Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya

3,291 views

Published on

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum adalah panduan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum).

Published in: Business
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
199
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya

  1. 1. Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya www.Sanitasi.Net
  2. 2. Daftar Isi <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Ketentuan-ketentuan </li></ul><ul><li>Penjelasan Teknis Penyusunan Memorandum Program </li></ul>
  3. 3. PENDAHULUAN <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi </li></ul>
  4. 4. Fungsi Memorandum Program <ul><li>Mengoptimalkan sumberdaya/input yang ada (dana, SDM, waktu) </li></ul><ul><li>Mengefektifkan pemrograman </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi anggaran </li></ul><ul><li>Dasar dalam penentuan dukungan stimulan Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Prasrana dan Sarana Sanitasi </li></ul><ul><li>Mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun program investasi bidang Cipta Karya dalam RPIJM </li></ul><ul><li>Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pinjaman Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta </li></ul>
  5. 5. Manfaat Memorandum Program
  6. 6. Pendekatan Memorandum Program
  7. 7. KETENTUAN-KETENTUAN <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi </li></ul>
  8. 8. Readiness Criteria
  9. 9. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Sanitasi yang Bisa Dibiayai Pusat (1)
  10. 10. Kriteria Usulan Komponen Kegiatan Sanitasi yang Bisa Dibiayai Pusat (2)
  11. 11. Dasar Penyusunan Program
  12. 12. Dasar Penyusunan Program Memorandum Program
  13. 13. Format MP Kabupaten/Kota
  14. 14. Format MP Provinsi
  15. 15. Aspek Kelembagaan
  16. 16. PENJELASAN TEKNIS PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi </li></ul>
  17. 17. Justifikasi Usulan Kegiatan
  18. 18. Matriks Memorandum Program
  19. 19. Infrastruktur Air Limbah
  20. 20. Infrastruktur Drainase Perkotaan
  21. 21. Infrastruktur Air Limbah
  22. 22. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Kota Besar/Metropolitan yang : </li></ul><ul><ul><li>belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat, atau </li></ul></ul><ul><ul><li>yang masih rendah tingkat pelayanan sistem air limbah terpusatnya </li></ul></ul><ul><li>Sudah memiliki Mater Plan pengembangan pelayanan air limbah </li></ul><ul><li>Diusulkan oleh Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>Sudah termasuk dalam RPIJM Daerah </li></ul><ul><li>Lahan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Harus berdasarkan kebutuhan ( demand responsive ) </li></ul><ul><li>Pengembangna sewerage system diprioritaskan untuk lokasi-lokasi yang telah ada sistem sewerage nya (6 kota). </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembuatan Perencanaan Teknis </li></ul><ul><li>Faslitasi pembangunan IPAL, IPLT, sambungan rumah </li></ul><ul><li>Monitoring dan evaluasi </li></ul>
  23. 23. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Untuk kawasan perumahan PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah yang pembangunannya difasilitasi oleh Bapertarum/Perumnas </li></ul><ul><li>Untuk kawasan perumahan TNI/Polri yang diusulkan oleh surat dari Kepala Satuan </li></ul><ul><li>Diprioritaskan pada kawsan-kawasan skala besar dan yang dapat dengan segera mendorong perkembangan wilayah </li></ul><ul><li>Sudah memilki Master Plan pengembangan pelayanan air limbah </li></ul><ul><li>Lahan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Harus berdasarkan kebutuhan ( demand responsive ) </li></ul><ul><li>Sistem berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem jaringan perpipaan </li></ul><ul><li>Sistem pengolahan secara terpusat skala kawasan dan secara bertahap diintegrasikan dengan kawasan lain menjadi sistem terpusat skala kota </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat di kawasan perumahan </li></ul>
  24. 24. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Merupakan kawasan strategis di kota besar/ metropolitan </li></ul><ul><li>Memiliki Master Plan Drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir </li></ul><ul><li>Lahan yang dibutuhkan sudah tersedia </li></ul><ul><li>Bantuan teknis pengembangan sistem drainase </li></ul><ul><li>Pembangunan atau normalisasi saluran primer, polder, dan kolam retensi untuk mengatasi genangan pada kawasan strategis (genangan pada jalan nasional, pelabuhan regional, kawasan bandara, dan daerah komersial penting) </li></ul><ul><li>Pembangunan saluran primer dan kolam retensi untuk mengatasi genangan di Ibukota Kabupaten pemekaran </li></ul><ul><li>Monitoring dan evaluasi </li></ul>
  25. 25. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Regional Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Penetapan daerah yang akan memanfaatkan TPA </li></ul><ul><li>Penetapan daerah yang bersedia menyediakan tanah sebagai lokasi TPA </li></ul><ul><li>Master Plan, FS dan DED telah dibuat oleh daerah </li></ul><ul><li>Penyerahan urusan pengelolaan teknis TPA kepada Kab/Kota dimana TPA Regional berada di wilayahnya dengan memberikan kewenangan membentuk/menetapkan Unit Pelaksana Teknis TPA </li></ul><ul><li>Pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan TPA </li></ul><ul><li>Penandatanganan kesepakatan (MoU) antar Bupati/ Walikota yang sepakat melakukan pengelolaan TPA </li></ul><ul><li>Pembentukan Forum/Tim yang melibatkan daerah penandatangan MoU sebagai pengendali pengelolaanTPA </li></ul><ul><li>Kesediaan Pemda untuk mengoperasikan TPA secara controlled/sanitary landfill serta penyediaan alat angkut. </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat, dan alat pengangkutan sampah </li></ul><ul><li>Upgrading open dumping ke controlled/sanitary landfill </li></ul><ul><li>Monitoring dan evaluasi </li></ul>
  26. 26. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Reguler Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Sudah memiliki Master Plan pengembangan pelayanan persampahan </li></ul><ul><li>Sesuai dengan pertuntukan tata guna lahan yang ada pada daerah tersebut </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis </li></ul><ul><li>Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat, dan alat pengangkutan sampah </li></ul><ul><li>Upgrading open dumping ke controlled/sanitary landfill </li></ul><ul><li>Monitoring dan evaluasi </li></ul>
  27. 27. Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R Kriteria Lingkup Kegiatan <ul><li>Sudah memiliki Master Plan pengembangan pelayanan persampahan </li></ul><ul><li>Sesuai dengan pertuntukan tata guna lahan yang ada pada daerah tersebut </li></ul><ul><li>Untuk sanitasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat </li></ul><ul><li>Teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang ada </li></ul><ul><li>Merupakan kegiatan penanganan secara komunal untuk melayani sebagian atau keseluruhan sumber sampah yang ada dalam area dimana pengelola kawasan berada </li></ul><ul><li>Pengelolaan sampah tingkat kecamatan harus mendorong peningkatan upaya minimisasi sampah pada pengelolaan tingkat kota, khususnya yang akan diangkut ke TPA </li></ul><ul><li>Proses pengelolaan sampah yang telah dimulai di sumber, membutuhkan pengaturan alat pengumpul (misal gerobak) yang terpisah ataupun penjadwalan pengangkutan. </li></ul>
  28. 28. Legalisasi
  29. 29. FORMULIR-FORMULIR <ul><li>Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi </li></ul>
  30. 30. Kesepakatan Pendanaan Bersama
  31. 31. Penilaian Readiness Criteria
  32. 32. Sumber Referensi Buku Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, 2011

×