Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) serta meninjau peraturan perundangan terkait penataan ruang dan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya khususnya Unit Pengembangan Tambak Osowilangun.

2. Referensi Hukum
Dasar hukum bagi landasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) adalah sebagai berikut:
 Undang-undang Nomor 26/2007, tentang Penataan Ruang.
 Permendagri Nomor 2/1987, tentang Penyusunan Rencana Kota.
 Kepmendagri nomor 59/1987, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Permendagri nomor 2/1997.
 Peraturan pemerintah nomor 69/1996, tentang Peran Serta Masyarakat
Di Dalam Penataan Ruang.
 Permendagri Nomor 8/1998, tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Di Daerah.
 Permendagri Nomor 9/1998, tentang Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang di Daerah.
 Kepmendagri PU nomor 11/KPTS/2000 tentang manajemen kebakaran
di perkotaan.
 Kepmenkimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002, tentang Penetapan Enam
Pedoman Bidang Penataan Ruang
 UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 Perda nomor 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya
 Peraturan Perundangan lain yang terkait.

3. Dasar Hukum
Peraturan Perundang-
undangan
RTRW Kota Surabaya
RTRW UP Tambak
Osowilangun
Rencana Sektoral

4. Tinjauan Perundang -
undangan
1. UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang
2. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang
Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Peran Serta
Masyarakat di dalan Penataan Ruang
5. Tinjauan Konsep Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kota Surabaya
6. Tinjauan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RJMD)Kota Surabaya

5. RTRW Surabaya
KEBIJAKSANAAN DAN ARAHAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KOTA SURABAYA

6. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
1. Struktur Tata Ruang
Dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan unsur-unsur
utama yang membentuk struktur Kota Surabaya adalah
struktur jaringan jalan dan struktur kegiatan utama kota.
Struktur kegiatan utama Kota Surabaya didukung oleh
beberapa fungsi utama kota antara lain adalah sebagai
kota industri, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan
militer / kawasan khusus.
 Struktur Wilayah
 Kota Surabaya dibagi menjadi 12 Unit Pengembangan
yang didasarkan pada kondisi, karakteristik, dan
potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah,
untuk UP. Tanmbak Osowilangont termasuk dalam UP.
XI Tambak Osowilangon, meliputi wilayah Kec.
Benowo, Kec. Tandes, dan Kec. Asemrowo. (Lihat
Gambar 2.1.).

7. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
 Zona pengembangan wilayah laut dibagi 4 zona,
yang terkait dengan UP. Tambak Osowilangan
adalah Zona I adalah wilayah laut yang berada di
sebelah utara, di sekitar Teluk Lamong.
 Fungsi
Kegiatan
UP-11 Tambak Osowilangon diarahkan fungsinya untuk
permukiman, pergudangan, perdagangan, jasa,
kawasan khusus dan konservasi dengan pusat
pertumbuhan berada di kawasan Tambak Osowilangon
2.
Distribusi dan
Kepadatan
Penduduk
Menurut RTRW Kota Surabaya sebaran penduduk
dikategorikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu :
 Kepadatan tinggi : 184 sampai 262 jiwa/ha
 Kepadatan sedang : 105 sampai 184 jiwa/ha
 Kepadatan rendah : 26 sampai 105 jiwa/ha
Sebaran penduduk pada wilayah perencanaan (RDRTK
UP. Tambak Osowilangon) diarahkan kepada
kepadatan rendah (26 sampai 105 jiwa/ha)

8. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
3. Penggunaan Lahan
 Perumahan, tersebar pada wilayah perencanaan
 Kawasan Perdagangan/Jasa. Perkembangan perdagangan
& jasa di Surabaya Barat berdasarkan RTRW Kota Surabaya
relatif kurang dibandingkan daerah lain. Untuk itu arahan
rencana untuk mengembangkan perdagangan & jasa di
Surabaya Barat adalah perlu adanya investasi berskala besar
dalam bentuk Kawasan Niaga Terpadu dan Taman Rekreasi.
 Pusat industri dan pergudangan, diarahkan pada kecamatan
Benowo (kawasan industri Tambak Osowilangon), Tandes
(kawasan Margomulyo industri) dan Osowilangon .
 Fasilitas Umum. Pengembangan fasilitas kesehatan baru
untuk skala pelayanan regional (240.000 penduduk)
diarahkan pada Kecamatan Benowo untuk menunjang
perkembangan wilayah Surabaya Barat.
 Daerah konservasi. Daerah konservasi pada wilayah
perencanaan terletak pada Kecamatan Benowo yaitu
berupa konservasi tambak. Kawasan ini merupakan
pembatas perkembangan kawasan industri dan
pergudangan dengan daerah terbangun lainnya. Selain itu,
pulau Galang juga dijadikan sebagai daerah konservasi.

9. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
4. Prasarana Kota
 Transportasi
 Sistem jaringan jalan kota menggunakan pola grid, dengan
pengembangan jaringan jalan alternatif yang dapat dicapai
dari fungsi jalan arteri ke jalan kolektor, jalan kolektor ke jalan
lokal dan seterusnya.
 Sistem jaringan jalan kota dikembangkan secara terpadu
dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan nasional dan
regional.
 Untuk pengembangan jalan alternatif yang
menghubungkan bagian utara dan selatan kota dibangun
jalan lingkar timur, lingkar barat, dan jalan tol tengah kota,
sedangkan untuk mencapaian bagian timur dan barat kota,
ditingkatkan dengan pengembangan jalan arteri alternatif
timur-barat baik yang berada disisi utara maupun sisi selatan.
 Sistem transportasi kota diarahkan pada pengembangan
transportasi berkelanjutan.
 Peningkatan terminal angkutan darat termasuk stasiun
kereta yang sudah ada dan pengembangan sub terminal
baru terutama pada wilayah pengembangan dan pusat
pertumbuhan.
 Terminal dan stasiun kereta dapat dikembangkan secara
terpadu dengan kegiatan jasa atau perdagangan.
 Peningkatan dan pengembangan terminal Tambak
Osowilangon sebagai terminal antar kota dalam provinsi dan
antar provinsi yang menghubungkan kota dengan daerah
lain yang berada di pantai utara pulau jawa.

10. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
 Drainase
 Pembangunan sistem pematusan dilakukan secara terpadu
dengan pembangunan prasarana dan sarana kota yang lain,
yang mendukung rencana pengembangan wilayah sehingga
sistem pematusan ini dapat berfungsi secara optimal.
 Pembangunan sistem pematusan di tekankan pada upaya
optimalisasi prasarana dan sarana pematusan yang telah
ada serta pembangunan prasarana dan sarana pematusan
baru.
 Sistem pematusan dibagi dalam 5 wilayah sistem pematusan,
diantaranya rayon Tandes, meliputi sistem Gunungsari dan
dataran rendah barat.
 Air Bersih
 Pengembangan dan pembangunan jaringan air bersih
dilakukan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama
pada wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan
baru.
 Listrik
 Pengembangan dan pembangunan jaringan listrik dilakukan
secara terpadu dengan sistem jaringan listrik Nasional
Pembangkit Jawa-Bali (PJB) yang ditekankan pada
peningkatan pelayanan, penambahan kapasitas, dan
jangkauan pelayanan.
 Gas  Pengembangan dan pembangunan jaringan gas dilakukan
secara terpadu dengan sistem jaringan gas Nasional yang
ditekantak pada peningkatan kapasitas dan perluasan
jaringan terutama perumahan dan jasa pelayanan umum.
 Telepon
 Pengembangan dan pembangunan jaringan telekomunikasi
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi
dan komunikasi.

11. NO. KEBIJAKSANAAN ARAHAN
Sampah
Rencana pengelolaan sampah :
 Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan dan
persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan
penyedian Lokasi Pembuangan Sampah Sementara (LPS) yang
tersebar pada wilayah unit pengembangan di sekitar kawasan
perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan.
 Pembangunan LPS pada unit pengembangan dapat dilakukan
pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum
dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang
penanganan dan pengelolaan sampah.
 Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan
persampahan skala kota dilakukan dengan penyediaan
sarana penanganan sampah terpadu pada Lokasi
Pembuangan Akhir (LPA) Benowo yang termasuk dalam
wilayah UP. XI Tambak Osowilangon, serta diupayakan mencari
lokasi baru diwilayah timur untuk mendukung LPA yang telah
ada yaitu di UP. I Rungkut dan atau UP. II Kertajaya.
 Pengembangan kebersihan dan persampahan skala kota juga
dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan
penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
dalam penganganan sampah, serta mendukung pelaksanaan
program penanganan sampah terpadu termasuk penyedian
prasarana dan sarana pada lingkup regional.

12. RDTRK UP. Tambak Osowilangun

13. Tabel 2.2.
ARAHAN KEBIJAKAN RDTRK-RDTRK YANG TERKAIT DALAM UP.TAMBAK OSOWILANGON
NO RDTRK TERKAIT STRUKTUR TATA RUANG
DISTRIBUSI &
KEPADATAN
PENGGUNAAN LAHAN KDB & KLB TRANSPORTASI
1 RDTRK UP.Tambak
Osowilangon
(1997/1998)
Terbagi menjadi 7 unit
distrik, dengan fungsi
masing-masing kegiatan
antara lain:
 UD. I : perdagangan –
jasa, fasilitas umum, dan
perumahan
 UD. II : makam, LPA dan
RTH, fasilitas umum
 UD. III : perdagangan –
jasa, fasilitas umum,
perumahan dan rekreasi –
olah raga
 UD. IV : industri –
pergudangan, fasilitas
umum dan perumahan
 UD. V : stadion, fasilitas
umum dan RTH
 UD. VI : perdagangan–
jasa, fasilitas umum,
perumahan dan industri-
pergudangan
 UD. VII : perdagangan–
jasa, fasilitas umum dan
perumahan
 UD. I : 231
jiwa/ha
 UD. II : 5
jiwa/ha
 UD. III : 232
jiwa/ha
 UD. IV : 6
jiwa/ha
 UD.V :tidak
diarahkan
menampung
penduduk
 UD. VI : 22
jiwa/ha
 UD. VII : 250
jiwa/ha
 Perumahan
 Pendidikan
 Kesehatan
 Peribadatan
 Perdagangan
 Kebudayaan &
rekreasi
 Pemerintahan
 Ruang Terbuka Hijau
(stadion, makam dan
RTH)
 industri-pergudangan
 LPA
 Jalan & Transportasi
Lihat Gambar 2..4.
 Perumahan
 KDB : 60-75 %
 KLB : 1-2 lantai
 Fasilitas umum
 KDB : 50%
 KLB : 1-2 lantai
 Perdagangan & jasa
 KDB : 50-60 %
 KLB : 2-6 lantai
 Industri
pergudangan
 KDB : 50 %
 KLB : 1-2 lantai
 RTH
 KDB : 20 %
 KLB : 1-2 lantai
 Lapangan olahraga
 KDB : 20 %
 KLB : 1-2 lantai
1. Perbaikan jaringan jalan
terutama di jalan sekitar
kawasan perkantoran,
perdagangan & jasa, pusat
pelayanan dan jalan-jalan
lingkungan.
2. Pengoptimalan peranan
jaringan jalan.
2 RDTRK UP.Tandes
Industri (1997/1998)
RDTRK UP. Tandes Industri
(1997/1998) dibagi menjadi
6 (enam) unit distrik. Fungsi
kegiatan masing-masing UD:
 UD. Tandes Industri I :
fungsi primer (industri dan
pergudangan), fungsi
sekunder (perumahan dan
RTH).
 UD.Tandes Industri II :
fungsi primer (industri dan
pergudangan, boezem,
dan terminal), fungsi
sekunder (perumahan,
RTH, IPAL, perdagangan
dan jasa).
Distribusi kepadatan
penduduk berkisar
antara 0 (tidak
diarahkan untuk
menampung
penduduk)-316
jiwa/Ha
 Perumahan
 Fasilitas umum
 Perdagangan dan
jasa
 Industri dan
pergudangan
 Perkantoran (swasta)
 Sabuk hijau, lapangan
olah raga, makam
 Terminal
 IPAL
 Boezem
Lihat Gambar 2.5.
 Perumahan
 KDB : 50-75 %
 KLB : 1-2 lantai
 Rumah susun
 KDB : 50-60 %
 KLB : 1-4 lantai
 Fasilitas umum
 KDB : 50 %
 KLB : 1-4 lantai
 Perdagangan & jasa
 KDB : 60%
 KLB : 1-4 lantai
Jalan-jalan utama yang
dikembangkan :
1. Jalan TOL : Tol Margomulyo –
Romokalisari bagian dari Tol
Surabaya – Gresik
2. Jalan Arteri Primer : Jl.
Romokalisari – Tambak
Osowilangon bagian dari Jl.
Arteri Surabaya – Gresik, Jl.
Margomulyo
3. Jalan Kolektor Primer : Jl.
Tandes - Benowo

14. Tabel 2.3.
ARAHAN KEBIJAKAN RTRK-RTRK
YANG TERKAIT DALAM UP.TAMBAK OSOWILANGON
NO RTRK TERKAIT STRUKTUR TATA RUANG
DISTRIBUSI &
KEPADATAN
PENGGUNAAN
LAHAN
KDB & KLB TRANSPORTASI
1 RTRK UD. Manukan
(2000)
RTRK UD. Manukan dibagi
menjadi 6 (enam) Unit Distrik
Lingkungan, dengan fungsi
masing-masing kegiatan
antara lain:
 UL. A : perumahan,
industri, fasilitas umum,
militer.
 UL. B : perumahan, fasilitas
umum.
 UL. C : industri,
perdagangan dan jasa,
fasilitas umum.
 UL. D : perumahan,
fasilitas umum, perdangan.
 UL. E : fasilitas umum,
perdagangan -jasa,
perumahan
 UL. A : 80,01
jiwa/ha
 UL. B : 67,41
jiwa/ha
 UL. C : 183,16
jiwa/ha
 UL. D : 194,08
jiwa/ha
 UL. E : 236,00
jiwa/ha.
 UL. F : 236,00
jiwa/ha
 Perumahan.
 Fasilitas umum.
 RTH.
 Perdagangan dan
jasa.
 Industri dan
pergudangan.
 Militer.
 Jalan, sungai dan
penggunaan lainnya.
Lihat Gambar 2.11.
 Perumahan
 KDB : 50-60%
 KLB : 1-2 lantai
 Fasilitas umum
 KDB : 50-70%
 KLB : 2-3 lantai
 Perdagangan & jasa
 KDB : 60-70 %
 KLB : 2-3 lantai
 Industri
pergudangan
 KDB : 50 %
 KLB : 1-3 lantai
 RTH
 KDB : 0-20 %
 KLB : 1 lantai
1. Jalan arteri sekunder : Jl. Tandes
– Benowo, Jl. Tembus Balongsari
– Benowo, Jl. Manukan Tama –
Sambikerep..
2. Jalan kolektor sekunder : Jl. KH.
Amir, Jl. Manukan Tama, Jl.
Lontar, Jl. Candi Lontar, Jl.
Tembus Manukan – Sambikerep
– Lontar.
2 RTRK UD.Lontar dan
Balongsari (1997)
RTRK UD. Lontar dan
Balongsari dibagi menjadi 2
(dua) Unit Distrik dengan 5
unit lingkungan (UL) Fungsi
kegiatan masing-masing UL :
 UL. A : perdaganan,
perumahan dan fasilitas
umum
 UL. B : perdagangan,
perumahan, fasilitas umum,
dan pemancar TV
 UL. C : perdagangan,
perumahan, dan fasilitas
umum
 UL. D : perdagangan,
perumahan, dan fasilitas
pendidikan.
 UL. E : perumahan, fasilitas
umum dan perdagangan.
 UL. F : perumahan dan
fasilitas umum.
 UL. A : 295 jiwa/ha
 UL. B : 295 jiwa/ha
 UL. C : 295 jiwa/ha
 UL. D : 295 jiwa/ha
 UL. E : 295 jiwa/ha
 UL. F : 145 jiwa/ha
 UL. G : 145 jiwa/ha
 UL. H : 145 jiwa/ha
 UL. I : 145 jiwa/ha
 UL. J : 145 jiwa/ha
 Fasilitas umum
 Perdagangan dan
jasa
 Jalur hijau
 Perumahan
 Makam
 Bengkel
 Apartemen
Lihat Gambar 2.12.
 Perumahan
 KDB : 60-75 %
 KLB : 1-2 lantai
 Rumah Susun
 KDB : 50 %
 KLB : 3-4 lantai
Fasilitas umum
 KDB : 50 %
 KLB : 2-4 lantai
 Perdagangan & jasa
 KDB : 60%
 KLB : 2-4 lantai
 RTH
 KDB : 0-5 %
 KLB : 0 lantai
 Stadion Pemancar
 KDB : 25 %
 KLB : 4 lantai
1. Pada poros utara-selatan adalah
jalan tembus Margomulyo-
Warugunung dan Jl. Manukan
Tama-Sambikerep sampai
kawasan Citra Raya.
2. Pada poros Timur-Barat adalah Jl.
Banyu urip-Tandes-Benowo dan
jalan tembus Candi Lontar sampai
kawasan segi delapan Darmo
Permai.
3. Fasilitas penunjang transportasi
berupa pangkalan angkutan
umum. Pangkalan Angkutan
Umum yang terdapat di 3 lokasi
yakni pangkalan Balongsari,
Manukan dan Pangkalan Lontar

15. NO RTRK TERKAIT STRUKTUR TATA RUANG
DISTRIBUSI &
KEPADATAN
PENGGUNAAN
LAHAN
KDB & KLB TRANSPORTASI
 UL. G : perumahan,
perdagangan dan fasilitas
umum.
 UL. H : perdagangan,
perumahan dan fasilitas
umum
 UL. I : perumahan
 UL. J : perdagangan,
perumahan, fasilitas umum
dan pemancar TV
3 RTRK UD.
Sambikerep (2000)
RTRK UD. Sambikerep dibagi
menjadi 2 (dua) Unit
Lingkungan (UL) dengan
fungsi masing-masing
kegiatan adalah sebagai
berikut:
 UL. Sambikerep Timur :
kawasan budidaya,
kawasan lindung, fungsi
sekunder, perumahan,
perniagaan – jasa
 Fasilitas umum dan ruang
terbuka hijau
 UL. Sambikerep Barat :
kawasan budidaya,
kawasan lindung, fungsi
sekunder, perumahan,
perniagaan – jasa, fasilitas
umum dan ruang terbuka
hijau
Distribusi kepadatan
penduduk berkisar
antara 49-72 jiwa/Ha
 Perumahan.
 Fasilitas
perdagangan–jasa.
 Fasilitas umum.
 Taman–jalur hijau.
 Lapangan olah raga.
 Makam.
Lihat Gambar 2.13.
 Perumahan
 KDB : 60-70 %
 KLB : 1-2 lantai
 Fasilitas umum
 KDB : 50 %
 KLB : 1-2 lantai
 Perdagangan & jasa
 KDB : 70%
 KLB : 2-3 lantai
 Industri
pergudangan
 KDB : 50 %
 KLB : 1-2 lantai
 RTH
 KDB : 0%
 KLB : 0 lantai
Rencana Transportasi pada RTRK
ini diarahkan pada peningkatan
fungsi jalan, perbaikan jalan serta
pembangunan jalan baru.
4 RTRK UD.Tambak
Osowilangon (2002)
RTRK UD. Tambak
Osowilangon dibagi menjadi 2
(dua) Unit Lingkungan (UL)
yang Fungsi kegiatan sebagai
berikut:
 UL. A : Industri dan
pergudangan,
perumukiman karyawan
industri, perdagangan dan
jasa, dan tempat
pelelangan ikan
 UL. B : Industri dan
pergudangan, pelabuhan
Kepadatan penduduk
berdasarka rencana ini
tidak dijelaskan secara
rinci
Rencana penggunaan
lahan:
 Permukiman formal.
 Permukiman informal.
 Industri.
 Pergudangan.
 Mix use industri dan
pergudangan.
 Perdagangan dan
jasa.
 Mix use perdagangan
dan jasa dengan
gudang.
 Perumahan informal
 KDB : 60-80 %
 KLB : 1-2 lantai
 Rumah susun
 KDB : 40-60 %
 KLB : 4 lantai
 Industri dan
Pergudangan
 KDB : 40-70 %
 KLB : 1-2 lantai
 Rencana pelebaran jalan arteri
primer yaitu sepanjan Jl. Raya
Romokalisari sampai Tambak
Osowilangon
 Rencana pembuatan jaringan
jalan baru yang berfungsi jalan
kolektor primer dan terhubung
dengan jaringan arteri primer.
 Rencana pembuatan jaringan
jalan kolektor sekunder pada
kawasan sekitar industri terutama
jalan penghubung antara pusat
kegiatan di kawasan industri

16. NO RTRKTERKAIT STRUKTURTATARUANG
DISTRIBUSI &
KEPADATAN
PENGGUNAAN
LAHAN
KDB& KLB TRANSPORTASI
petikemas,pasarinduk,
permukimankaryawan
industri,fasilitasumum
 Mixuse perdagangan
dan jasadengan
industri.
 Fasilitas umum.
 RTH.
LihatGambar 2.14.
dengan jalankolektorsekunder

17. Rencana Sektoral

18. KEGIATAN
JANGKA PENDEK
2000-2004
JANGKA MENENGAH
2005-2009
JANGKA PANJANG
2010-2015
Pembebasan Lahan 3 Sub-Sistem 5 Sub-Sistem 10 Sub-Sistem
 Kedurus (Boezem)
 K. Kandangan
 Margomulyo
(primer)
 Greges
 Pegirian
 Kedurus (saluran)
 K. Balong
 K. Semerni
 Kedurus (waduk
baru)
 GS. Balong
(Sekunder)
 GS. Balong
(wadukbaru)
 GS. Kandangan
(waduk baru)
 GS. Sememi
(New K Sememi)
 GS. Sememi
(Primer)
 GS. Sememi
(waduk baru)
 GS. Benowo
(waduk baru)
 WLL 2 (waduk
baru)
 WLL 5 (waduk
baru)
RENCANA PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA
SURABAYA
DI UP. TAMBAK OSO WILANGON

19. KEGIATAN
JANGKA PENDEK
2000-2004
JANGKA MENENGAH
2005-2009
JANGKA PANJANG
2010-2015
Rumah pompa
Drainase Baru
- 1 Rumah Pompa -
-  Margomulyo -
Boezem/waduk baru
termasuk pintu
- - 6 Waduk
- -  GS Kandangan
 GS Sememi
 GS Benowo
 Kedurus
 WLL 2 Industri
 WLL 5 Industri
Rehabilitasi saluran
pematusan tersier
- 1 sistem 5 sistem
-  Greges  Greges
 Pegirian
 GS – Balong
 GS – Sememi
 Gs – Benowo
Pengembangan
Saluran Pematusan
Tersier
- - 6 sistem
- -  Greges
 GS – Balong
 GS – Kandangan
 GS – Sememi
 Gs – Benowo
 West low LevelSumber : Surabaya Drainage Master Plant Study

20. Arterial Road System Development Study
(ARSDS) Lingkup Surabaya Metropolitan Area
(SMA)
Meliputi kebijaksanaan pengembangan jalan
sekunder (lihat Tabel di bawah ini).
KEBIJAKSANAAN TINDAKAN
a. Menyediakan akses yang
cukup untuk bermacam-
macam travel demand yang
dibangkitkan pada daerah-
daerah di SMA.
 Memakai pola grid untuk sistem
jalan arteri sekunder.
KEBIJAKSANAAN TINDAKAN
a. Tercapainya
keseimbangan kapasitas
jalan antara jalan tol, jalan
arteri dan jalan kolektor
dalam suatu jaringan.
b. Sedapat mungkin
memelihara bagian-
bagian yang indah.
c. Menyediakan akses yang
cukup untuk bermacam-
macam travel demand
yang dibangkitkan pada
daerah-daerah di SMA.
 Membenahi manajemen
lalu-lintas pada jalan
dalam kota dan jalan arteri
pendukung untuk
mengantisipasi
keluar/masuk kendaraan
dari jalan tol dalam kota
sudah beroperasi.
 Sedikit mungkin memotong
pohon dan tanaman pada
mendian jalan.
 Memakai pola grid untuk
sistem jalan arteri sekunder.
Sumber : ARSDS in Gerbang Kertosusila (SMA)

21. KEBIJAKSANAAN TINDAKAN
a. Memisahkan transportasi yang terbaur
baik kecepatan maupun ukurannya.
 Menyusun kembali sistem jalan arteri
secara hirarki dan dengan pengaturan
lalu-lintas.
a. Mendukung pengembangan
transportasi umum.
 Memperbaiki jalan akses menuju stasiun
kereta api dan terminal bus (termasuk
pengembangan yang akan datang).
 Menyediakan ruang untuk sistem
transportasi umum pada bagian jalan.
 Memperbesar daerah pelayanan bus
dengan meningkatkan kerapatan jalan
arteri dan penyediakan ruang yang
memadai.
a. Menjamin mobilitas untuk masyarakat
yang tidak punya sarana transportasi.
 Menyediakan angkutan umum dengan
tarif yang terjangkau.

22. a. Mendorong pengembangan kota di
bagian Timur dan Barat Kota Surabaya.
 Pembangunan dan peningkatan fungsi
pada jalan arteri alternatif timur-barat.
Jalan arteri timur-barat tersebut yakni
dimulai pada jalan Benowo – Raya
Benowo–Raya Pakal–Sememi–
Kandangan–Raya Tandes–Banyu Urip
menuju jalan Pandegiling–Sulawesi–
kertajaya–Manyar Kertoarjo– Kertajaya
Indah.
a. Mendorong untuk merumuskan ”Urban
Development Unit”
 Menyediakan jalan arteri sekunder dan
jalan kolektor dengan ruang yang
cukup dan hindari jalan arteri dengan
lebar yang terlalu besar (misalnya 10
lajur untuk dua arah).
Sumber : ARSDS in Gerbang Kertosusila (SMA)

23. Penyusunan Perencanaan
Penanganan Sampah Terpadu
Kota Surabaya (2005)
 Dalam lingkup wilayah perecanaan Tempat Pembuangan
Sampah Akhir (TPA) Benowo termasuk dalam UP. Tambak
Osowilangon. Berdasarkan kajian JICA tahun 1993 tentang
pengelolaan sampah Kota Surabaya, direkomendasikan
pengelolaan akhir sampah di Kota Surabaya yaitu ; Sanitary
Landfill, Incinerator, dan reklamasi pantai. Sistem
pengelolaan sampah saat ini mengadalkan 1 (satu) lahan
pembanguan akhir di Benowo dengan hanya menggunakan
teknologi open dumping yang dikontrol dengan cover soil
tiap 6 (enam) bulan sekali. Incinerator Keputih yang semula
diharapkan dapat membantu pengolahan sampah, sudah tidak
dapat beroperasi sejak tahun 1999.

24. Penyusunan Raperda
Pengembangan Kawasan Khusus
Teluk Lamong
Zona pengembangan pelabuhan Pelabuhan Teluk Lamong
adalah 350 Ha. Wilayah ini direncanakan berupa pulau hasil
reklamasi di Perairan Teluk Lamong. Zona ini dibagi menjadi :
1. Zona fasilitas pelabuhan
2. Dermaga Peti Kemas
3. Dermaga Barang Umum
4. Dermaga Penumpang
5. Areal Penunjang Pelabuhan
6. Fasilitas umum
7. Industri non polusi
8. Zona Rekreasi
9. Jalur hijau dan parker.

25. Studi Kelayakan
Pengembangan Pasar
Pelelangan Ikan (PPI)
Romokalisari
 PPI Romokalisari sudah dirancang sejak tahun 1995
dengan realisasi pembangunannya dilaksanakan
secara bertahap. Saat ini sudah terealisasi
keberadaannya dengan adanya lahan dan lokasi
definitif untuk pengembangan lebih lanjut.
 Pengembangan PPI diaharapkan dapat
menampung kegiatan bongkar/muat ikan yang
selama ini tidak dapat ditampung di wilayah
Surabaya, mampu meningkatkan rasio antara
jumlah penduduk Surabaya dengan areal rekreasi
ruang terbuka dan meningkatkan kegiatan ekonomi
masyarakat dari adanya kegiatan perdagangan.