Dokumen tersebut membahas perubahan utama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perubahan utama tersebut mencakup efisiensi waktu dan penggunaan sistem elektronik, persyaratan izin Akuntan Publik, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, serta penambahan kode QR pada Laporan Auditor Independen.

1. Sosialisasi & Internalisasi
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 186/PMK.01/2021
Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
1
Agenda
Sosialisasi
Sekilas Pandang Perubahan Utama Peralihan
Menjelaskan tujuan
perubahan dan sekilas
tentang regulasi Akuntan
Publik
Memaparkan perubahan-
perubahan dan
perbandingan dengan
peraturan sebelumnya
Memaparkan hal-hal
yang diatur dalam
ketentuan peralihan agar
proses transisi dapat
berjalan dengan lancar
01 02 03

3. 01. Sekilas Pandang

4. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
2
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 186/PMK.01/2021
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
Diundangkan pada tanggal : 15 Desember 2021
Berlaku mulai tanggal : 15 Maret 2022
( Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik )
Khusus untuk ketentuan mengenai QR Code
Berlaku mulai tanggal : 01 Mei 2022

5. Tujuan Penyusunan PMK
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
3
Peningkatan Kualitas
Profesi Akuntan Publik
Meningkatkan
Kepercayaan Publik
Penataan Kembali Proses
dan Persyaratan
Administrasi
Penggunaan Sistem
Elektronik
Percepatan Layanan
Administrasi
Terwujudnya Big Data
Profesi Akuntan Publik
1 2 3
4 5 6

6. Sekilas - Regulasi Akuntan Publik
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
4
Dalam rangka melindungi kepentingan publik dan memberikan yang terbaik untuk profesi, secara berkesinambungan
Kementerian Keuangan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dari layanan yang kami berikan, baik dari
sisi pembinaan, maupun dari sisi pengawasan, termasuk didalamnya yaitu upaya penyempurnaan peraturan atau
kebijakan mengenai Profesi Akuntan Publik.
2
0
2
1
2
0
1
7
2
0
1
5
2
0
1
1
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan
Publik.
UU ini adalah UU
mengatur secara
khusus mengenai
Profesi Akuntan
Publik, dimana
terdapat pengaturan
mengenai hak
ekslusif bagi Akuntan
Publik, berupa Jasa
Asurans.
Peraturan
Pemerintah Nomor
20 Tahun 2015
tentang Praktik
Akuntan Publik.
PP Ini adalah PP yang
diberlakukan sebagai
peraturan turunan dari
UU Nomor 5 Tahun
2011 tentang Akuntan
Publik
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
154/PMK.01/2017 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan Akuntan
Publik.
PMK ini adalah PMK
pertama sebagai turunan
dari UU Nomor 5 Tahun
2011 tentang Akuntan
Publik yang mencabut PMK
Nomor 17/PMK.01/2008
tentang Jasa Akuntan
Publik
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
186/PMK.01/2021 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan Akuntan
Publik.
(mencabut PMK Nomor
154/PMK.012017)
PMK pertama yang memberi
dukungan penuh terhadap
proses pembinaan dan
pengawasan Akuntan Publik
secara elektronik dan juga
mengatur mengenai
penyajian informasi publik
kepada masyarakat luas
( 2011 s.d. 2021 )

7. 02. Perubahan Utama

8. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
5
01. Efisiensi Waktu dan
Penggunaan Sistem Elektronik
PMK 186/2021
 Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja menerbitkan ….
 Pengembalian atau penolakan diinformasikan melalui sistem
elektronik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan diterima.
 Seluruh permohonan perizinan, persetujuan dan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan
melalui sistem elektronik.
PMK 154/2017
 Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja menerbitkan ….
(sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan
dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang
Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan,
PPPK telah berkomitmen untuk menyelesaikan
proses perizinan paling lama 10 hari kerja)
 Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak memenuhi persyaratan diberitahukan secara
tertulis oleh Kepala PPPK dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(Sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan
dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang
Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan,
PPPK telah berkomitmen untuk melakukan hal ini
dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja)

9. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
6
e-PPPK
Aplikasi yang ditujukan untuk
memberikan layanan perizinan
yang lebih cepat, informatif,
akuntabel, dan dapat diajukan
kapanpun & dimanapun.
Aplikasi yang ditujukan untuk
memberikan layanan pelaporan
PPL
Aplikasi yang ditujukan untuk
memberikan layanan pelaporan
tahunan KAP dan layanan untuk
memperoleh kode QR
Aplikasi yang ditujukan untuk
mengetahui status Akuntan
Publik dan LAI yang telah
dilaporkan oleh KAP kepada PPPK
Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam mengakses layanan kami, silakan menghubungi kami melalui jalur yang tersedia..
Kami akan dengan senang hati membantu..

10. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
7
PMK 154/2017
surat keterangan pengalaman memberikan jasa
asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh
Asosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi:
a. paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa audit atas
informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun
terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam
diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi
perikatan audit atas informasi keuangan historis;
dan
b. jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi,
keuangan, dan manajemen, dalam hal
pengalaman jasa audit atas informasi keuangan
historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per
seratus
PMK 186/2021
surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 (lima)
tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP,
dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara
keseluruhan:
a. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai
tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP; dan
b. telah memberikan jasa asurans paling sedikit 20 (dua
puluh) penugasan jasa audit atas informasi keuangan
historis pada 2 (dua) bidang industri yang berbeda,
dengan paling sedikit 10 (sepuluh) penugasan sebagai
ketua tim atau penyelia;
02. Persyaratan Izin AP : Pengalaman Praktik

11. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
8
Pengalaman Praktik
Dokumen
Pengalaman
Praktik
Ditandatangani oleh Pemimpin KAP
Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun
Terakhir, dimana sekurang-kurangnya
2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor
Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan
historis sekurang-kurangnya 20 penugasan pada 2 bidang industri
yang berbeda.
(10 penugasan diantaranya sebagai Ketua Tim atau Penyelia)
Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang akan diakui oleh
PPPK adalah penugasan yang telah dilaporkan oleh KAP pada Kepala PPPK
melalui sistem elektronik.

12. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
9
Pengalaman Praktik
Khusus AP yang akan membuka KAP pada Provinsi Yang Belum Terdapat KAP atau Cabang KAP
Dokumen
Pengalaman
Praktik
Ditandatangani oleh Pemimpin KAP
Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun
Terakhir, dimana sekurang-kurangnya
2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor
Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan
historis sekurang-kurangnya 10 penugasan
Penugasan Jasa Audit Atas Informasi
Keuangan Historis yang akan diakui oleh
PPPK adalah penugasan yang telah
dilaporkan oleh KAP pada Kepala
PPPK melalui sistem elektronik.
Dilarang :
1. Pindah domisili sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Akuntan Publik;
2. Memberikan jasa Akuntan Publik sebelum mendirikan KAP pada provinsi yang
belum terdapat KAP atau Cabang KAP

13. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
10
PMK 154/2017 PMK 186/2021
03. Penghentian Pemberian Jasa Asurans
Untuk Sementara Waktu
 Tidak diatur jenis alasan pengajuan cuti  Penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu
hanya dapat diajukan dalam hal Akuntan Publik:
a. sakit keras yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak
mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus;
b. alasan lainnya berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi
Profesi Akuntan Publik.
 Kewajiban PPL dikecualikan bagi:
a. Akuntan Publik yang baru memperoleh izin pada tahun
berjalan; dan
b. Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian
pemberian jasa asurans dengan alasan sakit.
 Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian
pemberian jasa asurans dapat memberikan jasa asurans kembali
setelah memperoleh persetujuan dari Menteri, dengan
melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir
sebanyak 40 (empat puluh) SKP.
 Akuntan Publik yang sedang menjalani
penghentian pemberian jasa asurans sementara
waktu wajib mengikuti pelatihan profesional
berkelanjutan sebanyak 40 (empat puluh) satuan
kredit dalam 2 (dua) tahun sebelum masa cuti
profesi berakhir.

14. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
Penghentian Pemberian Jasa Asurans
Untuk Sementara Waktu
Yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak
mampu menjalankan tugasnya secara terus
menerus yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari Dokter RS
Alasan Sakit Keras
Selain alasan Sakit Keras yang dibuktikan
dengan Surat rekomendasi dari IAPI
Alasan Lainnya
01
02
Catatan :
Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena
alasan ini, tidak wajib mengikuti PPL
Catatan :
Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena
alasan ini, tetap wajib mengikuti PPL
Memberikan Jasa Asurans Kembali setelah masa
penghentian pemberian jasa asurans untuk
sementara waktu berakhir
Memberikan Jasa Asurans Kembali sebelum masa
penghentian pemberian jasa asurans untuk
sementara waktu berakhir
Mengajukan
Persetujuan
Pemberian Jasa
Asurans Kembali
- Diajukan melalui sistem elektronik
- Paling lambat 10 hari sebelum masa pemberian jasa
asurans berakhir atau akan diakhiri
- Melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir
sebanyak 40 SKP
11

15. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
12
Penghentian Pemberian Jasa Asurans
Untuk Sementara Waktu
Akuntan Publik yang sedang menjalani masa
penghentian pemberian jasa asurans untuk
sementara waktu tetap harus mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait Akuntan Publik
Dilarang memberikan jasa asurans.
(baik terlibat secara langsung maupun menjadi
Pihak Terasosiasi dalam pemberian Jasa Asurans)
Larangan 1
Dilarang menandatangani perikatan jasa asurans
atau laporan pemberian jasa asurans
Larangan 2
Menjadi pemimpin KAP
Tidak Dapat 1
Menjadi Pemimpin Cabang KAP
Tidak Dapat 2

16. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
13
04. Kode QR pada LAI yang Diterbitkan
PMK 186/2021
 Seluruh KAP wajib mencantumkan kode QR yang diperoleh dari
PPPK pada setiap Laporan Auditor Independen (LAI) yang
diterbitkan (Kode QR diletakkan pada lembar yang sama dengan
tanda tangan opini Akuntan Publik).
 Kode QR diperoleh setelah KAP melakukan pendaftaran melalui
sistem elektronik, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Mengisi nomor LAI sesuai kriteria yang ditentukan;
b. Mengisi data klien; dan
c. Mengunggah dokumen LK Auditan yang telah disetujui klien.
 KAP wajib mengunggah dokumen LAI yang telah ditandatangani
dan dicantumkan kode QR pada saat LAI diterbitkan.
 Terdapat sanksi administratif bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban
ini.
PMK 154/2017
Tidak diatur Mengenai kode QR

17. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
14
Kode QR
01 02
KAP
Menerbitkan
LAI
Pendaftaran
LAI untuk
memperoleh
Kode QR
03
Kode QR
dicantumkan
pada LAI dan
di-unggah pada
sistem PPPK
LAI diserahkan
pada Klien
(LAI yang telah
ditandatangani
oleh AP dan
mencantumkan
Kode QR)
1. Pendaftaran melalui sistem elektronik
2. Mengisi Nomor LAI sesuai pedoman penomoran
3. Mengisi data klien
4. Mengunggah Dokumen LK Auditan (telah disetujui klien)

18. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
15
05. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa
PMK 186/2021
 KAP dan cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2
(dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang
akuntansi.
 KAP atau cabang KAP wajib menggunakan tenaga kerja
profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tidak sedang menjadi tenaga kerja
profesional pemeriksa pada KAP atau cabang KAP lain.
 KAP atau cabang KAP yang melanggar ketentuan pada
ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis
PMK 154/2017
Tidak diatur

19. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
16
06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (1)
PMK 186/2021
 Pemeriksaan terdiri dari:
a. pemeriksaan reguler;
b. pemeriksaan tematik; dan
c. pemeriksaan khusus.
 Tim pemeriksa yang ditugaskan harus:
a. menjaga independensi dan integritas;
b. menghindari benturan kepentingan;
c. mematuhi ketentuan mengenai disiplin dan kode etik yang
berlaku di lingkungannya; dan
d. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
melaksanakan pemeriksaan atau berdasarkan hasil
pelaksanaan pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak
berhak dan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
PMK 154/2017
Pemeriksaan meliputi:
a. pemeriksaan berkala;
b. pemeriksaan sewaktu-waktu;
c. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu;
dan
d. pemantauan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan.

20. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
17
06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (2)
PMK 186/2021
 Kepala Pusat dapat mewajibkan Akuntan Publik, KAP
dan/atau cabang KAP untuk menyampaikan rencana
perbaikan dan/atau implementasi atas rencana perbaikan
dalam jangka waktu tertentu, dalam hal hasil pemeriksaan
memerlukan tindak lanjut.
(Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud menjadi
bagian dari pemenuhan kewajiban tertentu dalam hal Akuntan
Publik, KAP dan/atau cabang KAP dikenai sanksi Administratif
yang disertai dengan kewajiban tertentu).
PMK 154/2017
 Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan,
Kepala PPPK dapat:
a. meminta Akuntan Publik, KAP atau cabang
KAP yang diperiksa untuk membuat rencana
perbaikan yang terkait dengan ketidakpatuhan
terhadap Undang-Undang dan peraturan
pelaksanaannya serta SPAP; dan/atau
b. mengenakan sanksi administratif tertentu.

21. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
18
07. Sanksi Administratif (01)
PMK 186/2021
PMK 154/2017
 Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan
berpotensi tidak berpengaruh terhadap laporan pemberian
jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan
 Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang
berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap
laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa
yang diberikan.
 Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang berpotensi
berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian
jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan, meliputi:
a. yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap
laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa
yang diberikan; dan/atau
b. pelanggaran dalam memberikan jasa asurans namun
tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang
dibuat oleh KAP yang bersangkutan.
 Pelanggaran ringan adalah:
a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh tidak
signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil
(output) atas jasa yang diberikan; atau
b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans
dikarenakan tidak terdapat dokumen perikatan jasa
asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.

22. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
19
07. Sanksi Administratif (02)
PMK 186/2021
PMK 154/2017
 Pelanggaran sangat berat adalah :
a. pelanggaran dalam menerbitkan laporan pemberian
jasa asurans namun tidak melaksanakan prosedur atau
tidak membuat kertas kerja sebagai dasar dalam
pemberian opini dalam laporan pemberian jasa
asurans; atau
b. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh
sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau
hasil (output) atas jasa yang diberikan
 Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang berpotensi
berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa
atau hasil (output) atas jasa yang diberikan.
 Pelanggaran berat adalah:
a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan
terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output)
atas jasa yang diberikan; dan/atau
b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans
dikarenakan tidak membuat kertas kerja secara
memadai.
 Pelanggaran sangat berat adalah:
a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh sangat
signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil
(output) atas jasa yang diberikan; dan/atau
b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans
dikarenakan tidak melaksanakan prosedur atau tidak
membuat kertas kerja

23. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
20
07. Sanksi Administratif (03)
PMK 186/2021
PMK 154/2017
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan
1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban
Tertentu
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang
1. Sanksi Peringatan Tertulis
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat
1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu
Jenis Entitas Tertentu
2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu
3. Pembekuan Izin
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat
1. Pencabutan Izin
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan
1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban
Tertentu
2. Sanksi Peringatan Tertulis
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang
1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu
Jenis Entitas Tertentu
2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat
1. Pembekuan Izin
 Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat
1. Pencabutan Izin

24. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
21
08. Pendidikan Profesional Berkelanjutan
PMK 186/2021
Pada prinsipnya, Akuntan Publik diharapkan untuk meningkatkan
dan mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti PPL
( sebanyak 40 SKP per tahun )
 Persyaratan PPL saat mau melakukan perpanjangn izin
Akuntan Publik, yaitu :
Minimal. 120 SKP dalam 3 tahun terakhir
 Persyaratan PPL saat mau memberikan jasa asurans kembali
setelah menjalani penghentian pemberian jasa asurans untuk
sementara waktu, yaitu:
40 SKP dalam 1 tahun terakhir.
PMK 154/2017
Pelatihan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti
oleh Akuntan Publik paling sedikit 40 ( empat puluh)
satuan kredit setiap tahun
Namun untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban
pemenuhan SKP setiap tahun, akan menggunakan perhitungan sbb:
a. Min. 30 SKP dari PPL terstruktur
( termasuk 4 SKP PPL Wajib dan 16 SKP PPL di bidang akuntansi /
jasa asurans )
b. Max. 10 SKP dari PPL tidak terstruktur

25. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
22
PMK 186/2021
1. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik wajib membuat
kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
dimaksud.
2. Kertas kerja yang dibuat wajib menggambarkan proses dan
hasil kerja Akuntan Publik, dan disusun secara memadai
sesuai dengan SPAP
3. Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan ini akan
dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin paling
singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 2
(dua) tahun.
PMK 154/2017
Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik, namun tidak diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
09. Kertas Kerja

26. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
23
PMK 186/2021
Nama yang digunakan pada KAP, dengan bentuk hukum
apapun, tidak disertai dengan pencantuman gelar.
PMK 154/2017
Tidak diatur
10. Penggunaan Nama KAP
( Berlaku untuk izin KAP yang ditetapkan berdasarkan PMK 186/2021 )
KAP XXXX, S.E., CPA. KAP XXXX

27. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
24
PMK 186/2021
1. Guna proses pembinaan dan pengawasan yang lebih akurat
dan tepat sasaran, KAP wajib melaporkan perubahan Sistem
Pengendalian Mutu KAP paling lambat 30 hari sejak
terjadinya perubahan.
2. KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
PMK 154/2017
Tidak diatur
11. Laporan Perubahan SPM KAP
( SPM KAP yang ada pada PPPK harus yang ter-update )

28. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
25
PMK 186/2021
Ditambahkan menjadi :
Dokumen standar reviu mutu dan dokumen yang menunjukkan
bahwa OAA telah melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
PMK 154/2017
Salah satu persyaratan untuk memperoleh tanda
terdaftar OAA yaitu :
Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA memiliki
standar reviu mutu bagi anggotanya.
12. KAPA dan OAA
Nama KAPA atau OAA yang didaftarkan di Indonesia harus sama
dengan nama yang tercantum pada:
a. Izin Usaha KAPA;
b. Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA terdaftar di suatu
negara.
Belum mengatur ketentuan mengenai nama yang
harus didaftarkan di Indonesia.

29. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
26
13. Penyediaan Informasi Publik
PMK 186/2021
 Kepala Pusat menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang
diperbaharui secara berkala.
 Informasi publik dimaksud terdiri dari:
a. informasi Akuntan Publik, KAP, cabang KAP, KAP Asing, dan
Organisasi Audit Asing;
b. informasi laporan auditor independen yang telah didaftarkan;
c. laporan keterbukaan KAP dan/atau cabang KAP,
sekurang-kurangnya terkait :
1. Jumlah tenaga kerja professonal pemeriksa;
2. Jumlah rekan AP;
3. Daftar bidang industri klien; dan
4. Daftar kompetensi yang dimiliki rekan AP.
d. data statisik terkait Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP.
PMK 154/2017
Tidak diatur

30. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
27
14. Penyeragaman Pasfoto
PMK 186/2021
 Pasfoto berwarna terbaru dengan rasio aspek 4:6 yang
memenuhi ketentuan:
a. Berlatar belakang putih;
b. Posisi badan dan kepala tegak lurus menghadap kamera;
c. Untuk laki-laki mengenakan kemeja, jas dan berdasi,
sedangkan untuk perempuan mengenakan kemeja/blus
dan blazer.
PMK 154/2017
Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)
dengan latar belakang putih sebanyak 4 (empat)
lembar

31. 1. Informasi pengembalian permohonan disampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima;
2. Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat dalam waktu 30 hari sejak informasi pengembalian diterima;
3. Apabila tidak melengkapi dalam waktu yang disediakan, maka permohonan dibatalkan.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
28
15. Pengembalian Permohonan
1
Belum sesuai dengan
persyaratan yang
disebutkan dalam
PMK 186/2021
2
Status Wajib Pajak
pemohon dinyatakan
tidak valid oleh
Direktorat Jenderal
Pajak
3
Belum melunasi
denda dalam hal
Akuntan Publik atau
Kantor Akuntan
Publik dikenai sanksi
administratif berupa
denda
4
Penugasan Jasa
Audit Atas Informasi
Keuangan Historis
yang diajukan untuk
Permohonan Izin
Akuntan Publik
belum didaftarkan
oleh KAP pada
sistem PPPK
Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran dikembalikan kepada Pemohon dalam hal:

32. Informasi penolakan permohonan disampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
29
16. Penolakan Permohonan
1
Tidak memenuhi
persyaratan yang
disebutkan dalam
PMK 186/2021
2
Pemohon pernah
dikenai sanksi
administratif berupa
pencabutan izin
Akuntan Publik
(untuk permohonan
izin Akuntan Publik)
3
KAPA atau OAA
pernah dibatalkan
status terdaftarnya
oleh Menteri
(untuk permohonan
persetujuan
pendaftaran KAPA
atau OAA)
4
KAPA atau OAA
sedang melakukan
Kerjasama dengan
KAP lain
(untuk permohonan
persetujuan
pencantuman nama
KAPA atau OAA)
Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran ditolak dalam hal:

33. 03. Peralihan

34. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
30
Ketentuan Peralihan
PMK 186/2021
Penyampaian laporan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 berlaku sebagai laporan
tahunan KAP tahun takwim 2022 yang
disampaikan pada akhir April 2023.
Laporan KAP tahun takwim 2021 yang disampaikan
pada akhir April 2022 berlaku sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Akuntan Publik.
Ketentuan mengenai kode QR dan penyampaian
data kelengkapan mulai berlaku 1 Mei 2022.
Akuntan Publik yang telah memperoleh
sertifikat tanda lulus ujian profesi sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku harus
menyampaikan surat keterangan verifikasi
dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai
tambahan kelengkapan dokumen
persyaratan permohonan izin Akuntan Publik
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

35. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal
1
Terima Kasih