Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp

PERKEMBANGAN EKONOMIMASA DEMOKRASI TERPIMPIN | Kelompok3
1
PERKEMBANGAN EKONOMI MASA
DEMOKRASI TERPIMPIN
EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
DISUSUN OLEH:
KELAS XII MIPA 3
KELOMPOK 6 :
 AYU WULANDARI (13) EDIT SENDIRI
 CITRAWATI (14)
 DEWI PUJI ASTUTI (15)
 DIAN AULIA ARHAM (16)
 FATURIANRAHMAN (17)
 FERDIANSYAH B(18)
SMAN 1 SINJAI
TAHUN AJARAN 2019/2020
NAMA GURU : NASRIANTI S.Pd
MATA PELAJARAN : SEJARAH

2
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada
waktunya.makalah ini telah kami susun dengan maksimal yang kami sajikan
berdasarkan dari berbagai sumber.
Ucapan terimakasih kami sampaikan setinggi-tingginya kepada berbagai
pihak yang telah berkonstribusi dalam pembuatan makalah ini.Makalah ini memuat
tentang “Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin ” dan berbagai
penjelasannya. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang
perkembangan ekonomi dan penyebab terjadinya inflasi pada saat demokrasi
terpimpin.
Terlepas dari semua itu kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu
dengan tangan terbuka kami menerima saran dan kritik dari pembaca agar makalah
ini tersusun lebih baik. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang
perkembangan ekonomi dan penyebab terjadinya inflasi pada saat demokrasi
terpimpin dapat diimplikasikan dengan baik dan menjadi pengetahuan baru bagi
pembaca.
Penyusun,
Kelompok 6

3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. 2
DAFTAR ISI................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................. 4
B. Rumusan Masalah............................................................................ 5
C. Tujuan.............................................................................................. 5
BAB II PEMBAHASAN
A. Demokrasi Terpimpin….................................................................. 6
B. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin........... 6
C. Sistem Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin........................ 17
D. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi.................... 19
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................... 25
B. Saran................................................................................................ 25
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 26

4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran
berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep
sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno
dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka
ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin
merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi
disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan
dari pusat. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di
Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya
saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno
menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan
pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan
masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor
menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan
militer menjadi wabah.
Perkembangan ekonomi yang masih tersendat sendat tersebut dikarenakan
beberapa faktor seperti adanya gerakan separatis di daerah daerah yang
menyebabkan keamanan negara tidak menguntungkan, mengalami banyak
pergantian kabinet, dan terlalu mengandalkan satu hasil ekspor saja.

5
Perkembangan ekonomi yang tidak lancar juga disebabkan oleh kurangnya
pengalaman dalam hal penataan ekonomi. Maka dari itu untuk mengembangkan
perekonomian negara Indonesia harus membutuhkan tenaga ahli beserta dana yang
memadai. Dahulu Presiden RI yang pertama yaitu Presiden Soekarno menggunakan
sistem ekonomi terpimpin untuk mengembangkan perekonomian Indonesia agar
menjadi lebih baik. Dalam perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin ini,
Presiden berperan langsung dalam mengatur sistemnya. Presiden tersebut dibantu
oleh pihak pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kali ini kami akan
menjelaskan secara lengkap mengenai perkembangan ekonomi Indonesia masa
demokrasi terpimpin.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini
adalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian demokrasi terpimpin?
2. Bagaimana sistem ekonomi masa demokrasi terpimpin?
3. Bagaimana pemerintah mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi
terpimpin?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengertian demokrasi terpimpin
2. Mengetahui sistem ekonomi masa demokrasi terpimpin
3. Mengetahui pemerintah mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi
terpimpin

6
BAB II
PEMBAHASAN
A. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara
tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dimana dalam sistem demokrasi ini seluruh
keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang
oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali
diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada
tanggal 10 November 1956. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut:
1. Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terbatasnya peran partai politik.
3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik
4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.
Menurut Bung Hatta Ekonomi terpimpin merupakan kebalikan dari
Ekonomi Liberalis yang menghasilkan kapitalisme. Prinsip ekonomi terpimpin
sejalan dengan sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dikarenakan adanya pemerataan pembagian kesejahteraan di semua
lapisan masyarakat dan mereka dapat merasakannya. Ekonomi terpimpin serupa
dengan ekonomi sosialis.
B. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka
ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin
merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi
disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan
dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan
ekonomi adalah sebagai berikut.

7
1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin yang pertama
ialah membentuk badan perencana pembangunan nasional.Untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan
Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh.
Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas adalah
mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang
berencana dan menilai Penyelenggaraan Pembangunan. Depernas memiliki
anggota sebanyak 50 orang. Organisasi ini memiliki beberapa tugas seperti
melakukan penilaian dalam menyelenggarakan pembangunan dan melakukan
persiapan terencana mengenai rancangan UU pembangunan nasional.
Dalam perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin dapat mencapai
Rancangan Dasar Undang Undang Pembangunan Nasional yang bersifat sementara
berencana dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahap ini berlangsung untuk tahun
1961 sampai 1969 melalui persetujuan MPRS dengan dikeluarkannya Tap MPRS
No. 1/MPRS/1960 pada tanggal 26 Juli 1960. Kemudian pada tanggal 1 Januari
1961 mulai diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dengan pembentukan organisasi
ini membuat penyelesaian masalah menjadi lancar dalam hal pembangunan proyek
industri maupun perencanaan prasarana. Depernas mengalami perubahan nama
menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963.
Namun sekarang dipimin oleh Presiden Soekarno sendiri.
Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun
Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana
tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS. Mengenai masalah
pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar
dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai
harapan. Pada tahun 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan
nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh
Presiden Sukarno.
2. Penurunan Nilai Uang

8
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin selanjutnya ialah
melaksanakan pemotongan nilai uang. Berdasarkan Perpu No. 2/1959
(diberlakukan tanggal 25 Agustus 1959) merupakan dasar pemerintah dalam
melakukan kebijakan sanering. Sanering tersebut memiliki beberapa tugas seperti
mengurangi jumlah uang yang telah beredar dalam masyarakat, melakukan
peningkatan nilai rupiah dengan tujuan memakmurkan rakyat kecil, dan melakukan
pembendungan dalam hal inflasi yang tinggi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah:
a. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
b. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
c. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya
mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.
a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
c. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000
Upaya pemerintah ini tidak dapat mengubah perkembangan ekonomi masa
demokrasi terpimpin menjadi lebih baik. Bahkan upaya tersebut tidak bisa
mengurangi nilai kemerosotan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan
tidak semua pengusaha di negara Indonesia mematuhi ketentuan itu. Walaupun
nilai keuangan sudah diturunkan tetap saja rakyat tidak dapat membeli sembako
bahkan harga murah sekalipun karena mereka tidak mempunyai uang. Para
pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan
keuangan tersebut.
Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi
murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki
uang. Hal ini disebabkan karena penghasilan negara berkurang karena adanya
gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.
Pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh
tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.

9
Pengubahan kebijakan keuangan menjadi Perpu No. 6 Tahun 1959 dengan
ketentuan nilai uang lembaran Rp 1000 maupun Rp 500 wajib untuk ditukarkan ke
bank dengan nilai uang Rp 100 maupun Rp 50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.
Pada tahun 1958 perusahaan dikuasai oleh Belanda dengan tidak disertai
pengalaman dan manajemen tenaga kerja yang handal. Kegiatan ekspor mengalami
penurunan sehingga penghasilan negara juga berkurang. Hal ini disebabkan oleh
gangguan keamanan dalam mengatasi pergolakan masing masing daerah.
Melakukan usaha pembebasan Irian Barat dengan biaya yang cukup banyak dalam
menyelenggarakan Asian Games IV tahun 1962 dan RI sedang mengeluarkan
kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.
3. Konsep Djuanda
melaksanakan konsep djuanda. Pemerintah mulai memikirkan rakyat dengan
melakukan usaha pembebasan Irian Barat dan penyelesaian kasus DI Jawa Barat
dengan cara rehabilitasi ekonomi. Pemikiran tersebut mulai direalisasikan setelah
keamanan nasional mulai membaik dan pulih kembali. Sebelumnya konsep ini
diberi nama konsep rehabilitasi ekonomi yang diketuai oleh Menteri Pertama Ir
Djuanda. Untuk hasil dari konsep tersebut diberi nama Konsep Djuanda. Sebelum
terbitnya konsep ini terdapat beberapa kritikan tajam dari PKI sehingga membuat
konsep tersebut mati. PKI menganggap konsep Djuanda terdapat kaitannya dengan
pelibatan negara Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara revisionis.
4. Panitia 13 menghasilkan Deklarasi Ekonomi
melaksanakan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau Dekon dibentuk pada
tanggal 28 Maret 1963 yang bertempat di Jakarta, dengan maksud menghasilkan
ekonomi nasional yang bebas imperialisme, memiliki sistem ekonomi yang
bedikari dan memiliki sifat demokratis. Dalam deklarasi tersebut disampaikan oleh
Presiden Soekarno. Dekon merupakan kondep dasar dalam melakukan
pengembangan ekonomi terpimpin di Indonesia. Dekon tersebut memiliki beberapa
konsep seperti berusaha untuk menghasilkan keadaan ekonomi nasional yang
demokratis dan bersih dari sifat kolonialisme maupun imperialisme, selanjutnya

10
diikuti dengan konsep ekonomi sosial. Didalamnya terdapat peraturan yang
memiliki strategi mengambil modal dari luar negeri, memberhentikan subsidi dan
merealisasikan ongkos produksi.
Peraturan peraturan Dekon tersebut memiliki maksud untuk melaksanakan
perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Namun didalamnya terdapat
campur tangan dari pihak politik. Organisasi ini ditolak oleh PKI walaupun Aidit
telah terlibat dalam penyusunannya. PKI tidak segan segan menghantam empat
belas peraturan yang terdapat dalam Dekon. Bahkan PKI juga menuduh Djuanda
melakukan penyerahan diri terhadap pihak imperialis. Akhirnya peraturan tersebut
sengaja ditunda oleh Presiden Soekarno sampai bulan September 1963. Penundaan
tersebut disertai alasan untuk lebih berkonsentrasi dalam hal peyelesaian
konfrontasi dengan pihak Malaysia.
5. Kenaikan Laju Inflasi
Latar Belakang meningkatnya laju inflasi yaitu penghasilan negara berupa
devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Nilai mata uang rupiah
mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar,
pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada, upaya likuidasi
semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Penertiban administrasi dan
manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan
banyak pengaruh, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting
bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin yang terakhir
ialah melaksanakan kenaikan laju inflasi. Pendapatan negara yang tidak memadai
disertai anggaran belanja negara yang meningkat membuat kondisi ekonomi
menjadi lebih buruk. Namun Presiden Soekarno tetap berpendiri pada
penghimpunan dana revolusi meskipun devisa memiliki cadangan yang menipis.
Dana yang diterapkan oleh presiden berguna untuk biaya proyek mercusuar atau

11
prestise politik dengan melakukan pengorbanan terhadap ekonomi dalam negeri.
Peningkatan laju inflasi di dasari oleh :
 Pemerosotan nilai mata uang rupiah.
 Masalah masalah negara tidak dapat diatasi dengan pinjaman dari luar
negeri.
 Pemerosotan penghasilan devisa negara dan penghasilan lainnya.
 Anggaran belanja negara semakin mengalami defisit besar.
 Tidak terdapat pengaruh manajemen perusahaan serta penertiban
administrasi untuk menyeimbangkan keuangan.
 Gagalnya upaya menyalurkan kredit baru dalam menyejahterakan rakyat.
 Tidak adanya keberhasilan dalam melakukan usaha likuidasi dalam pihak
swasta dan pemerintahan sebagai usaha mengawasi dan menghemat
anggaran belanja.
Upaya perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin bahkan
mengalami kegagalan akibat pemerintah melakukan pelaksanaan proyek mercusuar
sehingga setiap tahun membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak hanya itu saja,
pemerintah juga tidak memiliki kemampuan politik dalam menekan pengeluaran
yang terjadi. Dengan begitu akan mengakibatkan dampak harga tinggi hampir
mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1965, masyarakat mengalami kehidupan
yang terjepit, lemahnya devisa yang berakibat pada pembatasan impor dan kegiatan
ekspor, laju inflasi tinggi, dan semakin habisnya cadangan emas serta devisa
negara.
Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena pemerintah tidak
mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.
Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO
(Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New
Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya
pada setiap tahunnya.

12
Dampaknya kenaikan laju inflasi, inflasi semakin bertambah tinggi, harga-
harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit, Indonesia
pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca
pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Ekspor semakin buruk dan
pembatasan Impor karena lemahnya devisa. Pada tahun1965, cadangan emas dan
devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai
dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.
Kebijakan Pemerintah terhadap kenaikan laju inflasi yaitu keadaan defisit
negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang
baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi. Pada 13
Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang
senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut,
uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan
tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih
tinggi dari uang rupiah baru. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka
inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.
6. Tritura
Menjelang akhir tahun 1965 pemerintah membuat kebijakan
mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Kebijakan tersebut
menyulut demontrasi besar-besaran dikalangan mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari
1966 Mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura) meliputi Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Retooling
Kabinet, dan Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.
Tuntutan mahasiswa mendapat sambutan positif dari Team Pelaksana
Musyawarah Exponen Angkatan ’45. Berita Antara 14 Januari 1966 memberitakan
bahwa Team tersebut telah mengemukakan pandangannya, bahwa tuntutan para
mahasiswa akhir-akhir ini melalui demonstrasi-demonstrasi perlu mendapat
sambutan baik atas dasar factor-faktor obyektif serta situasi kongrit dewasa ini.
Tuntutan mahasiswa yang tercermin dalam demonstrasi terus-menerus setiap hari

13
dan dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahsiswa Indonesia (KAMI) berpokok pada soal
pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, retooling Kabinet Dwikora dan penurunan
kenaikan tarif-harga.
Mengenai tuntutan melakukan retooling cabinet yang sekarang ini,
Musyawarah Exponen Angkatan ’45 dalam pernyataan tersebut yang telah
diedarkan menyatakan dukungannya. Musyawarah Exponen Angkatan ’45 juga
menandaskan hendak membantu Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh, salah
seorang tokoh angkatan ’45, untuk mengadakan konsultasi atas dasar musjawarah
dan mufakat dengan segenap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu
diingatkan pentingnya mempertahankan gotong royong dan persatuan progresif
revolusioner guna mengatasi situasi tanah air dari ancaman G-30-S/PKI, terutama
di bidang ekonomi.
Dalam menunjukkan keinginan membantu Wakil Perdana Menteri III untuk
mengadakan konsultasi dengan segenap pihak yang bersangkutan, Musyawarah
Exponen Angkatan ’45 menyarankan agar kebijakan ekonomi menekankan pada
pendekatan produksi dalam rangka memberantas inflasi. Gaji pegawai, buruh dan
prajurit setiap bulan minimal harus berada di atas kebutuhan fisik minimum
keluarga mereka. Dikemukakan selanjutnya bahwa sementara menunggu
perkembangan produksi sebagai alat satu-satunya mencegah inflasi, maka
kebutuhan barang-barang pokok harus dicukupi jumlahnya dengan cara apa pun.
Segenap alat distribusi harus diawasi secara ketat hingga seluruhnya dikuasai oleh
pemerintah sambil melaksanakan Keputusan MPRS tentang pelaksanaan alat-alat
distribusi yang dipegang oleh koperasi rakyat. Pernyataan dari Musyawarah
Exponen Angkatan ’45 ditandatangani oleh Mayor Jenderal Djamin Gintings,
Brigadir Jenderal Djuhartono, Brigadir Jenderal Pol. Sujono, SH, Letnan Kolonel
Chandra Hasan, Letnan Kolonel Dominggus Nanlohy, Drosek Zakaria Raib, Alizar
Thaib, Ishak Djanggawirana, Armansyah, Herman Wanggamihardja, Ismael Agung
Witono dan Soekandja.

14
Masih terkait dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), di Bandung hari kamis
tanggal 13 Januari 1966 terjadi demonstrasi yang diikuti kurang lebih 2.000
mahasiswa dan pelajar untuk menuntut penurunan harga dan pembubaran PKI.
Awalnya demonstrasi tersebut nyaris tidak terkendali, akhirnya pihak keamanan
dapat membubarkan demonstrasi mahasiswa dan pelajar itu. Dalam demonstrasi
tersebut mahasiswa dan pelajar meneriakan yel-yel “turunkan harga”, “kita tidak
perlu monumen-monumen lagi”, “kita perlu industri”, “hancurkan gestapu”,
“bubarkan PKI”.
Dalam kesempatan itu, Walikota Priatnakusumah tidak bisa menyampaikan
pendiriannya sewaktu menghadapi demonstrasi tersebut, karena setiap ia akan
berbicara, teriakan “kita bosan dengan pidato” menyebabkan pidato Walikota
Priatnakusumah tidak terdengar sampai jauh, karena kabel pengeras suara yang
digunakan Walikota berbicara, diputuskan orang.
Kurang lebih tiga jam mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar Bandung
berdemonstrasi di halaman kotapraja. Mereka dikoordinasi oleh KAMI, dan dalam
kesempatan itu seorang pimpinannya membacakan petisi dan resolusi yang akan
mereka sampaikan pula kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Dijelaskan dalam petisi dan resolusi tersebut bahwa tuntutan para mahasiswa dan
pelajar Bandung ini adalah mengingat penderitaan rakyat dewasa ini. Disebutkan
pula bahwa mahasiswa dan pelajar Bandung solider dengan aksi yang telah
dilaksanakan mahasiswa-mahasiswa Ibukota baru-baru ini di Jakarta dalam
membela kepentingan rakyat.
Menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa yang semakin gencar di berbagai
daerah Presidium Pusat KAMI telah menginstruksikan mahasiswa Indonesia
khususnya yang berada di Jakarta dan yang bernaung di bawah panji KAMI untuk
mempertinggi kewaspadaan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Instruksi itu
diberikan berhubung dengan terjadinya insiden antara unsur-unsur Front Marhaenis
(Ali-Surachman) dengan mahasiswa-mahasiswa dari kalangan KAMI ketika
mereka sedang mendengar amanat Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung

15
Karno di Istana Merdeka. Insiden Istana Merdeka ini telah membawa korban,
beberapa orang mahasiswi terpaksa diangkut ke rumah sakit karena terluka.
Kepada pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa seperti PMII, PMKRI,
GMKI, GMNI, IMADA, HMI, SEMMI, GERMAHII, MAPANTJAS, PELMASI,
GMD, IMABA, CSB, GMS, GMRI, KAMI Universitas-Universitas, KAMI
Akademi-Akademi, Dewan-Dewan Mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia
diserukan oleh Presidium Pusat KAMI agar tetap siaga menghadapi kemungkinan
terjadinya tindakan-tindakan kasar seperti yang terjadi pada demonstrasi
mahasiswa sebelumnya. Diserukan agar mahasiswa itu merapatkan barisan dan
menyelamatkan revolusi Indonesia di bawah komando Presiden Sukarno dari
rongrongan “nekolim” dan antek-antek “gestapu”/PKI.
Ketua Umum Presidium Pusat KAMI, Cosmas Batubara, dalam
penjelasannya mengenai insiden di Istana Merdeka menerangkan antara lain bahwa
beberapa rombongan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI ketika sedang
khidmatnya mendengarkan amanat Presiden Sukarno “telah dicegat dan dan
diprovokasi dan akhirnya dikeroyok oleh segerombolan orang-orang yang
bertindak liar dan mata gelap”. Terjadinya insiden tertsebut yang menurut Cosmas
Batubara telah ditimbulkan oleh golongan Front Marhaenis yang menurut
keyakinannya disusupi oleh anasir-anasir CGMI, telah dilaporkan kepada pihak
yang berwajib. Menurut pendapat anggota pimpinan KAMI tersebut, tindakan liar
yang mengakibatkan terjadinya insiden tersebut telah menodai barisan Sukarno
yang dikomandokan oleh Pemimpin Besar Revolusi untuk mempersatukan segenap
kekuatan rakyat yang progresif revolusioner dalam menghancurkan nekolim dan
“Gestapu”/PKI.
Dalam hubungan ini, pada tanggal 21 Januari 1966 ketua KAMI Pusat
tersebut menginstruksikan kepada segenap mahasiswa yang tergabung dalam
KAMI Pusat di seluruh kota-kota Universitas dan perguruan tinggi di Indonesia
harus bersikap sebagai berikut:

16
a. Tetap merapatkan barisan perjuangan mahasiswa, tetap berdiri di belakang
Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
b. Menggalang kekompakan kesatuan segenap potensi mahasiswa dengan
semangat rela berkorban, berdisiplin, serta ikhlas mengabdi menjadi satu
front yang bisa diuji kemampuannya oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung
Karno;
c. Terus meningkatkan penghayatan tritunggal Bung Karno-Rakyat-ABRI
dalam satu front demi kepentingan rakyat, nusa dan bangsa menghadapi
rongrongan nekolim dan unsur-unsur Gestapu/PKI;
d. Mendaftarkan dengan segera pada barisan pendukung Bung Karno pada
Gabungan V KOTI untuk tingkat pusat dan Pepelrada setempat untuk
tingkat daerah;
e. Tetap waspada akan usaha pecah belah, intrik, adu-domba serta pancingan-
pancingan dari pihak nekolim ataupun antek-antek Gestapu/PKI.
Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan reshuffle
cabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut
kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966
mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang
terjadi dengan Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Sukarno,
seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim Gugur. Pada tanggal 25 Februari 1966
KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa
untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Akhirnya, Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan
keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan kepada
Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-
ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan agar meningkatkan
perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi
bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

17
1. Sistem Ekonomi Liberal
Sebagai negara yang baru merdeka, kehidupan ekonomi Indonesia masih
sangat terbelakang. Upaya mengadakan pembangunan ekonomi untuk mengubah
struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa
Indonesia berjalan tersendat-sendat. Terdapat empat faktor yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat yaitu :
1) Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan adanya
gerakan separatisme di berbagai daerah.
2) Terlalu sering berganti kabinet menyebabkan program-program kabinet
yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan.
3) Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi
sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan
memukul perekonomian Indonesia.
4) Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum
memilki tenaga ahli dan dana yang diperlukan belum memadai.
Namun demikian, pemerintah telah mencoba upaya untuk memperbaiki
ekonomi melalui langkah-langkah berikut ini :
A. Nasionalisasi De Javasche Bank
Dalam Keterangan Pemerintah tanggal 28 Mei 1951 di depan DPR,
dikemukakan rencana Pemerintah mengenai nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi
De Javasche Bank. Tugas panitia tersebut adalah mengajukan usul mengenai
nasionalisasi, rencana undang-undang nasionalisasi, serta merencanakan undang-
undang yang baru mengenai Bank Sentral. Kemudian pemerintah mengangkat Mr.
Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bankberdasarkan
keputusan Presiden RI No. 123 tanggal 12 Juli 1951. Sebelumnya, pemerintah telah
memberhentikan Dr. Houwink (WN Belanda) sebagai Presiden De Javasche Bank
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 122 tanggal 12 Juli 1951. Pada tanggal 15

18
Desember 1951, diumumkan UU No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De
Javasche Bank N.V menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral
dan bank sirkulasi. UU tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 /
1953 dan Lembaran Negara No. 40. Dengan UU dan Lembaran Negara tersebut
dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953.
Dengan dikeluarkan UU Pokok Bank Indonesia itu, semakin kukuhlah Bank
Indonesia sebagai bank milik pemerintah RI.
B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi
Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru sehingga perlu
mengubah struktur ekonomi dari sistem kolonial ke dalam sistem ekonomi
nasional. Sumitro mencoba memprektikan pemikiran itu pada sektor perdagangan.
Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha pribumi untuk
berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional. Program sistem ekonomi
dari gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir, ketika ia
menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ekonomi Sumitro ini dikenal
dengan Program Ekonomi Gerakan Benteng atau lebih populer dengan sebutan
Program Benteng. Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan
berlangsung selama tiga tahun, yaitu pada tahun 1950 – 1953. Akan tetapi, program
tersebut tidak berhasil mencapai tujuan. Ketidak-berhasilan itu disebabkan para
pengusaha pribumi terlalu tergantung pada pemerintah. Mereka kurang bisa
mandiri untuk mengembangkannya usahanya.
Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai Menteri Perekonomian
di bawah Kabinet Ali, ia melanjutkan upaya-upaya untuk mengangkat peran para
pengusaha pribumi. Belajar dari kegagalan sebelumnya, maka pada masa Kabinet
Ali I dikeluarkan model baru yang dikenal dengan sebutan Sistem Ali-Baba, yakni
kerja sama antar pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba).
Ide ini pun mengalami kegagalan karena pengusaha nonpribumi lebih
berpengalaman dibandingkan pengusaha pribumi.

19
C. Gunting Syarifuddin
Gunting Syarifuddin dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950. Syarifuddin adalah
seorang Menteri Keuangan pada saat itu. Disebut Gunting Syarifuddin karena
peraturan itu mengharuskan pemotongan semua uang kertas yang bernilai Rp 2,50
ke atas menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan itu,
pemerintah berhasil mengumpulkan pinjaman wajib dari rakyat sebesar Rp 1,6
Milyar. Disamping itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar.
D. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan
baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong
semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada
masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950
berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk
menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dampaknya rakyat kecil
tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang
kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah
uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda
dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik
Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan
pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo
(menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi

20
kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).
Programnya adalah:
 Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan
diberikan bantuan kredit.
 Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang
menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan
Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun
(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan
kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik
meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini
disebabkan karena :
 Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non
pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
 Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
 Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
 Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
 Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati
cara hidup mewah.
 Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan
secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan.
Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa
defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri
keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha

21
dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para
pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan
mengurangi volume impor.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951
pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus
dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam
menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan
pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara
drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15
Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri
perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:
 Untuk memajukan pengusaha pribumi.
 Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
 Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam
rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
 Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha
pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan
sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan
Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan
tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki
jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha
swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing

22
dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan
dengan baik sebab:
 Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non
pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
 Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan
persaingan bebas.
 Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk
merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak
Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari
1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:
 Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
 Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
 Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh
diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga
Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet
Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara
sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan
Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno
menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi
belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang
silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang

23
menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan
pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi
pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas
biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai
menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan
Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961
dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan
prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
 Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir
tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan
negara merosot.
 Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi
perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak
ekonomi.
 Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang
melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah.
Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah
Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah
rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut
tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:
 Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

24
 Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
 Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/
Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan
politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi
bersenjata.

25
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi
terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian.
Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan
kegiatan perekonomian. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang
sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada
pemimpinnya .
Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno
menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan
Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan
sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945,
dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Perkembangan ekonomi demokrasi
terpimpin dimulai dari pembentukan BAPPENAS, penurunan nilai mata uang,
konsep juanda, panitia 13 menghasilkan deklarasi ekonomi, kenaikan laju inflasi
dan TRITURA.
B. SARAN
Saran dari makalah kami adalah sebagai berikut :
1. Untuk pembaca dapat menambah dapat menambah wawasan dan bisa
memberikan kritik membangun bagi penulis.
2. Untuk lembaga pendidikan diharap agar bisa menerapkan dalam
pembelajaran.
3. Untuk lembaga penelitian diharapkan bisa menghasilkan penemuan yang
lebih baik.

26
DAFTAR PUSTAKA
Alfian, Magdalia, dkk. 2006. Sejarah untuk SMA dan MA kelas XI Program Ilmu
Pengetahuan Alam. Jakarta: Esis.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945
https://blogkuapadanya.blogspot.com/2013/06/makalah-masa-sistem-demokrasi-
terpimpin.html
https://lananda365.blogspot.com/2014/05/makalah-ekonomi-pada-masa-
demokrasi.html
https://materi4belajar.blogspot.com/2017/11/perkembangan-ekonomi-indonesia-
masa.html
https://makalahcyber.blogspot.com/2012/09/makalah-demokrasi-terpimpin.html
https://www.academia.edu/29973753/PEKERMBANGAN_EKONOMI_MASA_
DEMOKRASI_TERPIMPIN
https://www.academia.edu/17635179/Perkembangan_Ekonomi_Pada_Masa_Dem
okrasi_Liberal
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah
Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia.
Jakarta: PT Balai Pustaka.
Sardiman. 2006. Sejarah 3 SMA Kelas XII Progam Ilmu Sosial. Jakarta: Quadra.
Sukmayani, Ratna, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 Untuk SMP/MTs Kelas
IX. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp

Similar to Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Perkembangan ekonomi masa_demokrasi_terp