Dokumen tersebut membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan Indonesia yang mencakup siapa yang menjadi warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

1. WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
 Warga Negara
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.
 Kewarganegaraan
segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga
negara. Dalam kewarganegaraan, tercipta ikatan
antara individu dengan negara, dimana individu
secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh
dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada
negara; sebaliknya negara berkewajiban melindungi
setiap warga negaranya.

2. WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006
 Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara
lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara
Indonesia.
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu
Warga Negara Indonesia.
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak tersebut.
 Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya
Warga Negara Indonesia.
 Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia.

3. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Anak yang baru lahir yang ditemukan di Wilayah Negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
Anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah
dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya.
Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan
dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
Anak dari seorang ayah atau. ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah,
belum berusia 18 (delapan betas) tahun atau belum kawin diakui
secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui
sebagai Warga Negara Indonesia.
Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun
diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing
berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara
Indonesia.

4. 1. Asas Ius-Sanguinis : asas keturunan atau hubungan
darah, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan
oleh orang tuanya.
2. Asas Ius- Soli : asas daerah kelahiran, artinya bahwa
status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh
tempat kelahirannya di negara tersebut.
3. Asas Bipatride (dwi kewarganegaraan) : timbul apabila
menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang
dianggap sebagai warga negara kedua negara itu.
4. Apatride (tanpa kewarganegaraan) : timbul apabila
menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak
diakui sebagai warga negara dari negara apapun.

5. ASAS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
berdasarkan negara tempat kelahiran.
 Asas Ius Soli (law of the soil) adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran,
yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang
 Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.
 Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentu-
kan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
 Asas Kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai
negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
 Asas Perlindungan Maksimum, adalah asas yang menentukan
bahwa pemerintah wajib memberikan perlidungan penuh kepada
setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam
maupun di luar negeri.

6.  Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah asas yang
menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan
perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 Asas Kebenaran Substantif, adalah prosedur pewarganegaraan
seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai
substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 Asas Non Diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas
dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
 Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM, adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada
umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
 Asas Keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala
hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan
secara terbuka.
 Asas Publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang
memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat
mengetahuinya.

7. CARA MEMPEROLEH WARGANEGARAAN INDONESIA
 Permohonan (Naturalisasi). Permohonan Pewarganegaraan
menurut UU No 12 Tahun 2006 dapat diajukan oleh pemohon jika
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal
di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima )
tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh)
tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

8.  Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia
(perkawinan)
 Pernyataan dilakukan oleh Warga negara asing yang kawin secara sah
dengan Warga Negara Indonesia di hadapan Pejabat
 Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)
tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut.
 Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau
dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik
Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR.
 Penetapan Pengadilan
Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat
secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga
Negara Indonesia
 Dengan Sendirinya Menjadi Warga Negara Indonesia
Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin,
berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari
ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

9. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya
sendiri.
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan
lain.
3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden
atas permohonan-nya sendiri, yang bersangkutan sudah
berusia 18 (delapan betas) tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal di luar negeri.
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih
dahulu dari Presiden.
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang
jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan
janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara
asing tersebut
7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu
negara asing

10. 6. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai
tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara
lain atas namanya
7. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik
Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan
dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka
waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima)
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan
pernyataan ini dengan tetap menjadi Warga Negara
Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan, padahal Perwakilan Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada
yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menjadi/tanpa kewarganegaraan.
8. Menikah dengan warga negara asing, jika hukum negara
asal suami atau istri, mengharuskan kewarganegaraan
mengikuti negara suami atau istrinya tersebut.

11. CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
YANG HILANG
 Mengajukan permohonan memperoleh
kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi.
 Apabila kehilangan kewarganegaraan karena
bertempat tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut
tanpa pemberitahuan, dapat memperoleh
kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan
tanpa prosedur naturalisasi kepada menteri atau
perwakilan RI di luar negeri.
 Apabila kehilangan kewarganegaraan karena
perkawinan dengan warga negara asing, dapat
mengajukan permohonan kewarganegaran kembali
apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud.

12. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA RI
 Hak Dasar, sebagai warga negara dalam berbagai bidang
kehidupan, antara lain:
1. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk
Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara
(Pasal 26)
2. Bersamaan kedudukan di dalam hukum & pemerintahan
(Pasal 27 ayat (1))
3. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasa127
ayat (2))
4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran
lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang (Pasal 28)
5. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran
agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat (2))
6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(Pasal30)
7. Mendapat pendidikan (Pasal 31)
8. Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32)
9. Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi (Pasal
33), memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah
sebagai fakir miskin (Pasal 34).

13. KEWAJIBAN DASAR WARGA NEGARA
1. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I)
2. menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan
kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II)
3. menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi
negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)
4. setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2)
5. wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
6. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara (Pasal 30 ayat 1).

14.  Hak dibidang Politik
hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu
organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.
 Hak dibidang Pendidikan
hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir
pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta
menangani pendidikan.
 Hak dibidang Ekonomi
hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang
layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha.
 Hak dibidang Sosial Budaya
hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan
penerangan hak untuk mengembangkan bahasa, adat-istiadat dan
budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga
sosial budaya.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM
PELAKSANAAN DEMOKRASI

15. Menumbuhkan
rasa nasionalisme,
perwujudan
Bela Negara

16.  Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan
tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan
berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta
kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
 Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi
oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan
bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai
dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi
negara.
 Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap
warga negara untuk berkorban demi mempertahankan
kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan Yuridiksi nasional
serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
10/17/2023
16
HandOut Kewarganegaraan. By : Tatik
Rohamawati, S.IP

17. Dasar pemikiran yang dijadikan bahan motivasi
setiap warganegara untuk ikut serta membela negara
Indonesia :
1)Pengalaman sejarah perjuangan RI
2)Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang
strategis.
3)Keadaan penduduk (demografis) yang besar.
4)Kekayaan sumber daya alam.
5)Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang
persenjataan.
6)Kemungkinan timbulnya bencana perang.
10/17/2023 17
HandOut Kewarganegaraan. By : Tatik
Rohamawati, S.IP