Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3
Similar to OPTIMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 (20)
More from dennisjuntak
More from dennisjuntak (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3
- 1. PERSETUJUAN TEKNIS LIMBAH B3 Jakarta, 27 August 2022 1
- 2. PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PP 22 TAHUN 2021) MANFAAT TRAINING • MENGENAL REGULASI PENGELOLAAN LB3 PP 22 TAHUN 2021 • MAMPU MELAKUKAN TAHAPAN PROSES PENGAJUAN PENGELOLAAN LB3 • MENGETAHUI KRITERIA PENILAIAN PROPER LB3 • MAMPUMEBUAT PERTEK PEMANFAATAN LB3 • MAMPU MEMBUAT RINTEK LB3 FEBY DIAN PERMANA, S.T • PRAKTISI ENVIRONMENTAL LEBIH DARI 10 TAHUN • ENVIROMENTAL EXPERT CORPORATE APP SINAR MAS • HP/EMAIL: 0813-88491452 / FEBYDIANPERMANA@YAHOO.CO.ID MATERI : • REGULASI PENGELOLAAN LB3 PP 22 TAHUN 2021 • IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN LB3 & NERACA LB3 • DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN • TEKNIK SAMPLING LB3 • TINGKATAN PENGELOLAAN LB3 • TAHAPAN PROSES PENGAJUAN PENGELOLAAN LB3 • KRITERIA PENILAIAN PROPER LB3 • PERTEK PEMANFAATAN LB3 • RINTEK LB3 TARGET PESERTA : HRGA MANAGER, HSE OFFICER, SUPERVISOR, STAFF, MAHASISWA 2
- 3. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TUJUAN : a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja; b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan; c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan; dan d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja antara lain : PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA 3
- 4. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi : a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. Penyederhanaan persyaratan investasi. PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA PENERPAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 4
- 5. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek: a. kesehatan; b. keselamatan; c. LINGKUNGAN; dan/atau d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Penilaian Tingkat Bahaya Kesehatan Keselamatan LINGKUNGA N Sumberdaya 5
- 6. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Terkait perubahan terkait dengan ketentuan lingkungan meliputi : perubahan pengaturan Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Penegakkan Hukum, Dana Jaminan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. Dalam Pengelolaan Limbah B3, maka terjadi PERUBAHAN terhadap Pasal 59 menjadi : (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3. (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan Limbah B3 WAJIB MENDAPAT PERIZINAN BERUSAHA, atau PERSETUJUAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH. (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6
- 7. Memperpendek birokrasi perizinan, dan memperkuat penegakan hukum, tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya (Integrasi Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha) MELINDUNGI KUALITAS LINGKUNGAN DAN MEMPERMUDAH KEGIATAN BERUSAHA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 7
- 8. Memperpendek birokrasi perizinan Memperkuat penegakan hukum Dalam UU 32/2009, ada 4 tahapan : 1. Proses Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) 2. Persetujuan Dokumen Lingkungan 3. Izin Lingkungan 4. Izin Usaha Menjadi 3 tahapan : 1. Proses Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) 2. Persetujuan Lingkungan 3. Perizinan Berusaha Jika ada pelangaran, yang akan terkena adalah Izin Lingkungan. Selama Izin Usaha tdk dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan. Jika ada pelanggaran Perizinan Berusaha bisa dicabut. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 8
- 9. Dampak Jenis Perizinan Berusaha Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 RUU CK Tinggi AMDAL Menengah Tinggi UKL-UPL Rendah SPPL Menengah Rendah IZIN SERTIFIKAT STANDAR NIB SKKL PKPLH NIB IZIN PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Risiko (dasar) Dampak Penting AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting, kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGAWASAN PEMBINAAN Izin Lingkungan Tingkat Risiko Norma Perizinan (UU 32/2009) Konsep Perizinan RBA (UU CK) • Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting; • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha. Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan Jenis Dokumen Lingkungan Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha 9
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) BAB VII. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 10
- 11. Bab I Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2) Bab II Persetujuan Lingkungan (11 Bagian) (Psl. 3 - 106) Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Psl.107 - 162) Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Psl.163 - 219) Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (Psl. 220 - 271) Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Psl. 272 - 273) Bab VII Pengelolaan Limbah B3 Limbah nonB3 (Psl. 274 - 470) Bab VIII Dana Penjaminan utk Pemulihan LH (Psl. 471 - 479) Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Psl. 480 - 489) Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Psl. 490 - 504) Bab XI Pengenaan Sanksi Administrasi (Psl. 505 - 526) Bab XII Ketentuan Peralihan (Psl. 527) Bab XIII Ketentuan Penutup (Psl. 528 - 534) Struktur dan Sistematika Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMO 22 TAHUN 2020 • 13 Bab • 534 Pasal • 15 Lampiran 11
- 12. Terdiri dari : 196 Ps (Pasal 274 – 470) Lampiran : IX, X, XI, XII, XIV Ruang Lingkup: 1. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 274-449) 2. Pengelolaan Limbah nonB3 (Pasal 450-470) BAB VII Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 12
- 13. PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 PP 22 / 2021 “Frasa” berubah IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3 IZIN LINGKUNGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN PERSETUJUAN UJI COBA KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN DILAKUKAN POST AUDIT (setelah Pertek PLB3 terbit) 13
- 14. Pemohon yang belum memiliki fasilitas dan/atau melakukan uji coba pemanfaatan/pengolahan Limbah B3, setelah mendapat PERSETUJUAN TEKNIS dilakukan prosedur/mekanisme verifikasi. Jika VERIFIKASI MEMENUHI Persetujuan Teknis diterbitkan Surat Persetujuan Operasional (SLO) kegiatan. Jika verifikasi TIDAK MEMENUHI Persetujuan Teknis diterbitkan surat penghentian sementara. PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 PP 22 / 2021 Penyimpanan Limbah B3 TERINTEGRASI dengan Persetujuan Lingkungan 14
- 15. “Dumping” Dumping hanya bisa dilakukan oleh yang Penghasil Limbah B3. Dumping membutuhkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat. (bukan Persetujuan Teknis, sesuai Pasal 22 angka 21 UUCK yang mengubah Pasal 61 UU 32/2009). Khusus fasilitas Penimbusan Akhir (Landfill), verifikasi dilakukan melalui tiga tahapan: ① penentuan lokasi (syarat permeabilitas tanah sesuai dengan kelas Landfill); ② pembangunan fasilitas Penimbusan Akhir (sesuai dengan kelas Landfill); dan ③ operasional Penimbunan (tes kebocoran/leak inspection). “Landfill” PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 PP 22 / 2021 15
- 16. LIMBAH Limbah B3 pada daftar Lampiran IX Limbah nonB3 TERDAFTAR Limbah nonB3 KHUSUS Pengelolaan Limbah nonB3 • Tidak memerlukan Persetujuan Teknis • Standar pengelolaan tercantum dalam Persetujuan Lingkungan/SK Pengecualian Menteri Pengelolaan Limbah B3 • Memerlukan Persetujuan Teknis • Pertek terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib menlakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Limbah nonB3 pada Lampiran XIV (9 Jenis Limbah) yang semula Limbah B3 Spesifik Khusus) Limbah nonB3 dari Pengecualian Limbah B3 per Pelaku Usaha (Uji Karakteristik) PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 PP 22 / 2021 16
- 17. IZIN PLB3 Diintegrasikan PERSETUJUAN LINGKUNGAN *KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia PERIZINAN BERUSAHA PEMENUHAN KOMITMEN PERSETUJUAN TEKNIS Surat Kelayakan Operasional PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS NON JASA/ PENGHASIL LB3 (KBLI mengikuti kegiatan induk) Persetujuan Teknis untuk kegiatan penghasil LB3 mencakup: pengolahan; pemanfaatan; penimbunan; dan dumping LB3. JASA PLB3 (KBLI – Bidang Usaha Pengelolaan LB3) IZIN USAHA DI MENTERI LHK Diganti : Persetujuan Teknis, dan Persetujuan Pemerintah Pusat (untuk kegiatan Dumping ) PENGAWASAN Verifikasi / Pembinaan PRINSIP PERUBAHAN dari PP 101 / 2014 PP 22 / 2021 17
- 18. PENGELOLAAN LIMBAH B3 Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi: Pengurangan; Penyimpanan; Pengangkutan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan. dan/atau Penimbunan. PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) Siapa, Apa, Siapa, Apa, Siapa, Apa, Siapa, Apa, Bagaimana ? Bagaimana ? Bagaimana ? Bagaimana ? 18
- 19. Siapa ? Permohonan Persetujuan Teknis disampaikan oleh : Penghasil Limbah B3 (Industri dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3). “Jasa” yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3. 19
- 20. Apa ? Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiclup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20
- 21. KEDUDUKAN PERSETUJUAN TEKNIS DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN Menteri LHK Gubernur Bupati/ Wali Kota Penilaian Substantif Penilaian Administratif 21
- 22. PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) WAJIB dimiliki oleh : KEGIATAN PERTEK SLO KEWENANGAN (PEJABAT PENERBITAN) a. Pengumpulan LB3 ✔ ✔ Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota b. Pemanfaatan LB3 ✔ ✔ Menteri c. Pengolahan LB3 ✔ ✔ Menteri d. Penimbunan LB3 ✔ ✔ Menteri e. Dumping LB3 ✔ Menteri CARA PENGAJUAN PERTEK 1. Wajib AMDAL Bersamaan dengan PL Pengajuan sendiri 2. Wajib UKL-UPL Diajukan sebelum Pangajuan PL PEMOHON PEJABAT PENERBIT Dilengkapi persyaratan teknis kelengkapan dokumen lainnya PEMERIKSAAN DOKUMEN (2 hari kerja) PROSES PENERBITAN PERTEK PERUBAHAN PERTEK dapat dilakukan : Sebelum terbitnya Pertek atau Sesudah terbitnya Pertek VERIFIKASI (7 hari kerja) PENERBITAN PERTEK (7 hari kerja) 22
- 23. PEMOHON MENGAJUKAN PERIZINAN BERUSAHA PLB3 LEMBAGA OSS PERSETUJUAN LINGKUNGAN PERSETUJUAN TEKNIS PLB3 SURAT KELAYAKAN OPERASI PERIZINAN BERUSAHA Pembangunan Fasilitasn dan/atau Uji Coba ALUR UMUM PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN LIMBAH B3 23
- 24. KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia) Kode KBLI 38120 : Pengumpulan Limbah B3 Kode KBLI 38220 : Pengolahan, Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3. 24
- 25. Pengajuan Uji Kelayakan AMDAL atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sesuai sektor Ya Tidak Menyampaikan Laporan Pembangunan Fasilitas dan Uji Coba Proses pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 atau Uji Coba oleh Penghasil Limbah B3 PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENGHASIL LIMBAH B3 Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon/ Penghasil Limbah B3 VALIDASI VALIDASI VALIDASI VALIDASI 2 hari VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI 7 Hari Menteri Menteri Menteri Menteri menerbitkan menerbitkan menerbitkan menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 7 hari Menteri LHK VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI 10 Hari Ya/Sesuai Tidak Menolak permohonan Persetujuan Teknis. 7 hari Penyampaian Surat agar Merubah PerTek 7 Hari 7 Hari Penerbitan Penerbitan Penerbitan Penerbitan SLO SLO SLO SLO Terbit Terbit Terbit Terbit Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan oleh Menteri, oleh Menteri, oleh Menteri, oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sesuai sektor (Lihat RPP NSPK) Terbit Terbit Terbit Terbit Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan Berusaha Berusaha Berusaha Berusaha Menteri Menteri Menteri Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sesuai sektor (Lihat RPP NSPK) 25
- 26. PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 Proses Penerbitan 7 Hari Proses Penerbitan 7 Hari VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI 7 Hari Tidak MENTERI LHK Menteri LHK; Menteri LHK; Menteri LHK; Menteri LHK; Gubernur Gubernur Gubernur Gubernur (untuk Pengumpulan Skala Provinsi); dan dan dan dan Bupati Bupati Bupati Bupati/ / / / WaliKota WaliKota WaliKota WaliKota (untuk Pengumpulan Skala Kabupaten/Kota). VALIDASI VALIDASI VALIDASI VALIDASI 2 hari MULAI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI 10 Hari Ya Tidak: Tidak: Tidak: Tidak: Disertai alasan penolakan PERTEK diterbitkan Menteri, Gubernur, atau Bupati / WaliKota. Penerbitan Penerbitan Penerbitan Penerbitan SLO SLO SLO SLO 7 Hari YA YA YA YA 26
- 27. Surat Kelayakan Operasional (SLO) SLO Sebagai dasar dimulainya OPERASIONAL PLB3 Sebagai dasar dimulainya PENGAWASAN terhadap PLB3 PROSES PENERBITAN SLO PELAKU USAHA LAPORAN PENJELASAN PEMBANGUNAN FASILITAS LAPORAN UJI COBA PLB3 VERIFIKASI (10 hari kerja) PENERBITAN SLO PLB3 (7 hari kerja) PERSETUJUAN LINGKUNGAN 27
- 28. Pengajuan Permohonan PERTEK Pengelolaan Limbah B3 melalui: www.ptsp.menlhk.go.id Registrasi Pilih Layanan: Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Sub Layanan: Pemanfaatan Limbah B3
- 29. Tutorial melalui https://www.youtube.com/watch?v=IpwM1GMNwew UPLOAD PERSYARATAN SESUAI YANG TERCANTUM DI FRONT PTSP KLHK Format surat permohonan dan Kajian Teknis tercantum pada lampiran XXIV dan XXV Permen LHK No. 6 Tahun 2021
- 30. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 No Persyaratan Permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Pemanfaatan Limbah B3 Pengolahan Limbah B3 1. Nama, sumber, kategori, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikelola √ √ √ 2. Lokasi dan koordinat kegiatan Pengelolaan Limbah B3 √ √ √ 3. Rencana pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 √ √ √ 4. Tempat Penyimpanan Limbah B3 √ √ √ 5. Pengemasan Limbah B3 √ √ √ 6. Desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas - √ √ 7. Nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 apabila digunakan sebagai campuran untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 - √ √ 8. Prosedur Pengelolaan Limbah B3 √ √ √ 9. Rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengelolaan Limbah B3 - √ √ 10. Bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup √ √ √ 11. Perhitungan biaya dan model keekonomian √ √ √ 12. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium √ √ √ 13. Sistem Tanggap Darurat √ √ √ 14. Tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3 √ √ √
- 31. TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH B3 31
- 32. PENETAPAN LIMBAH B3 Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Melakukan Uji Karakteristik PEMERINTAH Tetap Limbah Non B3 List LB3 Memenuhi karakteristik LB3 Tidak memenuhi karakteristik LB3 + + PEMERINTAH data + referensi Limbah nonB3 : slag besi, slag nikel, dan FABA (fly ash bottom ash) dari PLTU KARAKTERISTIK LIMBAH B3, meliputi : a. Mudah meledak; b. Mudah menyala; c. Reaktif; d. Korosif; e. Infeksius; dan/atau f. Beracun 32
- 33. Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui: SUBSTITUSI BAHAN, MODIFIKASI PROSES, MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN Laporan mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3. WAJIB disampaikan secara tertulis MENTERI LHK PENGURANGAN LIMBAH B3 Pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. 33
- 34. Izin PENYIMPANAN LB3 TERINTEGRASI ke dalam NIB atau dokumen Amdal, UKL-UPL (tergantung risiko Pelaku Usaha). Kedepan, tidak ada lagi izin TPS LB3 berdiri sendiri Cukup dengan memenuhi persyaratan ketentuan teknis TPS LB3 yg ditetapkan Bila terjadi perubahan karena pengembanga n kegiatan Perubahan Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau disesuaikan dengan peraturan Selama ini Kewenangan izin TPS LB3 ada di Kab/Kota PENYIMPANAN LIMBAH B3 34
- 35. TANGKI BANGUNAN KONTAINER SILO PERSYARATAN TEKNIS TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 WASTE IMPOUNDMENT WASTE PILE Bebas Banjir dan Tidak Rawan Bencana Alam Memenuhi Permeabilitas Tanah Waste pile dan waste impoundment (permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik) dan Waste impoundment (permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik dan memiliki lapisan kedap di atas tanah) Berada dalam Penguasaan Setiap Orang Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun LB3 3 Wajib dilengkapi Fasilitas: Wajib dilengkapi Fasilitas: Wajib dilengkapi Fasilitas: Wajib dilengkapi Fasilitas: Pertolongan pertama Penanganan Tumpahan Bongkar Muat Laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium Peralatan penanggulangan keadaan darurat 2 1 35
- 36. CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3 Wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan 1 Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 2 Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan 3 Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan 4 Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak KONTAINER IBCTank Drum Jumbo Bag kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3 Kemasan pada bangunan a. 90 hari (50 kg/hari atau lebih) b. 180 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 1) c. 365 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum) d. 365 hari (Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus) Waktu Penyimpanan Limbah B3 36
- 37. Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan: Segregasi Limbah B3; Penyimpanan Limbah B3; dan Segregasi Limbah B3 dilakukan sesuai dengan: nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Limbah B3; dan karakteristik Limbah B3, meliputi meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius,korosif dan/atau beracun. Penyimpanan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3. ( Pasal 54 – Pasal 80 Permen LHK No. 6 Pengumpulan Limbah B3 37
- 38. SKALA PENGUMPULAN FASILITAS PENGUMPULAN PENGUMPULAN SKALA KABUPATEN/KOTA Kewenangan Bupati/ Wali Kota PENGUMPULAN SKALA PROVINSI Kewenangan Gubernur PENGUMPULAN SKALA NASIONAL Kewenangan Menteri A. FASILITAS PERTOLONGAN PERTAMA B. PERALATAN PENANGANAN TUMPAHAN C. BONGKAR MUAT D. LABORATORIUM DAN/ATAU ANALISIS LABORATORIUM Pemanfaatan 38
- 39. Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3. Dalam hal pengumpul Limbah B3 tidak dapat memenuhi batasan waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 Dalam hal Pengumpul Limbah B3 akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu Penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Apabila ekspor tidak dilakukan sampai dengan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 berakhir, maka Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3. 39
- 40. Ketentuan Limbah B3: • Kategori 1 Alat Angkut tertutup • Kategori 2 Alat Angkut tertutup/terbuka PENGANGKUTAN LIMBAH B3 Persyaratan khusus angkutan jalan: • sertifikat kompetensi pengemudi • surat tanda nomor kendaraan • surat bukti kelayakan alat angkut Alat angkut : • Jalan umum angkutan darat; • Perkeretaapian • Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Persyaratan khusus perkeretaapian: • surat bukti kelayakan alat angkut Persyaratan khusus angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan: • surat izin usaha perusahaan alat angkut laut • surat bukti kepemilikian alat angkut kapal • surat bukti kelayakan kapal PENGANGKUTAN LIMBAH B3
- 41. Spesifikasi Alat Angkut Limbah B3 Angkutan Jalan PT TRANSPORTASI Telp. (021) xxxxxxxx Roda 4 atau lebih Prosedur Tanggap Darurat Alat Penanganan Limbah B3 yang diangkut Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 Berlaku 5 tahun (dapat diperpanjang) Prosedur bongkar - muat GPS Tracking yang dikoneksikan dengan SILACAK Simbol Limbah B3 pada keempat sisi Nama Perusahaan pada keempat sisi kendaraan Nomor telepon pada sisi kanan, kiri dan belakang
- 42. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 PASAL 83-104 PERMENLHK NO. 6 TAHUN 2021 Identitas Pemohon Akta pendirian badan usaha Bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup Bukti kepemilikan alat angkut Dokumen pengangkutan Limbah B3 Dokumen Pengangkutan Limbah B3 : 1. Jenis dan jumlah alat angkut; 2. Sumber, nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; 3. Prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat; 4. Peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan 5. Prosedur bongkar muat Limbah B3 Dasar terbitnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Barang Berbahaya oleh Kemenhub berdasarkan: 1. Pasal 88 ayat (2) PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan 2. Pasal 92 ayat (2) PP 51/2002 tentang Perkapalan
- 43. Substitusi Bahan Baku Substitusi Bahan Bakar* Bahan Baku Sesuai IPTEK Bila dibakar menghasilkan panas dan energi Kalori ≥ 2500 kkal/kg;TOX 2% dan Sulfur 1% Mengurangi bahan bakar utama Sesuai standar LH Sifat / fungsi sama dengan bahan baku Komposisi 100% dari total bahan baku Memenuhi SNI / standar lain yg setara Memenuhi standar LH atau baku mutu LH Technically Feasible Environment Friendly Sifat / fungsi sama dengan bahan baku yang disubstitusi Komposisi 100% dari total bahan baku Produk telah memiliki SNI Memenuhi standar LH PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 43 *bila diedarkan wajib memenuhi SNI / standar dari ESDM
- 44. Wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 : 44 Substitusi Bahan Baku belum ber-SNI Substitusi Sumber Energi 1 Peralatan danTeknologi Pemanfaatan Limbah B3 2 Metode Pemanfaatan Limbah B3 3 Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 TATA CARA KEGIATAN TATA CARA KEGIATAN TATA CARA KEGIATAN TATA CARA KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PEMANFAATAN LIMBAH B3 PEMANFAATAN LIMBAH B3 PEMANFAATAN LIMBAH B3 Kegiatan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3, mencakup:
- 45. PENGOLAHAN LIMBAH B3 Stabilisasi Dan Solidifikasi Termal Cara Lain Sesuai IPTEK Insinerasi Cara lain Proses Bioremediasi Proses Elektrokoagulasi Pencucian Tangki Kapal (Tank Cleaning) Pencucian Kemasan Bekas B3 Dan/Atau Limbah B3 Tidak memiliki karakteristik mudah meledak Bukan Limbah B3 berupa merkuri Bukan Limbah B3 yang mengandung radioaktif Memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun Melakukan analisis organik dan anorganik berdasarkan baku mutu TCLP C Tidak berwujud cair. 45
- 46. PERSYARATAN LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN LIMBAH B3 46 Bebas banjir / rekayasa; kawasan industri dan/atau daerah industri, bagi Pengolah Limbah B3; dan Memiliki jarak: 1. ≥ 150 m terhadap jalan utama atau jalan tol 2. ≥ 300 m dari daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan 3. ≥ 300 m dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, danau, rawa, mata air 4. ≥ 300 m dari daerah yang dilindungi (cagar alam dan hutan lindung) atau Permodelan dispersi sebaran Emisi menggunakan Gaussian Dispersion Model atau pendekatan permodelan lainnya yang setara dan berlaku secara nasional dan/atau internasional. Insinerasi Stabilisasi dan Solidifikasi, Elektrokoagulasi dan Pencucian Kemasan B3 dan/atau Limbah B3 Daerah yang bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi Bioremediasi Bukan daerah genangan air sepanjang tahun Bukan daerah aliran sungai intermittent Bukan daerah lindung Jarak dari lokasi pemukiman lebih dari 300 (tiga ratus) m Lahan datar dan/atau lahan landai dengan kemiringan paling tinggi 12% (dua belas persen) Kondisi hidrogeologi memenuhi Kedalaman air tanah minimum 4 m dari lapisan terbawah unit pengolahan Tekstur tanah tidak memiliki porositas tinggi
- 47. JENIS FASILITAS PENIMBUNAN LIMBAH B3 Penimbusan akhir Sumur Injeksi penempatan kembali di area bekas tambang bendungan penampung limbah tambang PENIMBUNAN LIMBAH B3
- 48. 48 SISTEM PELAPIS PADA FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR Geomembran Geomembran Lapisan Penutup LIMBAH Lapisan Pelindung Sistem Pengumpul Lindi Lapisan Tanah Penghalang Sistem Pendeteksi Kebocoran Lapisan Dasar Tanah Setempat Penimbusan Akhir Kelas I Geomembran Lapisan Penutup LIMBAH Lapisan Pelindung Sistem Pengumpul Lindi Lapisan Tanah Penghalang Sistem Pendeteksi Kebocoran Lapisan Dasar Tanah Setempat Penimbusan Akhir Kelas II Lapisan Penutup LIMBAH Lapisan Pelindung Sistem Pengumpul Lindi Lapisan Tanah Penghalang Sistem Pengumpul Lindi Lapisan Dasar Tanah Setempat Penimbusan Akhir Kelas III 1 m 30 cm 30 cm Total ±2 m
- 49. Persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 • desain fasilitas • zona target injeksi (untuk sumur injeksi) • sistem pelapis • kelengkapan fasilitas meliputi drainase, pengumpul lindi dan sumur pantau • peralatan pendukung • rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 PERSYARATAN DAN TATA CARA KEGIATAN PENIMBUNAN LIMBAH B3 Persyaratan uji Limbah B3 uji TCLP, TK zat pencemar, tingkat kontaminasi radioaktif, paint filter, karakteristik, kandungan organik, serta wujud Limbah B3 dan uji kuat tekan. Persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3 • sesuai dengan rencana tata ruang wilayah • bebas banjir seratus tahunan • permeabilitas tanah • merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung • tidak merupakan daerah resapan air tanah; hidrologi permukaan. Tata cara Penimbunan Limbah B3 • memperhatikan penempatan Limbah B3 • melakukan pengelolaan air lindi • melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana • melakukan pemantauan lingkungan. Penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 • penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 • pemeliharaan fasilitas Penimbunan Limbah B3 • pemantauan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- 50. PERSYARATAN DAN TATA CARA KEGIATAN dumping (Pembuangan) limbah tata cara Dumping (Pembuangan) • jenis Limbah • jumlah limbah • jarak Dumping (Pembuangan) Limbah terhadap daerah sensitif • durasi Dumping (Pembuangan) • debit Dumping (Pembuangan) • cara Dumping (Pembuangan) • proses dan jenis kegiatan pertambangan, untuk Limbah tailing persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan) • terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen • tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif • rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut persyaratan Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) • netralisasi atau penurunan kadar racun pemantauan lingkungan • kualitas air laut • dampak lingkungan
- 51. PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ᛐ Pasal 326 b; Pasal 355 b: Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dapat melakukan ekspor limbah B3. Ekspor limbah B3 dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 di dalam negeri. ᛐ Pasal 408; Pasal 409 (tatacara ekspor limbah B3) Ratifikasi Konvensi Basel melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1993: Kepentingan Indonesia meratifikasi Konvensi Basel guna mencegah Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah; membantu pengawasan atas UU 32 Tahun 2009 Pasal 69 tentang Pelarangan Impor Limbah B3; memicu peningkatan kapasitan ESM dalam teknologi pengelolaan limbah B3; dan mendasari aktifitas Indonesia sebagai negara eksportir limbah B3 yang juga merupakan salah satu negara transit. Notifikasi Ekspor Limbah B3 : Dasar Hukum 51
- 52. PERSYARATAN DAN T PERSYARATAN DAN T PERSYARATAN DAN T PERSYARATAN DAN TATA CARA EKSPOR LIMBAH ATA CARA EKSPOR LIMBAH ATA CARA EKSPOR LIMBAH ATA CARA EKSPOR LIMBAH B3 B3 B3 B3 Permohonan Notifikasi dilengkapi: a. Identitas eksportir: b. Negara tujuan ekspor: c. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah LB3 yang akan diekspor; d. Alat angkut yang digunakan; e. Negara transit; f. Tanggal rencana penagnagkutan, pelabuhan atau terminal transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar; g. Dokumen mengenai asuransi; h. Dokumen mengenai pengemasan LB3; i. Dokumen mengenai tata cara penanganan LB3 yang akan diangkut; dan dokumen berisi pernyataan dari penghasil/eksportir LB3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan. Start Selesai Permohonan notifikasi 1 1 2 2 Dikirimkan ke negara tujuan negara transit Disetujui oleh negara tujuan Penghasil limbah B3/eksportir limbah B3 mengajukan notifikasi kepada Menteri Menteri menerbitkan Rekomendasi ekspor limbah B3 3 4 Rekomendasi Ekspor Limbah B3 52
- 53. TERIMA KASIH 53