Sosialisasi Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 dan Air Limbah Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Sosialisasi Tata Cara & Persyaratan Pengelolaan Limbah
dan Air Limbah Menurut
UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Serta Peraturan Turunannya
CION PRAMUNDITA, S.P.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
Banjarnegara, 11 Oktober 2021

2. Memperpendek birokrasi perizinan dengan tujuan mempermudah proses investasi tanpa
mengurangi fungsi perlindungan lingkungan
(Integrasi Izin Lingkungan kedalam Perizinan Berusaha)
Melindungi Kualitas Lingkungan dan Mempermudah Kegiatan Berusaha
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Latar Belakang
 PP 5 / 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
 PP 22 / 2021
Tentang Penyelenggaraan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup

3. Perubahan UU 32/2009 melalui UU11/ 2020
Dari total 127 Pasal yang terdapat dalam UU 32/2009
Dirubah Ditambah Dihapus
27 Pasal 4 Pasal 10 Pasal
1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32,
34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63,
69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88,
109, 111, dan 112
61A, 82A, 82B, dan 82C 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93,
102, dan 110
Pasal-pasal dengan amanat yang perlu ditindaklanjuti dalam PP
Perubahan UU 32 / 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Melalui Undang-undang Nomor 11/2020 Tentang
Cipta Kerja

4. Dampak
Jenis Perizinan
Berusaha
Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 RUU CK
Tinggi AMDAL
Menengah Tinggi
UKL-UPL
Rendah SPPL
Menengah
Rendah
IZIN
SERTIFIKAT
STANDAR
NIB
SKKL
PKPLH
NIB
IZIN
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Kriteria Risiko (dasar)
Dampak Penting AMDAL
UKL-UPL
Dampak Tidak Penting,
kegiatan Skala kecil
SPPL
Dampak Tidak
Penting
IZIN Usaha dan/atau
Kegiatan
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Izin Lingkungan
Tingkat Risiko
Norma Perizinan (UU 32/2009)
Konsep Perizinan RBA (UU CK)
• Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting;
• Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.
Jenis Dokumen
Lingkungan
Jenis Perizinan
Berusaha
Persetujuan
Lingkungan
Persetujuan
Lingkungan
Jenis Dokumen
Lingkungan
Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha
4

5. Perizinan Berusaha
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan
Bangunan
Izin Usaha
Izin PPLH
Andalalin
Izin Lokasi
Kondisi Eksisting
Persyaratan dan
kewajiban Aspek
Lingkungan
“Diintegrasikan”
“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam
Perizinan Berusaha”
Pasal 1 dan 37 UU CK
Perizinan
Berusaha
“Semangat UU Cipta Kerja adalah
Penyederhanaan Regulasi
Perizinan”
Pelaku Usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan,
cukup mengurus Perizinan Berusaha
5

6. Penapisan Dokumen Lingkungan
Permen LHK No. 4 Tahun 2021

11. PP No. 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (P3LH)
Bab VII. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3
Pengelolaan Limbah B3

12. Bab I
Ketentuan Umum
(Psl. 1 - 2)
Bab II
Persetujuan
Lingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 - 106)
Bab III
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Air
(Psl.107 - 162)
Bab IV
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Udara
(Psl.163 - 219)
Bab V
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Laut
(Psl. 220 - 271)
Bab VI
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan Hidup
(Psl. 272 - 273)
Bab VII
Pengelolaan Limbah
B3 & Limbah nonB3
(Psl. 274 - 470)
Bab VIII
Dana Penjaminan
utk Pemulihan LH
(Psl. 471 - 479)
Bab IX
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(Psl. 480 - 489)
Bab X
Pembinaan dan
Pengawasan
(Psl. 490 - 504)
Bab XI
Pengenaan Sanksi
Administrasi
(Psl. 505 - 526)
Bab XII
Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)
Bab XIII
Ketentuan Penutup
(Psl. 528 - 534)
Struktur dan Sistematika Pengaturan dalam PP No. 22 Tahun 2021

13. Prinsip Perubahan dari PP 101 / 2014  PP 22 / 2021
Frasa yang berubah
Izin Pengelolaan Limbah B3
Standar/Rincian /Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3
Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan
Persetujuan Uji Coba
Kewajiban Pelaporan, dan dilakukan
Post Audit (Setelah Pertek
Pengelolaan LB3 Terbit)
Penyimpanan -TPS Limbah B3 Terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan

14. Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, Untuk Melindungi
Kualitas Lingkungan dan Mempermudah Kegiatan Berusaha
Izin PLB3
Prinsip Perubahan
diintegrasikan
Persetujuan
Lingkungan
*KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Perizinan
Berusaha
Pemenuhan
Komitmen
Persetujuan
Teknis
Surat Kelayakan
Operasional
Persyaratan
Permohonan
Persetujuan Teknis
NON JASA/
PENGHASIL LB3
(KBLI mengikuti kegiatan induk)
Persetujuan Teknis untuk kegiatan
penghasil LB3 mencakup: pengolahan;
pemanfaatan; penimbunan; dan
dumping LB3
JASA PLB3
(KBLI – Bidang usaha
pengolahan LB3)
Izin Usaha di
Menteri LHK
Diganti :
Persetujuan Teknis, dan
Persetujuan dari
Pemerintah Pusat
(untuk kegiatan Dumping )
Pengawasan
Verifikasi /
Pembinaan

16.  izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau
dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat
persetujuan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan
menjadi persyaratan serta termuat dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah;
Ketentuan Peralihan
 penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-
UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang
dalam proses, dilanjutkan sampai dengan
terbitnya Persetujuan Lingkungan.

17.  Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari PP101/ 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617), masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan PP ini;
Ketentuan Penutup
 Pada saat PP ini mulai berlaku PP 101/2014
(Lembaran Negara RI No 5617) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;
 Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang
telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan
dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi
Administratif.

18. Pengelolaan Limbah B3
Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan LB3

19. Ruang Lingkup
Pengelolaan
Limbah B3
(Pasal 274 – 449)
a. Penetapan Limbah B3;
b. Pengurangan Limbah B3;
c. Penyimpanan Limbah B3;
d. Pengumpulan Limbah B3;
e. Pengangkutan Limbah B3;
f. Pemanfaatan Limbah B3;
g. Pengolahan Limbah B3;
h. Penimbunan Limbah B3;
i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
j. Pengecualian Limbah B3;
k. Perpindahan Lintas Batas Limbah B3;
l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan
Limbah B3; dan
n. Pembiayaan.

20. Pengurangan Limbah B3
Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:
Substitusi Bahan
Modifikasi Proses
Menggunakan Teknologi
Ramah Lingkungan
pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung
B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak
mengandung B3
pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien
Laporan Wajib Disampaikan Secara
Tertulis

21. Penyimpanan Limbah B3
Izin TPS LB3
diintegrasikan ke dalam
NIB atau dokumen Amdal,
UKL-UPL (tergantung
risiko Pelaku Usaha)
Kedepan, tidak
ada lagi izin
TPS LB3
berdiri sendiri
Cukup dengan
memenuhi
persyaratan &
ketentuan teknis
TPS LB3 yg
ditetapkan
Bila terjadi perubahan
karena pengembangan
kegiatan
Perubahan Dokumen
Amdal, UKL-UPL, atau
disesuaikan dengan peraturan
terbaru
Selama ini
Kewenangan Izin
TPS LB3 ada di
Kab/Kota
Wajib memenuhi
ketentuan tata
cara
penyimpanan LB3
serta pemantauan
dan pelaporan

22. dan Instansi
Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3
(Pasal 51 ayat 4 b Permen LHK No.6 Tahun 2021)

23. Standar Teknis Penyimpanan Limbah B3
Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf a
meliputi :
a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
b. memiliki lantai kedap air;
c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat
dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak.

24. Standar Teknis
Penyimpanan Limbah B3
Terintegrasi dalam SPPL

25. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b
meliputi :
a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
Catatan: format rincian teknis penyimpanan LB3 sudah tersusun menyesuaikan Pasal diatas

26. Rincian Teknis
Penyimpanan Limbah B3
Terintegrasi dalam
UKL-UPL/AMDAL
Catatan: Format rincian teknis penyimpanan LB3 versi lengkap akan segera di share

27. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3

28. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3

29. Pencatatan dan Pelaporan
1. Wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat
Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan limbah
B3.
2. Pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 menjadi salah satu kegiatan pemantauan dan pelaporan
3. Pencatatan Limbah B3 dilakukan terhadap:
A. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari
setiap orang yang menghasilkan Limbah b3
B. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada
pihak lain;
C. identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3
dan/atau pengolah Limbah B3
D. neraca Limbah B3
4. Neraca limbah B3 memuat:
A. uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3
B. jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan
C. jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pihak lain setiap bulan
5. Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan paling
sedikit 1 kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha (NIB) dan/atau persetujuan lingkungan
diterbitkan

30. Catatan:
a. tidak ikut dalam
perlakuan atau
jumlah Limbah B3
yang tidak
dilakukan
perlakuan apapun
dan/atau
b. disimpan melebihi
batas waktu
penyimpanan 90
hari dan/atau 180
hari dan/atau 365
hari.
c. dikelola tanpa izin
Lampiran IX
Permen LHK
No.6 Tahun
2021

31. Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 Elektronik
https://plb3.menlhk.go.id

32. Tampilan Dasboard

33. Tanda Terima Elektronik (TTE)

34. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung A Lantai 5 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410
TANDA TERIMA ELEKTRONIK
Telah diterima DATA PENGELOLAAN LIMBAH B3 dari :
Nama Perusahaan : PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH
Sektor / Sub Sektor : Agroindustri / Minyak Nabati
Alamat : Pulau Maria Dusun IV, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan Sumatera Utara
21272. Kabupaten Asahan. Sumatera Utara
Periode : 07-04-2017 S/D 02-09-2017
Tanggal : 25-04-2018
Tertanda,
ttd
Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
APLIKASI SIRAJA LIMBAH ONLINE ( http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/ )
CONTOH

35.  16 Puskesmas telah memiliki rekomendasi (perlu dikonfirmasi apakah izin sudah terbit
atau belum)
 19 Puskesmas belum memiliki rekomendasi (harap segera menyusun rincian teknis
penyimpanan Limbah B3 sesuai Permen LHK No.6 Tahun 2021)
Rekapitulasi Data Permohonan Izin TPS LB3
UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020

37. PP No. 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (P3LH)
Bab III. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
Pengelolaan Air Limbah

45. Pengelolaan Air Limbah
Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan
Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pencemaran Lingkungan

47. (Tidak ada format baku hanya dijelaskan narasi)
(Tidak ada format baku hanya dijelaskan narasi)

59. Terimakasih