tempat keluar darurat tidak
runcing
52
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor Pada Pasal 2 ayat (1)
53
Ibid, Pasal 12 ayat (1)
54
Keputusan DSirektur Perhubungan Darat No. SK.1763/AJ.501/DRJD/1003 tentang Petunjuk teknis
Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang pada Pasal 5
55
Ibid, Pasal 6

4) Tidak dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung
e. Tempat keluar darurat berupa pintu yang dipasang pada dinding samping kanan,
harus memenuhi persyaratan:
1) Memiliki lebar sekurang – kurangnya 430 millimeter
2) Mudah dibuka setiap waktu dari dalam
f. Tempat keluar darurat diberi tanda atau petunjuk dengan tulisan yang
menjelaskan tempat keluar darurat dan tata cara membukanya
g. Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah dilepas atau dilipat
dan diberi warna tempat duduk yang berbeda dari warna tempat duduk lainnya
h. Kaca mobil bud wajib menggunakan kaca keselamatan (Safety Glass), dengan
ketentuan sebagai berikut;
1) Kaca bagian depan harus memakai jenis Laminated
2) Kaca bagian samping kiri-kanan dan belakang memakai jenis tempered
Standar keselamatan seperti telah disebutkan sebelumnya adalah bersifat umum.
Artinya, setiap angkutan harus memenuhi standar tersebut termasuk AKDP (Angkutan
Kota Dalam Propinsi). Berkenaan dengan itu, standar tersebut dapat juga diberlakukan
pada AKDP yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk dapat mengetahui tingkat
keselamatan AKDP telah dilakukan wawancara dengan Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor, Dinas Perhubungan & Informatika c.q. Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan
Propinsi Kalimantan Tengah tentang bagaimana kondisi keselamatan Angkutan Kota
Dalam Propinsi (AKDP). Dalam hal ini, kelaikan tentunya dilihat dari segi ketaatan
para pemilik AKDP untuk melakukan Uji KIR secara berkala. Berdasarkan data dan
informasi yang diperoleh, semua angkutan yang berflat kuning diwajibkan melakukan
KIR secara berkala dan pemilik AKDP juga mentaatinya. Di lain pihak, LLAJ dari
Dinas Perhubungan juga melakukan razia secara rutin untuk mengecek apakah AKDP
rutin melakukan Uji KIR sesuai dengan ketentuan. Ternyata dari hasil razia yang
dilakukan semua kendaraan AKDP secara rutin melakukan Uji KIR secara berkala.
Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Pembangunan Kantor Baru Kendaraan Bermotor
Gambar 8.9 Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di Kalteng
Surveyor juga melakukan wawancara terhadap sepuluh (10) Pengemudi AKDP yang
kebetulan sedang menunggu di terminal. Dari hasil wawancara dengan para Pengemudi,
ternyata kendaraan yang dibawa rutin melakukan uji KIR secara berkala dan
menunjukkan Buku Uji KIR. Sebagai bukti melakukan uji KIR, juga terlihat pada badan
kendaraan AKDP yang diletakkan di samping kanan dan kiri badan kendaraan. Di
samping kelaikan kendaraan AKDP, juga melakukan pengamatan dan wawancara

terhadap keselamatan dalam keadaan darurat. Hasilnya sebagian besar kurang mentaati.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.16 Standar AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)
No
Standar AKDP Standar di
Lokasi
Studi
Propinsi
Kalimantan
Tengah
Uraian Standar
1 Di daerah dimana sarana transportasinya belum
memadai, pengangkutan orang dapat
menggunakan mobil barang, namun waji
memenuhi persyaratan;
a.ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang
tingginya sekurang-kurangnya
b.tersedia luas lantai ruang muatan sekurang –
kurangnya
c.memiliki dan membawa surat keterangan mobil
mengangkut penumpang
0,6 m
0,4 m2
per penumpang
0,6 m
0,4 m2
per
penumpang
2 Kendaraan yang digunakan untuk antar kota
dalam propinsi harus dilengkapi:
a.nama perusahaan
ditempelkan di
badan kendara-
an
b.nomor kendaan
ditempelkan di
depan & belakang
kendaraan
c.jenis trayek yg
dilayani,ditulis
huruf balok di
ditempelkan pada
badan kendaraan
sebelah kiri dan
kan kendaran
dengan tulisan
AKDP
Ada
Ada
Ada
3 Memiliki Jati diri pengemudi ditempatkan yang
dikeluarkan oleh perusahaan
ditempatkan di Dashboard Tidak ada
3 Fasilitas a.Bagasi
b.Kota obat &
isinya
c.Alat pemantau
kecepatan ken-
daraan
Ada
Tidak ada
Ada
4 Keselamatan AKDP yang dibuktikan dengan
adanya Buku Uji Kendaraan secara berkala
meliputi;
a.uji suspense roda
& kondisi teknis
Bagian bawah
kendaraan
b.uji rem
c.uji lampu utama
d.speedometer
e.uji emisi gas
buang (uji kar-
bon monoksida &
hidro karbon serta
ketebalan asap gas
buang
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada

No
Lokasi
Studi
Propinsi
Kalimantan
Tengah
Uraian Standar
f.berat kendaraan
g.kincup roda depan
h.suara
i.dimensi kendaraan
(lebar, tinggi dan
Sumbu roda)
j.tekanan udara
(compressor rem,
tekanan udara ban)
k.kaca film
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
ada
5 Untuk menjamin keselamatan penumpang, setiap
kendaraan harus dilengkapi dengan fasilitas
tanggap darurat berupa;
a.alat pemukul/peme-
cah kaca ( martil )
b.alat pemadan keba-
karan
c.alat kendali darurat
pembuka pintu uta-
ma dua(2) buah yg
ditempatkan di sisi
kiri dan kanan seca-
ra otomatis
d.satu(1) tempat kelu-
ar darurat pada seti-
ap sisi kanan kiri,ji-
ka muatannya tidak
lebih dari 26 penum
-pang
e.dua (2) tempat kelu-
ap sisi kiri kanan, ji-
ka muatannya antara
27 dan 50 penum-
Pang
f.tiga(3) tempat ke –
luar darurat pada se-
tiap sisi kiri kanan
antara 51 – 80 pe-
numpang
g.empat (tempat kelu-
ap sisi kiri kanan
jika mauatnya lebih
dari 80 pemumpang
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
6 Mobil penumpang yang jumlah muatannya lebih
27 orang penumpang diwajibkan memiliki pintu
darurat minimal
2 ( dua) buah pada sisi kiri
kanan
Tidak ada
7 Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar dapat
dikurangi dengan satu (1)
Jika pada dinding belakang
tempat pintu lebarnya
paling sedikit 430
millimeter
Tidak ada
8 Tempat keluar darurat berupa jendela harus
memenuhi persyaratan;
a.memiliki ukuran
minimum 600 milli
meter x 430 milli-
meter bilamana me-
miliki ukurang seku-
rang-kurangnya
Tidak ada

No
Lokasi
Studi
Propinsi
Kalimantan
Tengah
Uraian Standar
1.200 millimeter x
430 millimeter disa-
Makan dengan memi
Liki dua (2) tempat
Keluar darurat
b.mudah dan cepat di-
buka atau dirusak
atau dilepas
c.sudut-sudut jendela
yg berfungsi seba-
gai tempat keluar
darurat dan tidak
runcing
d.tidak dirintangi oleh
tongkat-tongkat atau
jeruji pelindung
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
9 Tempat keluar darurat berupa pintu yg
Dipasang pada dinding samping kiri dan kanan
harus memenuhi persyaratan.
a.memiliki lebar seku-
rang-kurangnya 430
millimeter
b.mudah dibuka setiap
waktu dari dalam
Tidak ada
Tidak ada
10 Tempat keluar darurat diberi tanda dan
Dan tata cara membukanya
Ada tanda dan cara
membukanya
Tidak ada
11 Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat
harus;
Mudah dilepas dan dilipat
serta diberi warna
12 Kaca mobil, wajib menggunakan kaca
keselamatan ( Safe glass ) dengan ketentuan;
a.kaca bagian depan
harus memakai jenis
Laminated
b.kaca bagian samping kiri
– kanan dan bela-
kang memakai jenis
Tempered
Tidak ada
Tidak ada
Sumber; Hasil Olahan Konsultan, 2013
Jumlah AKDP di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat 271 unit, yang dimiliki berbagai
perusahaan angkutan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.17 Jumlah Armada AKDP di Propinsi Kalimantan Tengah Dalam tahun 2013
No Nama Perusahaan/ Perorangan Jumlah Armada
1 PT. Yessoe Travel 10
2 CV. Candi Agung 11
3 CV. Logos 6
4 Koperasi Lasang Kilat 87
5 Koperasi Wahana 34
6 CV. Alib Utama 45
7 Koperasi Angkutan Antar
Kabupaten
28
8 CV. Rezeki Bersaudara 2
9 CV. Berlian Jaya 5
10 CV. Wira Karya 10

No Nama Perusahaan/ Perorangan Jumlah Armada
11 CV. Patas Tour 4
12 Koperasi Sonya Karya 12
13 An. Ukiso Piji 1
14 An. Harjono 1
15 An. H. Allo B Sarang 1
16 An. Darsono 2
17 CV. Mitra Buana 2
18 Koperasi Organda Parenggean 3
19 CV Doa mama 4
20 Perum DAMRI 3
Total 271
Sumber: Dinas Perhubungan & Informatika Propinsi Kalimantan Tengah, 2013
Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, maka nilai capaian persentase standar
keselamatan yang melayani trayek antarkota dalm propinsi (AKDP) terhadap total
angkutan umum antarkota dalam propinsi dapat dihitung dengan rumus;
∑ Angkutan Armada Antar Kota Dalam Propinsi Memenuhi Standar Keselamatan
= x100%
∑ Total Armada Antar Kota Dalam Propinsi
271 unit
= x 100 %
271 unit
= 100 %
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan yang melayani trayek AKDP dalam tahun 2014 ditetapkan
100 %. Sementara nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum
yang melayani trayek AKDP dalam tahun 2012 sudah mencapai 100 %. Berkenaan
dengan itu, Propinsi Kalimantan Tengha sudah memiliki kinerja yang baik dalam
mewujudkan keselamatan operasional bagin AKDP.
5. Sumber Daya Manusia ( SDM )
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tersedianya
SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada
perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan 56
lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
a. Tersedianya SDM Yang Memiliki Kompetensi Sebagai Pengawas Kelaikan
Kendaraan Pada Perusahaan
56
Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Bidang perhubungan
Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran hal 2

Dalam rangka menjamin kelaikan kendaraan setiap hari, diharuskan setiap
perusahaan angkutan memiliki SDM yang mempunyai kompetensi memperbaiki
kendaraan pada saat kendaraan sampai di pool usai melakukan operasional. Tugas
SDM tersebut, adalah memeriksa secera keseluruhan kendaraan secara rutin,
apakah laik operasional atau tidak. Apalagi, bilamana ada keluhan sopir,
diharapkan sesegera mungkin dapat melakukan pemeriksaan dan perbaikan.
Dengan demikian, diharapkan keselamatan para penumpang dapat lebih terjamin.
Hal ini adalah sesuai bahwa standar pelayanan angkutan orang, dimana setiap
perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar yang terdiri dari; a.
keamanan, keselamatan dan kenyamanan 57
. Setiap perusahaan yang memiliki izin
trayek, diwajibkan memenuhi persyaratan admistratif dan teknis. Persyaratan
administratif adalah meliputi beberapa aspek, antara lain; a. menguasai fasilitas
penyimpanan/ pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan
bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan, b. memiliki
atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan pemeliharaan
kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap dalam kondisi
laik jalan 58
Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhubungan & Informatika Propinsi
Kalimantan Tengah c.q Bidang Program, jumlah pengusaha angkutan antar kota
dalam Propinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2013 terdapat sebanyak 20 (dua
puluh). Sesuai dengan aturan seperti telah dijelaskan sebelumnya, setiap
perusahaan angkutan diwajibkan memiliki SDM yang memiliki kompetensi
sebagai pengawas kelaikan kendaraan yang pada dasarnya berada dalam
lingkungan perusahaan angkutan tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain
untuk menjamin kelaikan operasional kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya, 18
(lima belas) perusahaan tersebut cenderung memilih kerjasama dengan pihak lain,
dan 2 ( dua ) perusahaan angkutan memiliki SDM yang memiliki pompetensi
dalam perbaikan kendaraan yang langsung berada dlingkungan perusahaan
angkutan. Berdasarkan informasi dari beberapa pengusaha angkutan, pilihan
bekerjasama dengan pihak lain sangat menguntungkan, karena tidak setiap hari
kendaraan mengalami kerusakan, kecuali bilamana kendaraan mengalami
kerusahaan SDM dari pihak kerjasama dipanggil untuk memperbaiki. Sementara
jika memiliki sendiri tenaga professional sebagai unit dalam perusahaan angkutan
biayanya relatif mahal, karena harus membeli peralatan dan menggaji setiap bulan.
Sementara dengan bekerjasama dengan pihak lain, pembayarannya hanya sebatas
waktu tenaga SDM tersebut digunakan dalam perbaikan kendaraan. Makna
memiliki SDM yang memiliki kompetensi dalam sebagai pengawasan kelaikan
kendaraan perusahaan adalah sama dengan bekerjasa sama dengan pihak lain
dalam pemeliharaan kendaraan. Artinya, yang penting kendaraan dapat laik
operasional pada saat digunakan. Karena itu, boleh dikatakan kinerja SDM yang
memiliki komptensi dalam pengawasan kelaikan kendaraan dapat dihitung dengan
rumus ;
% memiliki SDM yang memiliki kompotensi sebagai tenaga pengawas;
57
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam pada Pasal 141 point a,b
dan c.
58
Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) pada point c.d. dan e.

∑ Usaha Angkutan Yang Memiliki SDM Yang Berkompetensi dalam Kelaikan
= x100%
∑ Usaha Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi
20
= x 100 %
20
= 100 %
Bertitik tolak dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi, terpenuhinya
standar keselamatan bagi angkutan yang melayani trayek AKDP dalam tahun 2014
ditetapkan 100 %. Sementara nilai capaian terpenuhinya standar SDM yang
profesional/memiliki kompotensi sebagai tenaga pengawas kelaikan kendaraan
bermotor bagi perusahaan AKDP dalam tahun 2012 sudah mencapai 100 %.
Berkenaan dengan itu, Propinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki kinerja yang
baik dalam mewujudkan tenaga yang professional bagi pengawas kelaikan
kendaraan bermotor untuk perusahaan AKDP.
b. SDM Pengelola Terminal
SDM pengelola terminal sangat diperlukan, mengingat terminal adalah merupakan
pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan
dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan. SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelola
terminal akan berdampak positif terutama dalam hal kelancaran keluar masuk
kendaraan, kenyamanan, keamanan dan mobilisasi penumpang naik- turun serta
pilihan kendaraan antar jaringan.
Berdasarkan data dan informasi dari lapangan, setiap terminal kegiatan
dikelompokkan pada tiga bagian, yaitu regu I, regu II dan Regu III. Regu I bertugas
untuk mengawasai dan mengatur kedatangan kendaraan ke dalam terminal. Regu II
bertugas untuk mengawasi dan mengatur kendaraan dalam terminal, dan Regu III
bertugas mengawasai dan mengatur keberangkatan kendaraan dari terminal. Dari
hasil pengamatan di lapangan khususnya pada terminal terminal tipe B, jumlah
SDM pada setiap regu rata-rata mencapai 6 (enam) orang. Padahal, berdasarkan
informasi dari Kepala Terminal Tipe B dengan jumlah SDM sebanyak 4 orang
pada setiap regu, sebenarnya sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik.
c. SDM Pengelola Perlengkapan Jalan
Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan
Jalan, serta fasilitas pendukung59
. Peranan perlengkapan jalan dalam mendukung
arus lalu lintas dan keselamatan kendaraan dalam operasional sangat diperlukan.
Karena itu harus didukung oleh tenaga baik dari segi jumlah maupun professional.
Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Perhubungan & Informatika Propinsi
59
Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (6 )

Kalimantan Tengah, tenaga pengelola perlengkapan jalan ditempatkan di seksi
keselamatan lalu lintas pada Bidang Perhubungan Darat. Jumlah tenaga yang ada
khusus mengelola perlengkapan jalan terdapat 12 orang, dan sudah pernah
mendapatkan pendidikan dan latihan yang diselenggaran oleh Pemerintah Propinsi
maupun Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat –
Kementerian Perhubungan. Karena iti, berdasarkan pengalaman selama ini, dengan
jumlah 12 orang sudah mampu mengelola perlengkapan jalan.
B. Angkutan Sungai Dan Danau
1. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang
dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan yang mengangkut
penumpang dan atau barang yang diselenggralan oleh perusahaan angkutan sungai dan
danau 60
. Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana
pelabuhan pada trayek yang dilayani; c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan
persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau; d. memiliki fasilitas utama
dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang,
barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;e.mencantumkan
identitas perusahaan / pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang
mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal; f. mencantumkan informasi/petunjuk
yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Penetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensi
angkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun dalam satu
kesatuan tatanan transportasi nasional. Trayek berfungsi untuk menghubungkan simpul
pada pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur61
. Untuk
pelayanan angkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam
jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri dari : a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran; b. trayek cabang,
yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat
penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan
sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran 62
Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. tatanan kepelabuhanan nasional; b.
adanya demand (kebutuhan angkutan); c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai
dan danau; d. ketersediaan kapal sungai dan danau (supply) sesuai dengan spesifikasi
teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; e. potensi
perekonomian daerah. Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan dalam
kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota 63
. Karena itu, jaringan trayek adalah
kumpulan dari trayek yang menjadi satu/atau kesatuan pelayanan angkutan
60
Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan
Danau Pada Pasal 1 Ayat (1)
61
Ibid , Pada Pasal 2 Ayat (1 dan 2 )
62
Ibid, Pada Pasal 12 Ayat (1 dan 2 )
63
Ibid, Pada Pasal 12 Ayat ( 3 dan 4)

penumpang/atau barang dari satu pelabuhan ke palabuhan lainnya 64
. Defenisi
operasionalnya adalah tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan
trayek antarkabupaten/kota dalam propinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran
sungai dan danau yang dapat dilayari. Artinya, dalam hal ini ditekankan adalah
prosentase jumlah jaringan trayek yang telah dilayani oleh angkutan sungai dan dan
danau terhadap total jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam propinsi 65
Tabel 8.18 Jaringan Trayek Angkutan Sungai Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi Kalimantan
Tengah Dalam tahun 2013
No Jaringan Pelayanan
1 P.Raya – Bahaur (PP)
2 K.Bangkirai (P.Raya) – Bantanan – Sebangau – Pegatan
3 Tangkiling (P.Raya) – Tumbang Talaken (PP)
4 Tangkiling (P.Raya) – Tumbang Jutuh (PP)
5 Kapuas – Terusan Raya – Pangkoh (PP)
6 Kapuas – Mandomai – Mentangai – Timpah – Pujon (PP)
7 Kapuas - Palingkau – Jenamas (PP
8 Kapuas - Palingkau – Jenamas – Mengkatip – Bangkuang
– Buntok (PP)
9 Pulang Pisau – Pangkoh (PP)
10 Kasongan – Petak Bahandang – Bahaun Bangau –
Pegatan- Mendawai (PP)
11 Kasongan – Pendahara – Buntut Bali – Tumbang Samba
– T. Hiran – T. Senawang. (PP)
12 Kasongan – Pendahara – Buntut Bali – T.Samba –
Tumbang Kaman
13 Sampit – Bagedang – Samuda – Pegatan (PP)
14 Sampit – Samuda – Babinang Hilir – Tumbang Hantipan
– Perigi – Pegatan Mendawai (PP)
15 Sampit – Kotabesi – Cahaya Mulya - Pundu
16 Kota Besi – Parenggean (PP)
17 Kota Besi – Kuala Kuayan (PP)
18 Kota Besi - Kuala Pembuang – Telaga Pulang –
Penbuang Hulu – Rantau Pulut – Tumbang Manjul (PP)
19 P.Bun – Kotawaringin Lama – Nanga Bulik (PP
20 P.Bun – Tanjung Putri – Pantai Luci (PP)
21 Nanga Bulik – Papen Bini (PP)
22 Nanga Bulik – Bayat (PP)
23 Sukamara - Kuala Jelay
24 Sukamara – Balai Riam
25 Sukamara – Manis Mata - Kalbar
26 K.Pembuang – Telaga Pulang – Bangkal (PP)
27 Buntok – Bangkuang – Mengkati – Jenamas (PP)
28 Buntok – Pendang – Tumpung Laung - M.Teweh (PP
29 M.Teweh – Lahai – Muara Laut – P.Cahu (PP
30 Kuala Kurun – Tewah – Miri (PP
Sumber : Dinas Perhubungan & Informatika Propinsi Kalimantan Tengah, 2013
-UPT Sungai Khahayan Palangka Raya, 2013
64
Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Pada Halaman 11
65
Ibid Pada Pada halamn 11

Bab viii. kalimantan tengah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to Bab viii. kalimantan tengah

Similar to Bab viii. kalimantan tengah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Bab viii. kalimantan tengah