Pewarganegaraan Indonesia

Siti Zainab (28)
Tauladan Muhammad P. (29)
Tri Wahyu Nardinasari (30)
Wengku Kerti Nugraha (31)
Widya Ariantama (32)

Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum
yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh / memiliki kewarganegaraan suatu
negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga
negara berdasarkan pada asas Ius Soli maupun asas Ius Sanguinis. Secara umum
terdapat dua cara pewarganegaraan (stelsel), yaitu:
a. Stelsel Aktif : bahwa seseorang akan menjadi warga negara dari suatu negara
apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif
b. Stelsel Pasif : bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari
suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif)
Berdasarkan dua stelsel diatas terdapat dua hak yang dimiliki setiap warga negara
terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu:
a. Hak Opsi : hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
b. Hak Repudiasi : hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA
kelas X Semester Genap. Hal 28

Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang/peraturan/perjanjian
yang terlebih dahulu telah berlaku
b. Kelahiran (asas ius soli)
c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut anak orang asing dibawah umur 5 thn)
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia
e. Pewarganegaraan (naturalisasi)
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia
g. Anak-anak yang belum berumur 18 thn/ belum kawin mengikuti ayah atau ibunya
(asas ius sanguinis)
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya
yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 thn/ sudah
kawin melalui pernyataan.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-137

Bagi warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan
permohonan terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan
pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun
tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-138

Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing untuk
menjadi warga negara Indonesia dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi).
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-125
Pewarganegaraan dapat diperoleh melalui:
a. Perkawinan, yaitu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI.
Dalam hal ini isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Apabila prianya warga negara asing sedangkan wanitanya WNI, maka
wanita (isteri) tersebut akan kehilangan kewarganegaraan RI bila dalam 1
tahun setelah perkawinan tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.
b. Orang asing yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan
negara, dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah
memperoleh pertimbangan DPR.
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan
SMA kelas X Semester Genap. Hal 28

c. Dikabulkannya pengajuan permohonan. Dalam hal ini, apabila ada orang asing
yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengajukan permohonan
kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di
mana ia tinggal atau Kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) bagi
yang tinggal di luar negeri. Dengan ketentuan permohonan:
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:
1. Permohonan diajukan secara tertulis di atas materai
2. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Disertai bukti-bukti
tentang: umur , persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan
lain-lain.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung:Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-126
Setelahnya, pengadilan negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk
memeriksa syarat-syarat dan menguji pemohon tentang kecakapannya berbahasa
Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:

Karena permohonan demikian merupakan syarat formal, maka Menteri Kehakiman
dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden.
Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu, tapi bila
dikabulkan maka ia harus mengucap sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri
atau Perwakilan Diplomatik RI. Kemudian, pewarganegaraan akan diumumkan oleh Menteri
Kehakiman dalam Berita Negara. Jika dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan SK
Menteri Kehakiman si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia, maka keputusan itu
dengan sendirinya batal (demi hukum).
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tata cara memperoleh
kewarganegaraan RI yaitu:
a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis
dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri, berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat.
b. Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga,
2007. Hal-138

d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden
ditetapkan.
e. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan
diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
f. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan
pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak pemohon mengucapkan
sumpah atau menyatakan janji setia.
g. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada
pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
h. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan
sumpah dan menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata
pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal
demi hukum.

i. Dalam hal permohonan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat,
pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan
pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
j. Pengucapkan sumpah atau peryatkan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat,
dan Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapkan sumpah
atau peryataan janji setia .
k. Paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau
pernyataan janji setia adalah sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang
Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada
kekuasaan saya, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan
menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga
Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-139

l. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib
menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada
kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
m. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti
sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh
kewarganegaraan.
n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh
kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Secara singkat, permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi, dapat dibedakan
menjadi:
1. Naturalisasi Biasa
Naturalisasi biasa adalah cara pewarganegaraan dimana warga asing yang akan
mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan cara memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan pemerintah.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
2. Naturalisasi Luar Biasa (Istimewa)
Pewarganegaraan istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh
pemerintah (Presiden) atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau
yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka tidak dikenakan syarat-
syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya
diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah Menengah
Atas.Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-127

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan
Indonesia apabila:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan berkesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri., yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat ole Warga Negara Indonesia.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut.

g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifatpaspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya.
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima)
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin
tetap menjadi Wrga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik
Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang
yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Seseorang juga bisa kehilangan status kewarganegaraan yang
disebabkan oleh perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU No. 12 tahun
2006 yaitu sebagai berikut:
1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutu kewarganegaraan
suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga
negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika
menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
Sumber: tim MGMP: LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. hal-29

Akan tetapi, untuk membantu warga negara Indonesia di luar negeri yang
kehilangan kewarganegaraannya karena bukan kemauan sendiri, mereka diberi
kesempatan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan
tertentu, antara lain:
Pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada Pemerintah
Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut harus mengajukan pernyataan kepada
menteri kehakiman melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tempat ia
berada dan sekaligus dapat ditentukan apakah pernyataannya dapat diterima
atau ditolak.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X.
Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140 dan Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara
untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-208

Undang-Undang yang Mengatur Kewarganegaraan di Indonesia
a. UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
b. UU Ex Darurat No. 9 tahun 1955tentang Kependudukan Orang Asing
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
a. UU No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwikewarganegaraan antara Indonesia
dan RRC
b. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
Penyempurnaan UU No. 3 tahun 1946
c. UU No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan
tidak berlaku
d. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
a. UU tentang Kewarganegaraan RI yang RUU-nya disetujui menjadi UU no. 12 tahun
2006 dan disahkan tanggal 11 Juli 2006 melalui panitia khusus (Pansus) DPR-RI
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30

Terdapat perbedaan antara UU No. 12 tahun 2006 dan UU sebelumnya. Perbedaan
itu adalah:
a. Secara filosofis, UU No. 12 tahun 2006 bersifat non diskriminatif sehingga
lebih menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan kedudukan antarwarga
negara, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
b. Secara Yuridis, UU No 12 tahun 2006 disusun berdasarkan UUD 1945 (hasil
amandemen) yang lebih menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara.
c. Secara sosiologis, UU No. 12 tahun 2006 telah disesuaikan/mengikuti
perkembangan global terkini yang menghendaki persamaan derajat
(perlakuan dan kedudukan) warga negara di hadapan hukum serta adanya
keadilan dan kesetaraan gender.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. Hal-30

Dengan adanya ketiga hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang
kewarganegaraan yang baru lebih menjamin keadilan dan kesetaraan gender.
Dalam penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga
disebutkan mengenai asas-asas yang dianut dalam UU ini, yaitu sebagai berikut.
a) Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
b) Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
ini.
c) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang
d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
UU No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan yang diberikan
kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-
30

Selain asas diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-
undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:
1. Asas Kepentingan Nasional
2. Asas Perlindungan Maksimum
3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
4. Asas Kebenaran substantif
5. Asas Nondiskriminatif
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap HAM
7. Asas Keterbukaan
8. Asas Publisitas
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap.
Hal-30

Pewarganegaraan Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pewarganegaraan Indonesia

Similar to Pewarganegaraan Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pewarganegaraan Indonesia