SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
EMPAT PILAR
A. Pilar Pancasila
Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah
Pancasila. Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena pancasila
dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang
pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan
dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga
bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berikut alasan pancasila diangkat sebagai pilar bangsa indonesia, yaitu:
1. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia
yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini.
2. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam
kehidupan negara-bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system
yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan
kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai
dasar yang fundamental Hubungan antara sila – sila dalam
pancasila,yaitu:
1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang
terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh
rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama,
sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat
dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab.
3. Sila ketiga , menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam
implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
4. Sila keempat,kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan
keadilan yaitu untuk menjunjung tinggi persatuan indonesia.
5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yaitu kehidupan
berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau
golongan.
B. Pilar Undang – Undang Dasar
Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah
Undang-Undang Dasar 1945.Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945,
diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945.Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak
mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang
tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya.
Makna Undang-Undang Dasar
Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang
dasar. Dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van
Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup dan norma-norma
hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya
memuat bagian yang tertulis saja.
Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere, yang artinya menetapkan atau
menentukan.Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak
dasar dan kewajiban warga negara suatu negara, perlindungan warganegara dari tindak
sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga
menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga
terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan
wawasan yang dianutnya
C. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebelum kita bahas mengenai Negara Kesatuan Republik
Indonesia ada baiknya bila kita fahami lebih dahulu berbagai
bentuk Negara yang ada di dunia, apa kelebihan dan
kekurangannya, untuk selanjutnya kita fahami mengapa para
founding fathers negara ini memilih negara kesatuan.
Adapun bentuk-bentuk Negara tersebut.
1. Konfederasi
2. Negara Federal
3. Negara Kesatuan
D. Pilar Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh
mPuTantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada
masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-
1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma
yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa “
yang artinya “Berbeda beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang
mendua.”
Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali
semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular,
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara
Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951.
Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus
1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat
dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.”Kata
“bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada
perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan
sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan
tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.
Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari
Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila.Hal
ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara
Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun
1951 disebutkan bahwa : Lambang Negara terdiri atas tiga bagian,
yaitu:
1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah
kanannya.
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher
Garuda.
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam
bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA.
EMPAT PILAR NEGARA

More Related Content

Similar to EMPAT PILAR NEGARA

Makalah sistem filsafat_pancasila
Makalah sistem filsafat_pancasilaMakalah sistem filsafat_pancasila
Makalah sistem filsafat_pancasilaHasan Saya
 
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukumPancasila sebagai paradigma pengembangan hukum
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukumdisgad
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Rizka A. Hutami
 
Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945Fajar Zalukhu
 
Makalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologiMakalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologiSeptian Muna Barakati
 
Makalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiMakalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiSeptian Muna Barakati
 
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi ya
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi yaok bagus sekali dan sampai jumpa lagi ya
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi yadarmajiok12
 
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negaraDea_tita
 
Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid Hardini_HD
 
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaMakalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaBima Ridwan
 
Pancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negaraPancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negaraWawan Mardiansyah
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 
Materi sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pknMateri sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pknTitikbudiarti
 
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945Ratri nia
 

Similar to EMPAT PILAR NEGARA (20)

Makalah sistem filsafat_pancasila
Makalah sistem filsafat_pancasilaMakalah sistem filsafat_pancasila
Makalah sistem filsafat_pancasila
 
MODUL 3.pptx
MODUL 3.pptxMODUL 3.pptx
MODUL 3.pptx
 
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukumPancasila sebagai paradigma pengembangan hukum
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
 
Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasila
 
Makalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologiMakalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologi
 
Makalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologiMakalah pancasila secara terminologi
Makalah pancasila secara terminologi
 
Makalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiMakalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologi
 
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi ya
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi yaok bagus sekali dan sampai jumpa lagi ya
ok bagus sekali dan sampai jumpa lagi ya
 
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara(Handout) pancasila sebagai dasar negara
(Handout) pancasila sebagai dasar negara
 
sejarah
sejarahsejarah
sejarah
 
Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid
 
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaMakalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 
Pancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negaraPancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negara
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Tugas imam izwa khudorii
Tugas imam izwa khudoriiTugas imam izwa khudorii
Tugas imam izwa khudorii
 
Materi sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pknMateri sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pkn
 
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945
 

More from AmaliaRamadhani10 (12)

Fisika Dasar
Fisika DasarFisika Dasar
Fisika Dasar
 
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama IslamPendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam
 
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama IslamPendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam
 
Pendidikan Islam
Pendidikan IslamPendidikan Islam
Pendidikan Islam
 
Wawasan Sosial Budaya
Wawasan Sosial Budaya Wawasan Sosial Budaya
Wawasan Sosial Budaya
 
Kewirausahaan
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
 
Kokurikuler
KokurikulerKokurikuler
Kokurikuler
 
Matematika
MatematikaMatematika
Matematika
 
Pengenalan Hardware
Pengenalan HardwarePengenalan Hardware
Pengenalan Hardware
 
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
 
Pengantar Sistem Informasi
Pengantar Sistem InformasiPengantar Sistem Informasi
Pengantar Sistem Informasi
 
Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
 

Recently uploaded

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 

Recently uploaded (20)

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 

EMPAT PILAR NEGARA

  • 2. A. Pilar Pancasila Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut alasan pancasila diangkat sebagai pilar bangsa indonesia, yaitu: 1. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. 2. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • 3. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental Hubungan antara sila – sila dalam pancasila,yaitu: 1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. 3. Sila ketiga , menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 4. Sila keempat,kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan keadilan yaitu untuk menjunjung tinggi persatuan indonesia. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.
  • 4. B. Pilar Undang – Undang Dasar Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya. Makna Undang-Undang Dasar Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat bagian yang tertulis saja. Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere, yang artinya menetapkan atau menentukan.Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warga negara suatu negara, perlindungan warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan wawasan yang dianutnya
  • 5. C. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum kita bahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ada baiknya bila kita fahami lebih dahulu berbagai bentuk Negara yang ada di dunia, apa kelebihan dan kekurangannya, untuk selanjutnya kita fahami mengapa para founding fathers negara ini memilih negara kesatuan. Adapun bentuk-bentuk Negara tersebut. 1. Konfederasi 2. Negara Federal 3. Negara Kesatuan
  • 6. D. Pilar Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPuTantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350- 1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa “ yang artinya “Berbeda beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.”Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.
  • 7. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila.Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan bahwa : Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu: 1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. 3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : BHINNEKA TUNGGAL IKA.