Edukasi Hukum terhadap UMKM Go Digital

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen
Bisnis Indonesia
(STIE MBI)
EDUKASI HUKUM
TERHADAP
UMKM GO DIGITAL
Dr.Hj.Amanda L.P.Lubis,.S.H,.M.Kn

2. DASAR HUKUM UMKM
• Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O2O Tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2I Tentang kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Pendaftaran Pangan Olahan

3. PENGERTIAN UMKM
 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini.
 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

4. KRITERIA
USAHA UMKM
Pasal 6 Undang-undang republik indonesia Nomor
20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, dan
menengah
• Usaha mikro
Paling banyak lima puluh juta rupiah
(Rp.50.000.000)
• Usaha kecil
lebih banyak dari lima puluh juta rupiah
(Rp.50.000.000)) paling banyak lima ratus juta
rupiah (Rp.500.000.000)
• Menengah
lebih banyak dari lima ratus juta rupiah
(Rp.500.000.000) paling banyak sepuluh miliar
rupiah (10M)
Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha
Pasal 35 PP 7 TAHUN 2021
• Usaha mikro
Paling banyak satu miliar rupiah (1M)
• Usaha kecil
lebih dari satu miliar rupiah (1M) paling
banyak lima miliar rupiah (5M)
• Menengah
lebih dari lima miliar rupiah (5M)
paling banyak sepuluh miliar rupiah
(10M)
Tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha
MODAL USAHA

5. KRITERIA
USAHA UMKM
Pasal 6 Undang-undang republik indonesia
Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro,
kecil, dan menengah
• Usaha mikro
Paling banyak tiga ratus juta rupiah
(Rp.300.000.000))
• Usaha kecil
lebih banyak dari tiga ratus juta rupiah
(Rp.300.000.000)) paling banyak dua miliyar
lima ratus juta rupiah (Rp.2.5M)
• Menengah
lebih banyak dari dua miliyar lima ratus juta
rupiah (Rp.2.5M) paling banyak lima puluh
miliar rupiah (50M)
Nominalnya dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian yang diatur
dengan Peraturan Presiden.
Pasal 35 PP 7 TAHUN 2021
• Usaha mikro
Paling banyak dua miliar rupiah (2M)
• Usaha kecil
lebih dari dua miliar rupiah (2M) paling
banyak lima belas miliar rupiah (15M)
• Menengah
lebih dari lima belas miliar rupiah (15M)
paling banyak lima puluh miliar rupiah
(50M)
Tidak diperhitungkan mengenai
aset .
HASIL PENJUALAN
TAHUNAN

6. SEGI
HUKUM
UMKM

7. PRODUK

8. HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah
sebuah hak eksklusif yang diberikan suatu
hukum atau peraturan kepada seorang atau
sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada
intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
Dalam bidang perdagangan, HaKI berguna untuk
melindungi pengusaha dari kemungkinan
penggunaan hak miliknya tanpa izin.

9. Pendaftaran HaKI bagi UMKM adalah suatu hal penting yang tidak boleh dilewatkan
dan harus segera didaftarkan oleh UMKM ketika menjalankan bisnisnya. Proses
pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan, untuk mengetahui apakah merek yang
dimiliki oleh suatu UMKM tersebut dapat didaftarkan atau belum. Selain itu
melakukan pendaftaran merek pada UMKM juga bertujuan untuk menghindari gugatan
dari pihak lain yang disebabkan karena adanya kemiripan merek dagang. Kemudian
alasan lain mengapa UMKM perlu mendaftarkan merek adalah karena merek
merupakan sebuah aset yang sangat penting untuk UMKM.
Pendaftaran HaKI atau merek tentu sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Hal
ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, karya cipta dan produk atas
pelaku usaha UMKM tersebut. Maka, pelaku UMKM tersebut bisa terhindar dari
kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum
Dasar Hukum Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang
Merek dan indikasi geografis dan dirubah sebagian dengan Undang-undang
nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 12/2021).
MEREK

10. CIPTA
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Misalnya, adanya hak cipta berupa konsep atau ide dari seni lukis pada
tekstil jika terdapat motif atau tema tertentu pada tekstil yang
merupakan produk unggulan UMKM Indonesia. Hak cipta dilindungi
bagi pencipta untuk mencegah ide atau konsep disalahgunakan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

11. RAHASIA DAGANG
Istilah “rahasia dagang” mengacu pada informasi rahasia yang
bernilai ekonomis, seperti resep, daftar klien, dan sebagainya.
Dengan menggunakan kekuatan ini, penemu dapat mencegah
orang lain membocorkan rahasia kepada pihak ketiga yang
mungkin menderita kerugian finansial.
Pada UMKM yang bergerak di bidang kuliner misalnya, rahasia
dagang produk UMKM meliputi resep dan tata cara
pengolahan makanan yang khas pada produk tersebut.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia
dagang

12. PEMODALAN

13. PINJOL
• Modal Sendiri
• Bantuan Dana dari Pemerintah
(ex. Bantuan langsung tunai (BLT)
ditengah pandemi
• Pinjaman Bank
• Pinjaman lembaga keuangan
bukan bank
(ex.pegadaian/koperasi)
• Pinjaman pribadi

14. JAMINAN
keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan
Macam-macam jaminan
Gadai
Fidusia
Hak Tanggungan
Hypotik

15. PERIZINAN

16. BADAN USAHA UMKM
•PT PERORANGAN
•PT
•KOPERASI
•CV
•UD

17. • Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single
Submission (OSS). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui
Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik. Pendaftaran akun di OSS diawali dengan pemilihan jenis usaha yang
dimiliki terbagi atas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Non UMK. UMK merupakan
usaha milik Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun non perseorangan,
dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar. Modal usaha tersebut tidak
termasuk tanah dan banungan tempat usaha.
• Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu
yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Artinya, selain memberikan
legalitas, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka
Pengenal Importir (API), serta hak akses kepabeanan.
• Memiliki NIB merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin
usaha lain yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan,
dan IMB di lokasi bisnis. Setelah itu, jika diperlukan pelaku usaha dapat mendaftar
untuk mendapatkan izin komersial atau operasional. Izin ini diberikan pada pelaku
usaha yang telah memenuhi standar, sertifikasi, perizinan, dan/atau registrasi
barang/jasa sesuai dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui sistem OSS.

18. PERIZINAN
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

19. PERIZINAN BPOM

20. Pada tahun 2021, Badan POM telah
membangun aplikasi SPPIRT yang terintegrasi
dengan OSS (One Single Submission) dari
Kementerian Koordinator Perekonomian dan
Investasi. Aplikasi SPPIRT ini dapat dipergunakan
oleh para pelaku usaha untuk mengajukan
permohonan nomor PIRT dengan syarat sudah
memiliki NIB yang telah didapatkan dari sistem
OSS.

21. PERJANJIAN
Perjanjian memuat klausula paling sedikit :
a. nama dan alamat para pihak;
b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. bantuan, fasilitas, bimbingan
operasional, pelatihan, dan pemasaran
yang diberikan Pemberi Waralaba
kepada Penerima Waralaba;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilikan, perubahan kepemilikan,
dan hak ahli waris;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran,
dan pemutusan perjanjian.
Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita
lihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (“KUHPer”),
yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan
bahwa “semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi yang membuatnya
Perjanjian : - akta dibawah tangan & -
akta otentik

22. Waralaba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (“PP 42/2007”) adalah:
•
• Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau
badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak
lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Berdasarkan Pasal 10 Permendag 71/2019, para pihak dalam
penyelenggaraan waralaba wajib memiliki STPW. Merujuk pada Pasal 1 angka
10 Permendag 71/2019, STPW adalah bukti pendaftaran prospektus
penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan
serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan
penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan
pendaftaran.
Waralaba / franchise

23. KONSUMEN
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

24. Hak pelaku usaha
• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;
• hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;
• hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya

25. Kewajiban pelaku usaha
• beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;
• memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
• menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
• memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
• memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
• memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

26. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
Pasal 8 ayat (1)
 tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
 tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut;
 tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,
etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut;
 tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu;
 tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam
label;
 tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

27. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada
ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut serta wajib
menariknya dari peredaran.
Pasal 62
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal
17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat
(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

28. PERLINDUNGAN
HUKUM

30. PERLINDUNGAN HUKUM
Layanan bantuan dan pendampingan hukum dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut
biaya, meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.

31. Syarat UMKM
memperolah layanan bantuan &
Pendampingan hukum
a. mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Pernerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;
b. Memiliki nomor induk berusaha; dan
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan
dengan perkara

32. Thank
you