Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945, namun secara praktis menerapkan gabungan sistem presidensial dan parlementer. Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer pada 1945-1959 dan demokrasi terpimpin pada 1959-1966 sebelum beralih ke sistem presidensial orde baru hingga reformasi 1998.

1. i
MAKALAH
“ SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ”
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Teknologi
Komunikasi dan Informasi
Dosen : Muhamad Ginanjar Ganeswara,S.Kom, M.Pd
Disusun oleh :
DERY BAGUS RAMADHAN (037118021)
KELAS : 2-A PGSD
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN
2018

2. ii
DAFTAR ISI
COVER....................................................................................................................i
KATA
PENGANTAR……………………………………………………………..…ii
DAFTAR ISI….........…………………………………………………...…iii
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang......................................……………..…………………...…………..1
1.2 Rumusan
Masalah....................................……………………..………..…………...……..2
1.3 Tujuan
Penulisan.............................................................................................………….......2
1.4 Manfaat
Penulisan.....................................................................…………..…………..................2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia…..................………………....3
2.2 Sistem Pemerintahan Yang Digunakan Oleh Indonesia Menurut UUD
1945…………………………………............................................................................5
A. Pokok-Pokok Sistem Pemerintah RepublikIndonesia…………..………………......5
B. Beberapa Variasi Dari Sistem Pemerintah Predensial RI…………………....…....6
2.3 Sistem Pemerintah Indonesia UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Mengalami
Perubahan......................................................................................................7
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN.................................................................................................11
3.2 SARAN...........................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................12

3. iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ Sistem Pemerintahan di Indonesia’’
dengan baik dan tepat waktu. Yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang
besar bagi kita untuk mempelajari tentang tata kenegaraan yaitu sistem
pemerintahan di Indonesia.
Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai pada
Mata Kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi di Universitas Pakuan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Melalui kata
pengantar ini lebih dahulu meminta maaf dan memohon pemakluman bila mana
isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat atau
menyinggung perasaan pembaca. Dan penulis menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis
butuhkan demi kesempurnaan makalah yang akan datang.
Bogor, Maret 2018
Penulis

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan
permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada
beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan
parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan
kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun
1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah
menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga
perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen
UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah
negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam
perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan
parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut
adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 hingga sekarang.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan
UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945
tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Berdasarkan tujuh
k1unci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem
pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Suharto. Hampir semua kewenangan presiden
yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan
pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak
adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden
sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu
disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang
berdasarkan pada konstitusi. Dalam menjalankan sistem pemerintahan
1

5. 5
perlu memperhatikan asas pemerintahan. Asas adalah dasar, pedoman atau
sesuatu yang dianggap kebenaraannya, yang menjadi tujuan berpikir dan
prinsip yang menjadi pegangan. Jadi dengan demikian yang menjadi asas
ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti
ideologi suatu bangsa, filsafah hidup dan konstitusi yang membentuk
sistem pemerintahannya. Ilmu pemerintahan itu sama sebagaimana ilmu-
ilmu kenegaraan lainnya yang banyak berkonotasi pada masalah
kekuasaan, maka di khawatirkan timbul
kecenderungan pada kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan
etika yang berakhir dari moral dan norma agama.
1.2 Rumusan masalah
1) Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia?
2) Bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945?
3) Bagaimana Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 Sebelum dan
sesudah mengalami perubahan
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk mengkaji makalah ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:
 Memahami sistem pemerintahan di Indonesia.
 Memahami pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.
 Memahami sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD
1945.
 Dapat membandingkan Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945
sebelum dan sesudah mengalami perubahan
1.4 Manfaat penulisan
1) Untuk memberi pemahaman Pelaksanaan Sistem pemerintahan di
Indonesia
2) Untuk memberikan Penjelasan Tentang Sistem Pemerintahan yang
digunakan oleh di Indonesia Menurut UUD 1945

6. 6
3) Menambah wawasan dan ilmu Pengatahuan Mengenai Sistem
2pemerintahan Indonesia Sebelum dan sesudah mengalami
Perubahan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian
dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa
sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan
yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan
presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut
dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem
pemerintahan.
i) Tahun 1945 – 1949 Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah
sistem parlementer.
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain:
a) Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu
presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
b) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet
parlemente
berdasarkan usul BP – KNIP.
2

7. 7
ii) Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan
yang diterapkan
saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy
Parlementary). Sistem pemerintahan yang dianut pada masa
konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem
parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat
menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
iii) Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD 1950 pengganti
konstitusi RIS 1949. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah
parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat
semu. Adapun ciri-cirinya ialah sebagai berikut:
a) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c) Presiden berhak membubarkan DPR.
d) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
iv) Tahun 1959 – 1966 Pada masa ini Indonesia menganut sistem
pemerintahan demokrasi terpimpin. Era “Demokrasi Terpimpin”,
yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional
dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan
petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang
mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun,
inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk
melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga
nasib parpol (10 parpol yang diakui) ditentukan oleh presiden. Tidak
ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
v) Tahun 1966 – 1998 Pada 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik
Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973,
1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde
Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah
kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh

8. 8
Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru berlangsung selama
30 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
3merajalela di negara ini. Lama kelamaan banyak terjadi
penyimpangan- penyimpangan. Kesenjangan antara rakyat yang kaya
dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai
tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.
Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer,
khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi
tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan
jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Dikarenakan sistem
pemerintahan yang sangat terpusat dan krisis finansial Asia yang
menyebabkan ekonomi Indonesia melemah, maka terjadi demonstrasi
besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di
berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot
setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu
Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun
meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari
dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk
mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
vi) Tahun 1998 – Sekarang Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era
reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik
maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan
dibenarkan untuk unjuk rasa.
2.2 Sistem Pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia menurut UUD
1945
3

9. 9
Masalah demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias
Politica sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, melainkan menganut
sistem pembagian kekuasaan.
Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut.
a. Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan
oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur
tangan.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membatasi kekuasaan dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak
membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 bagian saja.
c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, Pasal 1 Ayat
(2), kepada lembaga-lembaga negara lainnya.
A. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah
negara terbagi dalam beberapa provinsi. Provinsi tersebut adalah
Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bengkulu, Bangka
Belitung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo,
Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan
Sumatra Selatan.
2) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensial.

10. 10
3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan
wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5
tahun. Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk
masa jabatan 2004 – 2009.
4) Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggung jawab kepada presiden.
5) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota
DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para
wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem
proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-
masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi.
Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem
distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga
dipilih melaui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan
kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
7) Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD
1945, masih tetap menganut Sistem Pemerintahan Presidensial,
karena Presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung
DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun sistem
pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
B. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI

11. 11
1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.
2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan
dan/atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan Duta
untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan
kepala kepolisian.
3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan
perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda
kehormatan,pemberian amnesti dan abolisi.
4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal
membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).
2.3 Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 sebelum dan sesudah
mengalami perubahan.
1. Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945)
Di dalam Penjelasan UUD 1945, dicantumkan pokok-pokok Sistem
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :
a. Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan
atas kekua-saan belaka (machtsaat). Ini mengandung arti bahwa
negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lain, dalam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus
dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
b. Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem
ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara
yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga
ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional,
seperti Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, dan sebagainya.

12. 12
c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama
MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Tugas Majelis
adalah:
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar,
2) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,
3)Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara
(wakil presiden).
Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang
Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar
yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh
Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Presiden
adalah “manda-taris” dari Majelis yang berkewajiban menjalankan
ketetapan-ketetapan Majelis.
d. Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung
jawab penuh ada di tangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan
saja dilantik oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas
untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis
Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.
e. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedudukan Presiden dengan DPR adalah neben atau sejajar. Dalam
hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden
harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden
harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggungjawab
kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari
Dewan. Presiden tidak dapat membu-barkan DPR seperti dalam
kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan
Presiden.

13. 13
f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-
tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri
negara. Menteri-mentri itu tidak bertanggungjawab kapada DPR dan
kedudukannya tidak tergantung dari Dewan., tetapi tergantung pada
Presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.
g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi bukan berarti ia “diktator” atau tidak terbatas. Presiden, selain
harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan
sungguh-sungguh suara-suara dari DPR karena DPR berhak
mengadakan pengawasan terhadap Presiden (DPR adalah anggota
MPR). DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada
MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
pertanggungjawaban Presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh
melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tarcela.
2. Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan
Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat
di dalam pasal-pasal sebagai berikut :
a. Negara Indonesia adalah negara Hukum.
Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3), tanpa ada penjelasan.
b. Sistem Konstitusional
Secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substantif dapat dilihat
pada pasal-pasal sebagai berikut :
 Pasal 2 ayat (1)
 Pasal 3 ayat (3)
 Pasal 4 ayat (1)
 Pasal 5 ayat (1) dan (2)

14. 14
 Dan lain-lain
c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota
DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR
berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai
berikut :
 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
 Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD.
d. Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal
4 ayat (1) dan ayat (2).
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan
pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22B), maka ketentuan bahwa
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan.
Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap
menerapkan sistem presidensial.
f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-
tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden
dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, pengubahan
dan pembubarannya diatur dalam undang-undang Pasal 17).
g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Presiden sebagai kepala egara, kekua-saannya dibatasi oleh
undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden

15. 15
dalam masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR,
selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan
pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul
dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari seluruh pembahasan makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa
sistem pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-
lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain
menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Dalam sistem
pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan
mekanisme demokratis. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan
bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan
bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan
bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

16. 16
Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan negara
Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara
lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan
negara.
3.2 SARAN
Sudah saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan
demokrasi yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan
tokoh-tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi yang kadang menjadi akar
permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep
demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa diubah. Ia harus bersifat
dinamis dan bisa mengikuti kultur sosial- politik-budaya Negara yang
menggunakannya sebagai asas negara. Usaha perubahan
tersebutsebenarnya telah sering dilakukan dan sayangnya malah menjadi
ancaman bukan kenyamanan. Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa
mereka bukan alat kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana ke mari.
Elit penguasa dan rakyat harus bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi
menjadi patokan utama bernegara yang baik.

17. 17
Perbedaan sistem parlementer dan sistem predensial
No. Keterangan Sistem Parlementer Sistem Predensial
1. Kepala negara dan kepala pemerintah Presiden/sultan/ raja presiden
2. Pemilihan kepala negara Perdana menteri ditunjuk
langsung.
Anggota parlemen melalui
pemilu
Dipilih langsung oleh raky
pemilu )
3. Lembaga supremasi tinggi Parlemen rakyat
4. Masa jabatan Tidak menentu Lima tahun
5. Pembentukan kabinet Parlemen Dipilih dan dilantik
presiden

18. 18
Sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945 sebelum dan sesudah mengalami perubahan
No. Keterangan Sebelum (Masa Orde Baru ) Sesudah (Masa Reformasi )
1. konstitusional Negara Hukum Negara Hukum
2. Sistem Konstitusional sistem konstitusi (hukum dasar). Secara eksplisit tidak tertulis, secara
substantif dapat dilihat pada pasal-
pasal.
3. Kekuasaan tertinggi MPR MPR
4. Kedudukan Presiden Presiden ialah penyelenggara
pemerintah Negara yang tertinggi
menurut UUD.
Kekuasaannya tidak terbatas.
Presiden ialah penyelenggara
pemerintah Negara yang tertinggi
menurut UUD. Kekuasaannya tidak
terbatas.

19. 19
5. Tugas Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. tidak bertanggung jawab kepada
DPR
6. Tugas Menteri pembantu Presiden pembantu Presiden

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
http://rinerlis.blogspot.co.id/2012/12/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia_17.html
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/11/sistem-pemerintahan-republik-indonesia.html
http://ikhsan-mukhlis.blogspot.co.id/2011/01/sistem-pemerintahan-indonesia-menurut.html
http://mexprex7.blogspot.co.id/2011/12/sistem-pemerintahan-negara-indonesia.html