Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
Dalam sambutannya, Ketua KORPRI Kabupaten Wonosobo menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya dan mengajak pengurus baru untuk terus berinovasi demi kemajuan organisasi dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarpengurus dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Ketua KORPRI mengajak seluruh a
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
Dalam sambutannya, Ketua KORPRI Kabupaten Wonosobo menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya dan mengajak pengurus baru untuk terus berinovasi demi kemajuan organisasi dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarpengurus dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Ketua KORPRI mengajak seluruh a
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
Posisi ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data serta menyusun rencana program untuk pemerintah kabupaten. Tugas kunci meliputi pengumpulan data, analisis karakteristik program, penyusunan konsep program, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
KTP elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik seperti biodata, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang digunakan untuk identitas seseorang melalui aplikasi di smartphone. KTP digital saat ini bersifat sukarela tetapi diharapkan akan menjadi wajib di masa depan. Memiliki KTP elektronik dapat memudahkan verifikasi identitas di berbagai layanan publik.
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
Posisi ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data serta menyusun rencana program untuk pemerintah kabupaten. Tugas kunci meliputi pengumpulan data, analisis karakteristik program, penyusunan konsep program, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
KTP elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik seperti biodata, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang digunakan untuk identitas seseorang melalui aplikasi di smartphone. KTP digital saat ini bersifat sukarela tetapi diharapkan akan menjadi wajib di masa depan. Memiliki KTP elektronik dapat memudahkan verifikasi identitas di berbagai layanan publik.
E-KTP merupakan dokumen kependudukan elektronik yang menggunakan sistem keamanan berbasis database kependudukan nasional untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan identitas. Proses pembuatan E-KTP meliputi pengambilan data dan biometrik wajib KTP seperti sidik jari untuk mendapatkan identitas digital tunggal yang disimpan dalam chip kartu.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut meliputi penambahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data kependudukan, pengaturan tentang petugas registrasi, serta pengaturan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis instansi pelaksana di tingkat kecamatan.
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menetapkan perubahan atas keputusan sebelumnya mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 Covid-19 pada sektor pariwisata, dengan menambah ketentuan mengenai pengoperasian museum dan tempat wisata tertentu pada periode pergantian tahun baru 2022 dengan kapasitas 75% dan jam terbatas, serta penutupan dua fasilit
Pengumuman ini membuka lowongan 29 posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2022. Calon pelamar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, serta mengikuti tahapan seleksi administrasi, kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, serta wawancara. Seleksi akan dilaksanakan secara online melalui portal SSCASN BKN dengan mengung
Pelayanan Publik dan Isu Dukcapil (2).pptxSitiFarida22
Dokumen tersebut membahas tantangan negara dalam membangun kredibilitas pemerintah di mata masyarakat melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan pelayanan terbaik. Selanjutnya, dokumen tersebut menjelaskan pengertian pelayanan publik, ruang lingkupnya, perspektif dan model pelayanan publik serta berbagai masalah terkait pelayanan e-KTP di Indonesia beserta perbandingannya dengan negara lain.
Surat edaran Bupati Pakpak Bharat kepada seluruh kepala OPD untuk mencantumkan KTP elektronik sebagai persyaratan program dan layanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden tentang KTP elektronik sebagai identitas resmi dan bukti domisili penduduk, serta untuk mempercepat penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. DASAR HUKUM IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL
a. Pasal 1 Nomor 8 UU No 24 Tahun 2013 Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
b. Pasal 5 Huruf B UU No 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemerintah melalui menteri
berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yaitu penetapan
sistem, pedoman dan standar.
c. Pasal 87 Huruf A Permendagri No 95 Tahun 2019 tentang SIAK menyatakan bahwa pengkajian
dan pengembangan SIAK dilakukan oleh kementerian melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
3. TUJUAN PENERAPAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL
a. Tersedianya SIAK Terpusat di 514 kabupaten/kota.
b. Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan
layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.
c. Terintegrasinya data penduduk dengan data kementerian/lembaga.
d. Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.
4. Konsepsi
Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik
yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen
Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui
gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang
bersangkutan.
Quick Response Code (QR Code) adalah suatu kode matriks
dua dimensi terenkripsi yg digunakan untuk verifikasi dan
validasi dgn cara memindai QR Code menggunakan gawai.
identitas
digital di
dalam
smartphone
Mudahnya memindahkan KTP-el ke dalam
handphone
4
5. 2
1
3
Pembuktian Identitas
Memberikan penegasan bahwa penduduk
bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui
oleh penduduk tersebut
Otorisasi Identitas
Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau
elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan
suatu layanan tersebut adalah orang yang benar
Otentikasi Identitas
Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital
melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di
database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari)
Fungsi
5
9. Jika penduduk sudah melakukan registrasi Identitas Kependudukan
Digital, maka QR Code dapat ditampilkan
10. • Setelah tampil QR Code, arahkan penduduk untuk membuka aplikasi
Identitas Kependudukan Digital
11. Pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital, pilih
tombol scan QR Code, lalu arahkan pada QR Code
yang sudah ditampilkan pada aplikasi SIAK Terpusat
14. Masukkan PIN
PIN aplikasi Identitas Kependudukan Digital terdiri dari 6 (enam)
angka yang dikirim melalui email pendaftaran dan dapat diubah
sesuai dengan PIN yang mudah diingat penduduk.
15. Dokumen – Data Keluarga
• Dokumen kependudukan – Kartu Keluarga dapat ditampilkan
dan dibagikan via QR Code, yang dapat dibaca dengan aplikasi
Identitas Kependudukan Digital atau aplikasi yang dimiliki
Ditjen Dukcapil, Kemendagri.
16. Biodata
Foto Kartu Identitas Anak dapat diambil secara mandiri dengan
aplikasi Identitas Kependudukan Digital, bagi penduduk berusia
di bawah 17 tahun dan belum menikah serta belum pernah
melakukan perekaman KTP-el
17. Bagikan Kartu Keluarga
• QR code yang dibagikan memiliki masa berlaku 90 detik, dan
hanya dapat di pindai sebanyak 1 (satu) kali
18. Dokumen - Lainnya
• Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat menampilkan
dokumen lain yang dimiliki oleh penduduk (hasil kerja sama
Ditjen. Dukcapil Kemendagri dengan beberapa
Kementerian/Lembaga)
19. Dokumen Lain - Kesehatan
Jika penduduk memiliki Kartu Indonesia Sehat, maka dapat
ditampilkan dari Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
20. Dokumen Lain – Kementerian
Keuangan
Jika penduduk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang
terdaftar di Kementerian Keuangan, maka dapat ditampilkan dari
Aplikasi Identitas Kependudukan Digital