Etika Bisnis RS Annisa

1 PENERAPAN ETIKA BISNIS DI RUMAH SAKIT ANNISA TANGERANG
TUGAS 1 - MAGISTER MANAGEMENT
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) di RUMAH
SAKIT ANNISA TANGERANG
DISUSUN OLEH :
ASTERIA DIAN PERDANAWATI (55116120041)
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
MANAJEMEN UNIVERSITAS MERCUBUANA-
JAKARTA TAHUN 2017

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………… 3
BAB I :PENDAHULUAN…………………………………………… 4-5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA……………………………………. 6-11
BAB III : METODOLOGI……………………………………………. 13
BAB IV: PEMBAHASAN……………………………………………. 14-26
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN…………………………….. 27
BAB VI: DAFTAR PUSTAKA……………………………………….28

KATA PENGANTAR
Masuknya Negara kita ke dalam persaingan global,mengharuskan kita mengubah
paradigma tentang rumah sakit. Saat ini rumah sakit tidak bisa lagi di pandang hanya
sebagai institusi sosia belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosio
ekonomis. Dengan paradigma baru ini maka kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi “
industry “ rumah sakit, tanpa harus meninggalkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi
social yang sarat akan norma, moral dan etika. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh
lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa
factor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain :
1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan
bermutu,efektif dan efisien
2. Standar pelayan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan tekhnologi
kedokteran
3. Latar belakang pasien amat beragam ( tingkat pendidikan, ekonomi, social, dan
budaya )
4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi
5. Diberlakukannya sistem JKN
Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional di
Rumah Sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik
Rumah Sakit Indonesia ( KODERSI ) . Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat
rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan
pedoman dan pegangan bagi setiap insan yang terlibat dalam penyelangaraan dan
pengelolaan rumahsakit Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus
di taati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang
baik, bermutu, professional dan sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi kedokteran.
Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan Rumah Sakit
maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah Sakit ( KERS ).

Implementasi kepatuhan terhadap KODERSI di RS.ANNISA adalah dengan adanya
Komite Etik Keperawatan.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, professional dan di terima pasien
merupakan tujuan utama pelayanan Rumah Sakit. Namun Hal itu tidaklah mudah
dilakukan dewasa ini Meskupin rumah sakit telah dilenkapi dengan tenaga medis,
perawat dan sarana penunjang lengkap masih sering terdengar ketidak puasan pasien
kan pelayanan kesehatan yang mereka terima.
Sebagai profesi yang turut serta mengusahakan tercapainya kesejahteraan
fisik,mental,spiritual untuk setiap manusia, maka profesi keperawatan RS AN-NISA
,selalu berpedoman kepada kebutuhan masyarakat akan pelayanan asuhan
keperawatan. Keperawatan RS AN-NISA menyadari bahwa kebutuhan akan
keperawatan bersifat universal bagi individu,keluarga,masyarakat. Untuk itu tenaga
Keperawatan dalam menjalankan tugas/praktek keperawatan yang bertujuan untuk
melindungi, meningkatkan, memelihara kesehatan, mencegah penyakit dan mengurangi
penderita dalam pemberian asuhan kepada pasien yang mencakup individu, keluarga
maupun masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas profesional keperawatan / kebidanan yang bermutu
tinggi dengan memelihara dan meningkatkan integritas sifat-sifat pribadi yang luhur
dengan ilmu dan ketrampilan yang memadai serta dengan kesadaran bahwa pelayanan
dan asuhan yang diberikan adalah merupakan bagian dari upaya kesehatan secara
menyeluruh.
Sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya maka setiap perawat /
bidan mempunyai kewajiban secara perorangan untuk memegang dan mematuhi kode
etik serta meyakinkan setiap rekan seprofesi untuk melaksanakan sesuai kebijakan.

Kode etik merupakan suatu pernyataan komprehensif dari proses yang memberikan
tuntunan bagi anggota untuk melaksanakan prektek asuhan keperawatan / kebidanan
dalam bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan pasien sebagai individu,
keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi dan diri sendiri.
Kode etik sebagai suatu rangkaian nilai – nilai dan norma – norma yang dapat
dipakai sebagai pedoman operasional sangatlah dibutuhkan, mengingat perkembangan
ilmu pengetahuan dan tekhnologi sudah menjadi suatu unit social ekomoni yang
majemuk dalam rumah sakit, dimana tenaga kerja yang terdiri dari berbagai profesi
menjadi etika profesi sendiri sehingga semangat kebersamaan sangat dibutuhkan agar
rumah sakit dapat berfungsi dengan baik.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan penulis dalam makalah ini adalah untuk memenuhi salah
satu tugas mata kuliah Etika Bisnis

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Berbagai ahli menyatakan bahwa etika organisasi rumah sakit saat ini mengalami
perubahan besar. Bentuk lama etika organisasi rumah sakit sering bersandar pada
hubungan dokter dan pasien dalam konteks sumpah dokter. Akan tetapi etika organisasi
rumah sakit saat ini sering membahas norma-norma yang diacu dalam manajemen
kegiatan sehari-hari rumah sakit. Norma-norma ini mencerminkan bagaimana bisnis
rumah sakit akan dijalankan sehingga pada akhirnya rumah sakit dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat.
Patut dicatat bahwa rumah sakit sudah ada etika rumah sakit yang disebut sebagai
Kode etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI ). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia
(KODERSI) dirumuskan dan dibina oleh PERSI, dan telah disahkan oleh Menteri
Kesehatan. Sampai saat ini KODERSI sudah berada pada versi tahun 2015. Dalam
seminar di UGM untuk pertama kali di Indonesia dilontarkan usulan untuk menyusun
etika bisnis pelayanan kesehatan (Trisnantoro, 2000). Disebutkan pada seminar
tersebut bahwa bisnis bersifat netral. Dengan mengacu pada konsep bisnis yang baik
maka diperlukan suatu etika bisnis sebagai komplemen dari etika profesional.
Etika bisnis yang berdasar dari etika sosial (misalnya oleh Pareto) berusaha menjaga
sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan melindungi mereka yang lemah.
Kode Etik rumah sakit di Indonesia (KODERSI) tidak secara eksplisit menyebut sebagai
etika bisnis rumah sakit. Hal ini memang masih dalam suatu pengaruh persepsi masa
lalu yang kuat bahwa bisnis dianggap jelek. Buku ini menganut prinsip bahwa rumah
sakit adalah organisasi lembaga pelayanan yang memberikan pelayanan jasa
kesehatan untuk membuat orang menjadi sehat kembali, atau tetap menjadi sehat dan
bertambah sehat.
Secara prinsip pemberian pelayanan, rumah sakit sebagai lembaga pelayanan tidak
berbeda dengan lembaga pelayanan lain seperti lembaga pendidikan, hotel, ataupun

perpustakaan. Akan tetapi, berdasarkan jenis pelayanan, terdapat perbedaan antara
pelayanan rumah sakit dan pelayanan hotel misalnya. Dalam pelayanan hotel tidak ada
unsur eksternalitas, dan nilai-nilai penyembuhan dan kemanusiaan yang khas dimiliki
secara tradisional oleh lembaga pelayanan kesehatan.
Sifat khusus pelayanan kesehatan menimbulkan kebutuhan akan norma-norma dalam
menjalankan lembaga pelayanan kesehatan pada umumnya atau rumah sakit pada
khususnya. Berkaitan dengan ekonomi, etika bisnis pelayanan kesehatan akan banyak
menggunakan pernyataan-pernyataan normatif.
Dengan demikian, etika organisasi rumah sakit merupakan etika bisnis dengan sifat-sifat
khusus. Etika bisnis didefinisikan oleh Velasques (1998) sebagai studi mengenai
standar moral dan bagaimana standar tersebut dipergunakan oleh:
(1) sistem dan organisasi dengan masyarakat modern memproduksi dan
mendistribusikan barang dan jasa, serta
(2) orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut.
Dengan kata lain, etika bisnis adalah sebuah bentuk dari etika terapan. Etika bisnis tidak
hanya menganalisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral tetapi juga berusaha
memberikan kesimpulan pada berbagai lembaga, proses teknologi, kegiatan dan usaha
yang sering disebut sebagai “business”. Definisi ini menyatakan bahwa etika bisnis
mencakup lembaga dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Badarocco (1995)
menyatakan bahwa kerangka berpikir etika bisnis sering bersandar pada filosofi moral,
sejarah bisnis, ilmu ekonomi modern dan berbagai disiplin ilmu yang menjadi tempat
bergeraknya. Donaldson dan Werhane (1999) melihat isu etika bisnis sebagai hasil dari
pemikiran filosofis mengenai kegiatan ekonomi dalam masyarakat.
Lebih lanjut Velasques (1998) menyatakan bahwa ada tiga hal yang dibahas dalam
etika bisnis yaitu: (1) isu sistemik; (2) isu korporat (lembaga usaha); dan (3) isu
perorangan.

Isu sistemik dalam etika bisnis terkait dengan pertanyaan etis yang ada pada sistem
ekonomi, politik, hukum dan sistem sosial lain yang menjadi lingkungan tempat
beroperasinya bisnis. Dalam hal ini terkait dengan aspek moral peraturan, undang-
undang, struktur industri, dan berbagai praktik sosial lain.
Isu korporat (lembaga usaha) dalam etika bisnis merupakan pertanyaan etika yang
ditujukan kepada lembaga usaha tertentu. Hal ini termasuk pertanyaan-pertanyaan
mengenai moral dalam kegiatan, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan
tertentu.
Terakhir isu individual dalam etika bisnis terkait dengan orang per orang dalam
lembaga usaha. Hal ini terkait dengan aspek moral keputusan direksi misalnya,
tindakan, atau sikap dan perilaku perorangan. Dalam hal standar moral etika bisnis akan
mengacu pada perkembangan norma-norma masyarakat yang lazim. Hal ini terlihat
dalam sejarah kapitalisme di Amerika (Behrman, 1988). Dalam perusahaan yang for-
profit pun selalu ada etika yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk berjalan.
Dalam konteks norma-norma masyarakat, maka perusahaan yang memegang etika
berdasarkan norma tersebut berharap akan lebih diterima oleh lingkungan. Sebagai
contoh, norma-norma masyarakat saat ini sangat mengacu pada kebersihan
lingkungan. Sebuah perusahaan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam
kegiatannya akan berhadapan dengan masyarakat. Dalam aspek hukum, perusahaan
tadi mungkin tidak melanggar, tetapi norma-norma masyarakat menyatakan bahwa
perusahaan mengganggu keseimbangan lingkungan. Akibatnya, terjadi hambatan oleh
masyarakat dalam operasional perusahaan tersebut.
Hal ini dapat dilihat pada kasus ketika rumah sakit membuang limbah mediknya secara
tidak baik. Masyarakat yang paham akan masalah tersebut pasti mengajukan protes.
Dalam masyarakat yang tertata baik, timbul suatu harapan bahwa etika bisnis dan
norma-norma masyarakat akan berjalan seiring.

Dalam konsep good governance, peraturan pemerintah diharap dapat mengatur
hubungan antara lembaga usaha dan masyarakat secara benar. Diharapkan etika bisnis
dalam isu sistemik (Velasquez, 1998) dapat mendukung tercapainya good governance.
Dengan sepakatnya masyarakat dan lembaga usaha non-profit dan yang for-profit,
maka akan terjadi harmoni. Demikian pula bagi rumah sakit for-profit, tentunya akan
berusaha agar norma-norma masyarakat tidak dilanggar. Sebagai gambaran, bagi
masyarakat yang mampu, norma-norma menyatakan bahwa membayar rumah sakit
untuk proses penyembuhannya adalah hal wajar. Apabila rumah sakit mendapat
keuntungan dari proses penyembuhan yang mereka lakukan, masyarakat juga menilai
wajar asal dalam batas-batas norma yang ada. Akan tetapi, andaikata rumah sakit
meningkatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan cara mengurangi biaya, misalnya
tidak memasang instalasi limbah yang baik, atau mengenakan tarif dokter yang sangat
tinggi, maka kemungkinan masyarakat akan menentang rumah sakit tersebut.
Di dalam lembaga rumah sakit pelayanan diberikan tidak oleh satu profesi saja,
misalnya dokter, tetapi merupakan kerja sama dari berbagai profesional. Sebagai
gambaran, pelayanan rumah sakit sehari-hari dilakukan oleh profesi dokter, perawat,
dokter gigi, manajer, akuntan, farmasis, hingga psikolog.
Masing-masing profesi mempunyai etika sendiri-sendiri dengan etika dokter yang
memang paling menonjol dalam aplikasinya di rumah sakit. Etika dokter yang berbasis
pada etika klinik memang sering ditafsirkan atau dipergunakan sebagai dasar untuk
etika rumah sakit. Akan tetapi sebenarnya etika manajemen rumah sakit atau pelayanan
kesehatan yang lebih luas dibandingkan dengan etika dokter, atau etika para
profesional lain. Djojosugito (1997) menyatakan bahwa para manajer (administrator)
rumah sakit merupakan satu profesi yang memiliki etika profesi. Etika profesi manajer
rumah sakit berkaitan dengan etika pelayanan kesehatan dan dengan etika biomedik.
Problem etika pelayanan kesehatan yang mempengaruhi etika administrator rumah
sakit adalah hal keadilan distributif. Ini dijabarkan sebagai keadilan aksesibilitas anggota
masyarakat terhadap pelayanan kedokteran di rumah sakit. Dengan demikian memang
etika manajer rumah sakit sangat terkait dengan masalah ekonomi.

Weber (2001) dalam buku berjudul Business Ethics in Health Care: Beyond
Compliance berpendapat bahwa dalam menjalankan etika, lembaga pelayanan
kesehatan harus memperhatikan tiga hal: (1) sebagai pemberi pelayanan kesehatan; (2)
sebagai pemberi pekerjaan; dan (3) sebagai warga negara. Weber menyatakan bahwa
3 hal ini merupakan ciri-ciri organisasi pelayanan kesehatan yang membedakannya
dengan perusahaan biasa. Dasar etika bisnis pelayanan kesehatan adalah komitmen
untuk memberikan pelayanan terbaik dan komitmen untuk menjaga hak-hak pasien.
Pelayanan kepada pasien dalam arti luas, tidak hanya pada penanganan klinik.
Rumah sakit sebagai contoh juga memberikan pelayanan semacam hotel untuk
menunjang penanganan klinik. Dalam sisi ini instalasi rawat inap rumah sakit dapat
diibaratkan sebagai hotel yang memberikan pelayanan lebih. Dengan demikian, Weber
(2001) memberikan pernyataan bahwa etika bisnis rumah sakit adalah etika
kelembagaan yang akan menjadi pedoman bagi berbagai profesional di rumah sakit.
Dalam pembahasannya Weber (2001) lebih menekankan etika bisnis rumah sakit
sebagai etika lembaga usaha dan etika individual di dalamnya. Weber tidak banyak
membahas mengenai etika sistemik yang berada pada lingkungan kerja rumah sakit.
Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, manajer rumah sakit akan
berpikiran lebih luas dibandingkan para klinisi. Ada suatu tarik ulur antara penanganan
klinik dan pelayanan nonklinik yang harus dipikirkan oleh manajer. Dalam penanganan
klinik, manajer rumah sakit harus memperhatikan pula mengenai kemampuan pasien,
keluhan, atau sumber subsidi bagi yang tidak mampu membayar. Besarnya biaya
proses penyembuhan juga merupakan hal penting dalam etika pelayanan kesehatan.
Dokter klinik seharusnya juga memikirkan mengenai masalah pembiayaan pasien.
Disamping itu, 282 Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi masalah bangunan yang
bersih dan bersifat manusiawi merupakan bagian penting dari pelayanan untuk pasien.
Dapat disimpulkan bahwa lembaga pelayanan kesehatan tidak hanya memberi
pelayanan klinik, tetapi memberikan pelayanan menyeluruh yang seharusnya tidak
bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

Rumah sakit sebagai organisasi yang memberikan pekerjaan pada banyak orang
harus memikirkan berbagai hal, misalnya terkait dengan gaji dan kompensasi
nonkeuangan, masalah merekrut dan memberhentikan karyawan, menilai para staf,
memberikan santunan apabila ada musibah yang menimpa stafnya, memperhatikan
masalah keselamatan kerja para staf terutama yang terpapar langsung atau tidak
langsung pada berbagai risiko, memberlakukan kebijakan tidak merokok untuk para
staf, dan berbagai hal lain.
Sebagai bagian dari warga negara, rumah sakit harus memikirkan fungsi untuk
meningkatkan status kesehatan masyarakat dan eksternalitas yang dimilikinya. Rumah
sakit dapat memberikan eksternalitas baik yang meningkatkan status kesehatan
masyarakat. Dalam hal ini rumah sakit layak diberi subsidi. Sebaliknya, rumah sakit
dapat memberikan eksternalitas buruk yang dapat menurunkan status kesehatan
masyarakat, misalnya mencemari lingkungan.
Dengan demikian, etika bisnis rumah sakit tidak hanya terbatas pada mematuhi
peraturan hukum, tidak terbatas pada etika profesional, ataupun pada etika klinik. Etika
bisnis rumah sakit akan dipakai sebagai acuan bagi semua profesional yang berada di
rumah sakit. Dalam hal ini tentunya etika bisnis rumah sakit tidak akan bertentangan
dengan etika profesional yang ada. Bagi profesi manajer pelayanan kesehatan, etika
bisnis rumah sakit akan menjadi pegangan dalam memutuskan atau menilai sesuatu
hal. Berdasarkan buku Weber (2001) sebagian etika bisnis rumah sakit berhubungan
langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi yaitu: biaya dan mutu pelayanan, insentif
untuk pegawai, kompensasi yang wajar, dan eksternalitas.

BAB III
METODOLOGI
Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan Metode pengumpulan
data berupa studi kepustakaanan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa
buku, dan juga melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui internet maupun
artikel-artikel yang ada di koran atau berita.
Secara keseluruhan metodologi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
`
ETIKA BISNIS ANALISA ETIKA
BISNIS DI RS
ANNISA
PENERAPAN ETIKA
KEPERAWATAN DI
RS ANNISA

IV. PEMBAHASAN
4.1KODE ETIK PROFESI TENAGA KEPERAWATAN
4.1.1 Etika Keperawatan
Etika profesi keperawatan adalah fisafat yang mengarahkan tanggung
jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi
keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi
keperawatan yaitu perawat. Anggota profesi keperawatan dituntut oleh sesama
perawat, profesi lain, dan masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan
untuk menaati dan menampilkan kode etik yang telah disepakati
Secara spesifik etika profesi memberikan tuntutan praktik bagi anggota
profesi dalam melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar moral
yang diyakini. Di samping itu, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
meningkatnya kebutuhan masyarakat mengakibatkan ruang lungkup pelayanan
keperawatan semakin komplek. Untuk itu, perawat dituntut kemampuannya untuk
dapat mengambil keputusan atas dasar penalaran saintifik dan etis.
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, seorang perawat harus
mengambil suatu keputusan dalam upaya pelayanan keperawatan klien.
Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dan kemampuan penalaran
ilmiah dan penalaran etika, hal yang baik bagi keperawatan klien yang diukur dari
sudut keyakinannya sendiri, norma masyarakat dan standar professional.
Berdasarkan hal tersebut, penegakan displin profesi dan pembinaan etika profesi
perlu dilakukan secara terencana, terarah dan semanagt yang tinggi sehingga

pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diberikan benar- benar menjamin
pasien akan aman dan memberikan kepuasan
4.2.1 Tujuan Etika Keperawatan
Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur prikalu moral dalam
keperawatan. Dalam menyusun Alat ukur ini, kebutuhan diambil berdasarkan kepada
kode etik sebagai standar.
Tujuan etika profesi keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan :
1. Kepercayaan klien terhadap perawat
2. Kepercayaan diantara sesama perawat
3. Kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan
4.2.2 Kode Etik Keperawatan
1. Perawat menyediakan pelayanan dengan menghargai martabat manusia dan
keunikan pasien, tidak dibatasi oleh pertimbangan status social atau
ekonomi, ciri-ciri seseorang atau hakekat masalah kesehatan.
2. Perawat melindungi hak pasien dalam hal yang berkaitan dengan diri pribadi
dan secara hokum melindungi informasi yang hakekatnya rahasia
3. Perawat bertindak untuk melindungi pasien dan masyarakat umum apabila
asuhan kesehatan keamanannya terganggu akibat praktek seseorang yang
tidak kompeten, tidak etik atau tidak legal
4. Perawat menerima tanggung jawab dan akuntabilitas untuk keputusan
individu dan tindakannya
5. Perawat harus mempertahankan kompeten/kemampuan dalam keperawatan.

6. Perawat mengambil keputusan secara tepat dan menggunakan kompeten
individu dan kualitasnya sebagai salah satu criteria untuk mendapatkan
nasehat/konsultasi serta menerima tanggung jawab
7. Perawat berpartisipasi dalam aktifitas yang memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan professional secara terus-menerus
8. Perawat berpartisipasi dalam upaya profesi untuk melaksanakan dan
meningkatkan pelayanan keperawatan
9. Perawat berpartisipasi dalam upaya profesi untuk meningkatkan dan
mempertahankan kondisi kepegawaian yang member dampak dalam kualitas
asuhan keperawatan.
10.Perawat berpartisipasi dalam upaya profesi untuk melindungi masyarakat dari
informasi dan interpretasi yang salah guna mempertahankan integritas
keperawatan.
11.Perawat berpartisipasi dengan anggota profesi kesehatan lain dan anggota
masyarakat dalam meningkat baik upaya komoditi maupun nasional dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.
4.2.3 Prinsip – nilai kode etik
1. Respek
Respek diartikan sebagai perilaku perawat yang menghormati atau
menghargai pasien/klien dan keluarganya. Perawat harus menghargai
hak-hak pasien/ klien seperti hak untuk pencegahan bahaya dan
mendapatkan penjelasan yang benar. Penerapan “informed consent”
secara tidak langsung menyatakan suatu trilogy hak pasien yaitu hak
untuk dihargai, hak untuk menerima dan menolak treatment..
Penghargaan perawat terhadap pasien diwujudkan dalam pemberian
asuhan yang bermutu secara ramah dan penuh perhatian.Kepekaan
perawat dituntut untuk dapat menghargai hak pasien yang berarti
mengetahui kapan menghormati hak pasien /klien untuk menolak
treatment dan kapan mengesampingkan hak tersebut. Selain menghargai
pasien dan keluarganya, perawat juga harus menghargai pasien dan

keluarganya, perawat juga harus menghargai rekan-rekan kerjanya seperti
dokter,tehnisi,ahli gizi dll.
2. Otonomi
Otonomi berkaitan dengan hak seseorang untuk mengatur dan membuat
keputusannya sendiri meskipun demikian masih terdapat berbagai
keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi , latar
belakang individu, campur tangan hukum dan tenaga kesehatan
professional yang ada. Pada prinsipnya otonomi berkaitan dengan hak
seseorang untuk memilih bagi diri mereka sendiri, apa yang menurut
pemikiran danpertimbangnnya merupakan hal yang terbaik. Dengan
demikian akan melibatkan konsep diri dalam menentukan nasib atau
mempertanggung jawabkan dirinya sendiri.
Beberapa tindakan yang tidak memperhatikan otonomi adalah ;
a. Melakukan sesuatu bagi pasien tanpa mereka diberitahu sebelumnya
b. Melakukan sesuatu tanpa memberi informasi relevan yang
pentingdiketahui pasien dalam membuat suatu pilihan
c. Memberitahu pasien bahwa keadaannya baik, padahal terdapat
gangguan atau penyimpangan
d. Tidak memberikan informasi yang lengkap walaupun pasien
menghendaki informasi tersebut
e. Memaksapasien memberi informasi tentang hal-hal yang mereka
sudah tidak bersedia menjalankannya
3. Beneficence (kemurahan hati)
Kemurahan hati berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan hal yang
baik dan tidak membahayakan orang lain. Kesulitan muncul pada waktu
menentukan siapa yang harus memutuskan hal yang terbaik untuk
seseorang. Pada dasarnya diharapkan seseorang dapat membuat
keputusan untuk dirinya sendiri kecuali bagi mereka yang tidak dapat
melakukannya seperti bayi, orang yang secara mental tidak kompeten dan
pasien koma,tentu saja ini memerlukan pertimbangan yang sangat hati-
hati.

4. Non-Maleficence
Non-maleficience berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan kerugian
atau bahaya/cedera bagi orang lain. Johnson (1989) menyatakan bahwa
prinsip untuk tidak melukai orang lain berbeda dan lebih keras daripada
prinsip untuk melakukan yang baik. Kerugian atau cedera dapat diartikan
adanya kerusakan fisik seperti nyeri, kecacatan, kematian aatau adanya
gangguan emosi yang antara lain adalah perasaan tidak berdaya, merasa
terisolasi dan adanya kekesalan . Kerugian juga dapat berkaitan dengan
ketidakadilan . pelanggaran atau berbuat kesalahan
Beberapa kewajiban yang berasal dari prinsip non-maleficience antara lain
adalah suatu larangan seperti ; jangan membunuh atau menghilangkan
nyawa orang lain, jangan menyebabkan nyeri atau penderitaan pada
orang lain, jangan membuat orang lain tidak berdaya dan jangan melukai
perasaan orang lain.
5. Veracity ( Kejujuran )
Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu
kebenaran, tidak berbohong atau menipu orang lain. Kejujuran adalah
landasan untuk “Informed Consent” yang baik. Perawat harus dapat
menyingkap semua informasi yang diperlukan oleh pasien maupun
keluarganya sebelum mereka memutuskan.
6. Konfidensialitas (Kerahasiaan)
Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan perawat terhadap semua
informasi tentang pasien/klien yang dirawatnya. Pasien /klien harus dapat
menerima bahwa informasi yang diberikan kepada tenaga professional
kesehatan akan menghargai dan tidak menyampaikan /membagikan
kepada pihak lain secara tidak tepat. Perlu dipahami bahwa berbagi
informasi tentang pasien/klien dengan anggota kesehatan lain yang ikut
merawat pasien/klien tersebut bukan merupakan pembeberan rahasia
“selama informasi tersebut relevan dengan kasus yang ditangani”.
7. Fidelity (Kesetiaan)

Kesetiaan berkaitan dengan kewajiban untuk selalu setia pada
kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat. Setiap tenaga
keperawatan mempunyai tanggung jawab asuhan keperawatan kepada
individu, pemberi pekerja, pemerintah dan masyarakat. Apabila terdapat
konflik diantara berbagai tanggung jawab, maka diperlukan penentuan
prioritas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
8. Justice ( Keadilan)
Keadilan berkenaan dengan kewajiban untuk berlaku adil kepada semua
orang. Perkataan adil sendiri berarti itdak memihak atau tidak berat
sebelah. Azas ini bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam transaksi
dan pelayanan/perlakuan antar individu pasien/klien, berarti setiap orang
harus mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan
kebutuhannya.Dampak dari prinsip ini antara lain adalah tuntutan
masyarakat kepada pemerintah untuk dapat menyediakan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi
sendiri.
Nilai-nilai utama yang terkandung dalam kode etik adalah kesehatan dan
kesejahteraan, pilihan , martabat , akuntabilitas dan lingkungan praktek
yang kondusif untuk asuhan keperawatan yang aman, kompeten dan etis
4.2.4 Kode Etik Perawat
Kode Etik perawat meliputi :
1. Tanggung jawab Perawat terhadap individu,keluarga,dan masyarakat.
a. Tiap perawat RS AN-NISA dalam melaksanakan pengabdiannya
senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari
adanya kebutuhan akan keperawatan individu,keluarga dan masyarakat.
b. Setiap perawat RS AN-NISA dalam melaksanakan pengabdiannya
dibidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang
menghormati nilai-nilai budaya,adat istiadat dan kelangsungan hidup
beragama dari individu,keluarga dan masyarakat serta dilandasi dengan
rasa tulus iklas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.

c. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa menjalin hubungan kerjasama
dengan individu,keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan
mengadakanupaya kesehatan khususnya serta upaya kesejahteraan
umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.
2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas
a. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa memelihara mutu pelayanan dan
asuhan keperawatan yang tinggi disetai kejujuran profesioanal dalam
menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan
kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat
b. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa ,menjaga rahasia segala sesuatu
yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya
kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
c. Setiap perawat RS AN-NISA tidak akan mempergunakan pengetahuan
dan ketrampilan keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan
norma-norma kemanusiaan.
d. Setiap perawat RS AN-NISA dalam menunaikan tugas dan kewajibannya
senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh
oleh pertimbangankebangsaan,kesukuan,warna kulit,jenis kelamin, aliran
politik dan agama yang dianut serta kedudukan social.
e. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa mengutamakan perlindungan dan
keselamaan pasien/klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta
matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau
mengalih-tugaskan tanggung jawabyang ada hubungannya dengan
keperawatan.
3. Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi
kesehatan lain
a. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa memelihara hubungan baik antara
sesama tenaga keperawatan dan dengan tenaga-tenaga kesehatan
lainnya,baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja
maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

b. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa menyebarluaskan
pengetahuan,ketrampilan dan pengalamannya kepada sesama tenaga
keperawatan serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi
lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.
4. Tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan
a. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa berupaya meningkatkan
kemampuan profesional secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan
jalan menambah ilmu pengetahuan,ketrampilan dan pengalaman yang
bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.
b. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa menjunjung tinggi nama baik
profesi keperawatan dengan menunjukan perilaku dan sifat-sifat pribadi
yang luhur.
c. Setiap perawat RS AN-NISA secara bersama-sama membina dan
memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana
pengabdiannyanya.
5. Tanggung jawab Perawat terhadap pemerintah,bangsa, dan tanah air.
a. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa melaksanakan ketentuan-
ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dan
bidang keperawatan dan pendidikan.
b. Setiap perawat RS AN-NISA senantiasa berperan secara aktif dalam
menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan
pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.
4.2.5 Kode Etik Bidan
Kode Etik Bidan Meliputi :
1. Kewajiban Bidan Terhadap Klien dan Masyarakat
a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan
sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi
harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

c. Setiap bidan dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada
peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,
keluarga dan masyarakat.
d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan
klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat.
e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan
kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama
sesuai dengan kebutuhannya bedasarkan kemampuan yang dimilikinya.
f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam
hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi
masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal.
2. Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya
a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien,
keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang
dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai
kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk
keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.
c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan
atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau
diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
3. Kewajiban Bidan tehadap Sejawat danTenaga Kesehatan Lainnya
a. Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan sejawat untuk
menciptakan suasana kerja yang serasi.
b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati
baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya
a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra
profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan
pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan
kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
5. Kewajiban Bidan terhadap Diri Sendiri
a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan
tugas profesinya dengan baik.
b. Setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
6. Kewajiban Bidan terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air
a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan
ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, kususnya
dalam bidang pelayanan KIA/KB kesehatan keluarga.
b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan
pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan
pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB kesehatan keluarga.
4.2.6 Etika Penampilan Kerja Perawat dan Bidan RS AN-NISA (lihat SDM)
1. Rambut tertata rapih
2. Bagi perawat wanita yang memakai jilbab harus rapih
3. Memakai make up sewajarnya
4. Kuku tidak panjang
5. Tidak menggunakan cat kuku
6. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan
7. Memakai baju seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.2.7 Etika dalam Pemberian Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
1. Memegang teguh rahasia yang di percayakan kepadanya.
2. Menghindari percakapan/membicarakan tentang hal-hal/penyakit orang
lain

3. Memberikan obat-obatan sesuai dengan intruksi dokter
4. Menghargai pakaian seragam dengan tidak memakainya di tempat umum
5. Menghargai kepercayaan agama semua pasien
6. Tidak membedakan suku bangsa, pangkat, golongan dan kedudukan
7. Tidak mengenalkan dirinya melalui cara komersil
4.2.8 Hak-hak Pasien atas Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
1. Mendapatkan pelayanan kesehatan/keperawatan optimal sebaik-baiknya
sesuai dengan standar profesi keperawatan
2. Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang :
a. Perkembangan keadaan kesehatan dirinya
b. Tata Tertib Rumah Sakit
c. Prosedur keperawatan yang akan dilaksanakan.
d. Kemugkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk
mengatsinya
e. Prognosis dan Alternative terapi lain
3. Hak memilih tenaga kesehatan yang akan merawat pasien.
4. Hak atas rahasia data penyakit, status, diagnosis dll.
5. Hak untuk memberi persetujuan / menolak atas tindakan medis/keperawatan
yang akan dilakukan pada pasien.
6. Hak untuk mengakhiri perjanjian masa perawatan..
7. Hak atas isi rekaman medis / data medis.
8. Hak untuk didampingi anggota keluarga dalam keadaan kritis.
9. Hak untuk memeriksa dan menerima penjelasan tentang biaya yang
dikenakan / dokumen pembayaran / bon /bill.
10. Hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau terjadi kelalaian dan tindakan yang
tidak mengikuti SPO pelayanan keperawatan
11. Pasien berhak menjalankan ibdah sesuai agama / kepercayaan yang dianutta
selama hal itu tidak mengganggu pasien lain.
12. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selam dalam
perawatan rumah sakit

13. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelkauan rumah sakit
terhadap dirinya.
14. Pasien berhak menolak atau menerima bimbingan moril maupu spiritual.
15. Pasien berhak menggugat dan / atau menuntut rumah sakit apabila rumah
sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan stadar baik
secara perdata maupun pidana.
16. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan.
4.2.9 Kewajiban Pasien Atas Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
1. Pasien dan keluarha berkewajiban untuk mematuhi peratuan yang berlakuk di
rumah sakit
2. Mengunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak – hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan
serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
4. Memberi keterangan yang jujur tentang penyakit dan perjalanan penyakit
kepada petugas kesehatan.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan financial dan jaminan
kesehatan yang dimilkinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di
rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah
mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
7. Menerima segala konsekwensi atas keputusan pribadinya untuk menolak
rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan / atau
tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka
penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan pasien tersebut.
8. Memberikan imbalan jasa atau pelayanan diterima.
4.2.10 Hak-hak perawat dan bidan ( SK.Dirjen Yanmed No.YM.00.03.2.6.956 th
1997)
1. Memperoleh perlindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan profesinya

2. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan karier sesuai latar belaang
pendidikannya.
3. Menolak keinginan klien/pasien yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan serta standar profesi dan kode etik keperawatan
4. Mendapatkan informasi lengkap dari klien/pasien yang tidak puas terhadap
pelayanannya
5. Meningkatkan penegtahuan berdasarkan perkembangan IPTEK dala bidang
keperawatan / kebidanan / kesehatan secara terus menerus.
6. Diperlakukan adil dan jujur oleh RS maupun klien / pasien dan atau
keluarganya
7. Diikutsertakan dalam penyusunan /penetapan kebijakan pelayanan
keselaatan di RS
8. Memperoleh imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Memperoleh penghargaan
10.Memperoleh cuti
11.Memperoleh perlindungan dan keselamatan kerja.
4.2.11 Kewajiban Tenaga Keperawatan ( Perawat dan Bidan)
1. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan /kebidanan sesuai dengan SAK
2. Mendokumentasikan asuhan keperawatan secara akurat dan
berkesinambungan
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien kecuali jika
diminta keterangannya oleh pihak berwenang
4. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain yang terkait dalam memberikan
pelayanan keperawatan kepada pasien
5. Memberikan informasi yang adekuat tentang tindakan keperawatan kepada
pasien dan keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya
6. Melakukan pertolongan darurat sebagai tugas kemanusiaan sesuai dengan
batas kewenangannya
7. Menghormati hak-hak pasien
8. Menerapkan Kode Etik Keperawatan Indonesia
9. Melaksanakan asuhan keperawatan secara bio-psiko, social dan spiritual

4.2.12 Mekanisme penanggulangan masalah etik dan disiplin
Mekanisme Penangganan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan
Mekanisme penangganan masalah etik adalah Kepala Ruangan
melaporkan kepada Manajer Pelayanan Keperawatan tentang adanya pelanggaran
etik yang dilakukan oleh perawat/bidan pelaksana. Apabila pelanggaran etik yang
dilakukan bersifat ringan dan kepala ruangan dapat mengatasinya maka kepala
ruangan melaporkan hal tersebut ke Manajer Pelayanan Keperawatan melalui
Koordinator SDM Keperawatan, kejadian ditulis dalam laporan form yang telah
disediakan Catatan Harian Pimpinan Penilai (CHPP). Bila pelanggaran etik tersebut
tidak diselesaikan di kepala ruangan maka kepala ruangan akan membuat laporan
kepada Manajer Pelayanan Keperawatan.
Masalah Etik dan Disiplin Profesi
Keperawatan Ringan, Sedang dan Berat
Kepala Ruangan
Selesai Tidak Selesai
Komite Keperawatan Manajer Pelayanan Keperawatan
Selesai Tidak Selesai
Tidak Selesai

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kode Etik Keperawatan yang ada di rumah sakit ANNISA memuat rangkaian nilai-
nilai dan norma-norma moral yang harus di patuhi oleh seluruh perawat dan bidan. Dan
untuk di jadikan pedoman dan pegangan bagi setiap Komite Keperawatan da perawat
yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit.
Dengan adanya Kode Etik keperawatan di harapkan Seluruh insan Perawat dan
Bidan mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan derajat kesehatan dan
kesejahteraan Pasien yang di rawat Di Rumah Sakit ANNISA Tangerang.

BAB VI
DAFTAR PUSTAKA
Velasquez, M.G (2005). Etika bisnis, konsep dan kasus edisi 5. Yogyakarta: Penerbit
Andi.
KODERSI
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dan Penjelasannya
https://www.scribd.com/doc/92322188/Kode-Etik-Rumah-Sakit-Indonesia

Etika Bisnis RS Annisa

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Similar to Etika Bisnis RS Annisa

Similar to Etika Bisnis RS Annisa (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Etika Bisnis RS Annisa