SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Anggota Kelompok:
 Ahmad Abdul Ghofur
 Alfiyatur Rokhmaniah
 Alizuna Jazinur Fatah
 Ana Fitrotunnisa
 Anggun Pusparini
 Anisa Dian P

PENEGASAN STATUS
KEWARGANEGARAAN
Pewarganegaraan merupakan cara
seseorang untuk memiliki
kewarganegaraan karena ia tidak
memenuhi asas ius soli dan ius sanguinis.
Pewarganegaraan sering disebut juga
naturalisasi.
Pewarganegaraan adalah
proses hukum yang dilakukan
oleh seseorang untuk
memperoleh kewarganegaraan
dari suatu negara.
Asas Kewarganegaraan

Yaitu pedoman untuk
menentukan kewarganegaraan
seseorang.
Ada dua asas kewarganegaraan:
• penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan kelahiran (asas kelahiran).
• penentuan kelahiran seseorang berdasarkan
perkawinan (asas perkawinan).
Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran
Bisa dibedakan menjadi dua asas, yaitu:

 Asas tempat kelahiran

 Asas hubungan darah atau keturunan
Asas tempat
Asas tempat kelahiran disebut juga asas ius soli.
kelahiran
Ius soli adalah ungkapan dari bahasa
Latin. Ius berarti hukum atau
pedoman.Soli berasal dari kata
solum, yang berarti tanah,daerah,aau
negeri.
Jadi, ius soli berarti pedoman untuk

menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan tempat
, daerah, atau negara di mana orang
tersebut lahir.
Asas hubungan darah atau
keturunan darah atau keturunan
Asas hubungan
disebut pula asas ius sanguinis.Istilah itu
berasal dari bahasa Latin.
Ius berarti hukum atau pedoman.Sanguinis berasal dari
kata sanguis, yang berarti darah.
Jadi, ius sanguinis berarti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan perkawinan dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan
derajat.
• Asas kesatuan hukum
• Asas Persamaan derajat
Asas kesatuan hukum
Asas kesatuan hukum bertolak dari pandangan
bahwa kesatuan ikatan keluarga merupakan dasar
terbentuknya masyarakat yang baik , sebaliknya
,keterpecahan ikatan keluarga bisa menyebabkan
ketidakbaikan masyarakat .Karena itu sudah
semestinya apabila suami, istri, dan anak-anak
tunduk pada satu sistem hukum yang sama.
Dalam hal ini, suami, istri , dan anak-anak sudah
semestinya memiliki kewarganegaraan yang
sama.
Asas persamaan derajat
Asas persamaan derajat bertolak dari
pendirian bahwa laki-laki dan perempuan
sederajat.Karena itu, perkawinan yang terjadi
di antara mereka tidak menyebabkan salah
satu pihak tunduk secara hukum kepada yang
lain.Dengan demikian , perkawinan tidk
menyebabkan terjadinya perubahan status
kewarganegaraan salah satu pihak.Meskipun
mereka sudah menikah, mereka tetap memiliki
kewarganegaraan masing-masing
WARGA NEGARA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA
 Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Dalam hidup bernegara, kewarganegaraan seseorang amatlah penting.
Karena itu, hal warga negara umumnya diatur dalam konstitusi.Di
Indonesia masalah tersebut di atur dalam UUD 1945 Bab X Warga
negara,pasal 26,
Pasal 26 UUD 1945

• Ayat (1) : Yang menjadi warga negara Indonesia ialah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.

• Ayat (2) : Penduduk ialah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dalam undang-undang.
Selain itu, UUD 1945 pasal 28 D ayat 4 menyatakan
“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah berlaku berbagai ketentuan
mengenai warga negara.Gambaran umum mengenai hal itu disarikan dalam
ringkasan berikut ini.
• Indische Staatsregeling, tahun 1927
• UU RI No.3 Tahun 1946
• Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949
• UU RI No.62 tahun 1958
• UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik
Indonesia
Di Indonesia, hal kewarganegaraan kini diatur
dalam Undang-Undang NO.12 tahun 2006
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang – undang tersebut disahkan dalam sidang
paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2006.Dengan
demikian , berbagai peraturan perundangundangan lama mengenai Kewarganegaraan
Republik Indonesia sudah tidak berlaku lagi .
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, ada beberapa cara seseorang
memperoleh kewarganegaraan , yaitu melalui:
 Melalui Kelahiran
 Melalui Pengangkatan
 Melalui permohonan pewarganegaraan
 Melalui Perkawinan

 Pemberian kewarganegaraan
 Ikut ayah dan ibu
Memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan
pewarganegaraan, dapat dibedakan antara naturalisasi biasa dan
naturalisasi istimewa.
a. Naturalisasi Biasa
Persyaratan menjadi warga negara Republik Indonesia menurut UndangUndang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2) Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak
berturut-turur.
3) Sehat jasmani dan rohani .
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD 1945
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam
sanksi penjara 1 tahun atau lebih.
6) Tidak berkewarganegaraan ganda
7) Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap.
8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan
pemerintah.
b. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa)
Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang
status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut:
1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau
belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
2) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah diangkat
sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan , tetap diakui sebagai
WNI.
3) Perkawinan WNI dengan WNA , baik sah maupun tidak sah dan diakui orang
tuanya yang WNI ,atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun
status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak
berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
4)Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan
disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana
ditentukan di dalam perundang-undangan.
5) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu
paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
6) Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan
sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI. Atau dapat diminta
oleh negara RI kemudian mereka mengucapkan sumpah atau janji setia
(tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi
biasa). Cara ini diberikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
c. Akibat Pewarganegaraan
Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin campuran dan
anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan .
Akibat dari pewarganegaraan adalah sebagai berikut :
1) Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing
2) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat
perkawinan sah, tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu.
3) Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai
hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu
memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI.
4) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas kedudukan
orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan
RI.
5) Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA
berdasarkan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI.
6) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan
ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin.

7) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin.

8) Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi
seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap
anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
a.Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI
b. Pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan materi secukupnya kepada presiden melalui menteri
yang disampaikan kepada pejabat.
c. Jika dikabulkan, ,menteri memberitahukan kepada pemohon setelah
dikeluarkannya keputusan presiden (Keppres).Paling lambat tiga builan
terhitung sejak Keppres dikirim ke pemohon, pejabat memanggil pemohon
untuk mengucapkan sumpah atau janji setya.Sebaliknya jika ditolak, harus
disertai alasan.
d. Jika pemohon tidak hadir tanpa alasan dalam menyatakan sumpah atau janji
setya pada waktu yang telah ditentukan Keppres, maka dinyatakan batal demi
hukum.
e. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas
namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan
sumpah atau pernyataan janji setya.
f. Salinan Keppres tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah
atau pernyataan janji setya dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan RI
seseorang.

g. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan
dalam berita negara RI.

h. Ketentuan dilanjut tentang tata cara mengajukan dan memperoleh
kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan Pemerintah
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, padahal
mempunyai kesempatan untuk melepaskannya
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas
permohonannya sendiri.
d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyampaikan janji setya
pada negara asing atau bagian negara asing tersebut.
f. Mengikuti pemilihan yang bersifat kenegaraan untuk negara asing.
g. Mempunyai paspor negara asing
h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tidak menyatakan
tetap ingin menjadi warga negara Indonesia.
MENJADI WNI
CHRISTIAN
GONZALES
Inilah Cara Agar Orang Asing Bisa Menjadi
WNI Seperti C.Gonzales
Ada beberapa cara sehingga orang jadi warga negara Indonesia. Bagaimana
Christian Gonzales bisa dapat warga negara dan bermain untuk tim nasional
sepak bola?
Secara garis besar, ada dua azas kelahiran yang digunakan untuk
menentukan kewarganegaraan seseorang. Pertama, ius soli yang melihat
kewarganegaraan berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Kedua, ius
sanguinis yaitu mendasarkan kewarganegaraan karena pertalian darah.
Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, azas
yang dianut Indonesia adalah ius sanguinis, meskipun
ada tiga poin yang menunjukkan adanya azas ius soli.
Ketiga poin ada di pasal 4 bagian i, j, dan k. Ketiga poin
itu mengutarakan kalau seorang anak yang dilahirkan
di Indonesia tetapi keberadaan atau kewarganegaraan
orang tuanya tidak diketahui, secara otomatis anak itu
menjadi warga negara Indonesia.
Dalam undang-undang itu juga disebutkan tentang kemungkinan
kewarganegaraan ganda. Jika ketentuan-ketentuan pada undang-undang
menyebabkan kewarganegaraan ganda pada seorang anak, maka setelah umur
18 tahun atau setelah menikah, dia wajib memilih salah satu kewarganegaraan.
Undang-undang memberikan waktu paling lambat tiga tahun bagi anak
tersebut untuk memilih kewarganegaraan setelah usia 18 atau setelah
menikah.
Selain berdasarkan tempat kelahiran dan hubungan darah, seseorang juga bisa
mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Permohonan ini
disebut pewarganegaraan.
Syarat-syarat pewarganegaraan adalah
Usia 18 tahun, tinggal di Indonesia minimal 5
tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak
berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat
berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, tidak pernah dijatuhi
pidana, jika pemberian kewarganegaraan
Indonesia tidak membuat orang tersebut
memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki
pekerjaan atau penghasilan tetap, serta
membayar uang pewarganegaraan kepada kas
negara. Proses pengajuan melalui kantor
imigrasi. Pengabulan permohonan ditetapkan
dengan keputusan presiden.
Selain proses tersebut, pewarganegaraan juga dapat diberikan kepada
seseorang yang dianggap berjasa kepada Indonesia atau dengan alasan demi
kepentingan negara. Pewarganegaraan ini diberikan presiden setelah mendapat
persetujuan DPR. Namun, pewarganegaraan ini tidak dapat dilakukan jika
akhirnya membuat seseorang memiliki kewarganegaraan ganda.
Berdasarkan aturan inilah Christian Gonzales bisa bermain untuk tim nasional
sepak bola. Gonzales telah memenuhi syarat karena telah merumput di
Indonesia mulai tahun 2003. Debut Gonzales bersama tim nasional adalah
pada pertandingan persahabatan antara Indonesia dengan Timor Leste pada 21
November 2010.
FIFA sendiri membebaskan pesepak bola untuk melakukan naturalisasi asalkan
pemain tersebut belum pernah bermain untuk tim nasional suatu negara.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat
Hidayat
Terakhir, pemerintah menaturalisasi Kim Kurniawan. Kim, sebelumnya tercatat
sebagai warga negara Jerman, kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara
Indonesia.
“Kim Kurniawan itu, kakeknya orang Indonesia, bapaknya orang Indonesia. Cuma
kemudian, Kim menjadi warga negara Jerman (kini sudah dinaturalisasi),” kata
Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng, kepada Tribunnews.com.
Kebijakan naturalisasi, kata Andi, adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan
kepada para atlet-atlet berprestasi di luar negeri dan ingin menjadi warga negara
Indonesia.
Andi Mallarangeng juga menjelaskan, kementeriannya bekerjasama
dengan kementerian luar negeri, memantau para atlet-atlet dari
cabang olahraga lain, termasuk para pemain sepakbola, di luar
negeri yang dianggap berprestasi.
Kabar lain juga menyebutkan, gelandang Persisam Samarinda yang
berasal dari Uruguay, Ronald Fagundez, juga bakal dinaturalisasi.
Kebetulan Fagundez yang beristrikan orang Indonesia juga ingin
memperkuat Timnas Indonesia.
“Ia (Fagundez) dia mau. Fagundez sangat berharap bisa
dinaturalisasi dan bisa memperkuat timnas nantinya,” ujar
Gonzales.
Gelandang klub Italia Cagliari, Radja Nainggolan, awalnya juga
direncanakan masuk target naturalisasi. Namun pemerintah
mengurungkan rencana itu karena pemain keturunan Batak ini
sudah berkewarganegaraan Belgia.
Kehadiran Van
Beukering di Jakarta
juga untuk diambil
sumpah menjadi WNI.
Dalam layanan pesan singkatnya kepada GOAL.com Indonesia, Rabu (21/9)
malam WIB, Iman menyebutkan, Van Beukering telah mengikat kontrak tiga tahun
bersama Pelita Jaya. Kehadiran pemain berusia 27 tahun ini juga dalam rangka
pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Seperti diketahui, Van Beukering merupakan salah satu pemain yang akan
dinaturalisasi pemerintah Indonesia, dan akan mengambil sumpah pada 10 Oktober
mendatang.
“JVB memang sudah kontrak tiga tahun sama Pelita. Dia sudah ada di Jakarta dari
kemarin [Selasa, 20/9], dan sudah training dengan Pelita. Jadi tinggal disumpah,”
demikian pernyataan Iman.
Hanya ini yang dapat saya
sampaikan.
Bila ada salah kata maupun
salah perbuatan, saya meminta
Wassalammualaikum
maaf sebesar-besarnya.

wb

wr
MERCY

More Related Content

What's hot

Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraSiti Hardiyanti
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanDina Destiana
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarayuanitaandriani
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahiraila
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraandionteguhpratomo
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIIbel007
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)Eko Budi
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
Asas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNAsas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNwindasasq
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanarnisyah
 

What's hot (18)

Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNI
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Asas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNAsas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKN
 
PKn Warga Negara
PKn Warga NegaraPKn Warga Negara
PKn Warga Negara
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraan
 

Viewers also liked

Amazon 電子書籍販売のまとめ
Amazon 電子書籍販売のまとめAmazon 電子書籍販売のまとめ
Amazon 電子書籍販売のまとめShouji Orihara
 
Socially responsible buisness
Socially responsible buisnessSocially responsible buisness
Socially responsible buisnessmp poonia
 
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...EminesQ
 
Patentové právo a jeho potencionální reforma2
Patentové právo a jeho potencionální reforma2Patentové právo a jeho potencionální reforma2
Patentové právo a jeho potencionální reforma2Tomáš Pavelka
 
English rapture and_tribulation
English rapture and_tribulationEnglish rapture and_tribulation
English rapture and_tribulationDaniel Oseji
 

Viewers also liked (9)

Amazon 電子書籍販売のまとめ
Amazon 電子書籍販売のまとめAmazon 電子書籍販売のまとめ
Amazon 電子書籍販売のまとめ
 
Hortatory exposition
Hortatory expositionHortatory exposition
Hortatory exposition
 
Socially responsible buisness
Socially responsible buisnessSocially responsible buisness
Socially responsible buisness
 
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...
Emotion dysregulation in generalized anxiety disoreder a comparation with soc...
 
Trabajo grupal (1)
Trabajo grupal (1)Trabajo grupal (1)
Trabajo grupal (1)
 
Patentové právo a jeho potencionální reforma2
Patentové právo a jeho potencionální reforma2Patentové právo a jeho potencionální reforma2
Patentové právo a jeho potencionální reforma2
 
English rapture and_tribulation
English rapture and_tribulationEnglish rapture and_tribulation
English rapture and_tribulation
 
Sales Pitch
Sales PitchSales Pitch
Sales Pitch
 
analytical exposition
analytical expositionanalytical exposition
analytical exposition
 

Similar to Asas Kewarganegaraan

4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).pptfikrizar1
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahira_ila
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfkakayeuis
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan DIANTO IRAWAN
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Rama Putra
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek KehidupanMy own home
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraMy own home
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1roys7
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruHendrastuti Retno
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruHendrastuti Retno
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfjufryramelli
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Fathur Marah
 

Similar to Asas Kewarganegaraan (20)

4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
S.k. 5
S.k. 5S.k. 5
S.k. 5
 
Hak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wniHak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wni
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Kewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan IndonesiaKewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan Indonesia
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958
 

Asas Kewarganegaraan

  • 1. Anggota Kelompok:  Ahmad Abdul Ghofur  Alfiyatur Rokhmaniah  Alizuna Jazinur Fatah  Ana Fitrotunnisa  Anggun Pusparini  Anisa Dian P PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN
  • 2. Pewarganegaraan merupakan cara seseorang untuk memiliki kewarganegaraan karena ia tidak memenuhi asas ius soli dan ius sanguinis. Pewarganegaraan sering disebut juga naturalisasi.
  • 3. Pewarganegaraan adalah proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara.
  • 4. Asas Kewarganegaraan Yaitu pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang.
  • 5. Ada dua asas kewarganegaraan: • penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran (asas kelahiran). • penentuan kelahiran seseorang berdasarkan perkawinan (asas perkawinan).
  • 6. Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran Bisa dibedakan menjadi dua asas, yaitu:  Asas tempat kelahiran  Asas hubungan darah atau keturunan
  • 7. Asas tempat Asas tempat kelahiran disebut juga asas ius soli. kelahiran Ius soli adalah ungkapan dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau pedoman.Soli berasal dari kata solum, yang berarti tanah,daerah,aau negeri. Jadi, ius soli berarti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat , daerah, atau negara di mana orang tersebut lahir.
  • 8. Asas hubungan darah atau keturunan darah atau keturunan Asas hubungan disebut pula asas ius sanguinis.Istilah itu berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau pedoman.Sanguinis berasal dari kata sanguis, yang berarti darah. Jadi, ius sanguinis berarti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
  • 9. Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. • Asas kesatuan hukum • Asas Persamaan derajat
  • 10. Asas kesatuan hukum Asas kesatuan hukum bertolak dari pandangan bahwa kesatuan ikatan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang baik , sebaliknya ,keterpecahan ikatan keluarga bisa menyebabkan ketidakbaikan masyarakat .Karena itu sudah semestinya apabila suami, istri, dan anak-anak tunduk pada satu sistem hukum yang sama. Dalam hal ini, suami, istri , dan anak-anak sudah semestinya memiliki kewarganegaraan yang sama.
  • 11. Asas persamaan derajat Asas persamaan derajat bertolak dari pendirian bahwa laki-laki dan perempuan sederajat.Karena itu, perkawinan yang terjadi di antara mereka tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum kepada yang lain.Dengan demikian , perkawinan tidk menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan salah satu pihak.Meskipun mereka sudah menikah, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing
  • 12. WARGA NEGARA MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA  Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam hidup bernegara, kewarganegaraan seseorang amatlah penting. Karena itu, hal warga negara umumnya diatur dalam konstitusi.Di Indonesia masalah tersebut di atur dalam UUD 1945 Bab X Warga negara,pasal 26,
  • 13. Pasal 26 UUD 1945 • Ayat (1) : Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. • Ayat (2) : Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
  • 14. Selain itu, UUD 1945 pasal 28 D ayat 4 menyatakan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah berlaku berbagai ketentuan mengenai warga negara.Gambaran umum mengenai hal itu disarikan dalam ringkasan berikut ini. • Indische Staatsregeling, tahun 1927 • UU RI No.3 Tahun 1946 • Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 • UU RI No.62 tahun 1958 • UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
  • 15. Di Indonesia, hal kewarganegaraan kini diatur dalam Undang-Undang NO.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang – undang tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2006.Dengan demikian , berbagai peraturan perundangundangan lama mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak berlaku lagi .
  • 16. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, ada beberapa cara seseorang memperoleh kewarganegaraan , yaitu melalui:  Melalui Kelahiran  Melalui Pengangkatan  Melalui permohonan pewarganegaraan  Melalui Perkawinan  Pemberian kewarganegaraan  Ikut ayah dan ibu
  • 17. Memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan pewarganegaraan, dapat dibedakan antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. a. Naturalisasi Biasa Persyaratan menjadi warga negara Republik Indonesia menurut UndangUndang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin 2) Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turur. 3) Sehat jasmani dan rohani . 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau lebih. 6) Tidak berkewarganegaraan ganda 7) Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan pemerintah.
  • 18. b. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa) Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut: 1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. 2) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah diangkat sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan , tetap diakui sebagai WNI. 3) Perkawinan WNI dengan WNA , baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI ,atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
  • 19. 4)Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan. 5) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 6) Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI. Atau dapat diminta oleh negara RI kemudian mereka mengucapkan sumpah atau janji setia (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara ini diberikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
  • 20. c. Akibat Pewarganegaraan Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin campuran dan anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan . Akibat dari pewarganegaraan adalah sebagai berikut : 1) Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing 2) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah, tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu. 3) Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI. 4) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan RI. 5) Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI.
  • 21. 6) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. 7) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. 8) Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
  • 22. TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN a.Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI b. Pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materi secukupnya kepada presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat. c. Jika dikabulkan, ,menteri memberitahukan kepada pemohon setelah dikeluarkannya keputusan presiden (Keppres).Paling lambat tiga builan terhitung sejak Keppres dikirim ke pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setya.Sebaliknya jika ditolak, harus disertai alasan. d. Jika pemohon tidak hadir tanpa alasan dalam menyatakan sumpah atau janji setya pada waktu yang telah ditentukan Keppres, maka dinyatakan batal demi hukum. e. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji setya.
  • 23. f. Salinan Keppres tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setya dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan RI seseorang. g. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara RI. h. Ketentuan dilanjut tentang tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan Pemerintah
  • 24. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, padahal mempunyai kesempatan untuk melepaskannya c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyampaikan janji setya pada negara asing atau bagian negara asing tersebut. f. Mengikuti pemilihan yang bersifat kenegaraan untuk negara asing. g. Mempunyai paspor negara asing h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tidak menyatakan tetap ingin menjadi warga negara Indonesia.
  • 27. Inilah Cara Agar Orang Asing Bisa Menjadi WNI Seperti C.Gonzales Ada beberapa cara sehingga orang jadi warga negara Indonesia. Bagaimana Christian Gonzales bisa dapat warga negara dan bermain untuk tim nasional sepak bola? Secara garis besar, ada dua azas kelahiran yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Pertama, ius soli yang melihat kewarganegaraan berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Kedua, ius sanguinis yaitu mendasarkan kewarganegaraan karena pertalian darah.
  • 28. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, azas yang dianut Indonesia adalah ius sanguinis, meskipun ada tiga poin yang menunjukkan adanya azas ius soli. Ketiga poin ada di pasal 4 bagian i, j, dan k. Ketiga poin itu mengutarakan kalau seorang anak yang dilahirkan di Indonesia tetapi keberadaan atau kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui, secara otomatis anak itu menjadi warga negara Indonesia.
  • 29. Dalam undang-undang itu juga disebutkan tentang kemungkinan kewarganegaraan ganda. Jika ketentuan-ketentuan pada undang-undang menyebabkan kewarganegaraan ganda pada seorang anak, maka setelah umur 18 tahun atau setelah menikah, dia wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Undang-undang memberikan waktu paling lambat tiga tahun bagi anak tersebut untuk memilih kewarganegaraan setelah usia 18 atau setelah menikah. Selain berdasarkan tempat kelahiran dan hubungan darah, seseorang juga bisa mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Permohonan ini disebut pewarganegaraan.
  • 30. Syarat-syarat pewarganegaraan adalah Usia 18 tahun, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tidak pernah dijatuhi pidana, jika pemberian kewarganegaraan Indonesia tidak membuat orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, serta membayar uang pewarganegaraan kepada kas negara. Proses pengajuan melalui kantor imigrasi. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan presiden.
  • 31. Selain proses tersebut, pewarganegaraan juga dapat diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada Indonesia atau dengan alasan demi kepentingan negara. Pewarganegaraan ini diberikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Namun, pewarganegaraan ini tidak dapat dilakukan jika akhirnya membuat seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. Berdasarkan aturan inilah Christian Gonzales bisa bermain untuk tim nasional sepak bola. Gonzales telah memenuhi syarat karena telah merumput di Indonesia mulai tahun 2003. Debut Gonzales bersama tim nasional adalah pada pertandingan persahabatan antara Indonesia dengan Timor Leste pada 21 November 2010. FIFA sendiri membebaskan pesepak bola untuk melakukan naturalisasi asalkan pemain tersebut belum pernah bermain untuk tim nasional suatu negara.
  • 33. Terakhir, pemerintah menaturalisasi Kim Kurniawan. Kim, sebelumnya tercatat sebagai warga negara Jerman, kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. “Kim Kurniawan itu, kakeknya orang Indonesia, bapaknya orang Indonesia. Cuma kemudian, Kim menjadi warga negara Jerman (kini sudah dinaturalisasi),” kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng, kepada Tribunnews.com. Kebijakan naturalisasi, kata Andi, adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan kepada para atlet-atlet berprestasi di luar negeri dan ingin menjadi warga negara Indonesia.
  • 34. Andi Mallarangeng juga menjelaskan, kementeriannya bekerjasama dengan kementerian luar negeri, memantau para atlet-atlet dari cabang olahraga lain, termasuk para pemain sepakbola, di luar negeri yang dianggap berprestasi. Kabar lain juga menyebutkan, gelandang Persisam Samarinda yang berasal dari Uruguay, Ronald Fagundez, juga bakal dinaturalisasi. Kebetulan Fagundez yang beristrikan orang Indonesia juga ingin memperkuat Timnas Indonesia. “Ia (Fagundez) dia mau. Fagundez sangat berharap bisa dinaturalisasi dan bisa memperkuat timnas nantinya,” ujar Gonzales. Gelandang klub Italia Cagliari, Radja Nainggolan, awalnya juga direncanakan masuk target naturalisasi. Namun pemerintah mengurungkan rencana itu karena pemain keturunan Batak ini sudah berkewarganegaraan Belgia.
  • 35. Kehadiran Van Beukering di Jakarta juga untuk diambil sumpah menjadi WNI.
  • 36.
  • 37. Dalam layanan pesan singkatnya kepada GOAL.com Indonesia, Rabu (21/9) malam WIB, Iman menyebutkan, Van Beukering telah mengikat kontrak tiga tahun bersama Pelita Jaya. Kehadiran pemain berusia 27 tahun ini juga dalam rangka pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Seperti diketahui, Van Beukering merupakan salah satu pemain yang akan dinaturalisasi pemerintah Indonesia, dan akan mengambil sumpah pada 10 Oktober mendatang. “JVB memang sudah kontrak tiga tahun sama Pelita. Dia sudah ada di Jakarta dari kemarin [Selasa, 20/9], dan sudah training dengan Pelita. Jadi tinggal disumpah,” demikian pernyataan Iman.
  • 38.
  • 39. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya meminta Wassalammualaikum maaf sebesar-besarnya. wb wr
  • 40. MERCY