Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx

Tahapan dan Teknis Pelaksanaan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Bidang Usaha
Last update: 16.06.23 by LS

Apa itu LKPM?
Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang
dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
Poin Pembahasan
Mengapa wajib membuat LKPM?
Karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perundang-Undangan LKPM
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko.
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pembahasan

Pembahasan
Pelaku usaha Mikro (kriteria modal usaha maksimal Rp1 miliar)
Perusahaan tertentu (bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan
non bank dan asuransi)
Perusahaan yang memiliki izin prinsip (IP), pendaftaran penanaman modal
(PI) dan/atau izin usaha (IU) yang sudah tidak aktif atau sudah habis masa
berlakunya
SIAPA YANG WAJIB LAPOR LKPM?
1
2
3
Setiap penanam modal (semua pelaku usaha) wajib membuat laporan tentang
kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM, KECUALI:

BAGAIMANA LKPM HARUS DISAMPAIKAN?
Pembahasan
 Pelaku Usaha wajib menyampaikan pelaporan LKPM untuk
setiap Bidang Usaha dan/atau Lokasi.
 Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem
OSS.
 Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha,
termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS
sesuai dengan periode berjalan.
Pasal 32 Peraturan BKPM 5/2021

Pembahasan
Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha.
termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai periode
berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
KAPAN LKPM DISAMPAIKAN?
2
Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM (> 5 Miliar) setiap tiga bulan
sekali (triwulan) dalam periode 1 tahun laporan
Bagi usaha kecil (1-5 Miliar )periode penyampaian LKPM adalah
setiap 6 bulan sekali dalam periode 1 tahun laporan
1

KAPAN PERIODE PENYAMPAIAN LKPM?
Pembahasan
PeriodeD Waktu Penyampaian
Triwulan I Januari - Maret 1 - 10 April tahun
berjalan
Triwulan II April - Juni 1 - 10 Juli tahun
berjalan
Triwulan III Juli - September 1 - 10 Oktober tahun
berjalan
Triwulan IV Oktober - Desember 1 - 10 Januari tahun
berjalan

Pembahasan
JENIS –JENIS LKPM
Tahap
Konstruksi
Tahap
Produksi

Simulasi Pengisian LKPM Tahap
Konstruksi

Masuk ke menu PELAPORAN,pilih LAPORAN LKPM dan klik
PELAPORAN
3
● Setelah login berhasil,
masuk ke menu
PELAPORAN
● Klik LAPORAN LKPM
● Klik PELAPORAN untuk
melanjutkan proses
pelaporan LKPM
Simulasi Pengisian LKPM Tahap Konstruksi

Setelah masuk ke menu Laporan LKPM, klik BUAT LAPORAN
4
● Daftar Laporan yang
ditampilkan adalah Kegiatan
Usaha yang sudah
dilaporkan pada periode
sebelumnya.
● Setelah memasuki Daftar
Laporan Kegiatan
Penanaman Modal, klik
BUAT LAPORAN

5 Pilih Kegiatan Usaha Tahap Konstruksi yang akan dilaporkan
● Pilih Kegiatan usaha Tahap
Konstruksi yang akan dilaporkan
pada periode berjalan dengan
mencentang pada check
box/kotak centang.
● Klik SELANJUTNYA untuk
melanjutkan proses pembuatan
laporan LKPM Tahap Konstruksi

Menolak Perpindahan Laporan Tahap Konstruksi/Persiapan ke
Laporan Tahap Operasional dan/atau Komersial
6
● Setelah memilih kegiatan usaha
dan klik SELANJUTNYA,pop up
pemberitahuan siap operasional
dan komersial (konversi ke tahap
produksi) akan muncul. Klik TIDAK
untuk melanjutkan proses
pengisian Laporan LKPM Tahap
Konstruksi/Persiapan
● Jika Kegiatan Usaha yang Anda
pilih sudah siap operasional dan
komersial, klik YA untuk
melanjutkan ke tahap veriﬁkasi siap
produksi/operasi komersial *
∗ Untuk panduan veriﬁkasi siap produksi/operasi komersial dapat dilihat
melalui Panduan pada https:/ oss.go.id/panduan

Periksa Data Proyek
7
● Sistem akan menampilkan data Kegiatan Usaha yang akan dilaporkan secara terperinci, yang meliputi:
1. Data Kegiatan Berusaha
2. Rencana Investasi (Rp)
3. Total Realisasi Sampai Periode Sebelumnya (Rp)
4. Tingkat Risiko
5. Status SS/Izin
6. Persyaratan Dasar dan UMKU
● Klik tautan pada nilai jumlah TOTAL RENCANA untuk melihat Detail Total Rencana Penanaman Modal
● Klik tautan pada nilai jumlah TOTAL REALISASI untuk melihat Detail Total Realisasi Penanaman Modal
● Klik tautan pada LIHAT DETAIL di dalam kolom Persyaratan Dasar dan UMKU untuk melihat kelengkapan Data
Persyaratan Dasar dan PB-UMKU

Lengkapi Realisasi Penanaman Modal (Modal Tetap)
8.a
● Sistem akan menampilkan data Rencana
Penanaman Modal secara otomatis
dengan rincian:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan/Gedung
3. Mesin/Peralatan &Suku Cadang
4. Kebutuhan Lain-lain
● Nilai Tambahan Realisasi adalah data yang
wajib diisi oleh Anda. Pengisian ini
berdasarkan:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan/Gedung
3. Mesin/Peralatan &Suku Cadang
4. Kebutuhan Lain-lain
● Pastikan pengisian Data Tambahan Realisasi
dalam jangka estimasi dari Nilai Rencana
Penanaman Modal
● Setelah anda melakukan pengisian Data
Tambahan Realisasi, nilai tambahan
Realisasi yang dimasukkan akan
dikalkulasi sampai dengan periode
pelaporan dan ditampilkan oleh sistem
secara otomatis pada kolom Total
Akumulasi Realisasi.
Geser kursor Anda pada ĞoolĞip informasi (simbol “i”) untuk mendapatkan
penjelasan/informasi pengisian data realisasi penanaman modal.

Lengkapi Realisasi Penanaman Modal (Modal Kerja)
8.b
● Sistem akan menampilkan data Rencana
Modal Kerja
● Tambahan Realisasi Modal Kerja adalah
Data yang wajib diisi jika Total Akumulasi
Realisasi Modal T
etap lebih dari atau
sama dengan 90% Rencana Penanaman
modal dari modal tetap.Apabila
Akumulasi Realisasi Modal T
etap kurang
dari 90% Rencana Penanaman modal
dari modal tetap maka Tambahan
Realisasi Modal Kerja tidak dapat diisi.
● Pastikan pengisian Data Tambahan
Realisasi dalam jangka estimasi dari Nilai
Rencana Penanaman Modal
● Setelah Anda melakukan pengisian
Data Tambahan Realisasi, nilai
tambahan realisasi yang dimasukkan
akan dikalkulasi sampai dengan
periode pelaporan dan ditampilkan
oleh sistem secara otomatis pada
kolom Total Akumulasi Realisasi,

Lengkapi Realisasi Tenaga Kerja
10
● Sistem akan menampilkan data Rencana Tenaga Kerja
secara otomatis, dengan rincian:
1. T
enaga Kerja Indonesia
2. T
enaga Kerja Asing
● Data yang wajib Anda isi, yaitu:
1. Total Tenaga Kerja periode Sebelumnya
(Laki-laki, Perempuan, dan Asing)
2. Tambahan Tenaga Kerja periode
Pelaporan (Laki-laki, Perempuan, dan
Asing)
3. Pengurangan Tenaga Kerja periode
Pelaporan (Laki-laki, Perempuan, dan
Asing)
4. Tenaga Kerja Lokal Setempat
● Kolom pengisian Total Tenaga Kerja Periode
Sebelumnya hanya terbuka pada saat pertama kali
melakukan Laporan LKPM pada sistem OSS Berbasis
Risiko dan untuk pelaporan LKPM selanjutnya akan
ditampilkan otomatis oleh sistem
● Setelah Anda melakukan pengisian Data Tenaga Kerja, nilai tenaga kerja yang dimasukkan akan dikalkulasi sampai dengan periode
pelaporan dan ditampilkan oleh sistem secara otomatis pada kolom Total Tenaga Kerja Sampai Periode Pelaporan

Lengkapi Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha
1
1
● Data Permasalahan yang dihadapi
pelaku usaha (jika ada) yang wajib Anda
isi, yaitu:
1. Kategori Permasalahan
2. Detail Permasalahan (hanya
tampil pada kategori
permasalahan tertentu)
3. Keterangan Permasalahan
● Klik SIMPAN PERMASALAHAN
untuk menyimpan data
permasalahan. Anda dapat
menyimpan lebih dari satu
permasalahan.
● Untuk menghapus data
permasalahan dapat dilakukan
dengan mencentang pada kotak
centang/checkbox untuk data
permasalahan yang dipilih dan klik
HAPUS

Lengkapi Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha dan Menyetujui
Pernyataan Pelaporan LKPM
12
● Data Petugas Penanggung Jawab
LKPM yang harus Anda lengkapi
meliputi:
1. Nama Petugas
2. Nomor T
elepon/HP Petugas
3. Jabatan (apabila Anda bukan
karyawan perusahaan, silakan isi
sebagai “Kuasa Direksi”)
4. Email (email dapat diisi lebih
dari satu, klik tombol +untuk
menyimpan email)
● Baca dan pahami pernyataan
dengan teliti, lalu centang kotak
DISCLAIMER
● Untuk melihat format cetakan
LKPM, klik PRATINJAU
● Klik KIRIM LAPORAN untuk
mengirim LKPM

Notifikasi Pelaporan Outward Investment (OI) (Khusus Pelaku Usaha
PMDN.
13
● Notiﬁkasi Laporan OIhanya
muncul untuk pelaku usaha
yang mempunyai status
penanaman modal PMDN
● Klik TIDAK untuk melanjutkan
proses pelaporan LKPM Tahap
Konstruksi dan jika Anda ingin
melakukan Laporan OI, klik YA *
● Jika Anda melakukan Laporan
OI, Laporan LKPM Tahap
Konstruksi akan tetap terkirim
∗ Untuk panduan pengisian Laporan OI dapat dilihat melalui Panduan
https:/ oss.go.id/panduan

Laporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan Terkirim
14.a
● Setelah melengkapi dan
mengirimkan data pelaporan, sistem
akan menampilkan notiﬁkasi bahwa
laporan telah berhasil dikirim
● KIik KEMBALI KE HALAMAN UTAMA
untuk kembali ke Daftar LKPM
● Klik BUAT LAPORAN BARU untuk
melaporkan LKPM kegiatan usaha
lainnya

Pelaporan LKPM Tahap Produksi/Operasional

● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Tambahan Realisasi
8 Lengkapi Data Realisasi Penanaman Modal
● Sistem akan menampilkan data secara
otomatis:
1. Realisasi Penanaman Modal
2. T
otal Akumulasi Realisasi
Geser kursor Anda pada ĞoolĞip informasi (simbol “i”) untuk mendapatkan penjelasan/informasi pengisian
data realisasi penanaman modal.
Simulasi Pengisian LKPM Tahap Produksi

Lengkapi Realisasi Penanaman Modal (Modal Kerja)
8.b ● Sistem akan menampilkan data Rencana
Modal Kerja
● Tambahan Realisasi Modal Kerja adalah
Data yang wajib diisi jika Total Akumulasi
Realisasi Modal T
etap lebih dari atau
sama dengan 90% Rencana Penanaman
modal dari modal tetap.Apabila
Akumulasi Realisasi Modal T
etap kurang
dari 90% Rencana Penanaman modal
dari modal tetap maka Tambahan
Realisasi Modal Kerja tidak dapat diisi.
● Pastikan pengisian Data Tambahan
Realisasi dalam jangka estimasi dari Nilai
Rencana Penanaman Modal
● Setelah Anda melakukan pengisian Data
Tambahan Realisasi, nilai tambahan
realisasi yang dimasukkan akan
dikalkulasi sampai dengan periode
pelaporan dan ditampilkan oleh sistem
secara otomatis pada kolom T
otal
Akumulasi Realisasi

9 Lengkapi Data Realisasi Tenaga Kerja
● Sistem akan menampilkan data Rencana Tenaga Kerja
secara otomatis yang meliputi:
1.T
enaga Kerja Indonesia
2. T
enaga Kerja Asing
● Data yang wajib Anda isi, yaitu:
1.Total Tenaga Kerja periode Sebelumnya
2. Tambahan Tenaga Kerja periode Pelaporan
3. Pengurangan Tenaga Kerja periode
Pelaporan (Laki-laki, Perempuan, dan Asing)
4. Tenaga Kerja Lokal Setempat
● Kolom pengisian Total Tenaga Kerja Periode
Sebelumnya hanya terbuka pada saat pertama kali
melakukan pelaporan LKPM OSS Berbasis Risiko dan
untuk pelaporan LKPM selanjutnya akan ditampilkan
otomatis oleh sistem
● Setelah Anda melakukan pengisian Data Tenaga Kerja,
data tenaga kerja yang dimasukkan akan dikalkulasi
sampai dengan periode pelaporan dan ditampilkan oleh
sistem secara otomatis pada kolom T
otal T
enaga Kerja
Sampai Periode Pelaporan

10 Lengkapi Data Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha
● Data Permasalahan yang dihadapi pelaku
usaha (jika ada) yang wajib Anda isi, yaitu:
1. Kategori Permasalahan
2. Detail permasalahan (hanya
tampil pada kategori
permasalahan tertentu)
3. Keterangan Permasalahan
● Klik SIMPAN PERMASALAHAN
untuk menyimpan Data
Permasalahan. Anda dapat
menyimpan lebih dari satu
permasalahan.
● Untuk menghapus Data Permasalahan
dapat dilakukan dengan mencentang
pada kotak centang/Checkbox untuk Data
Permasalahan yang dipilih dan klik
HAPUS.

Lengkapi Data Produksi/Jasa Pemasaran per Tahun (untuk pelaporan Triwulan IV)
1. Realisasi Produksi pada jenis barang/jasa yang diproduksi
2. Ekspor (%)atas jenis barang/jasa yang diproduksi
3. Nilai Ekspor dalam US $ per tahun
● Jenis Barang/Jasa akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem
1
1

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Kewajiban Divestasi dan BPJS
Ketenagakerjaan) (untuk pelaporan Triwulan IV)
1. Kewajiban Divestasi
a. Apakah
dipersyaratkan?
b. Apakah sudah
dilaksanakan?
c. Unggah Akta
Perubahan
Kepemilikan Saham
terakhir atau
Pernyataan
Kesepakatan
Pemegang Saham
2. BPJS Ketenagakerjaan
a. Apakah Anda
memiliki BPJS?
b. Nomor Pendaftaran
Perusahaan
12.a

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Kemitraan dengan UKM) (untuk
pelaporan Triwulan IV)
(lanjutan)
3. Kemitraan dengan UKM
a. Apakah
dipersyaratkan?
b. Pola Kemitraan
c. Nama Pelaku Usaha
yang bermitra
● Klik SIMPAN DATA KEMITRAAN
DENGAN UKM. Anda dapat
menyimpan lebih dari satu data
kemitraan.
● Untuk menghapus data kemitraan
dapat dilakukan dengan
mencentang pada kotak
centang/checkbox kemitraan yang
dipilih dan klik HAPUS.
12.b

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Data Pelatihan Tenaga Kerja
Indonesia) (untuk pelaporan Triwulan IV)
● Data yang harus Anda lengkapi: (lanjutan)
4. Pelatihan Tenaga Kerja
Indonesia pendamping yang
akan menggantikan Tenaga
Kerja Asing
a. Jenis Pelatihan
b. Pelaksanaan
c. Jumlah T
enaga Kerja yang
dilatih
● Klik SIMPAN DATA PELATIHAN
TENAGA KERJA.Anda dapat
menyimpan lebih dari satu data
kemitraan
● Untuk menghapus data kemitraan
dapat dilakukan dengan
mencentang pada kotak
centang/checkbox untuk data
kemitraan yang dipilih dan klik
HAPUS
12.c

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Data Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan) (untuk pelaporan Triwulan IV)
(lanjutan)
5.Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR)
a. Apakah sudah
dilaksanakan?
b. Program CSR yang
sudah dilakukan
c. Alokasi Biaya CSR
d. Output dan Outcome
12.d

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Data Kewajiban Pengelolaan Lingkungan)
(untuk pelaporan Triwulan IV)
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
a. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
b. Sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) Berupa
c. Jumlah Unit
d. Apakah Masih Berfungsi?
e. Upaya yang dilakukan apabila tidak berfungsi/sebagian berfungsi
12.e

Lengkapi Data Kewajiban Perusahaan (Kewajiban Lainnya) (untuk pelaporan Triwulan IV)
7. Kewajiban Lainnya
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek
atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
12.f

Lengkapi Petugas Penanggung Jawab LKPM dari Pelaku Usaha
dan Menyetujui Pernyataan Pelaporan LKPM
13
● Data Petugas Penanggung Jawab
LKPM yang harus Anda lengkapi
meliputi:
1. Nama Petugas
2. Nomor T
elepon/HP Petugas
3. Jabatan apabila Anda bukan
karyawan perusahaan, silakan isi
sebagai “Kuasa Direksi”)
4. Email (email dapat diisi lebih
dari satu, klik tombol +untuk
menyimpan email)
● Baca dan pahami Pernyataan dengan
teliti, lalu centang kotak DISCLAIMER
● Untuk melihat format cetakan LKPM,
klik PRATINJAU
● Klik KIRIM LAPORAN untuk
mengirim Laporan LKPM

Notiﬁkasi Laporan OutwardInvesment(OI) (Khusus Pelaku Usaha
PMDN)
14
∗ Untuk panduan pengisian Laporan OI dapat dilihat melalui Panduan
https:/ oss.go.id/panduan
● Notiﬁkasi Laporan Outward
Investment(OI) hanya muncul
untuk pelaku usaha yang
mempunyai status penanaman
modal PMDN
● Klik TIDAK untuk
melanjutkan proses
pelaporan LKPM Tahap
Konstruksi dan jika Anda
ingin melakukan Laporan
OI, klik YA *
● Jika Anda melakukan
Laporan OI, Laporan LKPM
Tahap Konstruksi akan
tetap terkirim

15.a Laporan LKPM Tahap Operasional dan/atau Komersial Terkirim
● Setelah melengkapi dan
mengirimkan data pelaporan,
sistem akan menampilkan
notiﬁkasi bahwa laporan telah
berhasil dikirim
● KIik KEMBALI KE HALAMAN UTAMA
untuk kembali ke Daftar LKPM
● Klik BUAT LAPORAN BARU
untuk melaporkan LKPM
kegiatan usaha lainnya

Apa yang harus dilakukan setelah
melaporkan LKPM?

Pengecekan Status LKPM Secara Berkala
● Draft → Belum terkirim.
● Terkirim → LKPM terkirim tapi belum di-review.
● Perlu Perbaikan → LKPM yang dikirimkan sudah di-review
oleh petugas namun masih ada yang perlu diperbaiki.
○ Untuk melihat yang perlu diperbaiki, cek “catatan
perbaikan” atau cek email secara berkala;
○ Kemudian, perusahaan dapat menjawab pertanyaan
petugas melalui kolom “Permasalahan yang Dihadapi”;
○ Bila perusahaan tidak menjawab atau tidak melakukan
perbaikan, maka dianggap tidak melaporkan LKPM pada
periode tersebut.
● Disetujui → LKPM telah dikirimkan kepada BKPM sudah di-
review dan disetujui oleh petugas.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

OBJEK PENGAWASAN
 Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha
 Perkembangan realisasi penanaman modal
DEFINISI
 Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan
Perizinan Berusaha
 Terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB
 Dilakukan berdasarkan tingkat risiko usaha
 Pengawasan bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui
pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha

PELANGGARAN RINGAN
FAKTOR PENYEBAB
 Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban, tanggungjawab dan kriteria
minimum realisasi penanaman modal
 Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-
turut
 Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan
realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai
realisasi nihil
 Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka
waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem
OSS
 Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan
kegiatan usaha; dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
jangka waktu produksi komersial dimulai
 Terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak
membahayakan keselamatan
BENTUK SANKSI
 peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja;
 peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari kerja; dan
 peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) har
kerja.

PELANGGARAN SEDANG
FAKTOR PENYEBAB
 Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran
ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
 Terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan
keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar
lokasi usaha; dan/atau
 Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan
BENTUK SANKSI
 Peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak
ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka Kementerian
Investasi/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan
kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat

PELANGGARAN BERAT
FAKTOR PENYEBAB
 Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran
sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan
 Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha
 Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan
lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional
maupun perekonomian daerah; atau
 Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha
BENTUK SANKSI
Pencabutan Perizinan Berusaha

4 PENYEBAB TETAP
DIKENAKAN SANKSI MESKI
SUDAH LAPOR LKPM

Pelaku usaha lapor LKPM lewat tanggal 10 bulan berjalan
dengan anggapan bahwa data masih bisa dimasukkan. Padahal,
selama tidak ada pengumuman resmi kalau masa pelaporan
diperpanjang, pelaporan lebih dari tanggal 10 dianggap tidak
lapor, meskipun mungkin pelaku usaha dapat email dari BKPM
bahwa "LKPM Diterima"
1. MELAPORKAN LKPM LEWAT DARI TANGGAL 10

Pelaku usaha tidak memastikan LKPM Disetujui dan merasa puas hanya
dengan LKPM Diterima. Perhatian bahwa status LKPM ada 3, yaitu:
a) LKPM Diterima : hanya diterima saja, masih harus diverifikasi
b) LKPM Butuh Perbaikan: jika status LKPM butuh perbaikan,maka wajib
diperbaiki, jika tidak diperbaiki, maka dianggap tidak lapor. Pasti dapat surat
teguran.
c) LKPM Disetujui: Jika LKPM statusnya sudah disetujui, baru pelaku usaha
dinyatakan selesai menjalankan kewajiban. Kesalahan pelaku usaha: setelah
LKPM tidak mengecek lagi LKPM-nya.
2. TIDAK MEMASTIKAN LKPM DISETUJUI

3. TIDAK MELAPORKAN LKPM PER KBLI DAN PER
LOKASI USAHA
LKPM wajib disampaikan per KBLI, per lokasi usaha.
Contoh: Apabila perusahaan memiliki 2 lokasi dengan
detail KBLI sebagai berikut:
a) Cikarang KBLI 32211 KBLI 44553 KBLI 33454
b) Karawang KBLI 32211 KBLI 44553 KBLI 33454
Total LKPM yang harus disampaikan adalah 6 KBLI, bukan
3 KBLI. Kesalahan pelaku usaha, adalah hanya lapor 3
KBLI, bukan 6.

KBLI Pendukung wajib disampaikan LKPM-nya,
selama tercantum dalam laman pelaporan LKPM di
sistem OSS. Kesalahan pelaku usaha adalah hanya
melaporkan KBLI Utama, padahal KBLI Pendukung
juga muncul di pelaporan LKPM di sistem OSS.
4. TIDAK MELAPORKAN KBLI PENDUKUNG

Data yang diisi pada LKPM adalah data realisasi pada periode pelaporan
saja, bukan data akumulasi dari periode sebelumnya dengan periode
saat ini.
Contoh:
Perusahaan akan melaporkan LKPM untuk kuartal II/2023. Pada kuartal
I/2023, Modal Kerja yang sudah dilaporkan adalah Rp200juta.
Sedangkan, realisasi Modal Kerja pada kuartal II/2023 adalah Rp250
juta.
Maka, pada kuartal II/2023, yang dilaporkan cukup Rp250juta saja.
5. MEMASUKKAN AKUMULASI REALISASI INVESTASI,
BUKAN TAMBAHAN REALISASI PADA PERIODE
BERJALAN

KONTAK LKPM
• Bapak Asep : 0857 – 1892 - 7744
WILAYAH 1
Sumatera
• Bapak Yunus : 0852 – 1597 – 4525
• Bapak Sugi : 0857 – 1109 - 8798
WILAYAH 2
DKI, Kalimantan, Yogyakarta
• Bapak Edo : 0857 – 8111- 4171
WILAYAH 3
Jabar, Jateng, Banten,
Sulawesi
• Bapak Nata : 0813 – 6151 – 5167
• Bapak Yuli : 0815 – 8672 – 0039
WILAYAH 4
Jatim, Bali, NTT, Maluku,
Papua

KONTAK KAMI
NURUL AMALIA : 0812-8274-7148
SEKAR AYU PRIMANDANI : 0821-1312-7117
LAURA REGYNA: 0812-1223-2191
LITA PAROMITA SIREGAR: 0859-1069-69254
ANDI AKHIRAH KHAIRUNNISA: 0852-3264-5227

Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx

Similar to Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx (20)

Kab. Bogor - Darmawan Park - LS Revision - 16.06.23.pptx