2. AAN Hendridunan Maheda
Profil
0812-7281-2864
• Tenaga Pendamping PLUT KUMKM
Provinsi Lampung
• Pendamping Proses Halal
• Fasilitator Diklat UMKM
• Penyelia Halal Bersertifikat
@dunan_maheda
@aandunan
3. FUN FACT 93,2 %
Usaha di Indonesia yang tidak memiliki Badan
Usaha/Legalitas
76,70%
Usaha di Indonesia yang tidak mendaftarkan
kekayaan intelektual
3.1 %
Hanya 2 Juta usaha yang sudah memiliki NIB
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
0,075 %
Pertumbuhan UMKM Lambat (Target 2,5% Tahun
2021)
Indikator UMKM Tahun 2021,Kementrian Koperasi
dan UKM
Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Indonesia,
Badan Pusat Statistik Des’2018
Karakteristik Usaha Badan Pusat Statistik Des’2018
Publikasi Kementrian Investasi (IG OSS), 20 Sept’2022
44,7Ribu
0,06 %
0,01 %
5,5 Ribu
193,9 Ribu
0,30 %
99,62 %
63,95 Juta
4. FUN FACT 93,2 %
Usaha di Indonesia yang tidak memiliki Badan
Usaha/Legalitas
76,70%
Usaha di Indonesia yang tidak mendaftarkan
kekayaan intelektual
3.1 %
Hanya 2 Juta usaha yang sudah memiliki NIB
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
0,075 %
Pertumbuhan UMKM Lambat (Target 2,5% Tahun
2021)
Indikator UMKM Tahun 2021,Kementrian Koperasi
dan UKM
Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Indonesia,
Badan Pusat Statistik Des’2018
Karakteristik Usaha Badan Pusat Statistik Des’2018
Publikasi Kementrian Investasi (IG OSS), 20 Sept’2022
44,7Ribu
0,06 %
0,01 %
5,5 Ribu
193,9 Ribu
0,30 %
99,62 %
63,95 Juta
5. Status Quo
PERIZINAN BERUSAHA
Adalah Legalitas yang
diberikan Kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan
Menjalankan Usaha
dan/atau Kegiatannya.
1. Paradigma Aspek Legal = COST
2. Aspek Legal Ribet & Eklusif
Investasi Pondasi
Bisnis
3. Tidak Memiliki / Lalai Legalitas
Salah Satu Alasan Pembisnis Lokal Sulit
Berkembang Bahkan Gulung Tikar!
Bagi Pengusaha/Masyarakat Umum
(Awam Hukum)
6. BENEFIT LEGALITAS USAHA
Dengan memiliki izin usaha secara resmi, artinya usaha Anda memiliki peluang
untuk berkembang lebih luas. Penambahan modal, investasi lebih
mudah didapatkan jika usaha tersebut resmi. Dengan adanya izin usaha syarat
pengajuan kredit akan lebih mudah dan juga mendapat perlindungan hukum
dalam berbisnis, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan,
meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak
diinginkan
9. PRODUK IZIN LOKASI HKI
• BPOM
• P-IRT
• HALAL
• Sertifikat Laik
Hygiene Sanitasi
• NIB
• OSS RBA
• Sertifikat Standar
• PB-UMKU
• DLL
• SHM/SEWA
• IMB/PBG
• SLF
• IZIN LINGKUNGAN
• MEREK
• Rahasia Dagang
• Desain Industri
• Paten
• Dll
10. OSS RBA
BERBASIS RESIKO
Perizinan berusaha
yang didasarkann
pada tingkat risiko
kegiatan usaha.
https://oss.go.id/
* PB-UMKU : Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha
11. JENIS-JENIS
PERIZINAN DASAR
NAMA FUNGSI atau JENIS
NIB
(Nomor Induk Berusaha)
Berfungsi sebagai identitas Usaha dan Izin Ekspor-Impor
IZIN LOKASI
(Kesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangan)
Pernyataan UMK Terkait Tata Ruang (Khusus UMK-Terbit Otomatis)
KKKPR (Zonasi terintegrasi dengan OSS-Terbit Otomatis)
PKKPR (Zonasi belum terintegrasi dengan OSS)
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SPPL (terbit Otomatis)
UKL-UPL
AMDAL
14. CV
(Persekutuan Komanditer)
PERSEROAN
PERORANGAN
PERSEROAN
TERBATAS
• Tidak Ada Kepemilikan
dalam CV
• Modal CV tidak
diklasifikasikan sebagai
Modal Dasar, Modal
Ditempatkan atau Model
Disetor
• Jika CV Profit maka
keuntungan dapat dijadikan
sebagai penambahan Modal
• Memiliki Ketentuan Minimum
Modal (25% dari modal dasar)
• Modal diklasifikasikan seperti PT
(Modal Dasar, Modal
Ditempatkan atau Model
Disetor)
• (1) Orang hanya dapat (1)
Perseroan Perorangan per tahun
• Khusus WNI
• Jika Penjualan Tahunan Lebih dari
15 Miliar atau Modal Usaha diatas
5 Miliar . Maka Wajib dikonversi
menjadi PT Biasa.
• Besaran Modal atas Kesepakatan
Pendiri/Pemegang Saham
• Ketentuan Minimum Modal , 25%
dari Modal Disetor Bukan 50 Juta
• Klasifikasi Usaha Dapat dari Mikro
sampai besar.
• Bukti Setor Modal Wajib
disampaikan kekemenkumham 60
hari sejak Pendirian.
15. PERBEDAAN USAHA
PERORANGAN DAN PT PERORANGAN
USAHA
PERORANGAN
PT
PERORANGAN
VS
Tidak Berbentuk Badan Usaha atau berstatus pribadi
Tidak Memiliki Dokumen legalitas Pendirian
Tanggung Jawab usaha sampai harta pribadi
Pelaporan pajak tidak terpisah
Berbentuk Badan Usaha, berstatus Badan Hukum
Memiliki Dokumen legalitas Pendirian (Surat Pendirian &
Sertifikat Kemenkumham)
Tanggung Jawab usaha sebesar harta yang disetorkan
ke perusahaan
Pelaporan pajak terpisah dengan pemilik perusahaan
16. 1) Seorang Single Fighter
2) Modal Bisnisnya dari Kantor Sendiri
3) Pemilik dan Pengurusnya Bisnis (Sendiri)
4) Kegiatan Usaha termasuk Mikro dan Kecil
PERSEROAN
PERORANGAN
JIKA KAMU :
17. 1) Bisnis Kamu didirikan & dijalankan bersama
kawan/parter bisnis
2) Modal Bisnis dari Patungan/ Pembagian
dengan kawan/partner
3) Mencari Investor/Pendanaan Setelah Bisnis
Berjalan
4) Berencana membuat Group Usaha/Startup
5) Ingin Melakukan Kegiatan Usaha yang
banyak
TAPI KALAU :
PERSEROAN
TERBATAS