Dokumen ini membahas tentang data kependudukan menuju satu data Indonesia. Data kependudukan meliputi informasi seperti NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Satu data Indonesia bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses antar instansi pemerintah. Implementasi satu data Indonesia membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antar lembaga

1. DISAMPAIKAN
OLEH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPETEN
NIAS SELATAN
DERI DOHUDE, S.Ag., MM
DATA KEPENDUDUKAN
MENUJU SATU DATA
INDONESIA

2. Pengertian
Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013,
menguraikan bahwa data kependudukan adalah data
perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

3. Satu data Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 39 tahun 2019,
dapat dipahami sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar
data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode
referensi dan data induk.

4. Pada pasal 58 ayat 2, data kependudukan meliputi : Nomor KK, NIK,
Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun
Lahir, Golongan Darah, Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan,
Status hubungan dalam keluarga, Cacat Fisik dan atau Mental,
Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK ibu kandung, Nama ibu
kandung, NIK ayah, Nama Ayah, alamat sebelumnya, alamat
sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran, Nomor Akta Kelahiran,
Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah, Nomor Akta
Perkawinan/Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta
Perceraian, Nomor Akta Perceraian, Tanggal Perceraian, Sidik jari, Iris
mata, Tanda tangan, data elemen data lainnya yang merupakan aib
seseorang.
CAKUPAN

5. Tujuan:
1. Membuat pedoman pelaksanaan dan acuan bagi Instansi Pusat
dan Instansi Daerah dalam mengelola data-data mereka.
2. Dapat menyediakan data yang berkualitas serta mudah untuk
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.
3. Transparansi sistem dan data Statistik Nasional.
Manfaat:
Manfaat satu data Indonesia:
1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah
2. Mempermudah Publik mengakses data Indonesia
3. Menghasilkan sistem pemerintahan yang transparan
4. Meningkatkan partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat

6. Pemanfaatan Data Kependudukan:
Data kependudukan dapat digunakan untuk
1. Pelayanan Publik
2. Perencanaan Pembangunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembangunan Demokrasi
5. Penegakan hukum dan Pencegahan Kriminal

7. Aktualisasi
Dalam mewujudkan satu data kependudukan menuju satu
data Indonesia mengandaikan sinergis dan komitmen antar Instansi
pengelola data Kependudukan. Data Kependudukan sebagai basis
data yang dipedomani oleh BPS dan lembaga-lembaga lain
dengan keperluan dan pengembanganya. Kolaborasi dan koordinasi
adalah kunci dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Dari pihak
masyarakat kita berharap akan menyampaikan data yang sama
seperti data yang disampaikan dan diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

8. TERIMAKASIH