2. DASAR HUKUM PERENCANAAN
• Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
• Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Desa
• Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
By Joko Leksono
3. PERENCANAAN DESA
Desa menyusun perencanaan desa sesuai
dengan kewenangannya mengacu kepada
perencanaan Kabupaten
(Pasal 79 UU Desa 6/2014)
18/08/2023
By Joko Leksono
4. MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, DAN SEJAHTERA
DESA YANG MANDIRI, KUAT,
MAJU, DEMOKRATIS
Tahapan:
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan
Mengedepankan KEBERSAMAAN,
KEKELUARGAAN, KEGOTONGROYONGAN guna
mewujudkan Pengarusutamaan PERDAMAIAN
dan KEADILAN SOSIAL
PEMBANGUNAN
DESA
MENGURANGI
KEMISKINAN
Meningkatkan
KUALITAS HIDUP
Manusia
Meningkatkan
KESEJAHTERAAN
Masyarakat Desa
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Melalui
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Pembangunan
Sarana Desa
Pembangunan
Prasarana Desa
Pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal
Pengelolaan SDA
dan Lingkungan
Hidup Berkelanjutan
PEMERINTAHAN DESA
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (UU 6/2014 tentang Desa)
kewenangan lebih besar kepada Desa dalam kesatuan kewenangan,
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di
desa berdasar asas Rekognisi dan Subsidiaritas
Implikasi
Pelaksanaan
UU Desa
By Joko Leksono
5. SIKLUS PENGELOLAAN DESA
MUSYAWARAH
DESA
PEMERINTAH DESA
MASYARAKAT DESA
B P D
PERANGKAT DESA
(PELAYANAN)
PANITIA (Ad hoc)
BUMDES
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Kelompok Kepentingan
Khusus
Bagian Wilayah Desa
Dipilih
Langsu
ng
Perwaki
lan
- RPJMDes &
RKPDes
- APBDes
- PERDES
- Kinerja
Pemerintahan
- Penataan Desa
- Perencanaan Desa
- Kerjasama Desa
- Perencanaan Investasi
Masuk
- Asset Desa
- Hal-hal Strategis
Prinsip Dasar Pemerintahan Desa
- Check dan Balance Pemdes dan BPD
- Dekokrasi Permusyawaratan dan
Perwakilan
- Demokrasi Partisipatoris melalui
Musdes
- Penyelenggaraan Musdes
- Perancangan Perdes
Bersama Pemdes
- Pengisian Anggota BPD
Lembaga Adat
By Joko Leksono
7. SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan &
Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa
By Joko Leksono
8. 8
MUSDE
S
PEMDE
S
BPD
MASYARA
KAT
WEWENANG
DESA
1. ASET DESA
2. SWADAYA
MASYARAKAT
3. SUMBERDAYA
MANUSIA
DESA SEBAGAI
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
TATA KELOLA DESA YANG
DEMOKRATIS BERDASARKAN
PRODUK HUKUM DESA
Rencana
Kerja
Pembangunan
1. DANA DESA
2. ALOKASI DANA DESA
3. BAGI HASIL PAJAK
DAERAH
4. BANTUAN KEUANGAN
KEADILAN BAGI
SELURUH
MASYARAKAT
DESA
Profesional
Efektif
Efisien dan
Bertanggung
jawab
By Joko Leksono
11. Tahapan Penyusunan RPJMDes
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota
3. Pengkajian Keadaan Desa
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Desa
5. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa
7. Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan
RPJM-Desa
13. Jumat, 18 Agustus 2023 13
P
R
O
F
I
L
DESA
POTRET
DESA
KALENDER
MUSIM
BAGAN
KELEMBAGAAN
DAFTAR MASALAH
DAN POTENSI
DAFTAR MASALAH
DAN POTENSI
DAFTAR MASALAH
DAN POTENSI
By Joko Leksono
14. SKL
H
HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
A. CONTOH POTRET DESA
/SKETSA DESA
DUSUN I
DUSUN II
DUSUN III
DUSUN IV
NO MASALAH POTENSI
1 JALA DESA DI DUSUN
II & IV SEPANJANG
3000 M RUSAK BERAT
BATU
PASIR
TENAGA SIAP
SWADAYA
2 LINGKUNGAN
DUSUN IV & I
TIDAK SEHAT
PUSKESMAS
KADER
DESA
PKK
3 BANYAK ANAK
BALITA DIDUSUN I
& IV KENA
PENYAKIT
CAMPAK
PUSKESMAS
BIDAN
4 KOLAM IKAN
KURANG
DIMAMFAATKAN
LAHAN
TAMBAK
ALIRAN
SUNGAI
PETANI IKAN
5 JEMBATAN
RUSAK BERAT
BATU
PASIR
KAYU
TENAGA
SWADAYA
B.DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
14
LEGENDA
Balai Desa
Pasar
Masjid
Sekolah
Kolam Ikan
Puskesmas
Rumah
Penduduk
Kebun Jagung
Jalan Desa
Sawah
Kebun Karet
Jembatan
Jalan Kab
Sungai
By Joko Leksono
15. B.DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DESA DARI KALENDER MUSIM
N
O
MASALAH POTENSI
1 PADA MUSIM
KEMARAU,DIDUA
DUSUN KEKURANGAN
AIR BERSIH
-SUNGAI,MATA AIR
-SWADAYA MASY
-BATU
-PASIR
2 PADA MUSIM
KEMARAU HASIL
PANEN MEROSOT
(GAGAL )
- IRIGASI TERTIER
- LUAS LAHAN
PERSAWAHAN
--KELOMPOK TANI
--KUD
3 PADA MUSIM
PANCAROBA BANYAK
MASYARAKAT DESA
TERSERANG ISPA
(INFEKSI SALURAN
PERNAPASAN AKUT )
-PUSKESMAS
PEMBANTU
--KEBUN OBAT
KELUARGA
--POSYANDU
4 PADA MUSIM HUJAN
SEBAGIAN BESAR
RUMAH DIDUSUN
TERGENANG AIR
SETINGGI 1 METER
-BATU
-PASIR
-KAYU DAN BAMBU
-TENAGA GOTONG
ROYONG
5 PADA MUSIM HUJAN
BANYAK
MASYARAKAT
DIDUSUN TERKENA
DIARE
-PUSTU
-BIDAN DESA
-POSYANDU
15
MASALAH
KEGIATAN
KEADAAN
PANCAROBA KEMARAU MUSIM HUJAN
M
R
T
A
P
R
M
E
i
J
U
N
i
J
U
L
I
A
G
U
S
S
E
P
T
O
K
T
O
N
O
P
D
E
S
J
A
N
P
E
B
Kekurang
an Air
bersih
- - - - ** **** ** * - - - -
Kekurangan
pangan
- - - * *** **** * - - - - -
Kesehatan
(banyak
Penyakit)
** **** ** - ** - - - ** *** **** -
Banjir - - - - ** *** * - - - - -
Panen *** *** - - - - - - - - - -
Tanam - - - - - - - - *** **** - -
Dst
CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH
DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
A. CONTOH GAMBAR /TABEL KALENDER MUSIM
By Joko Leksono
16. B.DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DESA DARI BAGAN KELEMBAGAAN
NO LEMBAGA MASALAH POTENSI
1
PEMDES &
BPD
PERANGKAT DESA
KURANG DALAM
MEMBERIKAN
PELAYANAN PADA
MASYARAKAT
-PERANGKAT DESA
LENGKAP
-SARANA TERSEDIA
2
LK-DESA PENGURUS LK
SEBAGIAN BESAR
TIDAK TAMPAK
KEGIATANNYA
-PENGURUS LENGKAP
-TENAGA PENGUERUS
POTENSIAL
3
KELOMPOK TANI KEGIATAN
KELOMPOK TANI
DIDUSUN MACET
-LEMBAGA ADA
-PENGURUS LENGKAP
4
SIMPAN
PINJAM
PENGURUS SIMPAN
PINJAM TIDAK
PERNAH
MELAKUKAN
MSYAWARAH
DENGAN ANGGOTA
-MODAL USAHA BESAR
-PENGURUS LENGKAP
5
KUD KURANG
BERMAMFAAT
DALAM
MEMASARKAN HASIL
PERTANIAN
-ADA PROGRAM PELATIHAN
-ADA KREDIT DG BUNGA
RENDAH
DKM RW
KUD
BPD
DEWAN
KELOMP
TANI
SIMPAN
PINJAM
RT
PKK
DASAWISMA
KEL/
PEMDE
S
PUSKESMA
S
LK-DK
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN
A.BAGAN KELEMBAGAAN DESA
16
By Joko Leksono
17. Perumusan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Indikator
ANALISIS
ISU-ISU
STRATEGIS
VISI DAN MISI
KEPALA DESA
TUJUAN & SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SEBAGAI BAHAN MASUKAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DESA DAN INDIKATOR
EVALUASI RPJM Desa
PENJELASAN VISI DAN MISI
PENGKAJIAN
KEADAAN DESA
PENYELARASAN
PERUMUSAN
STRATEGI &
ARAH
KEBIJAKAN
ANALISIS
GAMBARAN UMUM
DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
By Joko Leksono
19. 1. RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDesa
2. RKP tidak boleh keluar dari RPJM Desa,
kecuali :
a. Peristiwa khusus
b. Perubahan mendasar kebijakan
pemerintah
3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB
Desa
HUBUNGAN RPJM DESA, RKP DESA
DAN APB DESA
By Joko Leksono
20. 4. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yg menjadi bagian dari RKP Desa
untuk jangka waktu 1 tahun yg akan
diusulkan Pemdes kepada Pemda
Kabupaten/Kota melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah.
18/08/2023
By Joko Leksono
21. Tujuan dan Manfaat RKP Desa
• Sebagai dasar dalam penyusunan APBDes,
• Acuan dalam menyusun rencana operasional dan
pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
• Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama
terhadap program pembangunan yang akan dijalankan
dalam 1 tahun,
• Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahunan,
• Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan
Pemerintahan Desa.
• Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan
digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.
By Joko Leksono
22. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui
Musdes
2. Pembentukan Tim penyusun
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.
By Joko Leksono
23. PERAN PELAKU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA
No Pelaku Tugas/wewenang
1. Kepala Desa a. Membentuk Tim Penyusun
b. Selaku Pembina dlm Tim
c. Memeriksa Rancangan RKP
d. Menyelenggarakan Musrenbangdes
2. Tim Penyusun RKP
Desa
a. Pencermatan Pagu Indikatif desa & penyelarasan
program yg msk desa
b. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
c. Penyusunan rancangan RKP Desa
d. Penyusunan rancangan DU-RKP Desa
3. BPD a. Menyelenggarakan Musdes ttg penyusunan
perencanaan pembangunan desa
b. Membentuk Tim Verifikasi
c. Menyepakati rancangan RKP
4. Masyarakat
(marjinal ?)
a. Membahas RKP dalam Musdes dan Musrenbangdes
b. Memberi masukan dalam pembahasan RKP
5. Pihak Lain ?
(Kecamatan, Babin,
narasumber,..)
a. Memberikan Masukan
b. Melakukan Pembinaan
c. Melaksanakan Pengawasan
By Joko Leksono
24. • Hasil musdes
• Pagu indikatif
• Program masuk
desa
• Penceramatan
RPJMDesa
• Kesepatan hasil
pencermatan
RPJMDes
• Pembentukan tim
verifikasi RAB
RKP Desa
(Permendagri 114/2014, pasal 29 – pasal 48)
Pencermat
an pagu
indikatif
• Pagu indikatif: DD,
ADD, BHPRD,
BKKDes
• Penyelarasan RKPD,
jaring asmara
Musdes oleh
BPD (bulan Juni)
Tim Penyusun
RKP Desa
Musrenbangdes
Pencermatan
ulang RPJMDesa
Rancangan RKP
Desa (Juli)
Perdes RKP Desa
(September)
Penjaringan
Usulan
Penentuan
Prioritas
Penyepakatan Implementasi yang
terjadi di lapangan
DU RKP Desa
(September)
Titik Kritis
By Joko Leksono
25. BAGAIMANA MENINGKATKAN STATUS DESA
MENGGUNAKAN PEMBACAAN GRAFIK IDM
LIHAT HASIL IDM
TAHUN SEBELUMNYA,
DAN BUKA LEMBAR
QUISIONERNYA
(EXCEL)
BUKA GRAFIK IKS, IKE, DAN IKL
CERMATI ANGKA YANG < 1.00
BILA < 1.00 BERARTI DI DESA TERSEBUT
MASIH BELUM TERPENUHI SEMUA
KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KEGIATAN
PARAMETER TERSEBUT
KESEHATAN 0.60
Per Indikator Per Item
Pelayanan Kesehatan 0.50 Jarak ke sarana kesehatan terdekat 1.00
Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) 0.33
Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan 1.00 Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu 1.00
Tingkat Aktivitas Posyandu 1.00
Jaminan Kesehatan 0.20 Tingkat Kepesertaan BPJS 0.20
PENDIDIKAN 0.89
Akses Pendidikan Dasar-Menengah 1.00 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM 1.00
Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM 1.00
Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM 1.00
Akses Pendidikan Non Formal 1.00 Kegiatan PAUD 1.00
Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 1.00
Kegiatan Kursus 1.00
Akses Pengetahuan Masyarakat 0.20 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 0.20
MODAL SOSIAL 0.71
Solidaritas Sosial 0.24 Kebiasaan Gotong Royong 0.10
Keterbukaan Ruang Publik 0.20
Terdafat Kelompok Olahraga 0.40
Terdapat Kegiatan Olahraga 0.40
Toleransi 1.00 Keragaman Suku/Etnis di Desa 1.00
Bahasa Sehari-hari Warga Desa 1.00
Agama Mayoritas Warga Desa 1.00
Rasa Aman Warga Desa 1.00 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa 1.00
Partisipasi Warga Siskamling 1.00
Kejadian Perkelahian Massal di desa 1.00
Kesejahteraan Sosial 1.00 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa 1.00
Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis)1.00
PEMUKIMAN 0.70
Akses Air Bersih dan Layak Minum 0.90 Mayoritas Warga Memiliku Sumber Air layak Minum 1.00
Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 0.80
Akses ke Fasilitas Sanitasi 0.90 Mayoritas Warga Memiliki Jamban 1.00
Terdapat Tempat Pembuangan Sampah 0.80
Akses Ke Fasilitas Listrik 1.00 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik 1.00
Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi 0.33 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat 0.60
Akses Internet di Kantor Desa 0.20
Terdapat Akses Internet untuk warga 0.20
0.50
1.00
0.20
Pelayanan Kesehatan
Keberdayaan Masyarakat
Untuk Kesehatan
Jaminan Kesehatan
INDIKATOR KESEHATAN
Jarak ke sarana kesehatan terdekat
Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain)
Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu
Tingkat Aktivitas Posyandu
Tingkat Kepesertaan BPJS
1.00
0.33
1.00
1.00
0.20
KESEHATAN
Per Item
1.00
1.00
0.20
Akses Pendidikan Dasar-
Menengah
Akses Pendidikan Non Formal
Akses Pengetahuan
Masyarakat
INDIKATOR PENDIDIKAN
Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM
Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM
Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM
Kegiatan PAUD
Kegiatan PKBM/Paket A-B-C
Kegiatan Kursus
Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.20
PENDIDIKAN
Per Item
0.24
1.00
1.00
1.00
Solidaritas Sosial
Toleransi
Rasa Aman Warga Desa
Kesejahteraan Sosial
INDIKATOR MODAL SOSIAL
Kebiasaan Gotong Royong
Keterbukaan Ruang Publik
Terdafat Kelompok Olahraga
Terdapat Kegiatan Olahraga
Keragaman Suku/Etnis di Desa
Bahasa Sehari-hari Warga Desa
Agama Mayoritas Warga Desa
Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa
Partisipasi Warga Siskamling
Kejadian Perkelahian Massal di desa
Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa
Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan…
0.10
0.20
0.40
0.40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MODAL SOSIAL
Per Item
0.90
0.90
1.00
0.33
Akses Air Bersih dan Layak
Minum
Akses ke Fasilitas Sanitasi
Akses Ke Fasilitas Listrik
Akses Fasilitas Informasi
dan Komunikasi
INDIKATOR PEMUKIMAN
Mayoritas Warga Memiliku Sumber Air layak Minum
Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci
Mayoritas Warga Memiliki Jamban
Terdapat Tempat Pembuangan Sampah
Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik
Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat
Akses Internet di Kantor Desa
Terdapat Akses Internet untuk warga
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.60
0.20
0.20
PERMUKIMAN
Per Item
0.60
0.89
0.71
0.70
KESEHATAN
PENDIDIKAN
MODAL SOSIAL
PEMUKIMAN
INDIKATOR SOSIAL
SAMPAIKAN KEPADA MUSYAWARAH DESA
AGAR DIMASUKAN DALAM RKP DAN
SELANJUTNYA DIDANAI MENGGUNAKAN DANA
DESA TAHUN BERIKUTNYA
DENGAN BANTUAN PEMBACAAN GRAFIK IDM
MAKA ARAH PEMBANGUNAN DESA UTUK
MENINGKATKAN STATUS DESA AKAN MENJADI
LEBIH MUDAH
RUMUSA
N POKOK
By Joko Leksono
26. Kriteria penentuan prioritas program
Apa yang diprioritaskan Pertanyaan pembantu Kriteria/indikator yang biasanya dipakai
Permasalahan yang akan masuk
ke rencana kerja desa
“apa saja alasan yang
menentukan prioritas
masalah untuk
dimasukkan ke
rencana kerja desa
tahun ini?”
- Mendesak (harus segera)
- Genting (berdampak besar)
- Dirasakan banyak orang
kemanfaatannya
- Merupakan kewenangan desa
- Mampu menggunakan sumber
daya yang ada
Permasalahan yang akan
diusulkan ke musrenbang
kecamatan
“apa saja alasan yang
menentukan prioritas
masalah untuk
diusulkan ke
kecamatan?”
- Permasalahan yang ada di desa
tetapi tidak ada di desa yang lain
- Permasalahan prioritas desa tetapi
di luar kewenangan desa
Jenis usaha pertanian
(komoditas pertanian) dan
perikanan lokal.
“apa saja yang penting
dipertimbangkan kalau
kita menentukan jenis
usaha/komoditas
pertanian baru?”
- Nilai jual tinggi (meningkatkan
pendapatan)
- Mudah dikembangkan
- Biaya usaha murah
- Tidak sulit perawatan/pengolahan
pasca produksi
- Peluang pemasaran
By Joko Leksono
27. SEBELUM PENYUSUNAN YANG
PERLU DIPERHATIKAN, ANTARA
LAIN :
• Hasil kesepakatan musyawarah Desa,
• Pagu indikatif Desa,
• Pendapatan asli Desa,
• Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,
• Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh
DPRD Kabupaten/Kota,
• Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
• Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan
• Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga.
By Joko Leksono
28. Rancangan RKP Desa, paling
sedikit memasukan beberapa
uraian, antara lain :
• Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
• Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa,
• Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga,
• Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
• Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas
unsur perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa.
By Joko Leksono
29. Daftar Usulan RKPDes
• Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh Desa,
kemudian dimasukan kedalam daftar usulan RKP
Desa dan disampaikan ke Bupati/Walikota melalui
camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
• Usulan inilah yang akan menjadi pokok
pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan
Kabupaten/Kota.
• Bupati/Walikota akan menginformasikan
hasil pembahasan daftar usulan tersebut
kepada Pemerintah Desa paling lambat Juli
tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan
Musrenbang Kabupaten/Kota.
By Joko Leksono
30. Muatan isi RKPDes
1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa
18/08/2023
By Joko Leksono
31. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
• Kades sampaikan DU-RKP Desa kepada Bupati
melalui camat maksimal 31 Desember tahun berjalan.
DU-RKP dibahas dlm musrenbang kecamatan dan
kabupaten
• Bupati informasikan kepada Pemerintah desa tentang
hasil pembahasan DU-RKP Desa setelah musrenbang
di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
Informasi diterima Pemdes maksimal bulan Juli tahun
anggaran berikutnya.
By Joko Leksono
32. terjadi peristiwa khusus, seperti
bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan, Kades
melaksanakan:
berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;
mengkaji ulang kegiatan pembangunan
dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;
menyusun rancangan kegiatan yang
disertai rencana kegiatan dan RAB;
menyusun rancangan RKP Desa
perubahan
terdapat perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota, Kades
melaksanakan:
mengumpulkan dokumen perubahan
mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota
mengkaji ulang kegiatan pembangunan
dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota
menyusun rancangan kegiatan yang
disertai rencana kegiatan dan RAB
menyusun rancangan RKP Desa
perubahan
Tahap Perubahan RKP Desa
Kepala Desa
menyelengga
rakan
musyawarah
perencanaan
pembanguna
n Desa dan
out putnya
Perdes RKP
Desa
perubahan
sebagai
dasar
penyusunan
perubahan
APB Desa
dan/atau
By Joko Leksono
34. XXIII. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB)
PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
DESA : .............................. Lokasi :..............................................
KECAMATAN : .............................. Bidang :...............................................
KABUPATEN : KATINGAN Kegiatan :...............................................
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH Volume :...............................................
Jenis Dokumen yang diperiksa
Ada Memenuhi
Syarat
Ada dan Tidak
memenuhi Syarat
Tidak Ada
1 Sketsa lokasi Kegiatan
2 Dokumen Survey teknis
3 Gambar desain
4 Perhitungan Volume
5 Survey harga bahan dan alat
6 Kesepakatan pembayaran upah kerja
7 Perhitungan RAB
8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan
9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi
11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong
12 Rencana pengguna alat berat
By Joko Leksono
35. Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi
Syarat
Ada dan Tidak
memenuhi
Syarat
Tidak Ada
13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
14 Data Pemanfaat
Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak
Tim Verifikasi
1. Wakil Masyarakat : 1...............................................
2. Pendamping Profesional 2......................................
3. Dinas Instansi Terkait : 3...............................................
4. ...................................
4.........................................
By Joko Leksono
40. ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
( APB Desa )
ADALAH RENCANA KEUANGAN
TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA.
APB Desa merupakan dasar pengelolaan
keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari s.d. tanggal
31 Desember.
By Joko Leksono
41. KETENTUAN PENYUSUNAN APBDesa
APB Desa disusun berdasarkan Peraturan Desa
tentang RKP Desa.
APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun
anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai
31 Desember tahun berikutnya.
Rancangan APB Desa harus dibahas dan
disepakati antara Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan dan ditetapkan paling lambat 31 Desember TA
sebelumnya.
By Joko Leksono
42. BELANJA
PEMBIAYAAN
PENDAPATAN
STRUKTUR APB DESA
KELOMPOK
JENIS
OBJEK
PENDAPATAN
KELOMPOK
JENIS
OBJEK
PEMBIAYAAN
BIDANG
SUB BIDANG
KEGIATAN
JENIS BELANJA
OBJEK BELANJA
RINCIAN OBJEK
BELANJA
By Joko Leksono
43. Kewenangan dan Dana Membangun
Desa
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan
lokal berskala
Desa
Kewenangan yg
ditugaskan
Pemerintah, Pemda
Provinsi atau
Pemda
Kab./Kota
Kewenangan lain yg
ditugaskan
Pemerintah, Pemda
Propinsi atau
Pemda Kab/Kota
sesuai
ketentua
n
1
2
3
4
Kewenanga
n
Diatur
dan
diurus
oleh
Desa
Pelaksanaa
n
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan
dari
Pemerintah,
Pemda
Provinsi atau
Pemda
Kab./Kota
1. Pendapatan Asli
Desa, terdiri atas hasil
usaha, hasil aset,
swadaya dan
partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa
yang merupakan
bagian dari dana
perimbangan yang
diterima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan
dari APBD Provinsi
dan APBD Kab./Kota;
6. Hibah dan
sumbangan yang
tidak mengikat dari
pihak ketiga; dan
7. Lain-lain
pendapatan Desa
yang sah.
Hak asal-usul : merupakan warisan
yg masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat
Desa
Cakupan
Kewenangan
• Penugasan meliputi
penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat
Desa.
• Penugasan disertai
biaya: Pemerintah
Pemda Prov
Pemda
Kab/kota
Pendanaa
n
By Joko Leksono
44. PENDAPATAN ASLI DESA
HASIL
USAHA
• Bagi hasil BUM
Desa
HASIL ASET
• Tanah kas Desa
• Tambatan perahu
• Pasar Desa
• Tempat
pemandian umum
• Jaringan irigasi
SWADAYA,
PARTISIPASI DAN
GOTONG ROYONG
• Penerimaan yang
berasal dari
sumbangan
masyarakat Desa
PENDAPATAN
ASLI DESA LAIN
• Hasil pungutan
desa
By Joko Leksono
45. DANA TRANSFER
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat
umum dan khusus.
Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling
banyak 30% .
Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
By Joko Leksono
46. a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga;
d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;
e. Bunga Bank; dan
f. Pendapatan lain Desa yang sah.
PENDAPATAN LAIN-LAIN
By Joko Leksono
47. 47
ADD MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DESA
YANG BERASAL DARI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH
YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN/KOTA;
PENGELOLAAN ADD MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
ALOKASI DANA DESA
(ADD)
By Joko Leksono
48. BELANJA DESA
› Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
› Klasifikasi Belanja Desa :
1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang Kebencanaan
Klasifikasi belanja bidang 1 – 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
By Joko Leksono
49. PEMBIAYAAN DESA
Penerimaan pembiayaan
• SiLPA tahun sebelumnya
• Pencairan dana cadangan
• Hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan
Pengeluaran Pembiayaan
• Pembentukan dana cadangan
• Penyertaan modal
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
By Joko Leksono
50. Penyusunan Perdes APBD Desa
Kepala
Desa
Rancangan
Perdes APB
Desa
BPD
Musyawara
h
BPD
O
K?
Rancanga
n
Perkades
APBDesa
Rancanga
n Perdes
APBDesa
Sekretaris
Desa
Rancanga
n Perdes
APBDesa
Rancanga
n
Perkades
APBDesa
Rancangan
Perdes
APBDesa
Camat
Bupati/
Walikot
a
Pedoman
penyusunan
RKP
Des
Rancanga
n Perdes
APBDesa
Penyelenggaraan
pemerintahan
pagu tahun lalu
1
2
3
4
5
6a 6b
ya tidak
7
8
9
A
By Joko Leksono
51. Penyusunan Perdes APB Desa Lanjutan
Kepala
Desa
Musyawara
h BPD
BPD
PerDes
APBDesa
PerKaDe
s
APBDes
a
Media
Informasi
SK Bupati/
Walikota
OK
?
>20 hari
kerja
Pedoman
evaluasi
Bupati/
Walikot
a
ya
tidak tidak
ya
10
11a
11b
13b
13
a
12
14a
14b
15
A
By Joko Leksono
52. Perubahan Anggaran
Perubahan
Perdes
• Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
– penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;
– sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
– keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
– keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.
• Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
• Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai
perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
By Joko Leksono
53. Perubahan Anggaran
Perubahan Perkades
• Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa
tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
• Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan
apabila terjadi:
– penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;
– keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek
belanja;
– kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA
akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
• Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan
kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
By Joko Leksono
54. RUANG LINGKUP EVALUASI
Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data
dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan
yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa
dimaksud;
Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi
dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang
meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan
By Joko Leksono
55. Dokumen dalam Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa
Surat pengantar
Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB
Desa
Peraturan Desa mengenai RKP Desa
Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika
tersedia
Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
Berita acara hasil musyawarah BPD.
By Joko Leksono
56. PENGERTIAN PELAPORAN
Pelaporan adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menyampaikan
hal-hal yang berhubungan dengan
hasil pekerjaan yang telah dilakukan
selama satu periode tertentu
sebagai bentuk pelaksanaan
tanggungjawab.
By Joko Leksono
58. • Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan
sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
• Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir
periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
• Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang
lebih informatif.
• Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik
penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang
dimiliki Desa.
• Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang
diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis
bagi entitas lain.
By Joko Leksono
59. KEWAJIBAN KEPALA DESA
(UU 6/2014 Pasal 27 & PP No 43/2014 Pasal 48 – 52)
1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan Laporan Keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran
By Joko Leksono
62. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)
LPPD Disampaikan
kepada Bupati
melalui Camat 3 Bln
setelah berakhir
Tahun Anggaran
Pendahuluan;
Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;
Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang
dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
Penutup.
Memuat uraian tentang Rencana dan
Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah
Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Desa dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
sesuai dengan kewenangan Desa.
Pelaksanaan APBDes
Dilampiri Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Bulan Desember
By Joko Leksono
63. LPPD AMJ (Akhir Masa Jabatan)
• Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan
• Disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
• Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa
jabatan;
• Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa
masa jabatan.
• Penyusunan memori serah terima jabatan.
• Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan
maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan
Perundangan
• Catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa,
• Program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-
hal yang perlu disempurnakan.
By Joko Leksono
64. Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintah
Desa (LKPPD)
Disampaikan Kades ke BPD 3
bln stlh berakhir TA
memuat materi yang merupakan
langkah-langkah kebijakan dalam
pelaksanaan peraturan Desa
khususnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Sebagai Bahan Evaluasi BPD;
Membuat Catatan, Meminta
Keterangan, Menyatakan
Pendapat, Memberi masukan
sebagai bahan Musdes
By Joko Leksono
65. Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (IPPD)
Hak Masyarakat Mendapat Informasi
Melalui Papan Informasi atau Media Lainnya
Menyampaikan Respon Aspirasi Lisan Atau Tulisan
3 Bulan setelah akhir Tahun Anggaran
By Joko Leksono
